Minggu, 28 Oktober 2007 OLAHRAGA OFFSIDE Hidup Tanpa Sepak Bola
Oleh: Amir Machmud NS MUNGKINKAH kita hidup tanpa sepak bola? Bagi Bill Shankly, tentu tidak. Bukankah legenda Liverpool itu pernah menebar kalimat seram, "Sepak bola lebih dari sekadar hidup dan mati"? Tetapi bagi para pengambil keputusan di negeri ini, sepak bola hanyalah bagian dari elemen kehidupan: boleh ada, boleh tidak. Kalaupun ada, itu bukan urusan APBD untuk meng-cover-nya. Bijak atau tidak bijak, keputusan sepak bola non-APBD itu cukup argumentatif. Anggaran besar dari APBD untuk tim-tim Liga Indonesia menggambarkan betapa sepak bola diposisikan seolah-olah menjadi bagian terpenting kehidupan. Bayangkan, angka Rp 14 miliar untuk PSIS, Rp 20 miliar untuk Persija, juga M-M besar lainnya! Pada sisi lain, larangan penggunaan anggaran daerah juga rasional untuk melihat sepak bola bukan segala-galanya karena masih banyak bagian kehidupan yang harus disikapi lebih dari sekadar urusan bola. Masalahnya, tentu, dari sisi Liga Indonesia, bukankah kegairahan kompetisi yang separoh lebih nyawanya bergantung pada APBD bakal sekarat? Dengarlah dendang putus asa tim-tim kontestan liga yang membayangkan musim depan kehilangan kaki dan tongkat penyangganya. Ketelanjuran bergantung pada kucuran anggaran telah menciptakan profesionalisme semu. Tak ada uang yang bisa diputar untuk "menghidupi" klub karena kebiasaan memperoleh dana segar, mengucurkannya tanpa berpikir bagaimana mengembalikan sebagai semacam investasi. Ketika aturan belum menjerat, lobi pun jadi syarat. Alasannya, apalagi kalau bukan kegairahan rakyat? Simaklah beberapa pesan pendek ke Redaksi Suara Merdeka, yang melukiskan pentingnya mencari solusi: bagaimana PSIS ke depan, bagaimana pula seharusnya sepak bola kita menata diri. "Tolong dong PSIS jangan habis-habisin dana APBD. Eman-eman to, mending buat bangun Kota Semarang dan membantu masyarakat". "Jadikan penolakan tambahan dana oleh DPRD sebagai warning. Ingat tahun depan sudah gak ada dana APBD lagi. Ayo pengurus, kutunggu kreativitas Anda". "Walah... Pak Wali kok repot nyarikan anggaran dana buat PSIS, apalagi mengatasnamakan rakyat. Wong ada manajernya buat apa?". * * * SEJUMLAH formulasi non-APBD sudah dibayangkan: bakal seperti apa PSIS dan tim-tim "pemda" lainnya. Ada yang berancang-ancang menjualnya ke BUMN, mengalihkan ke swasta, menjadikan BUMD, membubarkan tim, atau solusi-solusi teknis lain seperti mencari bapak asuh para pemain untuk menanggung gaji bulanan. Apa pun bentuknya, akan terjadi semacam efisiensi otomatis dari kesan jor-joran yang terjadi selama ini. Bayangkanlah, dalam satu tim terdapat lima pemain asing yang bisa dimainkan berbarengan, dan bukan rahasia lagi rata-rata pemain manca itu menyedot anggaran kontrak terbesar, sehingga berkesan dana APBD lebih banyak memanjakan mereka. Kita memang bangga, sebagai profesional, para pemain kelas satu Indonesia kini mengantongi kemungkinan hidup sangat layak dengan kontrak per musim ada yang mencapai hampir Rp 1 miliar. Jika tidak ditopang oleh APBD sebagai sumber utama, bagaimana kelak angka-angka itu bisa disetarakan? Dengan efisiensi dan adaptasi drastis, misalnya dalam besaran gaji, bonus, dan fasilitas tim, akankah mutu industri kompetisi bakal terpengaruh? Saya percaya, tidak. Bagaimanapun, lima pemain asing di satu klub bukan hanya mendatangkan kegairahan industrial, melainkan juga kemudaratan berupa hilangnya peluang pengembangan pemain lokal. Memakai pemain muda lokal bakal lebih mengefisienkan anggaran sebagai gambaran paling rasional. Sebelum sepenuhnya lari ke APBD, rasionalisasi pembiayaan klub liga mengetengahkan pola yang bisa membuat ngeri setiap penyandang dana: uang hanya terkucur dan mengucur tanpa bisa diharapkan berputar kembali. Harapannya, ya konsesi untuk memperoleh kemudahan proyek, dan itu - dahulu - merupakan risiko logis ketimbang tim sepak bola tak punya tenaga untuk bergerak. Kalaupun konsesi itu terbatas, dorongan lain hanyalah karena kegilaan orang berduit pada sepak bola. Sesuatu yang terbukti sangat langka sekarang! Yang terjadi sekarang, APBD menjadi solusi utama, padahal pada sisi lain banyak sektor yang terus berteriak meminta perhatian tambahan seperti perjuangan menaikkan anggaran pendidikan. Cabang olahraga lain yang potensial mengangkat martabat bangsa di forum internasional juga tertindih oleh "gemuruh" kebutuhan sepak bola, karena anggaran tim liga yang eksklusif dibandingkan dengan jatah KONI-KONI kota atau kabupaten. Jadi bijakkah ketika usulan tambahan dana ditolak, beban target serta- merta diralat seolah-olah boleh menjadi "seadanya", dan performa tim terjustifikasi ikut-ikutan anjlok? Padahal mestinya pertanggungjawaban kepada rakyat tetap harus mengemuka untuk anggaran yang sebelumnya telah terlimpah. Suka atau tidak suka, sepak bola Indonesia memang penuh dengan ironi. Geger APBD baru salah satu di antaranya. Dan, musim depan adalah ujian - apakah daya tahan eksistensi suatu klub berbanding lurus dengan kucuran dana APBD atau tidak. Bukankah sudah ada contoh pengecualian Arema Malang atau Semen Padang? Kita mungkin berpikir radikal: terserah pemerintah daerah mau memperpanjang napas klub liganya, atau membiarkan mati dengan segala risikonya. Mereka yang menjadi martir manajemen klub tentu sudah punya ancang-ancang, karena pada segi-segi tertentu juga memperoleh konsesi sosial-politik di mata rakyat. Sepak bola non-APBD adalah sebuah konsekuensi jika kita berani beradu dada menatap profesionalisme sewajarnya. Yakinilah akan selalu terbuka jalan. Menangisinya sama saja dengan menyepelekan kebutuhan lain rakyat yang jauh lebih gawat ketimbang muramnya tim sepak bola....(40)
