---------- Forwarded message ----------
From: <[EMAIL PROTECTED]>
Date: 2008/4/18
Subject: [arema] PSSI Pasti Dirombak - pelaku KRIMINAL haram jadi pengurus
To:
Kamis, 17 April 2008 | 01:27 WIB
Kompas, Para pemain timnas Indonesia mendengarkan instruksi Pelatih Benny
Dollo (berdiri, membelakangi lensa) saat berlatih di Lapangan PSSI, Senayan,
Jakarta, Rabu (16/4). Menjelang pertandingan uji coba melawan Yaman, kondisi
fisik para pemain masih kurang prima sehingga tak ada target tinggi pada
partai uji coba nanti.
Jakarta, Kompas - Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Dermawan Bakrie menegaskan,
kepengurusan PSSI saat ini pasti dirombak setelah Statuta atau Pedoman Dasar
yang baru disahkan. Nirwan juga mengatakan, statuta yang baru itu bakal
mengadopsi larangan pelaku kriminal menjadi pengurus PSSI.
"Pemilihan pengurus itu harus berdasar Pedoman Dasar yang baru. Setelah
Pedoman Dasar disahkan, sekitar tiga bulan kemudian dilakukan pemilihan,"
kata Nirwan di Jakarta, Rabu (16/4). Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC)
memberi batas waktu 4 Mei bagi PSSI untuk mengesahkan statuta baru, namun
menurut Nirwan, tenggat itu kemungkinan tak bisa ditepati. AFC dan FIFA juga
memberi batas waktu paling lambat tiga bulan setelah Pedoman Dasar disahkan,
PSSI harus memilih pengurus baru.
Menurut Nirwan, pada dasarnya, PSSI kini bakal menuruti seluruh kemauan
badan sepak bola dunia, FIFA, dan AFC. Nirwan menambahkan, persoalan yang
dihadapi PSSI ini sangat serius dan ia tidak mau mengambil risiko Indonesia
mendapat sanksi dari FIFA.
"Berbahaya jika kita tidak mematuhi permintaan FIFA atau AFC," ujarnya. AFC
sebelumnya telah menolak draf yang diajukan PSSI, di antaranya soal jumlah
hak suara, pemilihan komite eksekutif, dan soal ketua umum. AFC menilai,
jumlah suara sebanyak 627 terlalu besar hingga harus dikurangi.
"Jumlah suara kami perkirakan sekitar 130. Mereka di antaranya terdiri dari
18 klub anggota Liga Super, divisi di bawahnya jumlahnya harus lebih kecil,
dan perwakilan daerah," papar Nirwan. Menurut dia, pengurangan jumlah suara
ini sulit dilakukan, namun ia meminta kepada para anggota untuk bisa
menerima hal ini.
"Kami meminta kepada anggota agar ini bisa diterima demi kepentingan sepak
bola yang lebih besar karena apabila ini tidak disetujui, apa sanksi FIFA?
Sepak bola Indonesia bisa dilarang untuk mengikuti pertandingan di luar
negeri, tentu kita semua tidak mau hal tersebut terjadi," tambahnya.
*Pasal kriminal*
Mengenai pasal yang melarang seseorang yang terbukti melakukan tindakan
kriminal menjadi pengurus, seperti disebutkan pada Standar Statuta FIFA,
Nirwan menegaskan, PSSI mengadopsi pasal itu dalam Pedoman Dasar yang baru.
Pasal ini mendapat perhatian khusus karena menyangkut posisi Ketua Umum
Nurdin Halid yang kini berada di penjara karena kasus korupsi.
Nirwan sepakat, orang yang terlibat kriminal tidak boleh menjadi pengurus
PSSI. Akan tetapi, menurut dia, PSSI kini tengah membicarakan dengan AFC
untuk menyamakan persepsi soal kriminal ini. "Pengacara kami akan bertemu
AFC untuk membicarakan soal definisi kriminal ini agar tidak bias dan untuk
menyamakan persepsi," katanya.
Saat ditanya respons Nurdin Halid soal pasal kriminal itu, Nirwan
menyatakan, Nurdin tidak mempermasalahkan jika Pedoman Dasar yang baru
mencantumkan pasal larangan kriminal menjadi pengurus PSSI. "Oh setuju, yang
namanya kriminal itu tidak boleh, jelas itu, tidak bisa tidak," tegas
Nirwan.
Draf revisi yang baru, menurut Nirwan, akan segera kembali dikirimkan ke AFC
pekan depan. Ia belum memastikan kapan Pedoman Dasar itu bisa segera
diratifikasi. Saat ditanya wartawan soal kesediaannya dicalonkan sebagai
Ketua Umum PSSI menggantikan Nurdin Halid, Nirwan masih terlihat
"malu-malu". "Belum ada," kata Nirwan sambil tertawa dan berlalu menuju
mobilnya
**
--
http://keychenk.multiply.com/
----
* Kebutuhan tertinggi adalah AKTUALISASI, karena itu MONYET suka BERTINGKAH,
ANJING suka NYEROBOT dan BABI suka MAIN KOTOR [ Maslow ] . *
-Best Regards-
[Non-text portions of this message have been removed]
