PENGANTAR EDISI INDONESIA
Joesoef Isak Bagi pembaca yang anti-komunis, apalagi anti-cina dan mata-hati pun tertutup rapat, buku Han Suyin ini tidak perlu dibaca, malah kalau bisa kepingin rasanya dihidupkan lagi KOPKAMTIB agar buku ini dilarang beredar. Bagi pembaca yang juga keras anti-komunis tetapi mata-hati terbuka, masih open minded, begitu pun bagi pembaca yang non-komunis tetapi berlapang dada, buku Han Suyin ini patut dibaca. Ini bukan saja buku-bacaan mengasyikkan, tetapi juga sekaligus buku-pembelajaran dengan catatan: pembelajaran bukan untuk dijiplak atau ditiru, tetapi untuk dibaca dengan sikap mandiri dan kritis. Materi latar-belakang yang digarap Han Suyin adalah gerak perkem-bangan Tiongkok feodal ke Tiongkok modern, Tiongkok nasionalis ke Tiongkok komunis, dengan aktor sentral Zhou Enlai dikelilingi nama-nama tenar seperti Sun Yatsen, Chiang Kaishek, Mao Zhedong, Zhu De, Peng Dehuai, Soong Chingling, Deng Xiaoping, Nie Rongzhen, Chen Yi, dan puluhan lain para pelaku utama di pentas sejarah Tiongkok Baru di tengah massa buruh perkotaan dan berjuta tani di bentangan alam pedesaan. Bagi rakyat Tiongkok, terutama generasi tua dan kaum intelektual yang mengerti sejarah, Zhou Enlai adalah pemimpin kebanggaan, disayang dan dihormati; cerdas, ramah, rendah-hati, politikus yang selalu mementingkan rakyat lebih dulu, nyaris tidak berbuat salah. Kalau pun berbuat salah, rakyat memaklumi dan memaafkannya karena apa yang dia amalkan bagi kepentingan orang banyak sepanjang usianya, membikin semua kesalahan kecil dan besar menjadi tenggelam tidak ada arti. Lawan-lawan politiknya pun mengakui integritas Zhou Enlai, seorang politikus inteligen, tajam dan santun. Benggolan imperialis anti komunis seperti Kissinger dan Nixon dalam ucapan maupun tulisan mengakui terbuka kepada publik martabat anggun Zou Enlai sebagai politikus. Han Suyin pun sangat menghormati dan mengagumi Zhou Enlai, tetapi dia tidak mau menulis sebuah hagiography, dia tidak mau menjadikan obyek tulisannya seorang dewa tanpa cacat, sempurna serba benar. Han Suyin tidak mau mengkultuskan obyeknya tidak maumelukis ular menambah kaki, maksudnya berlebihan puja-puji, menambah-nambah bumbu penyedap, yang tidak ada jadi ada. Bukan Zhou Enlai, bukan Han Suyin, tetapi pembaca sendiri tidak bisa tidak yang akan membangun kharisma Zhou Enlai secara utuh berdasar fakta dan data yang berbaris dalam sejarah. Cukup banyak penulis Barat menggambarkan pribadi Zhou Enlai yang mereka kagumi sebagai seorang komunis yang mengemban paradoks. Pada Zhou Enlai mereka melihat kepribadian-kembar berpendidikan barat dan timur, produk intelektual yang menyerap rasionalitas renaissance, i.e. idea-idea pencerahan Prancis, sekaligus bergelimang dalam tradisi filsafah konfusiusisme yang sarat kearifan, wisdom. Cukup banyak analis Barat melihat Zhou Enlai sebagai seorang kontroversial, split personality, berbagai paradoks mereka lihat built-in pada dirinya. Zhou Enlai mereka lihat kukuh pada ideologinya tetapi bisa bersikap dan bertindak sangat pragmatis. Santun, lemah-lembut sekaligus juga tegar dan keras. Dia suka pada harmoni, tenteram-tertib, tapi tidak segan berontak dan berlawan. Radikal tetapi juga konservatif. Militan revolu-sioner sekaligus superluwes. Gejala-gejala itu tergambar dalam penjabaran Han Suyin yang mengikuti segala sepak-terjang Zhou Enlai. Pribadi retak, split personality, sudah populer dalam rumusan psiko-analitik menurut text-book sekolahan. Novel dan film banyak mengelola thema itu dengan istilah-istilah bipolar behaviour, psycho-pathology, dsbnya. Tidak perlu diperdebatkan benar tidaknya, karena boleh jadi kasus-kasus seperti itu memang ada dalam pergaulan masyarakat. Tetapi saya menganggap keliru bila rumus itu dikenakan pada pribadi Zhou Enlai. Bila dikatakan seorang pribadinya terbelah/split, maka orang itu sakit. Sakit jiwa, tidak sehat otak, tidak normal perilakunya. Dalam hal Zhou Enlai, saya melihat dia justru seorang pribadi kuat, mantap tidak bimbang mendua, solid. Pribadi utuh. Sikap dan tindakannya tepat. Tepat sesuai waktu, tepat sesuai kondisi semasa, tepat sesuai masalah yang dihadapi; bukan sama sekali berkepribadianganda. Apakah keputusan dan tindakan yang dia ambil berhasil atau tidak, itu soal lain. Zhou Enlai bukan figur protagonis kembar a la dr. Jekyll and mr. Hyde, pengejawantahan kebajikan di satu pihak dan iblis di lain pihak. Tidak ada paradoks. Zhou Enlai berpribadi utuh, inteligen di atas rata-rata orang pintar. Seorang intelektual revolusioner rendah hati yang penuh tanggung-jawab, tidak kenal putusasa atau berhenti karena capek. Dia memiliki keunggulan-keunggulan lebih daripada banyak pemimpin lain. Antara lain yang mencolok: sebagai pemimpin dia menjadi inspirator, dan punya naluri tajam mendetect genius-genius di antara para kader dan pembantu yang ada di sekelilingnya. Ini suatu faktor sangat penting dalam kerja revolusi, karena mulai dari situ terjadi perbaikan organisasi, pembagian kerja lebih efisien, menghidupkan kerja kolektif dan akselerasi gerakan massa dalam kadar kualitas yang lebih tinggi. Gerak revolusi tersendat-sendat kalau dipimpin orang-orang mediocre apalagi dangkal kerdil. Revolusi membutuhkan orang-orang cerdas dan kreatif, itu sebabnya Zhou lebih menghargai pendapat yang lain. Tukar pikiran terbuka lewat silang pendapat yang berbeda, otak terusmenerus terasah tajam untuk melahirkan keputusan dan tindakan terbaik, begitulah ciri kepemimpinan Zhou Enlai. Zhou Enlai seorang demokrat sejati, dia menerapkan dalam teori dan praktek azas demokrasi, sudah tentu bukan demokrasi Barat apalagi standar demokrasi a la Bush. Demokrasi yang dianut dan diterapkan Zhou Enlai sangat luas ruang geraknya, namun seluas apa pun ruang gerak tetap ada kontur, ada garis batas tebal bagaikan the Great Wall yang cukup menjamin kebebasan gerak semua warga Tiongkok. Garis batas itu adalah 1. Kepentingan Rakyat, 2. Azas Negara (sosialisme) dan 3. Kesatuan Wilayah Tiongkok. Deng Xiaoping yang menerapkan prinsip demokrasi Zhou, bertindak keras terhadap peristiwa Tien Anmen karena apa yang menamakan demonstrasi demokrasi yang didukung dan tidak henti-henti disanjung-sanjung oleh pers Barat sampai hari ini, sudah melintasi tiga garis batas demokrasi Tiongkok apabila dibiarkan akan kacau-balau Tiongkok sosialis yang baru berdiri, negeri yang belum mantap dan masih harus dibangun; akan muncul kembali gejala-gejala feodalisme tuan-tanah besar dan raja-raja perang suatu situasi yang menguntungkan negeri-negeri kapitalis untuk ikut kembali campur tangan di dalam negeri Tiongkok sebagaimana sebelumnya terjadi semasa dinasti Qing sebelum Kemenangan 1949. Demonstrasi Tien Anmen oleh pemuda dan mahasiswa juga a historis, anak-anak muda itu tidak faham sejarah perjuangan heroik para pahlawan seperti Mao Zhedong, Zhou Enlai, Zhu De, Soong Chingling, Chen Yi dan ribuan lainnya yang dengan tuntas berhasil mengubah Tiongkok feodal menjadi Tiongkok Baru. Berkat perjuangan heroik itu, suatu reformasi kualitatif telah terjadi. Kondisi sosial-politik, ekonomi dan budaya Tiongkok berubah secara substansial. Bahwa banyak jatuh korban, sungguh sangat disesalkan. Siapa harus bertanggung-jawab? Yang selenggarakan atau yang gagalkan demon-strasi? Bagaimanapun, kalau sudah mengusik azasazas paling dasar, segenap kekuatan Tiongkok Baru harus berani membayar beaya penangkalnya betapa pun tinggi harganya. Terlalu naif menganggap demo Tienamen suatu gerakan lugu tidak berdosa yang cuma menuntut lebih banyak kebebasan demokratis. Garis demokrasi Zhou yang diterapkan Deng Xiaoping, sampai sekarang konsisten dilanjutkan oleh Hu Jintao, malahan Deng Xiaoping menerima dua sistem dalam satu negara. Hong Kong dan Macau berazas pasar bebas kapitalis berbeda dengan wilayah Tiongkok sosialis lainnya. Dua wilayah itu bebas mengatur diri sendiri, tetapi tetap dalam kerangka Satu Tiongkok, tetap dalam batas-batas demokrasi Tiongkok. Taiwan pun ditawarkan penyelesaian yang sama. Mempertahankan azas negara dan kesatuan wilayah Tiongkok, itulah yang disebut pihak Barat sebagai demokrasi standar-ganda, padahal pihak barat dengan Bush di baris paling depan justru menerapkan sewenang-wenang demokrasi standar-dobel mereka. Kriteria dan standar Demokrasi Barat a la Bush adalah: kepentingan Amerika tidak boleh terhalang untuk ikut campurtangan di negeri-negeri di mana terdapat kepentingannya. Bila ada negeri di dunia-ketiga menghalangi kepentingannya, maka negeri itu dianggap menjalankan demokrasi standar ganda, bahaya bagi perdamaian dunia, maka harus dikerjain (seperti dialami Indonesia dan Irak). Demokrasi Terpimpin Bung Karno bertentangan dengan demokrasinya Barat, jadi perlu dihancurkan. Barat berhasil di Indonesia , tetapi puluhan resimen local army friends Barat tidak berhasil di Tiongkok. Sungguh ironis urusan demokrasi ini. Komunis Mao mengutip filsafat Tiongkok kuno 500 tahun y.l. mengatakan: Biarlah Beratus Bunga Mekar Bersama, Beratus Ideologi Bersaingan Suara tetapi menurut Bush dan Pancasilais-Suharto ada satu ideologi harus ditumpas tuntas habis. Saya masih ingin memfokuskan lagi pada satu keunggulan Zhou Enlai. Ini terjadi terutama pada puncak Revolusi Kebudayaan di paroh akhir 60-an, suatu situasi yang suram dan berat. Semasa itulah Zhou Enlai banyak dikritik orang di dalam dan luar negeri, dianggap tukang kompromi, tidak punya pendirian sendiri, dalam segala cuaca manut pada Mao Zhedong, padahal ketua Mao sudah bikin blunder besar dengan konsep Lompatan Jauh ke Depan lantas disusul dengan gebrakan revolusi kebudayaan yang bertujuan baik tetapi amburadul lepas kontrol karena titik-tolaknya mengenyampingkan partai komunis sendiri. Dalam situasi seperti itu, Zhou Enlai tetap mendampingi dan mendukung Mao. Banyak orang tidak mengerti, tetapi justru di situlah kita lihat kualitas Zhou Enlai sebagai politikus ulung yang teruji. Dia bukannya tidak tahu kesalahan-kesalahan serius Mao Zhedong, dia bukan tidak punya konsep pemikiran lain. Bahkan pada saat revolusi kebudayaan masih berkecamuk pun, Zhou sudah siapkan konsep pembangunan alternatif. Tetapi sebagai pemimpin yang punya kesabaran revolusioner, tahu betul situasi dan momentum, piawai menye-lesaikan konflik internal, maka konsep alternatif itu tidak menyebabkan tabrakan antara kekuatan revolusi pendukung Zhou dan Mao. Zou Enlai mendampingi dan tetap konsisten mendukung Mao Zhedong, karena secara politis dia sadar betul bahwa Mao Zhedong adalah identik dengan Tiongkok Baru. Melawan dan merongrong Mao Zhedong berarti melawan dan merongrong Tiongkok Baru, sedangkan Tiongkok Baru belum stabil, masih harus dipertahankan, masih harus diselamatkan dari berbagai macam risiko. Risiko bahaya dogmatisme kiri extrem (misalnya The Gang of Four), bahaya latent feodalisme tuan-tanah besar, juga sisa-sisa kaum nasionalis kanan pro barat yang menunggu kesempatan bangkit kembali. Di atas itu semua masih mengintai campur-tangan semi-kolonial kapitalisme asing yang tidak henti-henti berkepentingan ikut mengatur urusan dalam negeri Tiongkok. Dalam situasi yang masih sangat rentan seperti itu, bagi Zhou mendukung Mao dan memprioritaskan eksistensi Tiongkok Baru adalah mutlak. Bertahun-tahum dia sabar menahan diri, tetapi 1971 orang sudah mulai tahu Zhou punya gagasan alternatif. Dan baru di tahun 1975 Zhou Enlai yang sabar-politik muncul terbuka meng-umumkan program pembanguan Empat Modernisasi Tiongkok Baru, suatu kosep jelas bertolak-belakang dengan konsep Lompatan Jauh Mao Zhedong. Tidak ada geger-gegeran! Berkat kesabaran revolusionernya, seluruh negeri, rakyat dan Partai menyambut baik konsep Zhou Enlai. Mao Zhedong pun menerimanya. The Gang of Four yang masih bengis berkoar-koar tidak berdaya apa-apa. Itulah kerja taktikus dan strateeg yang kenal betul situasi dan tahu gunakan momentum yang matang. Program Empat Modernisasi pun dilengkapi perangkat pimpinan penerus dan pelaksana di masa-depan, dalam hal ini Zhou sudah cukup lama mem-persiapkan Deng Xiaoping, karena dia sendiri sudah dirundung penyakit kanker ganas dalam stadium tinggi. Di RRT yang sekarang laju meluncur menjadi negara adikuasa baru, ternyata garis Zhou-lah yang jalan. Karena itu kita tidak termasuk kelompok pengritik di dalam dan di luar negeri Tiongkok yang menuduh sikap Zhou semasa revolusi kebudayaan salah, plin-plan tidak punya pendirian, melulu mengekor Mao Zhedong. Walaupun mengagumi garis Zhou Enlai dan Deng Xiaoping yang sekarang berada di atas angin, saya tetap punya sikap bercadang. Tiongkok Baru pada saat ini berada dalam satu lomba politik yang sangat menentukan. Bagaimanakah akhir lomba demokratisasi politik dan ekonomi yang sekarang cukup sengit sedang berpacu? Perjalanan politik memang selalu open-ended, tidak pernah ada titik tamat, tetapi kita sangat penasaran apakah benang merah cita-cita sosialisme baru Tiongkok yang akan sampai duluan di garis final? ataukah konsep kemakmuran a la MacDonald, Starbucks, berikut sisa-sisa kekuatan pra-1949 yang tidak kelihatan di permukaan? Gerbong panjang kelompok MacDonald menggunakan pesawat jet kapitalisme global, mungkinkah mereka yang duluan mencapai final? Saya pribadi mengharapkan eksperimen sosialisme Tiongkok Baru akan unggul. Butir lain dalam pengantar ini, saya masih mau mengingatkan pada satu topik penting yang relevan dengan Indonesia masalah sangat prinsipieel, yaitu: merdeka dan hidup tegak dalam KEMANDIRIAN. Pada puncak Perang Dingan antara komunisme Soviet Uni dan kapi-talisme Amerika Serikat dan memanasnya Perang Vietnam, Kruschov pada pertengahan 1958 berkunjung ke Beijing bertemu Mao dan Zhou. Demi persahabatan abadi Kruschov membujuk Mao membangun Pakta Pertahanan bersama. Dan dia juga tawarkan untuk mendatangkan para ahli Soviet guna memasang instalasi nuklir di Tiongkok. Mao didampingi Zhou menolak tawaran yang sangat menarik itu. Mao tajam bertanya, jari siapa yang siap di atas tombol peluncuran? Beberapa tahun kemudian baru terungkap kata-kata pedas antara dua pemimpin komunis itu. Mao konon mengatakan dengan penuh percaya diri: Walaupun harus pakai celana kolor, Tiongkok mandiri akan membangun instalasi nuklirnya sendiri, juga oleh ahli-ahli Tiongkok sendiri! (Ingat ucapan Bung Karno: Go to hell with your aid!?-ed.) Kruschov sengit menukas: Ah, petani Cina celana kolor pun tak punya!. Para marsekal dan jenderal RRT yang sangat tergiur oleh tawaran Kruschov, antara lain Peng Dehuai, ketika itu mengkritik Mao telah bersikap dogmatis ke kiri-kirian. Mengapa menolak? Bukankah suatu kemajuan hebat bagi angkatan bersenjata RRT dan bagi Tiongkok menjadi kekuatan nuklir dunia? Belakangan walau pun harus menunggu enam tahun lebih, terbukti garis mandiri Mao dan Zhou Enlailah yang paling benar. Pada 16 oktober 1964 Tiongkok meledakkan bom atomnya pertama, tanpa tergantung negeri mana pun di dunia, juga tidak tergantung negeri sesama komunis. Tiongkok RRT yang mandiri langsung berubah status sebagai kekuatan nuklir dunia! Inilah pembelajaran luar biasa tentang arti penting bersikap MANDIRI! Politisi dan para aktivis Indonesia, profesional dan amatiran, patut merenungi pengalaman berharga bagaimana Tiongkok menilai hakekat mandiri, juga apa hasil politiknya bila teguh konsekuen bersikap mandiri. Ada satu informasi lagi yang penting tentang makna MANDIRI dalam berpoliktik. Informasi ini tidak banyak diketahui di luar Tiongkok, bahkan mungkin juga kurang diketahui orang-orang PKI sebelum 1965. Dari dokumen-dokumen partai ternyata Partai Komunis Tiongkok dengan pimpinan Mao Zhedong dan Zhou Enlai sudah dari awal berdirinya bersikap ketat MANDIRI terhadap Partai Komunis Uni Soviet sejak Stalin masih berkuasa dan ketika Komintern masih aktif mau mendikte gerakan komunis sedunia. Sikap MANDIRI yang konsisten itu sering menimbulkan situasi konflik menegangkan, tetapi PKT tidak pernah mau manut mengekor saja, bahkan PKT lebih sering berlawan. Dengan kemandirian yang konsekuan, Tiongkok memanfaatkan optimal konflik dua adikuasa Uni Soviet dan Amerika Serikat bagi kepentingan nasionalnya sendiri. Inilah butir sangat penting untuk direnungi politisi kita yang sejak 1965 membiarkan Indonesia terus tetap tergantung pada Kapitalisme Barat. Bung Karno menolak keras bantuan kaptalisme dunia yang sarat dengan berbagai jerat ketergantungan. Dengan seruan Go to hell with your aid!, Bung Karno mantap mau mendidik rakyat Indonesia dan membangun karakter bangsa agar tidak menjadi bangsa pengemis. Kemerdekaan tanpa kemandirian tidak lain adalah semi-kolonialisme*. Kapital besar asing mau pun swasta domestik, welkom sekali bagi Indonesia karena modal sangat diperlukan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Meraih profit optimal dalam bisnis adalah wajar, akan tetapi mekanisme kontrol di bidang politik dan ekonomi harus efektif berjalan dalam batas tidak mengorbankan kemandirian bangsa dan negara. Saya sering menegaskan arti Peristiwa September 1965. Memang betul PKI berhasil dihancurkan, berjuta warganegara Indonesia dipenjarakan dan dibantai, namun fakta terpenting adalah bahwa Suharto mendem jero Bung Karno sampai menemui ajalnya. Itulah titik tonggak dalam sejarah dunia bahwa Indonesia Mandiri beralih menjadi Indonesia Tergantung. Soekarno tumbang kiprahlah Indonesia Tergantung. Dalam Indonesia Mandiri, Indonesianya Bung Karno, kepentingan rakyat didahulukan. Dalam Indonesia Tergantung, kepentingan selapis tipis elit diprioritaskan, Cendana dan orang-orang pilihan selingkarannya dadakan-sontak jadi milyuner dolar, konflik etnik dan agama meledak di mana-mana, korupsi mewabah sampai sekarang. Pembangunan apapun dalam era reformasi sekarang ini, adalah Pembangunan dalam Keter-gantungan. Sampaisampai melawan terorisme pun ketergantungan Indonesia tergantung pada gantungannya; padahal teror tidak pernah terjadi dalam periode Indonesia Mandiri Bung Karno, 1945 1965. Cobalah sejenak beranjangsana ke masa lalu, mengebat-ngebat kisah-balik sejarah mutakhir kita sendiri. Kita pernah kenal Dwitunggal Bung KarnoBung Hatta, sejak pendudukan Jepang Hatta mendampingi Bung Karno. Berdua mereka proklamirkan kemerdekaan Indonesia, sedangkan kita tahu betul dua pucuk pimpinan nasional itu punya gaya dan pemikiran berbeda. Sampai satu waktu di tahun 1957 Bung Hatta tidak bisa lebih lanjut mendampingi Bung Karno, lalu mengundurkan diri sebagai wapres. Suatu fakta dalam sejarah nasional yang semua kita ketahui, tetapi yang tidak disadari tidak dicatat Bung Hatta sebenarnya berkorban demi persatuan Indonesia. Hatta tidak pernah memobilisasi kekuatan untuk melawan Bung Karno. Hatta pasti bersikap demikian atas kesadaran bahwa melawan Bung Karno akan timbulkan kerusuhan di seluruh negeri. Walau tidak sepikiran dengan Soekarno, Hatta juga menolak keras gerakan separatis PRRI/Permesta. Bagi Hatta, seperti juga Bung Karno kemerdekaan dan keutuhan Indonesia harus di atas segalanya. Lantas apa yang terjadi delapan tahun kemudian? Pada 1965 jenderal Suharto muncul di pentas politik Indonesia. Dia hancurkan PKI, tetapi lebih parah lagi dia tidak peduli Soekarno. Memang Suharto bukan kualitas Bung Hatta atau Zhou Enlai, baik intelektualitas mau pun kadar nasionalismenya, apalagi bersih dari keserakahan mengisi kantong sendiri. Suharto tidak peduli Soekarno, tidak peduli kemandirian Indonesia. Suharto bukan saja beda dengan Bung Hatta, dia pun berbeda jauh dari seorang tokoh PSI pewaris Sjahrir, dikenal oleh anak-anak muda yang mengelilinginya sebagai oom Kiyuk alias Soebadio. Walaupun beda pendapat, Soebadio peduli dan tepat menilai Soekarno. Terang-terangan dia ucapkan dan menulis: Soekarno adalah Indonesia, Indonesia adalah Soekarno! Menderetkan di sini nama-nama Mao Zhedong, Zhou Enlai, Bung Karno, Hatta, Sjahrir, Soebadio, sekadar contoh pembelajaran bagaimana mereka telah memperjuangkan kemerdekaan, selanjutnya memelihara kemandirian Indonesia. Sikap itu bertolak belakang dengan tokoh Orde Baru jenderal Suharto berikut segerbong pengikutnya yang all out menyeret Indonesia ke Ketergantungan. Sebenarnya bukan cuma Suharto yang tidak mengerti Bung Karno, banyak sukarnoissukarnois pun tidak mengerti Bung Karno. Terlalu sering saya mendengar ucapan para marhaenis: Bung Karno hebat sekali, cemerlang ajaran-ajarannya! Lihatlah Pancasila, konsep Trisakti, pemer-satu rakyat-bangsa-negara. Sempurna! Cuma celaka sekali, Bung Karno punya satu cacat yang gawat. Mengapa Bung Karno anjurkan Nasakom? Mengapa Bung Karno membela-bela PKI? Sayang! Saya anggap ucapan seperti itu tidak ketolongan bodohnya atau sudah parah kejangkitan trauma takut berat dicap KOPKAMTIB simpatisan PKI yang sedang gencar dibasmi sampai ke akar-akarnya. Memodifikasi ucapan Soebadio, saya malah tidak ragu mengatakan: Soekarno adalah Nasakom, Nasakom adalah Soekarno. Nasakom itulah inti ajaran Bung Karno tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Credo itu embrionya sudah dilahirkan oleh Bung Karno di tahun 1926, Nasionalisme-Islam-Marxisme. Tidak ada urusan sama sekali bela PKI. Nasakom adalah urusan Indonesia bersatu, urusan Indonesia mandiri, adil dan sejahtera bersama. Kalau pun hari ini Indonesia sudah berdemokrasi, lalu mengundangkan resmi PKI boleh berdiri kembali, coba lihat apa yang akan terjadi. Apakah akan berdiri PKI baru? Masihkah komunis Indonesia mampu membangun lagi PKI? Mungkin saja! Mungkin yang berdiri bukan satu, malahan sepuluh PKI. Itu semua urusan mereka. Urusan kita adalah urusan persatuan, kesatuan, samenbundeling van alle revolutionaire krachten, demi Indonesia jaya mandiri. Berdikari! Bukan saja PKI, partai apa pun silakan aktif dalam ruang gerak Nasakom yang luas berkontur Pancasila dan persatuan-kesatuan Republik Indonesia. Dalam Nasakom itu sendiri sudah built-in sistem pengamanannya, siapa mengkhianatinya hancur sendiri. Demikian canggihnya konsep Nasakom Bung Karno. Tan Malaka, Thamrin, Tjipto Mangunkusumo, Soekarno, Hatta, Amir Sjarifuddin, Sjahrir, Sutardjo, Ratulangi, Abikusno, Muso, Lim Kun Hian, A. Patty, Kartosuwiryo, Siauw Giok Tjhan, Daud Beureueh, Natsir, Yap Thiam Hien, Baswedan, dan banyak lagi lainnya adalah pimpinan yang tanpa kecuali berjuang untuk kemerdekaan nasional, keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi mereka berbeda pendapat, bahkan bersengketa tajam. Masing-masing bertindak benar dan merasa benar. Sekarang hari ini kita tentu berhak bertanya, benar atau salahkah sikap mereka? Sejarah sendiri jangan pernah dilupakan, tetapi generasi baru sekarang tidak perlu dan jangan sampai mengangkat konflik sesama cita-cita di masa lalu menjadi bahan pertengkaran aktual hari ini. Generasi masa kini yang sudah berpisah waktu limapuluh tahun lebih dari generasi sebelumnya, mempunyai kesempatan untuk mengendapkan pikiran, merenungi, merefleksi masa lalu itu. Sejarah harus dipelajari bukan untuk perpecahan, tetapi untuk tidak melakukan lagi kesalahan mubasir masa lalu. Dengan kesadaran politik yang tinggi, tugas kita hari ini mutlak menggalang kekuatan pendukung kemandirian Indonesia, tahu secara baik bagaimana menangani perbedaan dalam barisan sendiri, dengan tepat mengelola perbedaan itu untuk justru menjadikannya kekuatan kubu Indonesia mandiri yang ampuh. Dengan sendirinya kubu persatuan itu juga perlu mengenali betul siapa musuh utama sesungguhnya yang harus dilawan bersama. Yang jelas, musuh utama utama adalah masih tetap imperialisme global berwajah semi-kolonial yang punya lahan pembiakan di dalam negeri dan selama puluhan tahun dipersonifikasi oleh Suharto dengan Golkar sebagai kendaraan politik berikut semua organisasi afiliasinya. Tetapi Suharto di tahun 1998 sudah lengser, tidak usah mutlak kita anggap Golkar dan sisa-sisa pendukung Suharto masih tetap sebagai musuh utama yang harus ditaklukkan. Itu salah besar, kecuali kalau sisa-sisa Orde Baru itu tetap bersikukuh menggantung terus pada Suharto, apalagi menjadi perpanjangan di dalam negeri bagi kekuatan imperialisme global yang memang punya agenda ingin mengatur Indonesia tetap tergantung pada kapitalisme global. Yang paling celaka, kalau kekuatan yang seyogianya sekubu, memperlakukan kekuatan seiring sejalan tetapi berbeda pendapat sebagai lawan utama yang perlu disingkirkan. Menganggap sekutu sendiri yang berlainan pendapat lebih berbahaya daripada musuh utama yang wajib ditaklukan. Ini adalah gejala umum di antara kekuatan-kekuatan progresif yang mau menyusun front. Sampai sekarang belum ada front persatuan yang berhasil. Bukan karena musuh mahakuat tidak tertaklukkan, tetapi karena barisan sendiri selalu saling bertengkar, pecah-belah berantakan. Unsur-unsur pejuang ini mengerti betul teori kontradiksi, tetapi begitu terjun dalam praktek, teori tidak jalan. Semua cuma teori, semua serba di wilayah wawasan saja, tetapi gagal penerapan dalam praktek. Ini fatal sekali dalam menyusun front menghadapi musuh, padahal ini sangat elementer, mutlak diperlukan. Satu contoh kecil: Chiang Kaishek menempatkan Zhou Enlai sebagai nomor satu dalam daftar untuk ditangkap hidup atau mati. Sebaliknya Zhou Enlai tidak henti-hentinya mengajak Chiang Kaishek berikut jenderal-jenderal Guomindang lainnya bahkan juga kekuatan kelompak-kelompok tuan-tanah besar untuk bekerja-sama memerangi musuh Tiongkok nomor satu ketika itu: imperialisme Jepang. Zhou Enlai bahkan atas nama partai memerintahkan kepada komite-komite di daerah basis yang sudah berada di bawah penguasaannya, agar sebagian kekuasaan diberikan kepada tuan-tanah semua itu demi melawan musuh utama, imperialis Jepang. Chiang Kaishek pun yang pernah ditahan jenderalnya sendiri, dibebaskan atas bantuan Zhou Enlai. Lagi-lagi atas pertimbangan kekuatan sebarisan satu kubu tidak harus baku-hantam. Semua mutlak bersama melawan satu musuh utama: Jepang. Bukankah ini pembelajaran bagaimana pentingnya menguasai teori front, tetapi terlebih-lebih penting lagi menerapkannya dalam praktek? Pengalaman Tiongkok, khusus peranan Zhou Enlai tinggi manfaatnya untuk dipelajari, tentu saja bukan untuk menyontek mentah-mentah karena kondisi politik sosial budaya Tiongkok berbeda dengan Indonesia, juga berlainan kurun waktunya. Yang dapat kita lakukan adalah menarik essensi nilai-nilai universal terbaik dari watak dan gaya kepemimpinan Zhou Enlai. Sikap mandiri revolusioner bekerja bagi kepentingan rakyat tanpa pamrih, cerdas kreatif, berilmu, beradab, imun korupsi seperti Zhou, adalah nilainilai universal yang di mana pun valid dan berguna. Bukan saja Tiongkok, Indonesia pun sangat memerlukan nilai-nilai luhur itu. Kemandirian Indonesia sudah terlalu lama terinterupsi oleh mentalitet ketergantungan militerisme Suharto. Akibatnya kita defisit pemimpin berwatak mandiri. Bukankah kita perlukan banyak pimpinan yang punya visi dan misi mandiri guna menggerakkan Indonesia berjalan maju dan tidak terus berjalan di tempat seperti sekarang ini? Indonesia perlu banyak sekali pemimpin yang jijik korupsi, piawai menyelesaikan beda pendapat dalam barisan sendiri, tahu memelihara rujuk-nasional, pantang diskriminasi etnik dan agama, tidak gebyah-uyah menghantam lawan, sebaliknya tegas menghadapi lawan utama yang harus ditaklukkan. Untuk itu mutlak diprioritaskan bekerja untuk memulihkan lebih dulu ideologi kemandirian Bung Karno, membebaskan diri dari mentalitet ketergantungan pada level wawasan, dan lebih-lebih lagi pada saat berpraktek politik berlandas watak revolusioner PancasilaTrisakti. Masa kini dan masa depan perlu kepemimpinan politik nasional yang punya karakteristik intelektual revolusioner komplet sebagaimana dirinci di atas. Semua pihak yang bergerak dalam institusi politik dan budaya, perlu memperioritaskan agenda membangun kesadaranmational dancharacter building guna menegakkan kembali Indonesia Mandiri, bebas dari ketergantungan pada kapitalisme global! Kesejahteraan ekonomi peringkat tinggi, Indonesia yang modern, maju ilmu dan teknologi, wibawa Indonesia bermartabat bisa diwujudkan hanya dengan sikap politik demikian. Anak-anak muda generasi baru Tiongkok masakini yang sudah hidup dalam kemakmuran tidak tahu lagi sejarah perjuangan Mao Dzedong, Zhou Enlai dan ribuan pahlawan pembangun Tiongkok Baru anak-anak muda Indonesia sudah tidak kenal Tan Malaka, Dewantoro, Bung Karno, Bung Hatta, Siauw Giok Tjhan. Idola mereka bukan lagi para patriot pembebas bangsa, melainkan pengusaha-penguasa yang berprestasi menjadi multi-milyuner dollar, tidak peduli hasil korupsi atau hasil menjual kemandirian bangsa. Cita-cita ideologi yang didamba-dambakan adalah kebebasan demokrasi Barat. Kenyataan ini harus kita koreksi menjadi kaya lewat kerja keras dan jujur hanya cara itulah yang patut dihormati! Han Suyin mempersembahkan karyanya kepada generasi muda Tiongkok; Hasta Mitra mempersembahkan buku ini kepada generasi muda Indonesia sebagai literatur pembelajaran berkarakter dalam politik. ? ? ? -------------------------------------------------------------------------------- * Semi-kolonialisme Sejak dibagi-baginya kekayaan alam Indonesia di konferensi para kapitalis sedunia di Geneva tahun 1967, sumber-sumber alam Indonesia dari minyak di Aceh sampai tembaga dan emas di Papua Barat, hampir semua dikuasai kapital global. Semua proyek dikerjakan tenaga buruh murah Indonesia; perusahaan raksasa asing bebas mentransfer seluruh keuntungan ke negeri asal. Indonesia jadi pasar bebas barang-barang jadi luar negeri. Hutang pembangunan bermilyar dolar yang dikantongi boss Orde Baru berikut para kroninya, harus dibayar oleh rakyat turun-temurun sampai lunas. Semua ini dipermudah dengan bantuan pemerintah dan parlemen Indonesia sendiri yang tidak keberatan pada ketergantungan dan meyakini kebenaran ekonomi neo-liberalisme. UU penanaman modal asing disediakan agar kapital global bisa beroperasi di Indonesia tanpa halangan. Bangsa Indonesia boleh menjadi kuli di negerinya sendiri. Begitulah semi-kolonial. ed. [Non-text portions of this message have been removed] .: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :. .: Website global http://www.budaya-tionghoa.org :. .: Pertanyaan? Ajukan di http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :. .: Arsip di Blog Forum Budaya Tionghua http://iccsg.wordpress.com :. Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
