Kalau melihat situasi spt ini, melihat tingkah laku begundal2 yg bersorban ingin rasanya kembali kejaman pimpinan pak harto.. tapi dilain pihak inilah harga dari sebuah proses demokrasi yg hrs dibayar, semua orang berhak mengutarakan pendapat berhak menentukan sikap.. polisi pun sedang menuju ke arah perbaikan, mudah2an selaku aparat penegak hukum mereka semakin bisa menjalankan tugas, yg mana yg berbuat anarkis ya dilibas saja.
salam seng goan -------Original Message------- From: [email protected] Date: 12/09/08 10:22:36 To: budaya tionghua Subject: [budaya_tionghua] Desakan FPI dan LSM Proyek Patung Naga Dihentikan Refleksi: Bagaimana kalau proyek patung Naga diganti dengan proyek unta atau pohon korma, apakah bisa demikian? Kalau saya disuruh pilih saya akan ambil pohon korma, sebab bisa berbuah dan bila banyak berarti tidak perlu impor dari tanah gurun pasir untuk konsumsi pada hari-hari besar, kalau pohon korma bisa banyak seperti kelapa sawit, hasilnya bisa mencukupi konsumsi dengan produksi dalam negeri, kwalitasnya pasti lebih manis dan juicy serta berkhasiat kencang urat otot.. http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/09/sh02.html Desakan FPI dan LSM Proyek Patung Naga Dihentikan Pontianak - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengakui Kapolres Kota Singkawang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Parimin Warsito telah mendesak Wali Kota Hasan Karman (Bong Sau Fan) menghentikan sementara waktu proyek pembangunan Patung Naga, sebagai salah satu daya tarik wisata. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar AKBP Suhadi kepada SH, Minggu (7/12) mengatakan, desakan kepolisian itu menanggapi demonstrasi besar-besaran Front Pembela Islam (FPI), Forum Pemuda Melayu (FPM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perintis, menentang kelanjutan pembangunan Patung Naga di Singkawang, Jumat (5/12). Suhadi mengungkapkan, surat desakan Kapolresta Singkawang kepada Wali Kota Singkawang, bernomor B/3284/XII/2008 ditembuskan kepada Kapolda Kalbar, dan unsur Muspida Kota Singkawang. Intinya Kapolresta Singkawang mengharapkan tercapainya situasi keamanan yang kondusif supaya pembangunan di berbagai aspek bisa berjalan sesuai harapan. Anggota DPRD Provinsi Kalbar Tobias Ranggie di tempat terpisah menilai aksi penolakan kelanjutan pembangunan Patung Naga di Singkawang, mesti ditanggapi dengan hati dan kepala dingin, tetap menghargai keberagaman sebagai bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini karena implikasi permasalahannya sudah berada pada ranah yang sangat sensitif. Menurut Tobias, insiden Singkawang sama dengan penolakan kelompok masyarakat terhadap rencana pembangunan patung bernuansa bukti fisik keberadaan kelompok tertentu di Batam beberapa tahun lalu. Saran saya implikasi sosial di balik kelanjutan pembangunan Patung Naga di Singkawang, jangan sampai terkesan dianggap sepele, ujar Tobias. Tobias meminta Wali Kota Bong Sau Fan bersikap arif dan bijaksana, harus mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, supaya keharmonisan antarmasyarakat bisa berjalan sesuai harapan. Saya bukan pada posisi setuju atau tidak setuju, tapi lebih kepada melihat implikasinya di masyarakat. Peran Bong Sau Fan Hasan sebagai Pamong Praja yang mesti mampu jadi pengayom dan pelindung semua komponen masyarakat tengah diuji, ungkap Tobias. Diungkapkan Tobias, ide pembangunan Patung Naga sudah diluncurkan sejak 2002 ketika Wali Kota Singkawang dijabat Awang Ishak yang kebetulan dari etnis Melayu beragama Islam. Waktu itu pun setelah akan direalisasikan, batal di tengah jalan, karena belum ada titik temu. Ketika Wali Kota Singkawang dijabat Hasan Karman, terhitung Desember 2007 yang berasal dari etnis Tionghoa beragama Protestan, lanjut Tobias, ide pembangunan Patung Naga dikonkretkan. Permasalahannya menjadi rumit karena dalam perjalanannya ada indikasi berbagai kepentingan masyarakat masih perlu dibicarakan lebih konkret lagi. Harmonis Kota Singkawang berjarak tempuh 143 kilometer dari Pontianak, berpenduduk 210.000 jiwa dan 41,7% penduduknya berasal dari etnis Tionghoa. Setiap Perayaan Imlek dan Cap Goh Meh, Kota Singkawang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat di Indonesia, karena dijadikan pusat kegiatan ritual bernuansa Tionghoa. Suhadi mengungkapkan, desakan penghentian sementara sambil mencari solusi terbaik, karena persoalan sebenarnya ada indikasi kurangnya komunikasi antarkomponen masyarakat, sehingga nuansa curiga satu sama lain lebih menonjol. Wali Kota Bong Sau Fan kepada wartawan di Singkawang, Sabtu (6/12) mengatakan, pihaknya akan mengakomodasi berbagai keinginan masyarakat, supaya proses pembangunan berkelanjutan di Singkawang berjalan sesuai harapan. Sejauh ini komunikasi Pemerintah Kota Singkawang dengan berbagai komponen masyarakat te-ngah berjalan. Pembangunan Patung Naga murni keinginan masyarakat dan sepenuhnya atas swadaya masyarakat pula. Tujuannya sebagai salah satu daya tarik wisata di Singkawang. Tapi, Pemerintah Kota Singkawang tidak akan tutup mata terhadap implikasi permasalahan sosial tengah terjadi yang menyertainya, ujar Hasan. Praktisi hukum Universitas Tanjungpura, Rousdy Said menilai, polemik pembangunan Patung Naga di Singkawang mengharuskan Pemerintah Kota Singkawang pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Kalbar pada umumnya bekerja sangat keras lagi menjalin komunikasi lebih komprehensif dengan berbagai komponen masyarakat, melalui tata kerja, kebijakan, tindak-tanduk, bahasa dan komunikasi politik menyejukkan. (aj
<<BackGrnd.jpg>>
