Teman-teman, Kita sering berangan-angan tentang adanya pemerintahan yang bagus dan care terhadap rakyatnya. Disisi lain kita juga mulai nggak sabar dengan "model demokrasi" yang dianggap tidak menyelesaikan masalah masyrakat. benarkah demikian adanya?
Mungkin artikel ttg demokrasi berikut bisa untuk dibaca2 saat liburan. Salam, FH Demokrasi Bukan Pilihan Ideologi Banjarmasin Demokrasi merupakan satu-satunya sistem yang dimiliki bangsa Indonesia setelah rezim Orde Baru jatuh, jadi demokrasi bukan suatu pilihan ideologis tetapi hanya satu sistem tata cara untuk mengupulkan pendapat dan membuat keputusan, sehingga bagaimana caranya demokrasi berfungsi demi kepntingan orang banyak. Demokrasi di Indonesia sudah berfungsu, tetapi belum cukup waktu dan kemampuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Suatu negara tanpa demokrasi maka akan menjadi parah kondisinya, seperti terjadinya pembunuhan di Aceh,Timor Timur, konglomerat akan merajalela seperti di masa lalu. Hal itu disampaikan Wimar Witoelar pada talkshow Perspektif Baru Live on Campus "Demokrasi dan Pluralismeuntuk KaumMuda" direktorat Unlam (14/5) kemarin. "Di Indonesia demokrasi sudah berfungsi, untuk meratakan jalan bagi tumbuhnya masyarakat dan pemerintahan yang baik," katanya. Wimar menambahkan, konsep ke depannya agar demokrasi dipertahankan supaya orang terus mendiskusikan secara terbuka semua masalah, yang memungkinkan mengontrol jalannya pemerintahan, dan lembaga-lembaga lain. Seperti masalah korupsi yang sekarang ini apabila terungkap selalu dimuat di media massa. Menurutnya, hal tersebut merupakan bukti bahwa demokrasi di negeri ini sudah berfungsi. Kendati demikian, temuan-temuan terhadap masalah seperti korupsiherndaknya dapat ditindak lanjuti secepatnya, apabila tidak ditindak lanjuti dengan cepat dikhawatirkan akan berdampak terhadap turunnya kepercayaan publik, akibatnya terjadi pematahan semangat terhadap sebuah nilai demokrasi. "Patahnya semangat demokrasi itulah yang merupakan bahaya terbesar bagi bangsa ini," katanya. Disebutkannya, demokrasi dan pluralisme, demokrasi kalau mau efektif harus ada pemberian hak yang sama untuk hidup dan bicara terlepas dari asal-usulnya, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural. Sementara itu Ketua Program Studi Ilmu Pmerintahan Unlam Banjarmasin Jamaluddin Msi mengatakan, demokrasi secara sederhana adalah pemerintahan di mana sebuah pengambilan keputusan melibatkan pihak- pihak dalam proses pengambilan keputusan,yang tujuannya untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan keputusan yang telah dijalankan. "Kendati dalam sebuah tatanan demokrasi pasti diwarnai pro dan kontra, karena hal tersebut merupakan ciri dari demokrasi, di dalam sebuah negara dimanapun di dunia tidak ada sebuah negara yang setuju dengan satu hal saja," imbuhnya. Karena menurut Jamaluddin, demokrasi juga merupakan ciptaan manusia, sehingga agar demokrasi dapat dan mudah dipahami oleh semua kalangan, maka perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus. Yan/mb02 RADAR BANJARMASIN Selasa, 15 Mei 2007 Demokrasi Tak Sebabkan Sengsara BANJARMASIN ,- Pilihan ada di tangan kita, tetap menjadi negara demokrasi atau ingin kembali menjadi negara tirani seperti era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Jika tidak ada demokrasi, pahitnya masa lalu pun akan kembali terulang. Pembunuhan orang akan terjadi kembali di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua, konglomerat akan merajalela dan menggurita. "Demokrasi bukan suatu pilihan ideologi, tapi satu sistem atau tata cara untuk mengumpulkan pendapat, kemudian bersama-sama memutuskan. Demokrasi bukan sebatas setuju atau tidak, tapi harus berfungsi untuk kepentingan orang banyak," ujar Wimar Witoelar, dari Yayasan Perspektif Baru seusai Talk Show bertajuk "Demokrasi & Pluralisme di Indonesia Untuk Kaum Muda", kemarin. Acara Talk Show itu merupakan hasil kerjasama Yayasan Perspektif Baru dengan Radar Banjarmasin Forum dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unlam di Aula Rektorat Unlam Banjarmasin, kemarin. Diingatkan Wimar, bahaya terbesar yang sedang mengancam bangsa ini terjadi pematahan semangat, dan salah kaprah menilai demokrasi. Kesengsaraan dinilai akibat demokrasi, padahal kesengsaraan merupakan akibat orang-orang yang menyalahkan demokrasi itu sendiri. Menurut Wimar, demokrasi seperti cara untuk meratakan jalan untuk tumbuhnya masyarakat dan pemerintahan yang baik. Namun sayang, pemerintah yang efektif tersebut tak tercapai. "Mungkin karena tak cukup waktu dan cukup kemampuan," katanya. Ke depan, Wimar berharap demokrasi tetap dipertahankan dan setiap orang diberi kesempatan untuk melakukan diskusi terbuka mengenai semua persoalan, sehingga memberikan peluang untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya. Pemandu Talk Show televisi "Perspektif" pada tahun 1994, namun kemudian acara itu dibredel Orde Baru, ini tak sependapat jika saat ini disebut bahwa korupsi malah lebih banyak daripada di zaman Orde Baru. Ditegaskan pria berambut keriting ini, secara skala maka korupsi yang terjadi di Orde Baru lebih banyak hingga 20 kali lipat. Namun bedanya, saat itu tak dikorankan saja. "Saat itu, korupsi dikoordinasi oleh sistem Soeharto. Mereka yang melakukan tindakan korupsi di luar sistem Soeharto itu yang akan ditangkap. Namun kini, korupsi tak lagi di bawah Presiden. Korupsi kini masuk koran," katanya. "Sejelek-jeleknya, SBY juga bukan ahli korupsi seperti Presiden Soeharto," sindirnya. Apakah demokrasi menimbulkan banyak suara-suara? Wimar menilai, banyak suara itu memang dapat membuat berisik, namun penggerogotan uang negara bukan disebabkan orang yang banyak bicara. Bahkan sebaliknya, korupsi dilakukan tanpa ada suara sama sekali. "Semua masalah bangsa ini ada obatnya, seperti penyakit. Ada yang sakit gigi, sakit kaki dan sakit kepala, dan itu semua ada obatnya masing- masing," katanya. Demokrasi pun berkaitan dengan pluralisme. Dijelaskan Wimar, demokrasi akan lebih efektif jika memberikan kesempatan hak bersuara kepada setiap orang. Karena bangsa ini memiliki keragaman, maka harus ada pluralisme, sehingga ada jaminan orang memiliki kesempatan hidup dan bicara, terlepas dari latar belakang, etnis, agama, golongan, dan profesi. "Pluralisme memungkinkan seseorang menjadi sama dan sehingga dapat melakukan interaksi secara demokratis," katanya. Diingatkan Wimar, masa depan sepenuhnya bukan berada di tangan orang muda melainkan ada di tangan orang yang baik-baik. Sebab, ada pula kaum muda yang juga melakukan tindakan korupsi. "Saya ini orang tua. Saat masih muda, saya malah hidup dengan kaum muda yang menjerumuskan negara," pungkasnya. (pur)
