Quote: ".. "Tampaknya pemerintah benar-benar telah menjadi antek-antek Amerika dan sekutunya. Kalau begini kondisinya, keluar saja dari OKI dan Gerakan Non Blok. Keputusan Indonesia telah menyakiti jutaan hati umat Islam. Saya setuju digunakan hak interpelasi," ujar Zaenal. .."
Apakah ini sekedar memperjelas/pembuktian tambahan dari ucapan legendaris (namun tidak berani diakui sebagian kalangan) di bawah ini? Begitu juga dengan kedatangan 'Ndoro kulo'- nya (kelompok) anu, yakni B*sh. "..I love the United States, with all its faults. I consider it my second country," the International Herald Tribune quoted him as saying last year. .." CMIIW.. Wassalam, Irwan.K On 3/27/07, Alex Simanjuntak <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Tampak jatidiri Orba Jilid Dua (SBY-Kalla) ini tidak berubah > pengantekannya terhadap Imperialis Amerika sebagaimana Orba Jilid Satu > (Suharto). Jejak politik pemerintah SBY-Kalla demikian ini akan ikut > menggoyang situasi politik nasional dan internasional. Pengantekkan Suharto > terhadap AS, yang telah mengorbankan jutaan rakyat Indonesia dan Timor > Leste seharusnya menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia. Akibat politik > SBY-Kalla tersebut di atas akan mengorbankan rakyat Iran demi politik > imperialis AS dkk. Ini adalah politik yang sangat memaalukan!!! > Maka PDIP bersama PKB harus mendukung gerakan interpelasi terhadap > pemerintahan SBY-Kalla. > > A.Simanjuntak > > --------- > > Selasa, 27 Maret 2007 > > *Militer Iran peringatkan AS > DPR ancam gunakan hak interpelasi > * > Jakarta (Espos) > > Pemerintah Indonesia dinilai telah mengkhianati persabatannya dengan Iran, > menyusul langkah RI ikut mendukung Dewan Keamanan (DK) PBB menjatuhkan > sanksi terhadap Iran. > > Oleh karena itu, kalangan DPR mengancam akan menggunakan hak interpelasi > mereka, atas sikap pemerintah tersebut. > "Kebijakan pemerintah saat ini mempunyai potensi untuk di-impeach. Kami > akan gunakan hak interpelasi, karena ini serius pelanggaran terhadap UUD > 1945," kata anggota Komisi I dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Effendy > Choirie, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/3). > Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi > (FBPD) Ali Mochtar Ngabalin. Ali bahkan menyatakan akan menjadi inisiator > penggunaan hak interpelasi atas sikap pemerintah itu. "Saya akan mengawali > ini, karena sikap pemerintah tidak menggambarkan suara rakyat Indonesia," > ujarnya. > Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) Sidharto Danusubroto > juga berjanji akan mengawal hak interpelasi itu. Dia meminta kepada semua > anggota fraksi lainnya untuk komitmen mengawal. "Jangan berhenti di tengah > jalan. Kami dari PDIP akan mendukung penuh," tegasnya. > Sementara anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Yuddy Chrisnandi menilai > Pemerintah Indonesia telah mengkhianati persahabatan dengan Iran. "Betapa > tidak, baik pemerintah maupun DPR sering menyatakan dukungan terhadap > program nuklir Iran untuk kepentingan damai, tapi ditikung di resolusi DK > PBB," ujarnya. > Ketua DPR Agung Laksono menyatakan akan mendukung bila DPR menggunakan hak > interpelasi terhadap keputusan pemerintah soal Iran tersebut. "Pemerintah > harus menjelaskan ini ke publik, mengapa mendukung keputusan resolusi PBB. > Kalau interpelasi, itu terserah anggota masing-masing, tapi kalau semua > anggota DPR mendukung, saya tidak bisa menolak," kata Agung. > Sikap pemerintah yang mendukung resolusi DK PBB, dinilai Agung tidak > sejalan dengan suara mayoritas rakyat Indonesia. Sebagai konsekuensinya, > Indonesia akan dikenal sebagai negara yang tidak punya pendirian. > "Iran itu sahabat seluruh rakyat Indonesia. Mestinya Indonesia bisa jadi > jembatan untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan malah ikut mendukung > negara-negara barat yang saya duga sudah membuat skenario untuk memberikan > sanksi pada Iran," kata Agung. > "Presiden Iran, Ketua Parlemen-nya, Menlu-nya, semua sudah datang ke > Indonesia untuk menjelaskan. Apa itu kurang cukup? Saya sangat sayangkan dan > sesalkan sikap pemerintah ini," imbuh Agung. > Dukungan penggunaan hak interpelasi atas keputusan pemerintah soal sanksi > terhadap Iran juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan > Zaenal Ma'arif. Menurut Zaenal, keputusan pemerintah yang seperti ini > menunjukkan pemerintahan di bawah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla > (JK) telah nyata-nyata menjadi antek-antek AS. > "Tampaknya pemerintah benar-benar telah menjadi antek-antek Amerika dan > sekutunya. Kalau begini kondisinya, keluar saja dari OKI dan Gerakan Non > Blok. Keputusan Indonesia telah menyakiti jutaan hati umat Islam. Saya > setuju digunakan hak interpelasi," ujar Zaenal. > Sementara itu, seorang pejabat senior Iran memperingatkan AS untuk tidak > melakukan serangan terhadap Republik Islam itu. "Jika AS memulai satu perang > terhadap Iran, tidak satu pihak pun yang dapat menghentikannya," kata > Morteza Saffari, Panglima Angkatan Laut Pasukan Elite Pengawal Revolusi, > seperti dikutip Kantor Berita ISNA. - Ant/tya/AP > . > [Non-text portions of this message have been removed]
