http://www.indomedia.com/bpost/032007/29/opini/opini4.htm

Mengapa Rakyat Cepat Marah

KAPAN kita tidak marah? Pertanyaan bernada kesal ini dilontarkan Wakil Presiden 
Jusuf Kalla, ketika menanggapi kecaman masyarakat atas keterlibatan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin dalam upaya penarikan uang Hutomo 
Mandala Putra alias Tommy Soeharto melalui rekening Depkumham.

Uang sekitar Rp100 miliar berhasil ditarik dari sebuah bank di Inggris ke 
Indonesia, yang sebelumnya ditahan oleh bank di sana karena dikhawatirkan 
merupakan uang bermasalah. Wapres bertanya: "Mengapa orang selalu marah, uang 
lari ke luar negeri marah, masuk ke dalam negeri juga marah."

Rakyat kita sekarang memang sangat peka. Setiap hari di seantero penjuru Tanah 
Air ada saja orang berdemo, marah dan kesal. Tapi kemarahan itu bukannya tanpa 
sebab. Misalnya, PP 37/2006 yang memberikan uang rapel kepada pimpinan dan 
anggota DPRD, tidak saja membuat rakyat marah kepada pemerintah karena 
keputusannya dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi, lebih marah kepada 
anggota DPRD yang berdemo ke Jakarta hanya untuk menuntut uang rapel, sementara 
rakyat tidak mampu beli beras.

Contoh lain, kasus lumpur Lapindo tidak saja membuat marah warga yang 
kehilangan tempat tinggal karena rumahnya terbenam lumpur, tetapi masyarakat 
yang lain juga gemas oleh penyelesaian yang tidak segera tuntas. Rakyat juga 
marah karena korupsi tidak kunjung berhenti, para penegak hukum makan suap. 
Warga melawan karena tanahnya diserobot, atau lapak tempatnya berdagang 
digusur. 

Memaki-maki DPR, karena tidak memperjuangkan aspirasi rakyat malah minta 
dibelikan laptop seharga Rp12,1 miliar. Menyumpahi partai politik, karena 
ternyata hanya bisa menebar janji. Marah kepada pemerintah karena tidak bisa 
mengatur urusan transportasi sehingga sering terjadi kecelakaan di darat, laut 
maupun udara.

Marah sekarang memang bukan sesuatu yang aneh. Bukan karena rakyatnya menjadi 
pemarah, tetapi situasi di negeri ini memang memungkinkan orang menjadi gampang 
marah. Tidak ada keselarasan hidup, tidak ada harmonisasi karena masing-masing 
ingin menang sendiri. 

Contoh, Menteri Sekretaris Negara Yusril Izha Mahendra dipanggil Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi atas kasus yang melibatkan 
mantan anak buahnya semasa menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan, tidak 
mau terima dan ganti melaporkan Ketua KPK melakukan dugaan penyelewengan. Orang 
belum habis pikir terhadap tindakan sang menteri, tiba-tiba Presiden Yudhoyono 
memanggil keduanya dan menyelesaikannya secara adat.

Cara seperti itu mencerminkan adanya kepemimpinan yang kurang tegas. Masalah 
hukum harus diselesaikan secara hukum, biarkan menteri dan ketua KPK diproses 
secara hukum bukan diselesaikan sendiri. Ada lagi contoh lemahnya kepemimpinan, 
yakni ketika presiden membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program 
Reformasi (UKP3R). 

Lembaga ini tidak bisa berjalan karena diprotes oleh wapres dan presiden tidak 
meneruskannya. Pembawaan yang santun, dingin dan tenang seharusnya tidak 
mengurangi wibawa dan ketegasan presiden, bukan sebaliknya. Kesan yang muncul, 
wapres sepertinya lebih kuasa dari presiden.

Masih ada lagi contoh kekesalan rakyat atas tindakan pimpinan nasional. 
Misalnya, pernyataan wapres yang terkesan melindungi Menkumham Hamid Awaludin 
yang memasukkan kembali uang Tommy melalui Departemen Hukum dan HAM seperti 
kita kutip di awal tulisan ini.

Walaupun uang itu tidak bermasalah, orang tetap bertanya-tanya. Apalagi menurut 
informasi, ada hal yang dilanggar Menkumham. "Jangan sampai ada kesan 
pernyataan wapres itu merupakan intervensi terhadap upaya penegakan hukum dan 
melindungi seseorang," kata Ketua Komisi III DPR Trimediya Panjaitan (Kompas 
26/3/2007). 

Masih menurut Kompas, Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corupption Watch 
(ICW) Teten Masduki menyesalkan Presiden Yudhoyono yang bertemu pengusaha 
Anthony Salim. Karena, Anthony tengah diselidiki polisi terkait dugaan 
penggelapan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2000. "Bagaimana 
ingin membasmi korupsi jika orang yang diperiksa pun diterima presiden," ujar 
Teten.

Kesimpulannya, rakyat tidak bisa hanya disalahkan sebagai cepat marah. 
Kehidupan susah, dihadapkan pada situasi yang nyaris tak tertolong, masih 
ditambah sepak terjang para pemimpin yang bikin kesal. Kalau sudah begitu, 
bagaimana rakyat tidak cepat marah?


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke