"NON AU CPE!" PELAJARAN DARI AKSI PENOLAKAN CPE DI PERANCIS 2006
Menjelang peringatan May Day 2006 lalu, tanggal 10 April Perdana Menteri
Prancis, Dominique de Villepin, mengumumkan pencabutan UU baru soal
ketenagakerjaan tentang Kontrak Kerja Pertama yang terkenal dengan sebutan
CPE (Contrat Première Embauche). Hal ini adalah sebuah kemenangan jangka
pendek bagi seluruh kalangan pekerja, mahasiswa dan kaum muda Perancis
imigran pada umumnyayang sebelumnya, di akhir tahun 2005 juga mendalangi
banyak kasus kerusuhan yang melanda nyaris seluruh daratan negeri Eiffel ini
akibat tekanan diskriminatif pemerintah dan masyarakat. CPE ini adalah
sebuah undang-undang yang mempermudah pengusaha memecat pekerja di bawah
usia 26 tahun. Ia memperkenalkan kontrak kerja baru bagi para pemuda
tersebut yang mengizinkan perusahaan memberi masa percobaan selama 2 tahun,
dimana dalam masa percobaan tersebut pengusaha dapat mengakhiri kontrak
kapan saja dan tanpa perlu memberikan penjelasan ataupun pesangon. Persis
seperti yang terjadi di Indonesia dengan UU 13/2003 beserta revisinya yang
merupakan tragedi, negara memberi kewenangan penuh pada pengusaha tanpa
sedikitpun memberikan hak-hak hidup bagi para pekerjanya, dan juga seperti
alasan pemerintah di Indonesia, de Villepin juga mengatakan bahwa CPE adalah
alat untuk menurunkan angka pengangguran (yang di Perancis mencapai 9,6
persen dan terus meningkat, sementara rata-rata angka pengangguran
negara-negara di Eropa Barat paling tinggi berkisar antara 8,3 persen).
Tapi berbeda dengan di Indonesia, gelombang penentangan CPE di Perancis
berbeda dengan gerakan penolakan revisi UU 13/2003 di Indonesia, perbedaan
ini bukan disebabkan karena kondisi geografis ataupun kondisi sosial politik
yang berbeda, tetapi lebih karena perbedaan strategi, taktik dan wacana.
Mayoritas di Indonesia (dan juga di beberapa organisasi Kiri Perancis),
oposisi terhadap keputusan negara ditawarkan dari dalam logika yang
mendukung negara itu sendiri, dalam medannya sendiri, dengan
organisasi-organisasi revolusioner yang hanya merupakan sebuah oposisi dalam
hal penampakannya saja. Beberapa oposisi, terutama organisasi dan
serikat-serikat pekerja, menyebarluaskan mistifikasi-mistifikasi terburuknya
dan menyerukan *ideologi-ideologi* yang hadir sekaku ideologi negara, dengan
tujuan menolong mengkonsolidasikan aturan main dominan. Partai-partai
politik yang terang-terangan terlibat dalam aksi penolakan UU 13/2003 dan
revisinya, seperti PRD (dan juga dinyatakan oleh PKS dalam sebuah statemen
politiknya, walau kemarin ini minus taktik standarnya yaitu pengerahan
massa), dan serikat-serikat pekerja yang dibangun di kalangan kelas pekerja
sebagai alat emansipasi khusus para pekerja itu sendiri, malah bekerja
menetralkan mekanisme sistem orde dunia lama yang ditentangnya. Program
partai atau serikat pekerja memang membawa frase 'revolusioner', tapi dalam
praktek, dimana-mana adalah *praktek reformis*.
Para oposan yang terlibat dalam aksi penentangan juga tidak memberi
keleluasaan bagi publik secara luas untuk ikut terlibat di dalamnya. Mereka
masih menegaskan alienasi di antara pekerja dengan penganggur, pekerja
domestik, ataupun calon pekerja (mahasiswa) secara terang-terangan. Mereka
juga bahkan juga sangat miskin dalam analisa isu soal kerja itu sendiri.
Para pemimpin organisasi, yang menyusun programnya untuk mengadvokasikan
provokasi melawan keputusan pemerintah, malah berakhir dengan mengeluh bahwa
mereka telah terprovokasi oleh para pekerjanya sendiri. Dan mereka tetap
menyerukan melalui berbagai cara pada para pekerja agar membiarkan diri
dipimpin oleh elit-elit organisasiyang di sini berarti adalah para pemimpin
partai, serikat pekerjayang justru sebenarnya telah memperlihatkan pada
semua orang bahwa 'emansipasi pekerja' para pemimpin tersebut tidak lebih
dari kebohongan belaka. Untuk sampai pada kritik yang revolusioner, para
pekerja tersebut harus bangkit memberontak melawan para pemimpinnya sendiri,
yang berarti juga membuat hubungan langsung dengan kekuatan revolusioner
obyektif dan menendang para birokrat. Kalau para pekerja ingin mengubah
dunia, mereka harus menyingkirkan semua yang ingin membuat mereka kembali
masuk ke dalam orde dunia lama.
Kampanye penentangan revisi UU 13/2003 tidak ditujukan pada publik di luar
kalangan pekerja industri kerah biru. Kampanye dilakukan di pabrik-pabrik,
serikat-serikat pekerja, ataupun di kalangan aktifis mahasiswa (yang lantas
juga melakukan hal yang sama: berbalik mengkampanyekan isu tersebut ke
kalangan pekerja industri kerah biru di pabrik-pabrik). Dalam berbagai aksi
demonstrasi yang marak digelarpun, mereka tak pernah sekalipun tampak
berusaha menjangkau publik secara luas. Apa yang mereka lakukan justru
semakin menegaskan bahwa kelas pekerja adalah mereka yang berperan sebagai
pekerja industri kerah biru, dan tidak mengikutsertakan siapapun di luar
peran tersebut. Hal ini justru yang menyatakan secara gamblang bahwa mereka
telah menuai kontradiksi teoritis mereka tentang kelas pekerja itu sendiri
yang menjabarkan bahwa kelas pekerja adalah semua orang yang harus bekerja
untuk bertahan hidup.
Dengan mengkampanyekan bahwa CPE akan menyerang siapapun yang terpaksa harus
bekerja untuk sekedar bertahan hidup, para revolusioner Perancis meraih
dukungan luas dari kalangan kaum muda imigran yang mayoritas adalah
penganggur dan dianggap sebagai para penjahat kecil. Dalam demonstrasi di
Avenue de Invalides akhir Maret lalu, serombongan ibu-ibu rumah tangga yang
dibantu oleh para anak-anak muda yang tak bekerja, mengorganisir dapur umum
untuk kepentingan demonstrasi dan menyerukan penentangan mereka terhadap
CPE. Mereka tidak menyuarakan "solidaritas bagi aksi pekerja"yang merupakan
frase yang menekankan bahwa para ibu-ibu tersebut bukan bagian dari kelas
pekerja seperti yang sering terjadi di Indonesiatapi mereka menyerukan
bahwa diri mereka *menentang* CPEyang berarti bahwa diri mereka akan
terkena imbas pengesahan CPE, yang artinya juga adalah apabila CPE dianggap
sebagai bagian dari represifitas melawan kelas pekerja maka ibu-ibu rumah
tangga tersebut adalah bagian dari kelas pekerja itu sendiri.
Para revolusioner Perancis juga merangkul serta para penganggur muda (yang
kebanyakan adalah warga imigran) yang beberapa bulan sebelumnya menjadi
aktor utama dalam aksi-aksi kerusuhan di Perancis. Terkenal dengan
taktik-taktik pertempuran jalanan para pemuda imigran tersebut dalam
kerusuhan akhir tahun 2005, mereka juga menjadi motor penggerak utama bagi
aksi-aksi demonstrasi anti CPE yang kebanyakan berbuntut menjadi aksi
kekerasan, atas pengalaman mereka menghadapi represifitas fisik dari negara.
Para mahasiswa yang melibatkan diri dalam aksi anti CPE, mengorganisir diri
di kampus-kampus serta mencanangkan pemogokan umum dan pendudukan dengan
memblokade kampus-kampus mereka, yang kemudian diikuti dengan konfrontasi
penuh terhadap polisi. Slogan "Bangkitkan kembali semangat 68!"
menginspirasi dan mendorong pendudukan nyaris seluruh kampus di dataran
Perancis. Uniknya, atas kampanye yang meluas dan menargetkan pada kelas
pekerja secara menyeluruh, bahkan para pelajar setingkat SMU juga turut
mengambil bagian aktif dalam aksi-aksi anti CPE.
Aksi-aksi demonstrasi tersebut juga semakin memuncak seiring dengan semakin
meningkatnya represifitas polisi dan semakin dekatnya tenggat waktu
pengesahan CPE. Aksi kekerasan yang timbul dalam menjawab represifitas
polisi didukung oleh mayoritas publik dan dianggap sebagai bagian dari aksi
protes. ("Hanya dengan kekerasan seperti ini maka mereka mau mendengarkan
kami." *The Economist, April 2006*). Berbeda dengan yang diucapkan oleh
pemimpin SPSI saat aksi para pekerja di Jakarta dalam menentang revisi UU
13/2003 memuncak menjadi aksi kekerasan, malah berbalik menyudutkan para
pekerjanya sendiri atau beberapa elit serikat pekerja lain menyatakan bahwa
aksi tersebut ada kemungkinan juga diikuti oleh mereka yang bukan pekerja
sehingga memprovokasi aksi pekerja tersebut menjadi aksi kekerasan melawan
polisi ("Aksi kekerasan itu pasti dipicu oleh mereka yang bukan
buruh." *Indosiar,
Mei 2006*).
Konflik di antara sesama demonstran bukannya tidak terjadi sama sekali,
mengingat bahwa segregasi antar warga kulit putih Perancis dan warga imigran
yang mayoritas berasal dari Timur Tengah dan Afrika masih cukup kental di
sana, tetapi setidaknya di Perancis telah terjadi sebuah akselerasi dan
pemahaman dasar bahwa kebijakan pemerintah dengan CPE telah menyerang
seluruh kelas pekerjaberbeda dengan kampanye isu penolakan revisi UU
13/2003 di Indonesia, sebagian besar organisasi yang menolaknya sama sekali
tidak melebarkan fokus bahwa hukum tersebut menyerang semua orang, tetapi
hanya memberi fokus bahwa isu tersebut hanya menyerang para pekerja
industrial kerah biru.
Menghadapi tekanan publik Perancis dari berbagai sektor masyarakat, beberapa
saat lalu de Villepin memutuskan untuk mencabut UU yang sempat diresmikan
pada 2 April lalu dan mengatakan bahwa ia akan berusaha mencari penggantinya
yang lebih dapat diterima oleh publik, "Aku ingin bertindak sangat cepat,
sebab situasi dramatis dan keputusan sejumlah anak muda
mengharuskannya." (*AFP,
Mei 2006*). Sementara wakil serikat pekerja terbesar kedua Perancis, CGT
berkata pada kantor berita Perancis, AFP, bahwa pencabutan CPE adalah
berkat, "keberhasilan aksi bersama pekerja, mahasiswa dan seluruh warga
kelas pekerja Perancis." Sedangkan Victor Vidilles dari Persatuan Mahasiswa
Nasional mengatakan pada BBC, bahwa keputusan pemerintah tersebut adalah
kemenangan besar bagi aksi protes popular yang didukung oleh seluruh kelas
pekerja Perancis yang sadar bahwa CPE menyerang kepentingan seluruh kelas
pekerja.
Atas kesadaran tersebut, sebulan kemudian, di pertengahan bulan Mei Menteri
Dalam Negeri Perancis, Nicolas Sarkozy, mengajukan RUU Imigrasi yang akan
menyulitkan imigran untuk tinggal di Perancisyang secara garis besar akan
menyerang kaum imigrankaum pekerja dalam serikat-serikat pekerja dan
mahasiswa serta oposan-oposannya yang notabene mayoritas adalah warga
Perancis yang legal, turun kembali ke jalan-jalan untuk melancarkan protes.
Mereka tidak membiarkan partner aksi protes mereka dalam aksi anti CPE yang
lalu, diserang sendirian. Sementara di Indonesia, kampanye anti revisi UU
13/2003 saja sama sekali tidak menarik minat siapapun di luar kelompok
pekerja industrial kerah biru dan para aktivisnya.
*APPENDIX 01*
*Contract Premi**è**re Embauche (CPE)
*[1] Kontrak kerja baru untuk warga usia di bawah 26 tahun yang mengizinkan
masa percobaan 2 tahun.
[2] Dalam masa percobaan itu, pengusaha bisa mengakhiri kontrak tanpa
penjelasan dan tanpa perlu memberikan pesangon.
[3] Setelah 2 tahun, CPE kembali ke kontrak standar untuk pekerja full-time
yang mendasarkan upah pada upah minimum yang disetujui pengusaha.
*Revisi UU 13/2003*
[1] Upah Pensiun bagi pekerja dihapuskan.
[2] Perusahaan tak perlu membayar pesangon apabila perusahaan menyatakan
diri bangkrut atau alasan *force-majour*.
[3] Perusahaan dapat menskor pekerjanya dan hanya membayar upah sebesar 50
persen apabila pekerja dianggap melakukan kesalahan berat (yang ditentukan
berdasarkan kepentingan pengusaha).
[4] Pekerja diperbolehkan membentuk serikat pekerja tetapi tak ada jaminan
perlindungan bagi pekerja yang mengikuti aktifitas-aktifitas terkait.
[5] Pekerja hanya diperbolehkan melakukan pemogokan untuk isu-isu seputar
tempat kerja saja.
[6] UMP/UMK (Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota) ditetapkan berdasarkan
kemampuan perusahaan yang paling lemah kekuatan finansialnya.
*APPENDIX 02*
*Demonstrasi anti CPE di Perancis*
[1] Kampanye ditujukan pada seluruh proletariat (pekerja industri kerah
biru, kerah putih, tenaga kerja yang menganggur, pekerja domestik, calon
pekerja, tenaga kerja imigran).
[2] Kampanye di luar sektor pekerja industri ditujukan sebagai penyadaran
bahwa CPE menyerang semua proletariat.
[3] Aksi protes diikuti oleh berbagai sektor proletariat.
*Demonstrasi anti revisi UU 13/2003 di Indonesia*
[1] Kampanye ditujukan hanya pada sebagian proletariat (pekerja industri
kerah biru dan calon tenaga kerja setingkat mahasiswa).
[2] Kampanye di luar sektor pekerja industri ditujukan sebagai penggalangan
*dukungan* *terhadap gerakan pekerja industri* *kerah biru *dalam menentang
revisi UU 13/2003.
[3] Aksi protes hanya diikuti oleh pekerja industri kerah biru dan mahasiswa
atau 'aktifis gerakan'.
http://m1-2007.blogdrive.com/archive/cm-03_cy-2007_m-03_d-11_y-2007_o-0.html
[Non-text portions of this message have been removed]
___________________________________________________________
KORUPSI merampas hak KITA untuk hidup sejahtera> LIHAT > LAWAN > LAPORKAN :-)
<*> Share with Pure Social-Politic Groups, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/CIKEAS/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/CIKEAS/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/