NEO LIBERALISME : PENDISIPLINAN & PEMISKINAN PROLETARIAT **
Ekonomi neo liberal dan korupsi di Indonesia menunjukkan hasilnya yang spektakular dalam nominal-nominal kemiskinan dan kesenjangan ekonomi; dimana kita mendapati 17,75 % penduduk berada dalam garis kemiskinan, 22,25% berada dekat ambang batas kemiskinan (dalam kategori *hampir miskin* dan *hampir tidak miskin*) (BPS, 2006). Menurut versi Bank Dunia 52.4% penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan kurang dari US$2 per hari (data tahun 2004) (UNDP, 2006), yang merupakan standar institusi tersebut untuk mengukur tingkat kemiskinan. Situasi kesenjangan ini dapat dilihat juga dari distribusi pendapatan dimana 10% orang-orang terkaya mengkonsumsi 28% sumberdaya, sementara 10% termiskin mengkonsumsi 3,8% sumberdaya (UNDP, 2006). Rezim neo-liberal beroperasi dengan perangkat badan multilateral, yang kita semua sudah ketahui (Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, Dana Moneter Internasional), kapitalis internasional dan nasional serta negara-negara nasion. Perangkat-perangkat yang masing-masing mempunyai fungsinya dalam suatu rezim optimalisasi profit melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan dan kontrol politik dan sosial. Pemiskinan proletariat [1]<http://m1-2007.blogdrive.com/archive/blog_entries?bid=361090#_edn1>di Indonesia saat ini merupakan suatu konsekwensi dari sistem ekonomi neo-liberal, yang sebelumnya didahului oleh kroni kapitalisme yang difasilitasi oleh birokrasi dan militer yang dikenal sebagai pemburu rente. Bentuk-bentuk pemiskinan yang sedang berlansgsung dalam sistem kapitalis saat ini telah menciptakan kondisi-kondisi yang sangat kritis bagi mayoritas masyarakat untuk sekedar mengakses kebutuhan-kebutuhan bertahan hidup, dan kondisi yang lebih kritis lagi jika kita berbicara tentang akses yang wajar bagi mayoritas penduduk terhadap sarana dan sumberdaya untuk pengembangan diri dan eksistensi manusia yang bermakna. *KRISIS PANGAN DAN AGRARIA* *Di gudang tersebut disimpan berkarung-karung beras yang akan dijual dalam operasi pasar. Namun jika dilihat seksama, kondisi beras-beras itu sangat memprihatinkan karena dikerubuti kutu bahkan ulat. Namun Staf Bulog, Hidayat, bersikeras bahwa beras tersebut masih layak konsumsi*. (Metro TV Online, 2007*)* Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006 menyimpulkan bahwa akses pangan, perumahan dan energi yang semakin berkurang merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan (BPS, 2006). Rendahnya akses pangan dan energi merupakan konsekwensi langsung dari kebijakan neo liberal untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak dan pembukaan perdagangan beras pada sistem pasar bebas. Survei Sosial Ekonomi Nasional juga menunjukkan, lebih dari 60% populasi miskin merupakan populasi pedesaan, yang merupakan populasi yang sebagian besar adalah petani; dimana kita dapat merujuk pada studi di 93 negara yang menunjukkan bahwa dua hal utama, kepemilikan tanah dan kebijakan yang menekan desa, merupakan penyebab kemiskinan populasi petani pedesaan (Coelli dan Rao, 2004). Merunut pada sejarah kebijakan, Laporan Akhir Tahun 2006, Federasi Serikat Petani Indonesia, mengungkapkan kebijakan yang menekan populasi pedesaan dan mengutamakan pemodal besar, yang termasuk kebijakan dalam perhutanan, pertambangan, perkebunan, dan konversi lahan pertanian ke lahan industri, kelautan dan pesisir (UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 11/1967 tentang ketentuan Pokok Pertambangan, UU tentang ketentuan-ketentuan pokok pengairan). Kondisi saat ini sama saja buruknya, dengan kemunculan perundang-undangan seperti Keppres 34/2003, Perpres 36/2005 dan revisinya Perpres 65/2006, UU No. 7/2004 tentang Sumber daya Air, UU No. 18/2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Pertambangan, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Migas dan undang-undang lainnya bercorak melanggengkan ketidakadilan agraria. Sementara itu, ketimpangan yang parah juga terjadi dalam kepemilikan lahan. Pada tahun 1995, jumlah petani tunalahan di Jawa sebanyak 48,6 persen, meningkat jadi 49,5 persen (1999). Meski tak separah di Jawa, di luar Jawa cenderung sama. Pada 1995 jumlah petani tunalahan 12,7 persen, meningkat 18,7 persen (1999). Sebaliknya, 10 persen penduduk di Jawa memiliki 51,1 persen tanah (1995) dan jadi 55,3 persen (1999). Itu menunjukkan ketimpangan distribusi pemilikan tanah kian parah. Tentunya neo liberalisme mempunyai andil dalam distribusi kepemilikan lahan, dimana dalam kurun waktu 1995-2001, Bank Dunia, lembaga sentral dalam ekonomi neo liberal, bekerja sama dengan Badan pertanahan Nasional dan AUSAid, mendorong kecenderungan petani kehilangan tanahnya dengan menyelenggarakan Land Administration Project (LAP), sebuah program yang berujung pada pasar tanah (Federasi Serikat Petani Indonesia, 2006). Program Bank Dunia/BPN ini termasuk sertifikasi lahan-lahan di pedesaan di Pulau Jawa, dan melakukan studi kemungkinan sertifikasi lahan-lahan komunal di luar Jawa. Program ini juga mendanai penyusunan UU Pendaftaran Tanah yang mencoba menerobos ketidakpastian pemilikan lahan. Selain kebijakan-kebijakan ekonomi neo liberal, di tingkatan kelembagaan nasional, buruknya akses pangan (beras) publik dan pemginggiran ekonomi petani berskala kecil, berkaitan erat dengan monopoli, korupsi dan manipulasi yang terjadi dalam lembaga pengelola logistik nasional, Badan Usaha Logistik (BULOG): - Secara keseluruhan BULOG merupakan institusi korup: hampir semua pemimpin BULOG terkait dugaan skandal korupsi. Bustanul Arifin, kepala Bulog paling lama di era Soeharto, misalnya, pernah diperiksa Kejagung terkait kasus pemberian dana Rp 10 miliar kepada Koperasi Depkop. Kasus itu akhirnya dihentikan Kejagung. Beddu Amang dan Rahardi Ramelan, dua kepala Bulog berikutnya, harus mendekam di penjara karena kasus korupsi. Terakhir, Puspoyo Wijanarko, yang diperiksa karena kasus impor sapi fiktif. - Kebijakan impor beras BULOG yang sarat dengan korupsi dan manipulasi; Dugaan yang paling kuat adalah adanya indikasi peran BULOG untuk merancang leigitmasi impor beras dengan kartel para pedagang beras besar (Tim Koalisi Petani Menggugat, 2007). Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR, Suswono, * fee* dari beras impor itu memang sangat menggiurkan, bisa mencapai Rp 300 per kg. Bayangkan berapa ratus miliar rupiah bisa diraup jika ada impor satu juta ton beras di kuartal pertama tahun 2007 saja. - Impor beras yang tidak efektifselama ini kebijakan impor beras tidak mampu menurunkan harga. Kondisi ini terjadi karena beras impor tidak langsung didistribusikan kepada masyarakat, tapi masuk Bulog terlebih dahulu (Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, 2007). *PENDISPLINAN PROLETARIAT: HIDUP UNTUK KERJA, HIDUP UNTUK MAKSIMALISASI PROFIT * Sejalan dengan pemiskinan adalah pendisplinan neo liberal terhadap tenaga kerja, dengan pemberlakuan revisi UU 13/2003 yang mengatur 'kelenturan' tenaga kerja dengan pemberian wewenang yang sangat besar pada majikan untuk mengurangi hak-hak dasar tenaga kerja, melenturkan upah, jam kerja, jaminan sosial, prosedur pemecatan dan secara drastis mengurangi daya tawar tenaga kerja dan hak untuk berpolitik [2]<http://m1-2007.blogdrive.com/archive/blog_entries?bid=361090#_edn2>.UU 2/2004 tentang penyelesaian konflik industrial melengkapi pengaturan dalam UU 13/2003, mempersulit pekerja untuk membela hak-haknya, dengan lebih jauh mengatur pengaduan-pengaduan pekerja yang dibatasi pada pengaduan tertulis yang disampaikan lewat Pengadilan Relasi Industrial. UU ini semakin memojokan posisi pekerja, yang akan mendapatkan kesulitan mengakses pengacara untuk mengkonteskan kasusnya dalam sebuah pengadilan dimana hakim-hakim dalam pengadilan tersebut dipilih secara tidak transparan oleh pemerintah. Disiplin neo liberal seperti ini jugalah yang dicanangkan dalam laporan tahunan "Doing Business" yang diterbitkan oleh Bank Dunia, terbitan yang melakukan studi 'iklim investasi' untuk para pemodal dan mengindikasikan 'iklim usaha yang baik' dengan beragam deregulasi pada pasar tenaga kerja, yang mencakup: - Jam kerja panjang (jam kerja legal maksimum tidak kurang dari 12 jam per hari) - Upah minimum yang dianggap sebagai wajar (25% dari Produk Domestik Bruto per kapita), yang artinya upah di negara-negara seperti di Afrika Sub-Sahara adalah US$30 per bulan, yang bahkan menyamai level kemiskinan absolut yang ditentukan oleh Bank Dunia, US$1 per hari. - Penghapusan jaminan sosial penuh untuk pekerja paruh waktu; dimana sebagaian besar pekerja paruh waktu adalah perempuan, hal ini merupakan penyerangan terhadap pekerja perempuan, yang memang sudah mengalami diskriminasi upah dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya. - Penghapusan segala bentuk proteksi terhadap pemutusan kontrak kerja, dimana ini berarti bahwa pemutusan kontrak tersebut bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. - Pemutusan hubungan kerja di negara-negara yang tidak memberikan jaminan sosial untuk penganggur, hanya berupa pemberitahuan PHK; sedangkan pemberlakuan pesangon, didefinisikan oleh 'Doing Business', sebagai halangan bagi investasi. *PROLETARISASI DI LUAR BATAS PABRIK * Perkembangan perkebunan-perkebunan baru pada lahan-lahan masyarakat menjadi sangat gencar dalam 5 tahun belakangan, setelah semakin langkanya bahan baku berbasis hutan dan perkebunan baik untuk kertas, furniture, dan yang paling mutakhir, perkebunan energi (WALHI, 2006). Bakrie Group salah satu kelompok bisnis terkuat negeri ini dalam strategi usaha kelompoknya menempatkan perkebunan sebagai tulang punggung bisnis strategisnya. Selain itu, Uni Eropa pun melirik Indonesia tetap sebagai sumber produksi bahan bakar nabati (biofuel) dengan asumsi luasnya lahan di kepulauan (WALHI, 2006). Mengembangkan perkebunan lewat inisiatif swasta bukanlah hal mudah, terutama berkaitan dengan tingginya biaya dan kompleksnya proses pembebasan tanah. Baik kapital nasional maupun internasional bekerja sama dengan pemerintah (Departemen Perhutanan & Perkebunan, Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional) mengembangkan program-program penanaman tanaman komoditi pada lahan-lahan masyarakat, yang intinya adalah memperkerjakan, dengan membeli hasil-hasilnya melalui kartel-kartel, dimana petani tidak mempunyai daya tawar yang wajar. Rakyat dipaksa sedemikian rupa agar tergantung pada pasar dan tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup selain menjual hasil panennya, karena tanaman komoditi tak satupun bisa dimakan. Ekploitasi lingkungan melalui ekstraksi sumberdaya alam secara berlebihan, ekstraksi dengan skala atau proses-proses yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan proses-proses industri yang menyebabkan pencemaran lingkungan, merupakan permasalahan akut di Indonesia. Eksploitasi dan perusakan lingkungan terjadi seiring dengan proletarisasi komponen-komponen masyarakat yang terkena imbas-imbasnya. Proletarisasi terjadi seiring hilangnya kontrol mandiri dalam pengelolaan lingkungan hidup masyarakat tersebut dan kontrol terhadap sumber pendapatan/penghidupan merekasebagai konsekwensi dari relasi dalam sistem kapitalis yang mensubordinasikan mereka. Maraknya industri ekstraksi (pertambangan) di Indonesia telah membawa konsekwensi-konsekwensi yang serius pada perusakkan lingkungan, pelanggaran hak-hak dasar manusia oleh militer ataupun hak dasar untuk hidup sehat yang tidak terpenuhi akibat buruknya kesehatan lingkungan. Diantaranya kasus pengadilan kejahatan lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, tuntutan renegosiasi Kontrak hingga penutupan tambang PT Freeport yang terus mengemuka, bencana lumpur LAPINDO yang terus memakan korban manusia dan properti masyarakat. Praktek-praktek buruk beroperasinya investasi yang terutama dari Amerika dalam industri ekstraktif telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Mulai dari pengambilalihan aset, penghancuran lingkungan, pemiskinan hingga pelanggaran hak-hak dasar manusia disekitar pertambangan Freeport, Newmont, Exxon Mobil, UnocalChevron dan lainnya (WALHI & JATAM, 2006). Pengerahan dukungan modal dan negara (pemerintah dan modal AS) terhadap militer Indonesia selama ini juga berada dibalik kepentingan pemodal untuk mengamankan aset-asetnya di Indonesia. Meningkatnya nilai investasi pemodal AS di Indonesia akan disertai dengan peningkatan jaminan keamanan, termasuk lewat dukungan terhadap militer Indonesia. Terbukti, prestasi pelanggaran HAM yang mengagumkan oleh Militer dan Polisi di Papua dan Aceh terkait erat dengan pengamanan kawasan tambang Freeport di Papua dan ExxonMobil di Aceh (WALHI&JATAM, 2006) [3]<http://m1-2007.blogdrive.com/archive/blog_entries?bid=361090#_edn3>. TITIK TEMU ANTARA REALISASI PERJUANGAN SAAT INI & KEPENTINGAN KELAS Dalam suatu sistem yang tidak memberikan akses bagi mayoritas masyarakat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan penting yang menyangkut kepentingan publik, tentunya tidak mudah bagi kita untuk mengambil peran bermakna untuk merubah situasi ini. Korupsi oleh birokrat dan administrator yang ada dalam jajaran pemerintahan merupakan sebagian dari harga yang harus kita bayar, karena memang kita membiarkan diri kita diwakilkan dalam pembuatan beragam kebijakan yang menyangkut kepentingan kita sendiri. Korupsi, merupakan permasalahan yang sangat serius yang perlu ditangani, tapi masalah tersebut merupakan sebagian dari masalah yang lebih besar, masalah dimana segelintir pihak (para politisi dan administrator) mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menentukan dan mengelola hajat hidup mayoritas masyarakat. Permasalahan akses pangan, kesejahteraan petani dan kemiskinan merupakan masalah-masalah yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, seperti juga keterkaitannya dengan penyerangan hak-hak buruh dalam deregulasi undang-undang ketenagakerjaan. Bagaimana dominasi kekuatan kapitalisme global dan nasional, negara dan badan-badan multilateral yang memotori neo liberalisme terintegrasi dan berperan untuk kepentingan profit segelintir elit ekonomi dan birokrat, di atas kemiskinan dan dehumanisasi mayoritas masyarakat. Sementara itu, sampai saat ini perjuangan-perjuangan yang dilakukan, dalam hal ini, oleh serikat-serikat dan organisasi-organisasi petani belum dapat mencapai target-targetnya. Beragam tuntutan terhadap negara reforma agraria, perubahan kebijakan-kebijakan yang menyangkut SDA dan penolakkan pemberlakuan pasar bebas pada produk-produk pertanian belum menghasilkan perubahan-perubahan yang dapat mengangkat taraf ekonomi mayoritas petani. Demikian juga dengan beragam tuntutan untuk merubah berbagai kebijakan ketenagakerjaan. Perjuangan sektoral dengan fokus penuntutan pada negara telah mengalami kebutuntuan-kebuntuannya, ketika tuntutan-tuntutan tersebut menjadi bagian dari rutinitas dalam 'demokrasi yang sehat ' yang terkelola dengan baik oleh negara. Pemecahan-pemecahan dari masalah-masalah tersebut menuntut suatu perubahan radikal yang diperlukan untuk mengguncang kekuasaan birokrasi dan kapital, walaupun secara temporer, semenjak kemampuan memprediksi datangnya insureksi besar dalam konteks saat ini hanyalah omong kosong belaka. Perubahan-perubahan radikal yang menyentuh kepentingan jangka pendek dan pada saat yang bersamaan menjadi suatu eksperimentasi pemberdayaan sosial dan politik masyarakat - semenjak seluruh masalah tersebut mempunyai akar pada ketidakberdayaan politik mayoritas; ketika kekuasaan mayoritas masyarakat yang telah dialihkan ke segelintir orang lewat sistem perwakilan (negara) dan; pada konteks-konteks tertentu - perwakilan-perwakilan elitis lainnya (partai politik, LSM, organisasi kiri, serikat-serikat birokratis). Kami tidak berpretensi bahwa ada suatu kejelasan universal tentang tahap-tahap ataupun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk menggerakkan suatu perubahan yang radikal. Beberapa prinsip yang dapat menjadi acuan adalah mendorong letupan-letupan radikal (insureksi-insureksi popular) ke arah koordinasi konstruktif dengan tetap mempertahankan struktur popular/horisontal dari gerakan-gerakan insureksi tersebut. Kita dapat menyaksikan insureksi-insureksi popular, dimana kekuatan popular telah diartikulasikan; terlepas dari seberapa singkat dan kurangnya koherensi dari insureksi popular tersebut. Insureksi di Indonesia yang dapat memberikan gambaran tentang radikalisme popular a.l: kerusuhan buruh besar yang sebagian besar berada di luar kendali serikat-serikat buruh di Medan (1994); kerusuhan massal dan pemogokkan buruh di Bandung sebagai penolakkan terhadap undang-undang perburuhan baru, yang lepas dari kendali serikat-serikat buruh (2001); kerusuhan yang berawal dari penolakkan terhadap tempat pembuangan SAMPAH akhir di Bojong; Gerakan anti Indorayon/Toba Pulp Lestari di Porsea yang berlangsung lebih dari dua dekade, sejak 1983. Mesikpun demikian, di Indonesia, sampai saat ini, insureksi-insureksi popular tersebut masih dianggap sebagai tidak lebih dari bentuk-bentuk reaksi atas ketidakberdayaan. Potensi dari insureksi-insureksi tersebut sebagai aksi-aksi yang dapat membawa perubahan kondisi yang radikal, yang melampuai tuntutan-tuntutan standar (TOLAK INI! TOLAK ITU! TURUNKAN SBY-KALLA), luput dari pandangan aktivis-aktivis politik Indonesia. Berlawanan dengan persepsi para aktivis, potensi untuk melakukan tuntutan-tuntutan radikal, pengambil alihan dan pendudukan pun jelas menjadi lebih terbuka dalam aksi-aksi radikal popular yang membawa perjuangan ini pada kemungkinan-kemungkinan yang lain untuk mempertemukan perjuangan saat ini dan kepentingan proletariat sebagai kelas yang harus mengelola perjuangannya sendiri. ------------------------------ *CATATAN* [1]. Lihat, (Re)definisi Proletariat (di situs ini). [2] Lihat, Appendix 1 dalam artikel: Non au CPE! Pelajaran dari Aksi Penolakan CPE di Perancis 2006 (di situs ini). [3]. Sejak tahun1960, AS telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata Indonesia. Lima tahun berikutnya, AS memberikan USD 64 juta dalam bentuk bantuan militer. Setiap tahun AS melatih perwira-perwira militer Indonesia. Laporan resmi tahunannya, Freeport Mc Moran menuliskan telah memberikan sejumlah US$ 6,9 juta pada tahun 2004, lalu US$ 5,9 juta pada tahun 2003, dan US$ 5,6 juta pada tahun 2002 kepada militer (TNI). Hampir setiap tahun, perusahaan selalu melaporkan telah membiayai TNI untuk melindungi keamanan tambangnya. *RUJUKAN* BPS, 2006, *Berita resmi statistik: Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006*, No.47/IX/1 September 2006 D. S. Prasada Rao & T. J. Coelli, 2004. "Catch-up and Convergence in Global Agricultural Productivity", *Indian Economic Review*, Department of Economics, Delhi School of Economics, vol. 39(1), pages 123-148. Federasi Serikat Petani Indonesia, 2006, *Catatan Akhir Tahun 2006 FSPI* UNDP, 2006, *Human Development Report* WALHI, 2006*, Bagi-Bagi Lahan 22 juta Hektar, Menuju Pasar Tanah, Tanam Paksa, atau Konflik Horisontal *(Bag.1) WALHI&JATAM, 2006, *Waspadai Transaksi Pemerintahan Pertemuan SBYBush!*(Siaran Pers Bersama WALHI-JATAM) -- http://m1-2007.blogdrive.com/archive/cm-03_cy-2007_m-03_d-27_y-2007_o-0.html [Non-text portions of this message have been removed] ___________________________________________________________ KORUPSI merampas hak KITA untuk hidup sejahtera> LIHAT > LAWAN > LAPORKAN :-) <*> Share with Pure Social-Politic Groups, send an email to: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/CIKEAS/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/CIKEAS/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
