NEO LIBERALISME : PENDISIPLINAN & PEMISKINAN PROLETARIAT

 **

Ekonomi neo liberal dan korupsi di Indonesia menunjukkan hasilnya yang
spektakular dalam nominal-nominal kemiskinan dan kesenjangan ekonomi; dimana
kita mendapati 17,75 % penduduk berada dalam garis kemiskinan, 22,25% berada
dekat ambang batas kemiskinan (dalam kategori *hampir miskin* dan *hampir
tidak miskin*) (BPS, 2006). Menurut versi Bank Dunia 52.4% penduduk
Indonesia hidup dengan pendapatan kurang dari US$2 per hari (data tahun
2004) (UNDP, 2006), yang merupakan standar institusi tersebut untuk mengukur
tingkat kemiskinan. Situasi kesenjangan ini dapat dilihat juga dari
distribusi pendapatan dimana 10% orang-orang terkaya mengkonsumsi 28%
sumberdaya, sementara 10% termiskin mengkonsumsi 3,8% sumberdaya (UNDP,
2006).

Rezim neo-liberal beroperasi dengan perangkat badan multilateral, yang kita
semua sudah ketahui (Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, Dana Moneter
Internasional), kapitalis internasional dan nasional serta negara-negara
nasion. Perangkat-perangkat yang masing-masing mempunyai fungsinya dalam
suatu rezim optimalisasi profit melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan dan
kontrol politik dan sosial.

Pemiskinan proletariat
[1]<http://m1-2007.blogdrive.com/archive/blog_entries?bid=361090#_edn1>di
Indonesia saat ini merupakan suatu konsekwensi dari sistem ekonomi
neo-liberal, yang sebelumnya didahului oleh kroni kapitalisme yang
difasilitasi oleh birokrasi dan militer yang dikenal sebagai pemburu rente.
Bentuk-bentuk pemiskinan yang sedang berlansgsung dalam sistem kapitalis
saat ini telah menciptakan kondisi-kondisi yang sangat kritis bagi mayoritas
masyarakat untuk sekedar mengakses kebutuhan-kebutuhan bertahan hidup, dan
kondisi yang lebih kritis lagi jika kita berbicara tentang akses yang wajar
bagi mayoritas penduduk terhadap sarana dan sumberdaya untuk pengembangan
diri dan eksistensi manusia yang bermakna.



*KRISIS PANGAN DAN AGRARIA*

*Di gudang tersebut disimpan berkarung-karung beras yang akan dijual dalam
operasi pasar. Namun jika dilihat seksama, kondisi beras-beras itu sangat
memprihatinkan karena dikerubuti kutu bahkan ulat. Namun Staf Bulog,
Hidayat, bersikeras bahwa beras tersebut masih layak konsumsi*. (Metro TV
Online, 2007*)*

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006 menyimpulkan bahwa akses pangan,
perumahan dan energi yang semakin berkurang merupakan penyebab utama
terjadinya kemiskinan (BPS, 2006). Rendahnya akses pangan dan energi
merupakan konsekwensi langsung dari kebijakan neo liberal untuk menghapus
subsidi bahan bakar minyak dan pembukaan perdagangan beras pada sistem pasar
bebas.

Survei Sosial Ekonomi Nasional juga menunjukkan, lebih dari 60% populasi
miskin merupakan populasi pedesaan, yang merupakan populasi yang sebagian
besar adalah petani; dimana kita dapat merujuk pada studi di 93 negara yang
menunjukkan bahwa dua hal utama, kepemilikan tanah dan kebijakan yang
menekan desa, merupakan penyebab kemiskinan populasi petani pedesaan (Coelli
dan Rao, 2004). Merunut pada sejarah kebijakan, Laporan Akhir Tahun 2006,
Federasi Serikat Petani Indonesia, mengungkapkan kebijakan yang menekan
populasi pedesaan dan mengutamakan pemodal besar, yang termasuk kebijakan
dalam perhutanan, pertambangan, perkebunan, dan konversi lahan pertanian ke
lahan industri, kelautan dan pesisir (UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal
Asing, UU No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU No.
11/1967 tentang ketentuan Pokok Pertambangan, UU tentang ketentuan-ketentuan
pokok pengairan). Kondisi saat ini sama saja buruknya, dengan kemunculan
perundang-undangan seperti Keppres 34/2003, Perpres 36/2005 dan revisinya
Perpres 65/2006, UU No. 7/2004 tentang Sumber daya Air, UU No. 18/2004
tentang Perkebunan, Undang-Undang Pertambangan, UU No. 41/1999 tentang
Kehutanan, Undang-Undang Migas dan undang-undang lainnya bercorak
melanggengkan ketidakadilan agraria.

Sementara itu, ketimpangan yang parah juga terjadi dalam kepemilikan lahan.
Pada tahun 1995, jumlah petani tunalahan di Jawa sebanyak 48,6 persen,
meningkat jadi 49,5 persen (1999). Meski tak separah di Jawa, di luar Jawa
cenderung sama. Pada 1995 jumlah petani tunalahan 12,7 persen, meningkat
18,7 persen (1999). Sebaliknya, 10 persen penduduk di Jawa memiliki 51,1
persen tanah (1995) dan jadi 55,3 persen (1999). Itu menunjukkan ketimpangan
distribusi pemilikan tanah kian parah. Tentunya neo liberalisme mempunyai
andil dalam distribusi kepemilikan lahan, dimana dalam kurun waktu
1995-2001, Bank Dunia, lembaga sentral dalam ekonomi neo liberal, bekerja
sama dengan Badan pertanahan Nasional dan AUSAid,  mendorong kecenderungan
petani kehilangan tanahnya dengan menyelenggarakan Land Administration
Project (LAP), sebuah program yang berujung pada pasar tanah (Federasi
Serikat Petani Indonesia, 2006). Program Bank Dunia/BPN ini termasuk
sertifikasi lahan-lahan di pedesaan di Pulau Jawa, dan melakukan studi
kemungkinan sertifikasi lahan-lahan komunal di luar Jawa. Program ini juga
mendanai penyusunan UU Pendaftaran Tanah yang mencoba menerobos
ketidakpastian pemilikan lahan.

Selain kebijakan-kebijakan ekonomi neo liberal, di tingkatan kelembagaan
nasional, buruknya akses pangan (beras) publik dan pemginggiran ekonomi
petani berskala kecil, berkaitan erat dengan monopoli, korupsi dan
manipulasi yang terjadi dalam lembaga pengelola logistik nasional, Badan
Usaha Logistik (BULOG):



   -

   Secara keseluruhan BULOG merupakan institusi korup: hampir semua
   pemimpin BULOG terkait dugaan skandal korupsi. Bustanul Arifin, kepala Bulog
   paling lama di era Soeharto, misalnya, pernah diperiksa Kejagung terkait
   kasus pemberian dana Rp 10 miliar kepada Koperasi Depkop. Kasus itu akhirnya
   dihentikan Kejagung. Beddu Amang dan Rahardi Ramelan, dua kepala Bulog
   berikutnya, harus mendekam di penjara karena kasus korupsi. Terakhir,
   Puspoyo Wijanarko, yang diperiksa karena kasus impor sapi fiktif.
   -

   Kebijakan impor beras BULOG yang sarat dengan korupsi dan manipulasi;
   Dugaan yang paling kuat adalah adanya indikasi peran BULOG untuk merancang
   leigitmasi impor beras dengan kartel para pedagang beras besar (Tim Koalisi
   Petani Menggugat, 2007). Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR, Suswono, *
   fee* dari beras impor itu memang sangat menggiurkan, bisa mencapai Rp
   300 per kg. Bayangkan berapa ratus miliar rupiah bisa diraup jika ada impor
   satu juta ton beras di kuartal pertama tahun 2007 saja.
   -

   Impor beras yang tidak efektif—selama ini kebijakan impor beras tidak
   mampu menurunkan harga. Kondisi ini terjadi karena beras impor tidak
   langsung didistribusikan kepada masyarakat, tapi masuk Bulog terlebih dahulu
   (Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, 2007).



*PENDISPLINAN PROLETARIAT: HIDUP UNTUK KERJA, HIDUP UNTUK MAKSIMALISASI
PROFIT *

Sejalan dengan pemiskinan adalah pendisplinan neo liberal terhadap tenaga
kerja, dengan pemberlakuan revisi UU 13/2003 yang mengatur 'kelenturan'
tenaga kerja dengan pemberian wewenang yang sangat besar pada majikan untuk
mengurangi hak-hak dasar tenaga kerja, melenturkan upah, jam kerja, jaminan
sosial, prosedur pemecatan dan secara drastis mengurangi daya tawar tenaga
kerja dan hak untuk berpolitik
[2]<http://m1-2007.blogdrive.com/archive/blog_entries?bid=361090#_edn2>.UU
2/2004 tentang penyelesaian konflik industrial melengkapi pengaturan dalam
UU 13/2003, mempersulit pekerja untuk membela hak-haknya, dengan lebih jauh
mengatur pengaduan-pengaduan pekerja yang dibatasi pada pengaduan tertulis
yang disampaikan lewat Pengadilan Relasi Industrial. UU ini semakin
memojokan posisi pekerja, yang akan mendapatkan kesulitan mengakses
pengacara untuk mengkonteskan kasusnya dalam sebuah pengadilan dimana
hakim-hakim dalam pengadilan tersebut dipilih secara tidak transparan oleh
pemerintah.

Disiplin neo liberal seperti ini jugalah yang dicanangkan dalam laporan
tahunan "Doing Business" yang diterbitkan oleh Bank Dunia, terbitan yang
melakukan studi 'iklim investasi' untuk para pemodal dan mengindikasikan
'iklim usaha yang baik' dengan beragam deregulasi pada pasar tenaga kerja,
yang mencakup:

   -

   Jam kerja panjang (jam kerja legal maksimum  tidak kurang dari 12 jam
   per hari)
   -

   Upah minimum yang dianggap sebagai wajar (25% dari Produk Domestik
   Bruto per kapita), yang artinya upah di negara-negara seperti di Afrika
   Sub-Sahara adalah US$30 per bulan, yang bahkan menyamai level kemiskinan
   absolut yang ditentukan oleh Bank Dunia, US$1 per hari.
   -

   Penghapusan jaminan sosial penuh untuk pekerja paruh waktu; dimana
   sebagaian besar pekerja paruh waktu adalah perempuan, hal ini merupakan
   penyerangan terhadap pekerja perempuan, yang memang sudah mengalami
   diskriminasi upah dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya.
   -

   Penghapusan segala bentuk proteksi terhadap pemutusan kontrak kerja,
   dimana ini berarti bahwa pemutusan kontrak tersebut bisa dilakukan dengan
   sewenang-wenang.
   -

   Pemutusan hubungan kerja di negara-negara yang tidak memberikan
   jaminan sosial untuk penganggur, hanya berupa pemberitahuan PHK; sedangkan
   pemberlakuan pesangon, didefinisikan oleh 'Doing Business', sebagai halangan
   bagi investasi.


*PROLETARISASI DI LUAR BATAS PABRIK *


Perkembangan perkebunan-perkebunan baru pada lahan-lahan masyarakat menjadi
sangat gencar dalam 5 tahun belakangan, setelah semakin langkanya bahan baku
berbasis hutan dan perkebunan baik untuk kertas, furniture, dan yang paling
mutakhir, perkebunan energi (WALHI, 2006).

Bakrie Group salah satu kelompok bisnis terkuat negeri ini dalam strategi
usaha kelompoknya menempatkan perkebunan sebagai tulang punggung bisnis
strategisnya. Selain itu, Uni Eropa pun melirik Indonesia tetap sebagai
sumber produksi bahan bakar nabati (biofuel) dengan asumsi luasnya lahan di
kepulauan (WALHI, 2006).

Mengembangkan perkebunan lewat inisiatif swasta bukanlah hal mudah, terutama
berkaitan dengan tingginya biaya  dan kompleksnya proses pembebasan tanah.
Baik kapital nasional maupun internasional bekerja sama dengan pemerintah
(Departemen Perhutanan & Perkebunan, Departemen Pertanian dan Badan
Pertanahan Nasional) mengembangkan program-program penanaman tanaman
komoditi pada lahan-lahan masyarakat, yang intinya adalah memperkerjakan,
dengan membeli hasil-hasilnya melalui kartel-kartel, dimana petani tidak
mempunyai daya tawar yang wajar. Rakyat dipaksa sedemikian rupa agar
tergantung pada pasar dan tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup
selain menjual hasil panennya, karena tanaman komoditi tak satupun bisa
dimakan.

Ekploitasi lingkungan melalui ekstraksi sumberdaya alam secara berlebihan,
ekstraksi dengan skala atau proses-proses yang menyebabkan kerusakan
lingkungan dan proses-proses industri yang menyebabkan pencemaran
lingkungan, merupakan permasalahan akut di Indonesia. Eksploitasi dan
perusakan lingkungan terjadi seiring dengan proletarisasi komponen-komponen
masyarakat yang terkena imbas-imbasnya. Proletarisasi terjadi seiring
hilangnya kontrol mandiri dalam pengelolaan lingkungan hidup masyarakat
tersebut dan kontrol terhadap sumber pendapatan/penghidupan mereka—sebagai
konsekwensi dari relasi dalam sistem kapitalis yang mensubordinasikan
mereka.

Maraknya industri ekstraksi (pertambangan) di Indonesia telah membawa
konsekwensi-konsekwensi yang serius pada perusakkan lingkungan, pelanggaran
hak-hak dasar manusia oleh militer ataupun hak dasar untuk hidup sehat yang
tidak terpenuhi akibat buruknya kesehatan lingkungan. Diantaranya kasus
pengadilan kejahatan lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, tuntutan
renegosiasi Kontrak hingga penutupan tambang PT Freeport yang terus
mengemuka, bencana lumpur LAPINDO yang terus memakan korban manusia dan
properti masyarakat.

Praktek-praktek buruk beroperasinya investasi yang terutama dari Amerika
dalam industri ekstraktif telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Mulai dari
pengambilalihan aset, penghancuran lingkungan, pemiskinan hingga pelanggaran
hak-hak dasar manusia disekitar pertambangan Freeport, Newmont, Exxon Mobil,
Unocal–Chevron dan lainnya (WALHI & JATAM, 2006).

Pengerahan dukungan modal dan negara (pemerintah dan modal AS) terhadap
militer Indonesia selama ini juga berada dibalik kepentingan pemodal untuk
mengamankan aset-asetnya di Indonesia. Meningkatnya nilai investasi pemodal
AS di Indonesia akan disertai dengan peningkatan jaminan keamanan, termasuk
lewat dukungan terhadap militer Indonesia. Terbukti, prestasi pelanggaran
HAM  yang mengagumkan oleh Militer dan Polisi di Papua dan Aceh terkait erat
dengan  pengamanan kawasan tambang Freeport di Papua dan ExxonMobil di Aceh
(WALHI&JATAM, 2006)
[3]<http://m1-2007.blogdrive.com/archive/blog_entries?bid=361090#_edn3>.



TITIK TEMU ANTARA REALISASI PERJUANGAN  SAAT INI & KEPENTINGAN KELAS

Dalam suatu sistem yang tidak memberikan akses bagi mayoritas masyarakat
dalam pembuatan kebijakan-kebijakan penting yang menyangkut kepentingan
publik, tentunya tidak mudah bagi kita untuk mengambil peran bermakna untuk
merubah situasi ini. Korupsi oleh birokrat dan administrator yang ada dalam
jajaran pemerintahan merupakan sebagian dari harga yang harus kita bayar,
karena memang kita membiarkan diri kita diwakilkan dalam pembuatan beragam
kebijakan yang menyangkut kepentingan kita sendiri. Korupsi, merupakan
permasalahan yang sangat serius yang perlu ditangani, tapi masalah tersebut
merupakan sebagian dari masalah yang lebih besar, masalah dimana segelintir
pihak (para politisi dan administrator) mempunyai kekuasaan dan wewenang
untuk menentukan dan mengelola hajat hidup mayoritas masyarakat.

Permasalahan akses pangan, kesejahteraan petani dan kemiskinan merupakan
masalah-masalah yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, seperti
juga keterkaitannya dengan penyerangan hak-hak buruh dalam deregulasi
undang-undang ketenagakerjaan. Bagaimana dominasi kekuatan kapitalisme
global dan nasional, negara dan badan-badan multilateral yang memotori neo
liberalisme terintegrasi dan berperan untuk kepentingan profit segelintir
elit ekonomi dan birokrat, di atas kemiskinan dan dehumanisasi mayoritas
masyarakat.

Sementara itu, sampai saat ini perjuangan-perjuangan yang dilakukan, dalam
hal ini, oleh serikat-serikat dan organisasi-organisasi petani belum dapat
mencapai target-targetnya. Beragam tuntutan terhadap negara – reforma
agraria, perubahan kebijakan-kebijakan yang menyangkut SDA dan penolakkan
pemberlakuan pasar bebas pada produk-produk pertanian – belum menghasilkan
perubahan-perubahan yang dapat mengangkat taraf ekonomi mayoritas petani.
Demikian juga dengan beragam tuntutan untuk merubah berbagai kebijakan
ketenagakerjaan.

Perjuangan sektoral dengan fokus penuntutan pada negara telah mengalami
kebutuntuan-kebuntuannya, ketika tuntutan-tuntutan tersebut menjadi bagian
dari rutinitas dalam 'demokrasi yang sehat ' yang terkelola dengan baik oleh
negara.

Pemecahan-pemecahan dari masalah-masalah tersebut menuntut suatu perubahan
radikal yang diperlukan untuk mengguncang kekuasaan birokrasi dan kapital,
walaupun secara temporer, semenjak kemampuan memprediksi datangnya insureksi
besar dalam konteks saat ini hanyalah omong kosong belaka.
Perubahan-perubahan radikal yang menyentuh kepentingan jangka pendek dan
pada saat yang bersamaan menjadi suatu eksperimentasi pemberdayaan sosial
dan politik masyarakat - semenjak seluruh masalah tersebut mempunyai akar
pada ketidakberdayaan politik mayoritas; ketika kekuasaan mayoritas
masyarakat yang telah dialihkan ke segelintir orang lewat sistem perwakilan
(negara) dan; pada konteks-konteks tertentu - perwakilan-perwakilan elitis
lainnya (partai politik, LSM, organisasi kiri, serikat-serikat birokratis).


Kami tidak berpretensi bahwa ada suatu kejelasan universal tentang
tahap-tahap ataupun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk
menggerakkan suatu perubahan yang radikal. Beberapa prinsip yang dapat
menjadi acuan adalah mendorong letupan-letupan radikal (insureksi-insureksi
popular) ke arah koordinasi konstruktif dengan tetap mempertahankan struktur
popular/horisontal dari gerakan-gerakan insureksi tersebut. Kita dapat
menyaksikan insureksi-insureksi popular, dimana kekuatan popular telah
diartikulasikan; terlepas dari seberapa singkat dan kurangnya koherensi dari
insureksi popular tersebut. Insureksi di Indonesia yang dapat memberikan
gambaran tentang radikalisme popular a.l: kerusuhan buruh besar yang
sebagian besar berada di luar kendali serikat-serikat buruh di Medan (1994);
kerusuhan massal dan pemogokkan buruh di Bandung sebagai penolakkan terhadap
undang-undang perburuhan baru, yang lepas dari kendali serikat-serikat buruh
(2001); kerusuhan yang berawal dari penolakkan terhadap tempat pembuangan
SAMPAH akhir di Bojong; Gerakan anti Indorayon/Toba Pulp Lestari di Porsea
yang berlangsung lebih dari dua dekade, sejak 1983.

Mesikpun demikian, di Indonesia, sampai saat ini, insureksi-insureksi
popular tersebut masih dianggap sebagai tidak lebih dari bentuk-bentuk
reaksi atas ketidakberdayaan. Potensi dari insureksi-insureksi tersebut
sebagai aksi-aksi yang dapat membawa perubahan kondisi yang radikal, yang
melampuai tuntutan-tuntutan standar (TOLAK INI! TOLAK ITU! TURUNKAN
SBY-KALLA), luput dari pandangan aktivis-aktivis politik Indonesia.
Berlawanan dengan persepsi para aktivis, potensi untuk melakukan
tuntutan-tuntutan radikal, pengambil alihan dan pendudukan pun jelas menjadi
lebih terbuka dalam aksi-aksi radikal popular – yang membawa perjuangan ini
pada kemungkinan-kemungkinan yang lain untuk mempertemukan perjuangan saat
ini dan kepentingan proletariat sebagai kelas yang harus mengelola
perjuangannya sendiri.


------------------------------

*CATATAN*

[1]. Lihat, (Re)definisi Proletariat (di situs ini).

[2] Lihat,  Appendix 1 dalam artikel: Non au CPE! – Pelajaran dari Aksi
Penolakan CPE di Perancis 2006 (di situs ini).

[3]. Sejak tahun1960, AS telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata
Indonesia. Lima tahun berikutnya, AS memberikan USD 64 juta dalam bentuk
bantuan militer. Setiap tahun AS melatih perwira-perwira militer Indonesia.
Laporan resmi tahunannya, Freeport Mc Moran menuliskan telah memberikan
sejumlah US$ 6,9 juta pada tahun 2004, lalu US$ 5,9 juta pada tahun 2003,
dan US$ 5,6 juta pada tahun 2002 kepada militer (TNI). Hampir setiap tahun,
perusahaan selalu melaporkan telah membiayai TNI untuk melindungi keamanan
tambangnya.


*RUJUKAN*

BPS, 2006, *Berita resmi statistik: Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun
2005-2006*, No.47/IX/1 September 2006

D. S. Prasada Rao & T. J. Coelli, 2004. "Catch-up and Convergence in Global
Agricultural Productivity", *Indian Economic Review*, Department of
Economics, Delhi School of Economics, vol. 39(1), pages 123-148.

Federasi Serikat Petani Indonesia, 2006, *Catatan Akhir Tahun 2006 FSPI*

UNDP, 2006, *Human Development Report*

WALHI, 2006*, Bagi-Bagi Lahan 22 juta Hektar, Menuju Pasar Tanah, Tanam
Paksa, atau Konflik Horisontal *(Bag.1)

WALHI&JATAM, 2006, *Waspadai Transaksi Pemerintahan Pertemuan
SBY—Bush!*(Siaran Pers Bersama WALHI-JATAM)


-- 
http://m1-2007.blogdrive.com/archive/cm-03_cy-2007_m-03_d-27_y-2007_o-0.html


[Non-text portions of this message have been removed]



___________________________________________________________
KORUPSI merampas hak KITA untuk hidup sejahtera> LIHAT > LAWAN > LAPORKAN :-)

<*> Share with Pure Social-Politic Groups, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/CIKEAS/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/CIKEAS/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke