http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=291299&kat_id=16

Senin, 30 April 2007


Memburu Koruptor Usai Perjanjian Ekstradisi 
Oleh : 
Emerson Yuntho 
Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch 

Banyak kalangan menilai Jumat, 27 April 2007, merupakan tonggak bersejarah bagi 
proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah hampir 30 tahun pembahasan 
mengenai masalah ekstradisi terkatung-katung, akhirnya Menlu RI, Hasan 
Wirajuda, dan Menlu Singapura, George Yeo, menandatangani perjanjian ekstradisi 
di Istana Tampak Siring, Bali, yang memuat 42 jenis tindak pidana termasuk 
kasus korupsi.

Dalam catatan ICW, terdapat sedikitnya 30 pelaku korupsi yang diduga berada di 
Singaura. Sejumlah koruptor kelas kakap seperti Samadikun Hartono (korupsi BLBI 
Bank Modern senilai Rp 169 miliar), Sudjono Timan (korupsi BPUI senilai 126 
juta dolar AS), dan Bambang Sutrisno (korupsi BLBI Bank Surya senilai Rp 1,5 
triliun) adalah beberapa orang yang menikmati hidup nyaman di Singapura. Upaya 
pemerintah selama ini untuk 'mengambil paksa' para koruptor tersebut selalu 
kandas karena ketiadaan perjanjian ekstradisi diantara dua negara. 

Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla mengatakan, perjanjian ekstradisi 
RI-Singapura efektif mengembalikan para koruptor ke Indonesia (Republika 
Online, 27 April 2007). Pernyataan Kalla ini sah-sah saja dikemukakan. Namun di 
sisi lain, muncul pula sikap pesimisme bahwa perjanjian ekstradisi ini nantinya 
akan mampu membawa pelaku korupsi kembali ke Indonesia. 

Faktor pengganjal
Ada sejumlah argumen yang dapat memeperkuat sikap pesimistis tersebut. Pertama, 
konsepsi korupsi di kedua negara memiliki perbedaan yang sangat siginifikan. 
Definisi korupsi versi Indonesia, yaitu selain korupsi karena suap juga 
termasuk korupsi yang mengandung unsur melawan hukum, membawa keuntungan 
pribadi atau orang lain, dan ada unsur kerugian negara. Sedangkan Singapura 
hanya mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan menyuap. Jika konsepsi korupsi 
yang dipakai adalah milik Singapura atau sebatas penyuapan, maka perjanjian 
ekstradisi tak ada gunanya karena semua koruptor yang kabur ke Singapura tidak 
korupsi berbentuk penyuapan, namun korupsi karena melawan hukum dan merugikan 
keuangan negara. 

Kedua, ekstradisi tidak dapat langsung segera dilaksanakan karena masih harus 
menunggu parlemen masing-masing negara membuat undang-undang. Dalam hal ini 
proses pengesahan tidak mungkin semulus seperti yang dibayangkan karena akan 
terjadi banyak tarik ulur kepentingan maupun pro dan kontra soal isi perjanjian 
di antara anggota parlemen itu sendiri.

Selain itu, jika mencemati beberapa perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan 
beberapa negara lain, maka sejak perjanjian ditandatangni hingga pengesahan 
oleh DPR RI umumnya memakan waktu cukup lama. Misalnya saja perjanjian 
ekstradisi Indonesia dengan Australia pada 1992 yang baru disahkan DPR di tahun 
1994 (UU No 8 Tahun 1994). Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Hongkong yang 
ditandangani pada tahun 1997 namun baru disahkan oleh DPR pada tahun 2001 (UU 
No 1 Tahun 2001). Adanya jeda waktu yang cukup lama dalam proses pengesahan di 
parlemen dikhawatirkan menjadi peluang beberapa koruptor yang tinggal sementara 
di Singapura melarikan diri.

Ketiga, ekstradisi hanya menjerat pelaku pidana yang berstatus sebagai 
tersangka dan terpidana. Berdasar pasal 1 UU 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi 
disebutkan bahwa yang dapat diekstradisi ialah orang yang oleh pejabat yang 
berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau 
untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.

Artinya, perjanjian ektradisi tidak akan menjangkau mereka yang masih masih 
diselidiki (dengan status calon tersangka). Padahal dalam kasus korupsi BLBI 
misalnya, ICW mencatat dari total 60 pelaku korupsi, sebanyak 36 orang masih 
dalam proses penyelidikan dan patut diduga umumnya sudah melarikan diri ke luar 
negeri.

Hal yang juga penting adalah apakah perjanjian hanya mengikat terhadap pelaku 
warga negara Indonesia (WNI). Apabila perjanjian ini hanya berlaku bagi WNI dan 
bukan terhadap pelaku WN Singapura, muncul kekhawatiran akan banyak koruptor 
beralih menjadi WN Singapura. Sebagaimana diketahui, Agus Anwar, tersangka 
korupsi BLBI Bank Pelita senilai Rp 1,9 triliun saat ini telah berganti 
kewarganegaraan menjadi WN Singapura.

Keempat, ekstradisi hanya menjerat orang dan bukan aset hasil korupsi. Politik 
pemberantasan korupsi yang dianut pemerintah SBY-Kalla adalah penegakan hukum 
dan pengembalian aset hasil korupsi. Jika yang diekstradisi adalah orang atau 
pelaku korupsi namun tidak dengan aset hasil korupsi, maka hasil akhirnya 
menjadi tidak menguntungkan dan justru akan menjadi beban negara apabila 
akhirnya koruptor dipenjara. 

Kelima, proses ekstradisi dapat terkendala karena perbedaan sistem hukum. Di 
negara jajahan Inggris yang menganut sistem hukum anglo saxon seperti 
Singapura, untuk mendapatkan keputusan ekstradisi terhadap seorang pelaku, 
harus melalui proses hukum di pengadilan sehingga dipastikan butuh waktu lama. 
Persoalan akan muncul jika pengadilan Singapura justru menolak permintaan 
ekstradisi.

Pada kasus Hendra Raharja misalnya, menurut catatan ICW, Indonesia tetap harus 
berjuang melalui jalan yang panjang agar Pemerintah Australia mau mengirim 
pelaku korupsi BLBI Bank Harapan Sentosa senilai Rp 2,6 triliun balik ke 
Indonesia. Penghukuman terhadap Hendra di Indonesia tidak pernah terlaksana 
karena koruptor itu meninggal di Australia. Terhadap harta-harta hasil korupsi 
yang diduga kuat dibawa lari Hendra, Indonesia pun hanya bisa mendapatkan 
sebagian kecilnya.

Salah satu hal yang menyebabkan pemulangan ke Indonesia itu berjalan alot 
adalah perbedaan sistem hukum. Untuk mendapatkan keputusan ekstradisi, 
Indonesia harus melalui sejumlah proses hukum di pengadilan Australia yang 
memakan waktu cukup lama. Keputusan di tingkat pengadilan itu pun masih bisa 
dimintakan kasasi ke menteri kehakiman. 

Pada akhirnya yang harus dicermati adalah upaya memburu dan mengembalikan 
koruptor di luar negeri khususnya di Singapura masih sangat panjang dan 
berliku. Tidak mustahil, tidak ada satu pun koruptor yang akhirnya berhasil 
ditangkap dan kembali ke Indonesia


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke