http://www.sinarharapan.co.id/berita/0704/30/opi01.html

Perjanjian dengan Singapura, RI Nyaris Nihil
Oleh
Alman Helvas Ali



Pada 27 April 2007, Indonesia dan Singapura melakukan penandatanganan 
Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Defense Cooperation 
Agreement-DCA). DCA boleh jadi merugikan Indonesia karena negeri besar ini 
nyaris tak mendapatkan apa-apa. Sangat jelas bahwa Perjanjian Ekstradisi harus 
dibayar sangat mahal dengan perjanjian pertahanan yang tidak berdasarkan pada 
asas keuntungan bersama.


Indonesia bukan saja memberikan konsesi sebatas Pulau Kayu Ara seperti yang 
diusulkan oleh ALRI, namun juga menyerahkan wilayah laut yang terbentang di 
Laut Natuna sebagai wilayah latihan AL Singapura. Wilayah Laut Natuna yang 
diserahkan kepada Singapura nantinya akan digunakan untuk melaksanakan latihan 
AL dengan frekuensi waktu tertentu dalam satu tahunnya, bahkan dapat melibatkan 
pihak ketiga tanpa seizin Indonesia. Hingga perundingan babak ketujuh di 
Jakarta, Indonesia padahal tetap bersikeras menolak keterlibatan pihak ketiga 
dalam latihan di mana pun di wilayah yurisdiksinya.


Pulau Kayu Ara kembali akan dijadikan daerah latihan Bantuan Tembakan Kapal 
(BTK) atau Naval Gunfire Support Scoring System. Memang ada kemajuan dalam 
pengaturan soal latihan di Pulau Kayu Ara, karena disepakati pihak yang boleh 
berlatih di sana hanya AL Singapura dan AL Indonesia. Pengaturan itu ditegaskan 
oleh Indonesia karena di masa lalu AU Singapura tanpa seizin dari Indonesia 
juga menggunakan Pulau Kayu Ara sebagai wilayah latihan bantuan tembakan udara 
dan pengeboman.
Kecuali bagi para penandatanganan perjanjian, tidak dapat dibantah kesan bahwa 
Singapura sangat diuntungkan oleh perjanjian keamanan tersebut. Ini bukan 
semata-mata kelihaian Singapura, akan tetapi juga disebabkan keterbelahan sikap 
di pihak Indonensia. Terkesan ada pihak-pihak tertentu yang mengutamakan 
kepentingan golongan dan mengabaikan kepentingan nasional dalam menghadapi 
Singapura. 

Mengapa Perairan Natuna
Yang dimaksud di sini menyangkut pemberian wilayah latihan laut dan udara di 
sekitar Laut Natuna. Sejak babak pertama hingga babak ketujuh perundingan 
perjanjian keamanan, ada pihak tertentu yang entah dengan alasan apa bersikeras 
untuk memberikan ruang udara di atas Laut Natuna bagi kepentingan latihan AU 
Singapura. Sikap keras tersebut rupanya terus dipertahankan hingga perundingan 
di Singapura pada 23-24 April 2007. 


Seperti diketahui, Singapura memang sejak dahulu mengincar wilayah laut dan 
udara di sekitar Laut Natuna sebagai tempat latihannya. Bahkan negeri tersebut 
tidak ragu untuk menggelar latihan laut ilegal di sana bersama negara ketiga, 
seperti yang dilakukan sejak tahun 2003 hingga kini. Misalnya dengan mengajak 
AL AS dan India untuk latihan bersama di sana, selain latihan tahun Five Power 
Defence Arragement (FPDA).


Permintaan Singapura agar Laut Natuna menjadi kawasan latihan disikapi secara 
berbeda oleh beberapa pihak di Indonesia. Ada pihak yang tak mau memberikan 
konsesi apapun di perairan itu, karena menganggap konsesi di Pulau Kayu Ara 
sudah cukup. Misalnya, ALRI yang hanya setuju untuk meminjamkan Pulau Kayu Ara 
sebagai wilayah latihan BTK dengan syarat-syarat yang telah diuraikan 
sebelumnya. 


Namun, ada pula unsur pemerintah yang sepakat untuk memberikan konsesi di sana, 
dengan alasan ada pihak tertentu lainnya di dalam negeri yang selama negosiasi 
konsisten mengusulkan pemberian wilayah udara itu kepada AU Singapura. 
Celakanya, pihak yang konsisten tersebut justru yang selama ini terus 
bersikeras meminta agar Flight Information Region (FIR) di Kepulauan Riau dan 
sekitarnya segera diambil alih oleh Indonesia.


Dengan perjanjian itu, AL Singapura mendapat dua wilayah latihan, sementara 
AU-nya memperoleh satu wilayah latihan. Kondisi demikian melahirkan berbagai 
pertanyaan, seperti mengapa wilayah laut di sekitar Kepulauan Natuna diberikan 
pula kepada Singapura? Apakah pemerintah Indonesia merasa tidak cukup 
memberikan konsesi bila hanya terbatas di Pulau Kayu Ara? Mengapa pemerintah 
tidak menjadikan isu latihan di Laut Natuna sebagai kartu truf untuk 
perundingan lainnya dengan Singapura, misalnya soal penyelesaian batas wilayah 
laut di sebelah barat negeri itu?

Tidak Padu
Sikap keras pihak-pihak tertentu dalam delegasi Indonesia guna memberikan 
wilayah udara di atas Kepulauan Natuna kepada Singapura, sebenarnya tak dapat 
langsung dikaitkan dengan wilayah laut di bawahnya. Bandingkan dengan kasus 
Pulau Kayu Ara di mana ALRI menolak keterlibatan AU Singapura untuk berlatih di 
sana. Tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk memberikan wilayah laut di bawah 
ruang udara itu kepada siapa pun, termasuk kepada AL Singapura, karena ruang 
udara dan laut merupakan ruang yang terpisah dengan rezim hukum yang berbeda 
pula. 


Dari sini terkesan sikap militer Indonesia dalam perundingan perjanjian 
pertahanan tidak satu dan padu, sebab ada kepentingan tertentu yang lebih 
mengedepan, mungkin karena merasa akan diuntungkan apabila perjanjian 
pertahanan disetujui. 


Perlu dipertanyakan, apa keuntungan yang akan didapat oleh militer Indonesia 
dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura. 
Setelah mengkaji secara mendalam dari aspek matra laut, penulis mendapati 
nyaris tidak ada keuntungan apapun dari pemberian dua wilayah latihan AL kepada 
Singapura.


Sebaliknya, pemberian konsesi oleh pemerintah Indonesia justru laksana 
memelihara harimau di rumah kita. AL Singapura akan terus meningkatkan 
kemampuannya, termasuk peperangan kapal selam, yang mana tidak ada jaminan 
bahwa kemampuan itu tak akan mengancam kepentingan nasional kita suatu saat 
nanti. Sementara itu, AL Singapura terus mengalami kemajuan, AL kita belum 
mendapat perhatian maksimal dari pemerintah. Mengapa hal ini penting untuk 
digarisbawahi?


Karena logika kesepakatan Indonesia-Singapura adalah perjanjian pertahanan 
ditukar dengan perjanjian ekstradisi. Artinya, kepentingan pertahanan Indonesia 
dikorbankan demi kepentingan ekonomi dan hukum (yang belum pasti). Apabila 
demikian, semestinya jikalau pemerintah nanti memang berhasil mengekstradisi 
para koruptor yang bersembunyi di Singapura dan menyita hartanya, sebagian 
harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan pembangunan pertahanan, 
termasuk AL di dalamnya. 


Berdiskusi tentang keuntungan yang diraih Indonesia terkait perjanjian 
pertahanan, patut pula dipertanyakan keuntungan besar apa sebenarnya mau 
dipetik oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini bersikeras memberikan banyak 
konsesi kepada Singapura? 


Apabila memang mendapat keuntungan yang dimaksud, sikap mereka dalam 
perundingan bukan sesuatu yang aneh. Namun perlu kita pertanyakan apakah 
keuntungan mereka berada dalam kerangka kepentingan nasional?

Penulis adalah analis kekuatan laut dan keamanan maritim


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke