http://www.sinarharapan.co.id/berita/0704/30/opi01.html
Perjanjian dengan Singapura, RI Nyaris Nihil Oleh Alman Helvas Ali Pada 27 April 2007, Indonesia dan Singapura melakukan penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Defense Cooperation Agreement-DCA). DCA boleh jadi merugikan Indonesia karena negeri besar ini nyaris tak mendapatkan apa-apa. Sangat jelas bahwa Perjanjian Ekstradisi harus dibayar sangat mahal dengan perjanjian pertahanan yang tidak berdasarkan pada asas keuntungan bersama. Indonesia bukan saja memberikan konsesi sebatas Pulau Kayu Ara seperti yang diusulkan oleh ALRI, namun juga menyerahkan wilayah laut yang terbentang di Laut Natuna sebagai wilayah latihan AL Singapura. Wilayah Laut Natuna yang diserahkan kepada Singapura nantinya akan digunakan untuk melaksanakan latihan AL dengan frekuensi waktu tertentu dalam satu tahunnya, bahkan dapat melibatkan pihak ketiga tanpa seizin Indonesia. Hingga perundingan babak ketujuh di Jakarta, Indonesia padahal tetap bersikeras menolak keterlibatan pihak ketiga dalam latihan di mana pun di wilayah yurisdiksinya. Pulau Kayu Ara kembali akan dijadikan daerah latihan Bantuan Tembakan Kapal (BTK) atau Naval Gunfire Support Scoring System. Memang ada kemajuan dalam pengaturan soal latihan di Pulau Kayu Ara, karena disepakati pihak yang boleh berlatih di sana hanya AL Singapura dan AL Indonesia. Pengaturan itu ditegaskan oleh Indonesia karena di masa lalu AU Singapura tanpa seizin dari Indonesia juga menggunakan Pulau Kayu Ara sebagai wilayah latihan bantuan tembakan udara dan pengeboman. Kecuali bagi para penandatanganan perjanjian, tidak dapat dibantah kesan bahwa Singapura sangat diuntungkan oleh perjanjian keamanan tersebut. Ini bukan semata-mata kelihaian Singapura, akan tetapi juga disebabkan keterbelahan sikap di pihak Indonensia. Terkesan ada pihak-pihak tertentu yang mengutamakan kepentingan golongan dan mengabaikan kepentingan nasional dalam menghadapi Singapura. Mengapa Perairan Natuna Yang dimaksud di sini menyangkut pemberian wilayah latihan laut dan udara di sekitar Laut Natuna. Sejak babak pertama hingga babak ketujuh perundingan perjanjian keamanan, ada pihak tertentu yang entah dengan alasan apa bersikeras untuk memberikan ruang udara di atas Laut Natuna bagi kepentingan latihan AU Singapura. Sikap keras tersebut rupanya terus dipertahankan hingga perundingan di Singapura pada 23-24 April 2007. Seperti diketahui, Singapura memang sejak dahulu mengincar wilayah laut dan udara di sekitar Laut Natuna sebagai tempat latihannya. Bahkan negeri tersebut tidak ragu untuk menggelar latihan laut ilegal di sana bersama negara ketiga, seperti yang dilakukan sejak tahun 2003 hingga kini. Misalnya dengan mengajak AL AS dan India untuk latihan bersama di sana, selain latihan tahun Five Power Defence Arragement (FPDA). Permintaan Singapura agar Laut Natuna menjadi kawasan latihan disikapi secara berbeda oleh beberapa pihak di Indonesia. Ada pihak yang tak mau memberikan konsesi apapun di perairan itu, karena menganggap konsesi di Pulau Kayu Ara sudah cukup. Misalnya, ALRI yang hanya setuju untuk meminjamkan Pulau Kayu Ara sebagai wilayah latihan BTK dengan syarat-syarat yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, ada pula unsur pemerintah yang sepakat untuk memberikan konsesi di sana, dengan alasan ada pihak tertentu lainnya di dalam negeri yang selama negosiasi konsisten mengusulkan pemberian wilayah udara itu kepada AU Singapura. Celakanya, pihak yang konsisten tersebut justru yang selama ini terus bersikeras meminta agar Flight Information Region (FIR) di Kepulauan Riau dan sekitarnya segera diambil alih oleh Indonesia. Dengan perjanjian itu, AL Singapura mendapat dua wilayah latihan, sementara AU-nya memperoleh satu wilayah latihan. Kondisi demikian melahirkan berbagai pertanyaan, seperti mengapa wilayah laut di sekitar Kepulauan Natuna diberikan pula kepada Singapura? Apakah pemerintah Indonesia merasa tidak cukup memberikan konsesi bila hanya terbatas di Pulau Kayu Ara? Mengapa pemerintah tidak menjadikan isu latihan di Laut Natuna sebagai kartu truf untuk perundingan lainnya dengan Singapura, misalnya soal penyelesaian batas wilayah laut di sebelah barat negeri itu? Tidak Padu Sikap keras pihak-pihak tertentu dalam delegasi Indonesia guna memberikan wilayah udara di atas Kepulauan Natuna kepada Singapura, sebenarnya tak dapat langsung dikaitkan dengan wilayah laut di bawahnya. Bandingkan dengan kasus Pulau Kayu Ara di mana ALRI menolak keterlibatan AU Singapura untuk berlatih di sana. Tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk memberikan wilayah laut di bawah ruang udara itu kepada siapa pun, termasuk kepada AL Singapura, karena ruang udara dan laut merupakan ruang yang terpisah dengan rezim hukum yang berbeda pula. Dari sini terkesan sikap militer Indonesia dalam perundingan perjanjian pertahanan tidak satu dan padu, sebab ada kepentingan tertentu yang lebih mengedepan, mungkin karena merasa akan diuntungkan apabila perjanjian pertahanan disetujui. Perlu dipertanyakan, apa keuntungan yang akan didapat oleh militer Indonesia dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura. Setelah mengkaji secara mendalam dari aspek matra laut, penulis mendapati nyaris tidak ada keuntungan apapun dari pemberian dua wilayah latihan AL kepada Singapura. Sebaliknya, pemberian konsesi oleh pemerintah Indonesia justru laksana memelihara harimau di rumah kita. AL Singapura akan terus meningkatkan kemampuannya, termasuk peperangan kapal selam, yang mana tidak ada jaminan bahwa kemampuan itu tak akan mengancam kepentingan nasional kita suatu saat nanti. Sementara itu, AL Singapura terus mengalami kemajuan, AL kita belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah. Mengapa hal ini penting untuk digarisbawahi? Karena logika kesepakatan Indonesia-Singapura adalah perjanjian pertahanan ditukar dengan perjanjian ekstradisi. Artinya, kepentingan pertahanan Indonesia dikorbankan demi kepentingan ekonomi dan hukum (yang belum pasti). Apabila demikian, semestinya jikalau pemerintah nanti memang berhasil mengekstradisi para koruptor yang bersembunyi di Singapura dan menyita hartanya, sebagian harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan pembangunan pertahanan, termasuk AL di dalamnya. Berdiskusi tentang keuntungan yang diraih Indonesia terkait perjanjian pertahanan, patut pula dipertanyakan keuntungan besar apa sebenarnya mau dipetik oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini bersikeras memberikan banyak konsesi kepada Singapura? Apabila memang mendapat keuntungan yang dimaksud, sikap mereka dalam perundingan bukan sesuatu yang aneh. Namun perlu kita pertanyakan apakah keuntungan mereka berada dalam kerangka kepentingan nasional? Penulis adalah analis kekuatan laut dan keamanan maritim [Non-text portions of this message have been removed]
