http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/052007/01/0902.htm


"May Day", Revitalisasi Si Kerah Biru
Oleh STEVANUS SUBAGIJO 

DEMO buruh menentang revisi UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 beberapa tahun lalu, 
hanyalah 'solvatara' nasib buruh yang tak bisa ditahan lagi. Jauh sebelum demo 
buruh, dunia usaha juga melakukan "silent demonstration" lewat sistem hubungan 
kerja yang represif. Anarki buruh sebaiknya tidak serta-merta dilihat sebagai 
kriminalisasi. 

Marsinah adalah contoh kepundan perburuhan yang meledak. Peraturan perburuhan 
dan kondisi riil buruh tanpa tanggung jawab pemerintah dan pengusaha dalam 
derajat tertentu akan menjadi tumbal. Ia membunuh perlahan-lahan di balik 
legalisme undang-undang. Soft crime mesti dihentikan dengan membuat tatanan 
baru dalam hubungan buruh-pengusaha yang tidak memelihara dikotomi buruh versus 
pengusaha dengan kepentingannya masing-masing yang sulit bertemu. Yang 
diperlukan ialah mengubah dari "lawan sekerja", pun "serikat pekerja" menjadi 
kawan sekerja.

May Day yang berakar pada perayaan mitos rakyat Eropa menandai datangnya first 
spring planting. Sebagai perayaan modern May Day berkembang di Amerika Serikat 
dan Kanada di mana tanggal 1 Mei 1886 menjadi tonggak perjuangan pekerja yang 
memperjuangkan 'delapan jam kerja sehari' (eight hour day). Kini dunia 
memperingati May Day secara luas sebagai hari buruh. Jika May Day di Indonesia 
diperingati dengan mogok dan demo besar-besaran menentang revisi UU 
Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu yang menjadi pertanyaan apakah fenomena ini 
akan disikapi dengan positif atau akan menambah panjang perseteruan 
buruh-pengusaha (white collar versus blue collar)

Dunia usaha baru 

May Day jangan dipolitisasi hanya masalah revisi UU Ketenagakerjaan belaka. 
Peraturan perburuhan hanyalah teknis kecil dari perlunya reformasi pandangan 
buruh terhadap pengusaha dan sebaliknya. Dan pandangan keduanya terhadap dunia 
usaha baru. Tanpa kerangka dasar ini perubahan UU Ketenagakerjaan akan selalu 
menjadi ajang tarik-menarik kepentingan. Dan resistensi buruh ataupun pengusaha 
akan selalu mencari celah mengakali peraturan tersebut demi maksimalisasi 
kepentingannya. 

Mengapa gerakan buruh di negara-negara maju lebih stabil salah satunya adanya 
kerangka pandangan yang sama tentang dunia usaha. Baik buruh atau pengusaha 
melihat perusahaan sebagai unit kerja bersama yang memberikan hak dan 
kewajibannya secara adil. Tidak peduli bahwa saham perusahaan itu milik 
pengusaha seratus persen dan tidak peduli pula bahwa mayoritas buruh berada 
dalam struktur piramida perusahaan yang paling bawah, nasib buruh tidak harus 
identik dengan posisinya yang paling bawah itu. Yakni miskin, tertindas, tak 
punya hak bicara-berserikat dan hanya berhak atas remah-remah kemakmuran 
pengusaha. 

Bahkan di negeri kapitalis seperti Inggris Raya, Tony Blair sebagai perdana 
menteri berasal dari Partai Buruh. Ini menunjukkan bahwa gerakan buruh bukan 
monopoli milik buruh tetapi juga menjadi advokasi masyarakat luas bahkan 
termasuk para pengusaha sendiri. Di Polandia kita mengenal Lech Walesa yang 
mengenalkan Solidarsnoch, sebagai penyadaran akan gerakan kaum buruh. Gerakan 
buruh memang bukan untuk buruh sendiri tetapi juga menjadi bagian dari 
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dengan demikian setiap meletus demonstrasi buruh di Indonesia kita latah selalu 
saja memphadapkan antara kepentingan pengusaha dan buruh di satu sisi dan 
pemerintah di tengah-tengahnya. Padahal gerakan buruh sejatinya juga menjadi 
dambaan pengusaha. Buruh yang makmur dan mendapatkan hak-haknya, pastilah 
membanggakan perusahaan dan pengusaha. Sebaliknya kemajuan pengusaha juga 
menjadi dambaan buruh sebagai laskar kerja yang menggerakkan cita-cita itu 
tercapai. Gerakan buruh dengan begitu harus dilihat sebagai penetrasi buruh 
atas rekayasa sosial yang diidamkan masyarakat atau negara (welfare state).

Kembali pada perlunya sudut pandang baru buruh-pengusaha, langkah utama yang 
perlu disosialisasikan ialah bahwa perusahaan sebagai unit kerja bersama adalah 
sebuah konstruksi sosial. Konstruksi sosial itu sendiri eksis karena 
kontrak-kontrak sosial di dalamnya yang sudah teruji dalam ruang dan waktu. Di 
mana nilai dan normal sosial sudah menjadi urat nadi relasi di antara mereka. 
Perusahaan tentu mempunyai kontrak sosialnya sendiri yang mungkin berbeda-beda. 
UU Ketenagakerjaan hanyalah sebagian kecil dari kontrak sosial tertulis yang 
difasilitasi pemerintah yang ingin memberikan solusi tengah antara pengusaha 
dan buruh. 

Konflik buruh-pengusaha-pemerintah terjadi karena trikotomi ini membuat 
bentengnya sendiri-sendiri. Ketiganya harus duduk bersama tanpa memandang siapa 
mewakili siapa. Tujuan saling meniadakan ini untuk kemajuan perusahan sebagai 
unit kerja yang kini terpengaruh akibat mogok dan demo. Fungsi tripartit 
tampaknya justru memberikan masing-masing kubu untuk memperkokoh kepentingan 
dari tekanan di antaranya. Dari yang sifatnya politis (tarik menarik revisi), 
ekonomis (pemberian suap atau ancaman PHK) sampai kriminal (pembunuhan Marsinah 
dan pengajuan ke meja hijau). 

Kontrak sosial antara buruh dan pengusaha dalam perusahaan bisa berlangsung 
jika mempunyai makna moral dari hubungan itu. Makna moral di sini diartikan 
sejauh mana keduanya berjanji dan memberikan jaminan atas kemampuannya untuk 
perusahaan. Inilah iktikad baik yang mendasari-meminjam istilah Larry Hirschorn 
sebagai kontrak psikologis-antara buruh dan majikan dalam organisasi. Kasus 
anarki buruh-pengusaha tersirat merupakan pemaksaan baik buruh atau majikan 
untuk saling mengubah makna moral ini. Condong ke pengusaha atau condong ke 
buruh yang semuanya hanya menghasilkan konflik baru. 

Struktur bayangan

Matematikanisasi UU Ketenagakerjaan seperti penentuan jumlah pesangon misalnya 
justru memperkuat dikotomi buruh-pengusaha yang kontraproduktif. Harga seorang 
buruh hanya ditentukan oleh peraturan tertulis (sekian rupiah) dan bukan 
penghargaan manusiawi yang lebih bermoral. Belum lagi jika peraturan itu 
didasarkan atas upah minimum buruh. Ironis sekali bahwa upah yang baru dalam 
taraf minimum saja, sudah membuat dunia usaha berat lalu kapan tercapai upah 
maksimum? Pengusaha dan perusahaan terjebak hanya melihat buruhnya dengan 
kacamata UU tertulis. Di mana buruh mendapatkan kekangan atas hak-haknya di 
balik kedok ideal usaha atau investor friendly. 

Pandangan untuk memajukan perusahaan dan menambah profit ini secara tidak 
langsung menjadikan buruh sebagai fondasi yang paling berat bagi kemajuan 
industri. Semua ini tidak terlepas dari makin kuatnya pandangan robotisasi 
manusia buruh sebagai bagian dari penetrasi teknologi industri. Buruh menjadi 
bagian dari gerak mesin (ban berjalan) yang seirama, tanpa perasaan, kaku dan 
otomatis. Pelanggaran atasnya menimpakan akibat proses produksi yang tidak 
memenuhi standar yang bisa merugikan perusahaan. Dan buruh sangat 
diindoktrinasi akan hal ini. 

Untuk itulah di tengah realitas yang telanjur mengeras antara buruh dan 
perusahaan perlulah dibentuk struktur bayangan dalam hubungan buruh-pengusaha. 
Struktur bayangan merupakan struktur perusahaan yang tidak resmi yang bisa 
mengakses kebuntuan legalitas hubungan buruh-pengusaha. Misalnya kebuntuan UU 
Ketenagakerjaan yang akan dipakai oleh buruh dan pengusaha di PT A bisa diredam 
oleh pimpinan PT A dengan membuat "bonus peraturan" perusahan yang konstekstual 
dan menguntungkan buruhnya sendiri dengan misalnya memberikan tambahan uang 
jasa misalnya. 

Atau memberikan insentif berupa biaya kemahalan atas anggaran hidup yang 
membengkak. Buruh sebaliknya memberikan komitmen lebih loyal, lebih produktif 
dan tidak serta merta kerjanya dihitung secara matematika berdasar peraturan. 
Hidup perusahan tentu tidak selamanya bersifat matematis. Justru di sinilah 
buruh bisa memberikan sumbangannya bagi perusahaan. Dengan adanya struktur ini 
paling tidak agresivitas buruh-pengusaha bisa diredam sementara. Struktur 
bayangan merupakan embrio bagi implementasi pandangan baru buruh-pengusaha. 

Dengan makin melembaganya struktur bayangan, perusahaan mempunyai imunisasi 
atas berbagai isu perburuhan yang merebak seperti ricuh revisi UU 
Ketenagakerjaan hingga May Day. Struktur bayangan sedikit demi sedikit jika 
memuaskan kedua belah pihak, bisa diadopsi menjadi struktur perusahaan resmi 
dalam hubungan keduanya. Sampai pada tahap ini sebenarnya kita telah menanam 
bibit hubungan industrial yang lebih egaliter, di mana seorang pengusaha adalah 
buruh yang sukses. Buruh dan pengusaha mempunyai "roh" yang sama, sehingga 
tidak lagi bisa berbenturan kepentingan-kepentingannya. Ia menjadi batu 
loncatan bagi kristalisasi struktur baru yang memuaskan semua pihak.***  

Penulis, peneliti pada Center for National Urgency Studies Jakarta, tinggal di 
Cileungsi Bogor.


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke