http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=8580

Sabtu, 05 Mei 2007,

SBY Masih Ragu 





Tunda Umumkan Reshuffle Kabinet 
BOGOR - Dua hari berada di rumah Cikeas, Bogor, ternyata tak cukup bagi 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bisa memutuskan menteri-menteri 
yang akan diganti. Karena masih ragu menteri baru sesuai harapan, presiden 
menunda mengumumkan reshuffle yang semula dijanjikan awal Mei pekan ini.

"Berilah saya kesempatan untuk melaksanakan tugas penting ini. Saya ingin 
separo perjalanan pemerintahan yang saya pimpin dapat lebih baik daripada 
periode sebelumnya," kata Presiden SBY usai salat Jumat di Masjid Al-Istiqomah, 
Cikeas, kemarin.

Menurut SBY, sampai saat ini proses reshuffle masih berjalan. Lamanya proses 
tersebut agar penataan kabinet bisa mencapai sasaran yang diharapkan. 

"Saya terus berkomunikasi dengan wakil presiden dan juga para Menko (menteri 
koordinator) secara proporsional. Saya meminta pertimbangan, tapi keputusan 
tetap pada saya," kata SBY.

Presiden kembali menegaskan bahwa pergantian menteri yang akan dilakukan 
bersifat terbatas dan bukan perombakan. Karena itu, menteri yang akan diganti 
atau dipindah posisi juga tidak banyak.

Mengenai nama-nama menteri yang di-reshuffle dan calon-calon pengganti yang 
beredar di media massa, menurut SBY, hanyalah analisis. Sebab, kata SBY, tidak 
ada satu nama yang keluar dari kantongnya. 

"Saya meminta kepada siapa pun tokoh yang nama-namanya disebut, sekali lagi 
saya katakan, itu hanya analisis, telaahan, dan perkiraan," kata SBY. 

SBY merasa trauma, saat pengumuman kabinet Oktober 2004, ada tokoh yang marah 
karena namanya sudah disebut-sebut di media massa tetapi tidak menjadi menteri. 
"Karena itu, saya meminta spekulasi tetap pada titik wajar," katanya.

SBY juga meminta semua pihak menghormati hak prerogratif presiden. "Jangan 
sampai ada paradoks. Di satu sisi mereka katakan ini prerogatif presiden, tapi 
ada langkah-langkah lain yang justru tidak seperti itu," kata SBY.

Berbeda dengan reshuffle pertama, kali ini SBY mempertimbangkan faktor 
kesehatan para menteri. Subuh kemarin SBY menerima tim dokter kepresidenan yang 
menyerahkan laporan status kesehatan para menteri. 

"Saya baca ada yang mengatakan sekian menteri sakit, tidak bisa bekerja, dan 
harus diganti. Saya akan merujuk pada hasil pemeriksaan kesehatan. Itu yang 
reliable. Itu yang layak dipercaya," ujarnya.

Menurut SBY, sepanjang hasil pemeriksaan kesehatan mengatakan bahwa menteri A 
atau B masih dapat bekerja sebagai menteri, tidak boleh dianggap tidak mampu 
lagi secara fisik untuk bekerja.

Rupanya, SBY juga tidak mau secara demonstratif memanggil menteri-menteri yang 
akan diganti ke Cikeas. Hingga tadi malam, belum ada satu pun menteri, selain 
Menko, yang masuk ke Cikeas. SBY memilih menghubungi para menteri tersebut 
melalui telepon atau melalui para Menko.

"Saya sudah mulai berkomunikasi dengan menteri-menteri tertentu yang dengan 
hormat nanti saya berhentikan," jelasnya.

Mereka yang diganti, kata SBY, belum tentu karena yang bersangkutan tidak cakap 
atau melakukan kesalahan. "Tapi, sekali lagi, demi efektivitas dari kabinet 
yang masih harus melanjutkan tugas 2,5 tahun ke depan," terangnya.

Beberapa menteri, menurut SBY, juga dihubungi bukan karena akan dicopot. Tapi, 
mereka hanya diberi tahu hasil evaluasi kinerjanya. "Saya sampaikan hasil 
evaluasi saya, terutama kinerja yang harus ditingkatkan secara sungguh-sungguh. 
Saya menilai, ada satu dua menteri yang perlu meningkatkan kinerja," jelasnya.

Tadi malam presiden juga melakukan pertemuan dengan 26 gubernur di Cikeas. 
Dalam pertemuan mulai pukul 20.00 hingga pukul 22.30 tersebut, para gubernur 
menyatakan dukungannya kepada pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan, semua gubernur sebagai salah satu 
pembantu presiden telah menyatakan loyalitasnya kepada pemerintah. "Semua 
gubernur siap mem-back up sampai 2,5 tahun ke depan," katanya kepada wartawan 
usai bertemu dengan SBY.

Menurut Sutiyoso, semua penilaian yang diberikan kepada SBY-Kalla berarti juga 
memberikan penilaian terhadap kinerja gubernur. "Apa-apa yang baik dan tidak 
baik di SBY-JK (Kalla, Red) berarti juga baik dan tidak baik pula bagi kami," 
tegasnya.

Mewakili gubernur-gubernur lain, Sutiyoso membantah bahwa para kepala daerah 
lebih loyal kepada partai politik ketimbang kepada pemerintah pusat. 
Sebelumnya, SBY kepada Muladi (Gubernur Lemhanas) pernah mengeluhkan bahwa 
kepala daerah lebih loyal terhadap parpol.

"Tidak benar itu. Selama ini proporsional," kata Sutiyoso, yang akan berakhir 
masa baktinya tahun ini. Bahkan, dia menyebutkan, jika menteri diibaratkan 
sebagai tangan kanan presiden, kepala daerah adalah tangan kirinya. "Jadi, kami 
adalah pembantunya juga," terangnya.

Wapres Yakin

Meski enggan menyebutkan nama-nama menteri yang akan dicopot berikut 
penggantinya, Wapres Jusuf Kalla yakin nama-nama menteri yang akan masuk 
kabinet lebih baik daripada menteri sebelumnya. 

"Kalau tidak lebih baik, tentu tujuan (reshuffle) tidak tercapai. Lebih baik 
tentu dalam arti kemampuan dan kredibilitasnya. Itu acuannya. (Reshuffle) ini 
bukan masalah politis, ini murni masalah kinerja," tegas Kalla. 

Dengan nada bercanda, Wapres mengaku heran atas banyaknya orang yang ingin 
menjadi menteri. "Sudah gajinya rendah, dikritik habis-habisan oleh DPR dan 
oleh Anda (media), didemo rakyat, kok masih banyak yang ingin jadi menteri," 
ujarnya disambung tawa. 

Sebagai ketua umum Partai Golkar, Jusuf Kalla juga membantah partai politik 
telah melakukan intervensi dan melangkahi hak prerogatif presiden.

"Jangankan partai, wartawan saja sudah menyebut nama (calon-calon menteri). 
(Media) kan lebih terbuka, ada yang pasang foto, tanggal lahir. Partai kan 
hanya sebut nama, bukan apa-apanya to," papar Kalla.

Kritik Pengamat Sejumlah kalangan menyebut SBY ragu-ragu menentukan calon 
pembantu-pembantu barunya. Ketidakjelasan yang diperlihatkan Presiden SBY 
terkait waktu pengumuman reshuffle disesalkan sejumlah kalangan. Apalagi, 
presiden secara terbuka ternyata meminta waktu tambahan untuk mematangkan 
komposisi kabinetnya.

Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, misalnya, menilai pengumuman reshuffle yang 
terus diundur merupakan bukti pribadi presiden masih dilingkupi keraguan. "Ini 
ironis. Karena reshuffle mengandung makna dan harapan yang sangat prinsipiil, 
yaitu perbaikan kinerja kabinet," katanya ketika dihubungi kemarin.

Dalam pandangan Pram -panggilan akrab Pramono Anung- presiden seharusnya berani 
mengumumkan keputusannya terkait reshuffle tanpa terus-menerus melihat 
perkembangan dan tekanan yang ada. "Reshuffle ini kan untuk kepentingan rakyat. 
Jadi, segera ambil keputusan itu tanpa ragu-ragu," tegasnya.

Pengamat politik Fachry Ali juga mengaku sangat menyesalkan ketidakpastian 
waktu pengumuman reshuffle. Bahkan, dia beranggapan presiden sebenarnya sudah 
kehilangan momentum untuk merombak kabinetnya. "Sudah telat, masih juga 
ragu-ragu," katanya.

Tarik ulur politik yang kini berkembang seharusnya tidak membuat presiden 
menjadi bimbang atau ragu-ragu untuk mengambil sikap. "Justru ketidakjelasan 
presiden membuat agenda resahuffle ini menjadi polemik politik yang semakin 
tidak jelas arahnya," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, presiden seharusnya tetap yakin terhadap setiap 
keputusan politik yang diambil. "Kalau presiden stabil dan percaya diri, tidak 
mungkin akan ada celah sedikit pun bagi parpol untuk memberikan tekanan," 
tandasnya. (tom/noe/ein/nue/pri


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke