http://www.indomedia.com/bpost/052007/14/opini/opini4.htm
Susahnya Menegakkan Hukum Di Indonesia MASIH ingatkah akan sebuah peristiwa hukum yang terjadi di negeri tetangga Malaysia? Sekian tahun yang lalu Perdana Menteri Malaysia Dr Mahatir Muhammad memecat wakilnya Dr Anwar Ibrahim dengan alasan korupsi dan sodomi. Pers ribut dan dunia pun memberikan perhatian penuh atas peristiwa tersebut. Sebab Anwar Ibrahim adalah orang dekat Mahatir, dia juga 'putra mahkota' yang dijagokan akan menggantikan posisi perdana menteri. Mahatir tak mau terpengaruh oleh opini dunia dan tetap menjebloskan Anwar Ibrahim ke penjara. Terlepas siapa yang salah dan siapa yang benar tapi putusan pengadilan di sana dihormati. Kita juga masih ingat akan kerasnya penegakan hukum di Malaysia khususnya terkait dengan obat bius. Seorang warga negara Indonesia ada yang dihukum gantung, tanpa peduli berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk menyelamatkan warganya. Bukan hanya dari Indonesia, warga negara asing lainnya pun ada yang harus berhadapan dengan tukang jagal karena kasus obat bius. Ribuan Tenaga Kerja Indonesia harus masuk penjara di negeri jiran karena masuk ke negeri itu secara ilegal, dan ribuan lainnya dideportasi. Apa yang kita uraikan di atas hanya untuk menggambarkan betapa Malaysia, negara yang lebih muda dari Indonesia, telah berhasil menggunakan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di negeri itu. Investor asing berdatangan, mereka tidak takut karena ada kepastian hukum. Pejabat tinggi sampai rakyat sama kedudukannya di depan hukum dan ini menjadi modal yang berharga untuk menciptakan kehidupan yang tenteram. Hasilnya? Malaysia setapak demi setapak telah mulai menyamai negara-negara maju. Perekonomiannya maju, rakyat hidup tenteram dan tidak dibuat pusing oleh perebutan kekuasaan, korupsi dan berbagai demo seperti di Indonesia. Kita jadikan Malaysia sebagai tolok ukur, karena Indonesia dan Malaysia berangkat dengan modal yang nyaris sama, yaki sebagai negara bekas jajahan, juga sama-sama memiliki sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Indonesia dengan luas wilayah yang sekian kali Malaysia praktis memiliki SDA lebih banyak. SDM kita juga lebih unggul karena pada masa lalu Malaysia pernah minta bantuan Indonesia untuk mengirim tenaga-tenaga guru ke sana. Banyak di antara mereka yang sampai kini menetap di Malaysia dan tidak mau kembali ke Indonesia. Kunci keberhasilan Malaysia yang pertama-tama tentulah sistem penegakan hukum. Korupsi dan pelanggaran lain dihukum tanpa pandang bulu, masyarakat disiplin karena pejabat-pejabatnya juga memberi teladan yang baik. Di Indonesia keadaannya berbeda 180 derajat. Seusai dilantik menjadi Jaksa Agung beberapa hari yang lalu, Hendarman Supanji mengatakan, mantan Menteri Sekretaris negara Yusril Isha Mahendra dan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin tidak melakukan pelanggaran hukum dalam kaitan pencairan uang Tommy Soeharto di Inggris yang dikirim ke Indonesia melalui rekening Departemen Hukum dan HAM (proses ini sudah berjalan sejak Yusril menjadi Menteri Hukum dan HAM). Kedua mantan menteri itu, menurut Hendarman, hanya melakukan kesalahan adminsitrasi dengan hukuman administratif pula mulai teguran sampai dipecat dan kini keduanya sudah diberhentikan. Belum habis keheranan orang, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan hal yang sama. Kedua mantan menteri itu, katanya tidak ada kaitan dengan masalah pelanggaran hukum. Padahal Yusril kini tengah menjadi saksi terkait dengan kasus pengadaan alat sidik jari Departemen Hukum dan HAM dan Hamid Awaludin diadukan ke polisi karena sumpah palsu terkait dengan peranannya semasa di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apa yang dikatakan Jaksa Agung maupun Wapres menunjukkan adanya keberpihakan penguasa terhadap orang tertentu. Seandainya aparat penegak hukum tidak meneruskan proses hukum terhadap kedua mantan menteri itu patut diduga karena pengaruh ucapan ke dua pejabat tinggi tadi. Kalau demikian halnya apa bedanya dengan zaman orde baru saat hukum dikendalikan penguasa? Ucapan itu bisa melemahkan semangat penegakan hukum. Mestinya biarkan saja proses hukum itu berjalan tanpa perlu dicampuri siapapun, karena hukumlah yang akan berbicara. Pernyataan itu menurut hemat kita, kebablasan dan tidak seharusnya diucapkan. Jangan sesali investor yang tidak mau masuk ke Indonesia atau bahkan meninggalkan Indonesia, jangan salahkan demo, kekerasan bahkan korupsi karena mereka tahu hukum di Indonesia lemah. Betapa susahnya menegakkan hukum di negeri ini [Non-text portions of this message have been removed]
