Pernahkan terpikir oleh para pemimpin di negara ini, bagaimana rasanya menderita? Ayo jangan buang" waktu lagi.. buat apa dapat suara dari rakyat langsung, punya akses/penguasaan terhadap ke-3 angkatan bersenjata dan kepolisian.. belum lagi aparat" terkait.. Manfaatkan itu untuk kepentingan publik donk.. segera..
Buat Pak Amien, alangkah lebih baiknya energi yang ada diarahkan untuk membenahi kerusakan akibat lumpur Lapindo ini.. ketimbang memberi jalan bagi mereka yang diam" haus kekuasaan & mau mengorbankan wong cilik (lewat konflik horizontal).. guna mencapai kekuasaan.. Tapi bentar lagi juga bakalan ada reply.. lah ente ngapain, bisanya milisan doank.. :-P Wassalam, Irwan.K On 5/29/07, Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > *http://www.kaltengpos.com/berita/index.asp?Berita=UTAMA&id=27800* > ** > *Selasa, 29 Mei 2007* > ** > * * > > Setahun yang Sia-Sia > > > JAKARTA Setahun sudah lumpur panas Lapindo menyembur. Namun, belum > tampak tanda-tanda semburan tersebut akan berhenti. Berbagai upaya yang > telah dilakukan pun belum menampakkan hasil nyata. > > Direktur Eksekutif Nasional Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) > Chalid Muhammad bahkan menyatakan, masa setahun itu adalah waktu yang > terbuang percuma. ''Setahun yang sia-sia dan tidak serius. Yang terjadi > justru semakin meresahkan warga dalam radius yang lebih luas,'' ujarnya di > Jakarta kemarin. > > Berdasar data Bappenas, kerugian selama sembilan bulan mencapai Rp 30 > triliun hingga Rp 33 triliun. Berarti, setiap bulan sejak lumpur kali > pertama muncul pada 29 Mei 2006, kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp 3,3 > triliun. Kalau sekarang sudah setahun dibiarkan, kerugian diperkirakan sudah > mencapai hampir Rp 40 triliun. > > Kerugian tersebut hampir pasti terus bertambah. Lumpur yang kini > menggenangi lebih dari 717,072 hektare perumahan dan areal persawahan di > wilayah 11 desa belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Semburan lumpur > yang awalnya hanya sekitar 5.000 meter kubik/hari terus meningkat menjadi > 50 ribu meter kubik/hari dan terus meningkat lagi hingga 126 ribu meter > kubik/hari. Jika satu truk bisa mengangkut maksimal lima meter kubik, > diperlukan 25 ribu truk untuk mengangkut lumpur Lapindo. > > Menurut Chalid, sedikitnya ada empat alasan mengapa waktu setahun yang > telah dilewati untuk menyumbat lumpur sia-sia. Pertama, tidak terlihat upaya > maksimal untuk menghentikan semburan lumpur. ''Upaya yang ada tidak lebih > untuk menunjukkan bahwa sudah ada usaha yang dilakukan. Walaupun, mereka > tidak yakin bahwa itu tidak efektif,'' ujarnya. > > Yang diharapkan adalah adanya mobilisasi alat serta ahli untuk menangani. > > Alasan kedua, kata dia, tidak ada keseriusan mempelajari dampak semburan > tersebut. Hal itu diindikasikan oleh masih banyaknya korban yang belum > menerima ganti rugi, korban yang terkatung-katung nasibnya yang masih > tinggal di penampungan di Pasar Porong, serta masih adanya demo-demo warga > yang menjadi korban. > > Tidak adanya pihak yang menyatakan bertanggung jawab secara mutlak disebut > Chalid sebagai alasan ketiga. Bahkan, yang lebih parah, semburan lumpur > tersebut justru digiring menjadi bencana alam yang penanganannya menggunakan > uang negara. ''Tidak ada yang bertanggung jawab. Rakyat sudah susah, tapi > uang negara justru digunakan untuk membayar yang seharusnya menjadi tanggung > jawab orang lain,'' ungkapnya. > > Alasan keempat, kata dia, kasus pidana yang tidak jelas juntrungnya. > Penyelesaian melalui jalur hukum tersebut hanya disibukkan dengan > bolak-balik berkas dari penyidik dan kejaksaan. ''Yang menjadi tersangka pun > hanya level GM (general manager) ke bawah. Pemilik perusahaannya malah > tidak. Jadi, secara umum, setahun ini sia-sia,'' tegasnya. > > Kondisi seperti itu, jelas Chalid, tidak dibiarkan berlarut-larut. > ''Pemerintah dan Lapindo harus stop playing the game,'' ujarnya. > > Selain itu, pemerintah harus menunjukkan keseriusan dengan memanggil pihak > Lapindo, Medco, serta Santos (pemilik saham di Sumur Banjar Panji I) untuk > segera menuntaskan masalah tersebut. ''Pemerintah harus meminta tanggung > jawab mutlak. Jika tidak, mereka (Lapindo, Red) harus di-black list dan > aset-asetnya disita untuk membayar ganti rugi,'' katanya. > > Chalid juga menyoroti BPLS yang dibentuk pemerintah melalui Perpres Nomor > 14 Tahun 2007 yang dianggap tidak berbeda dari tim nasional yang digantikan. > Tim yang ada seharusnya merupakan tim independen yang berisi para ahli dan > netral. Meski demikian, tim itu harus mempunyai otoritas untuk mempercepat > pembayaran kompensasi. > > Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) justru menilai, lambannya penanganan > yang dilakukan pemerintah merupakan wujud ketidakmampuan mereka. > ''Pemerintah seperti mempertontonkan sinetron ketidakmampuannya. Kayak mati > akal, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih dari sekadar lamban, sampai > tidak ada kata yang pas untuk menggambarkannya,'' ujar Koordinator Nasional > Jatam Siti Maemunah kepada koran ini tadi malam. > > Dia juga mempersoalkan tanggapan Presiden SBY yang dinilai tidak > menganggap masalah semburan lumpur tersebut sebagai masalah serius. > ''Bandingkan ketika SBY yang merasa terganggu image¬-nya oleh pernyataan > Amien Rais (tentang aliran dana DKP, Red), sehingga sampai perlu mengadakan > jumpa pers khusus. Tapi, dengan semburan ini?'' katanya penuh tanya. > > Munculnya semburan lumpur tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak > mampu mengatasi pebisnis migas dan melindungi masyarakat jika penambangan > itu berada di kawasan padat huni. > > Padahal, kata Siti, terdapat 49 blok migas milik di Sidoarjo, Mojokerto, > dan Pasuruan yang mencakup 30 desa. ''Itu memiliki risiko yang sama (dengan > yang sekarang). Selama ini, pemerintah tidak punya mekanisme preventif jika > terjadi bencana migas di kawasan padat huni,'' ungkapnya. > > Siti mengaku tidak bisa membayangkan prediksi yang menyebutkan semburan > lumpur baru berhenti setelah 30 tahun. Sebab, hingga saat ini, catatan > kerusakan sudah mencapai 717,072 hektare. > > Sementara itu, dari perspektif hukum lingkungan, menurut Direktur > Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rhino Subagjo, terdapat cacat > hukum dalam penyusunan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) PT > Lapindo Brantas. > > Sebab, kata dia, dalam amdal itu terdapat mekanisme yang dilakukan untuk > mengatasi dampak yang ditimbulkan. ''Termasuk penanganannya. Jadi, kan sudah > bisa diantisipasi sebelumnya,'' jelasnya. > > Dengan parameter itu, ujar Rhino, diyakini bahwa amdal yang ada tidak > disusun secara baik. Selain itu, seharusnya ketika penyusunan amdal, ada > konsultasi dengan masyarakat sekitar. ''Saya kira dulu (konsultasi) itu > tidak ada. Jadi, dalam hal ini, pemerintah lalai,'' ujarnya. > > Selain itu, pemerintah tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain yang > menjadi dampak semburan tersebut. Menurut dia, pemerintah melalui BPLS hanya > berupaya menahan laju lumpur agar tidak meluas. ''Padahal, dampaknya juga > mencakup aspek ekonomi, bisnis, serta ekologi,'' tegasnya. > > Tentang ganti rugi, jelas dia, seharusnya korban tidak hanya mendapatkan > ganti rugi atas tempat tinggalnya. Kerugian mereka yang tercabut dari akar > budaya dan kehidupan sosial juga harus diperhitungkan. ''Kalau yang fisik, > itu harus cash and carry. Tapi, yang lain, besarannya tak ternilai. Lapindo > juga harus membayar kerugian lingkungan ke negara,'' katanya. (fal/jpnn > [Non-text portions of this message have been removed] ___________________________________________________________ KORUPSI merampas hak KITA untuk hidup sejahtera> LIHAT > LAWAN > LAPORKAN :-) <*> Share with Pure Social-Politic Groups, send an email to: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/CIKEAS/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/CIKEAS/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
