http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/29/sh07.html
Perjanjian Pertahanan Tak Bisa "Back Up" Perjanjian Ekstradisi Jakarta - Pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, pernyataan Menteri Pertahanan Juwono bahwa penandatanganan kerja sama pertahanan dapat digunakan untuk menekan Singapura terkait dengan perjanjian ekstradisi, tidak pada tempatnya. Penandatanganan kerja sama pertahanan tidak bisa digunakan sebagai back up agar implementasi perjanjian ekstradisi bisa dirampungkan. Ratifikasi secara tandom terhadap perjanjian kerja sama pertahanan dan perjanjian ekstradisi hanya akan menyulitkan posisi DPR, karena DPR mau tidak mau harus menerima perjanjian tersebut. "Jadi, memang tidak pada tempatnya pernyataan itu. Yang penting itu detail dari masing-masing perjanjian. Detail justru sangat penting dibandingkan dengan isi perjanjian secara makro. The devil is in the detail, itu kalau dalam hukum," ujar Hikmahanto ketika dihubungi SH, Selasa (29/5). Ia justru mempertanyakan perjanjian yang dianggapnya belum selesai tersebut yang justru lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik. Lepas dari masalah kerja sama pertahanan, untuk mengembalikan aset hasil kejahatan di Indonesia sebetulnya bisa dilakukan dengan meratifikasi Mutual Legal Assistance ASEAN yang sudah diratifikasi berbagai negara. Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi MLA tersebut, padahal dengan ratifikasi, Singapura punya kewajiban membantu Indonesia untuk mengembalikan aset hasil kejahatan ke Indonesia. Akses TNI Sementara itu, dalam rapat kerja, Senin (28/5), Komisi I DPR meminta agar implementasi perjanjian pertahanan Indonesia-Singapura memperhatikan aspek lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan meminta akses lebih luas bagi TNI terhadap fasilitas militer, senjata dan wilayah latihan militer Singapura. Sikap Komisi I DPR ini terkesan melunak setelah sebelumnya ada resistensi terhadap kerja sama yang sudah ditandatangani kedua negara akhir bulan lalu di Bali. "Kami meminta pemerintah untuk memperbaiki perjanjian tersebut dengan memasukkan beberapa isu yang disoroti akan merugikan masyarakat," ujar Ketua Komisi I Theo Sambuaga. Rapat yang diwarnai silang pendapat tersebut antara lain menanyakan sikap pemerintah yang dinilai tertutup selama proses perjanjian berlangsung. Ketertutupan sikap itu dinilai sejak negosiasi hingga penandatanganan perjanjian. Di hadapan Komisi I, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, Indonesia tidak perlu takut dengan Singapura, termasuk dengan penandatanganan kerja sama bidang pertahanan kedua negara tersebut. "Justru kemajuan teknologi Singapura yang harus kita manfaatkan," ujar Juwono. (emmy kuswandari) [Non-text portions of this message have been removed]
