Refleksi: Harus jaga integritas fakta ataukah kehendak politik penguasa? Suara Karya
JANGAN REKAYASA DATA BPS Harus Jaga Integritas Rabu, 30 Mei 2007 JAKARTA (Suara Karya): Rekayasa data statistik ekonomi demi mendongkrak citra pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah objektif di lapangan, yakni soal kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai institusi pengumpul dan pengolah data harus benar-benar menjaga integritas. Demikian rangkuman pendapat kalangan tokoh nasional terkait penilaian kalangan ekonom yang mempertanyakan kredibilitas dan independensi BPS dalam mengeluarkan data statistik (Suara Karya, 29/5). Dihubungi secara terpisah di Jakarta, kemarin, tokoh-tokoh nasional itu adalah Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, dan Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo. Hidayat mengatakan, pemerintah harus segera mengevaluasi kinerja BPS. Dia menduga, BPS sering mengeluarkan data statistik yang tidak akurat berkaitan dengan jumlah warga miskin, data pangan seperti stok beras, gula, dan lain-lain. Menurut Hidayat, cara kerja BPS yang membuat data statistik tidak akurat berimplikasi serius. Ini karena data statistik yang dikeluarkan BPS menjadi rujukan kebijakan pemerintah. "Bagaimana pemerintah bisa mengurangi kemiskinan kalau data penduduk miskin justru dimanipulasi," kata Hidayat. Karena itu pula, kehidupan bernegara pun menjadi tidak sehat akibat program-program pemerintah tak benar-benar menapak pada realitas di masyarakat. Dalam perspektif itu pula, demokrasi terancam karena kinerja kelompok yang berkuasa tidak benar-benar objektif. Sementara itu, Akbar Tandjung menyatakan, BPS jangan menjadi alat kekuasaan dengan memanipulasi data statistik yang membuat pemerintah terkesan memiliki banyak keberhasilan. BPS, katanya, harus menjadi lembaga kredibel yang bisa mengukur keberhasilan dan kekurangan pemerintahan secara objektif. Untuk itu, kata Akbar, BPS harus menyampaikan data statistik apa adanya sesuai metodologi ilmiah yang digunakan. "Data yang bersifat memihak atau memberikan pembenaran seolah pemerintahan sudah berhasil, justru mencederai kredibilitas dan independensi BPS," katanya. Menurut Akbar, BPS tak boleh bermain politik dan mau dijadikan alat rezim yang berkuasa. "BPS bukan badan atau lembaga politik. BPS harus netral, siapa pun pemimpinnya dan siapa pun menteri yang menjadi atasan mereka. Dengan demikian, BPS bisa menjadi lembaga yang netral dan berjarak dengan semua kekuatan politik," katanya. Senada dengan Akbar Tandjung, Tjahyo Kumolo juga mengatakan BPS harus bekerja profesional supaya data hasil survei mereka bisa diakses oleh instansi-instansi yang berkepentingan. "Sangat disayangkan kalau BPS tidak mampu memberikan data statistik yang akurat dan menggambarkan kondisi riil masyarakat," katanya. Tjahjo menyarankan Komisi XI DPR agar membentuk Panja BPS supaya BPS bisa lebih independen dan hasil temuan mereka benar-benar objektif. Menurut dia, kalau BPS terus-menerus memberikan data tidak akurat, terutama mengenai kemis-kinan dan pengangguran, kepentingan masyarakat niscaya jadi korban. (M Kardeni/Kartoyo DS) BERITA TERKAIT: DPR Harus Awasi... (Berita Pilihan) [Non-text portions of this message have been removed]
