refleksi: Mengapa pemerintah Indonesia membiarkan masalah lumpur porong tanpa
penjelasan membantu para korban berkesusahan?
Suara Merdela
Rabu, 30 Mei 2007
Korban Lumpur Porong Menuntut
Warga Minta Pemerintah Ambil Alih
SM/Reuters TABUR BUNGA: Warga korban lumpur PT Lapindo Brantas tabur
bunga untuk mengenang setahun bencana banjir lumpur yang merendam desa mereka,
Selasa (29/5)
JAKARTA - Warga Porong korban lumpur panas Lapindo menuntut Pemerintah segera
mengambilalih tanggung jawab terhadap nasib korban lumpur perusahaan tersebut.
Tuntutan itu merupakan salah satu butir pernyataan Ketua Aliansi Solidaritas
Rakyat Korban Lumpur Panas Porong Sidoarjo, Sony Pudjisasono di Tugu
Proklamasi, Selasa (29/5) siang.
Deklarasi yang digelar untuk memperingati satu tahun bencana lumpur panas
Lapindo itu dihadiri ratusan warga Porong yang datang ke Jakarta. Sony
mengatakan, PT Lapindo Brantas tidak memiliki iktikad baik untuk memberikan
ganti rugi bagi warga Sidoarjo yang terkena semburan lumpur panas. ''Pemerintah
harus berhenti bertingkah sebagai wasit antara Lapindo dengan warga Sidoarjo.
Masalah ganti rugi jangan lagi diserahkan kepada Lapindo,'' katanya.
Dia menjelaskan, pengambilalihan masalah ganti rugi ini tidak serta merta
melepaskan Lapindo dari tanggung jawab. Lapindo, bertanggung jawab langsung
kepada Pemerintah. ''Kalau kami harus mendesak Lapindo membayar ganti rugi, apa
daya kami,'' tambah Agus Haryanto, Koordinator Lapangan aksi warga di Tugu
Proklamasi.
Deklarasi dimulai pukul 12.30 dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya,
dilanjutkan mengheningkan cipta dengan kepala menengadah ke atas. Menurut
rencana, semula warga akan memberikan ''kue tart'' kepada Presiden dan Wakil
Presiden Indonesia, namun batal karena keduanya berada di Malaysia.
Kue akhirnya diserahkan kepada dua bocah korban lumpur itu, Aziz Setiawan (11)
dan Andi Susilo (11). Warga juga menyiapkan ''kue ulang tahun'' untuk Menko
Kesra, Menteri Sosial, dan Menteri Pekerjaan Umum.
Interpelasi Lapindo
Sementara itu, selain upaya pembentukan pengadilan ad hoc, sejumlah fraksi di
DPR juga tengah menyiapkan usul penggunaan hak interpelasi kasus lumpur panas
Lapindo. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mendesak segera
dilakukannya penyelesaian jalur hukum melalui pengadilan ad hoc terhadap PT
Lapindo Brantas. Langkah ini untuk menghasilkan keputusan hukum yang jelas dan
mengikat, tentang kesalahan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
''Dengan pengadilan ad hoc, diharapkan proses hukum terhadap PT Lapindo Brantas
tidak berlarut-larut,'' kata Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq Gedung DPR RI
Senayan Jakarta, Selasa (29/5).
Menurutnya, kemelut penyelesaian kasus lumpur panas Lapindo dimulai dengan
pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang menyebutkan Lapindo harus bertanggung jawab
atas segala kerugian yang ditimbulkan. ''Namun, pernyataan tersebut tidak
dibarengi dengan ketentuan hukum yang mengatur batas tanggung jawab Lapindo,''
tegasnya.
Untuk mewujudkan pembentukan pengadilan ad hoc tersebut, FPKS akan melakukan
komunikasi dengan seluruh fraksi dan pimpinan DPR. Harapannya, agar DPR segera
mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan ad hoc. Bisa diserahkan kepada
Komisi III DPR atau dibentuk Panitia Khusus. Selain itu, PKS juga mendorong
masyarakat Sidoarjo dan DPRD Jawa Timur untuk melakukan gugatan kepada Lapindo.
Sementara itu, sejumlah anggota fraksi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Bintang Reformasi, Fraksi
Partai Damai Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sedang mempersiapkan usul
penggunaan hak interpelasi anggota DPR atas kasus lumpur panas Sidoarjo.
Sejauh ini, sudah 53 anggota DPR yang menyatakan dukungannya.
''Pemerintah harus terbuka dan berani menjelaskan kepada publik tentang
skenario terburuk kasus lumpur ini. Sebab, sebagian ahli memperkirakan usia
semburan akan memakan waktu puluhan tahun hingga seratusan tahun,'' tambah
Mahfudz
Makna Mendalam
Siti Aisyah, warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) I mengatakan,
''kue tart'' tersebut terbuat dari lumpur panas yang dibawa langsung dari
Porong. ''Kue ini punya makna yang mendalam,'' ujarnya.
Menurutnya, lumpur punya sifat yang tidak pernah keras dan selalu mencair. Hal
ini sesuai dengan sifat Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak pernah tegas.
Namun, kata Aisyah, pemberian kue tersebut bukan untuk melecehkan Pemerintah.
Mereka justru ingin agar Pemerintah bertindak tegas dan berani mengatasi
masalah lumpur yang sudah satu tahun menyembur dan menyengsarakan rakyat.
''Kami menghias kelima kue dengan bunga berwarna merah. Maknanya adalah agar
Pemerintah menjadi indah laksana bunga dan memiliki keberanian untuk
menyelesaikan berbagai masalah.''
Dalam deklarasi disebutkan penderitaan korban Lapindo merupakan klimaks
kesalahan manajemen bernegara. Aliansi meminta agar Presiden SBY menindak tegas
Lapindo Brantas.
Sony mengatakan, Lapindo harus membayar semua kerugian yang ditimbulkan
perusahaan tersebut setimpal dengan kerugian yang telah diakibatkan kepada
warga Sidoarjo. ''Setahun sudah rakyat mengikuti kemauan Pemerintah, kini
giliran Pemerintah yang mengikuti kemauan rakyat,'' ujarnya.
Acara deklarasi ini ditutup dengan pembakaran risalah pertemuan di Kantor Wakil
Presiden tanggal 24 April 2007, risalah pertemuan dengan Menteri Sosial tanggal
4 Mei 2007, serta Kepres 13/2006 dan Perpres 14/2007. Pengadilan
HAM.(J22,H28-49)
[Non-text portions of this message have been removed]
