HARIAN ANALISA
Edisi Kamis, 31 Mei 2007

Pemerintah Terkejut Kejadian yang Menimpa Sutiyoso 

Jakarta, (Analisa) 

Jurubicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan bahwa pemerintah Republik 
Indonesia sangat terkejut dan tidak dapat menerima kejadian yang menimpa 
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Sydney, Australia. 

Pernyataan itu dikemukakan Dino di kantornya di Bina Graha, Jakarta, Rabu 
malam, terkait peristiwa polisi setempat mendatangi hotel tempat Sutiyoso 
menginap dan memintanya untuk memberikan keterangan sehubungan penyidikan 
koroner sedang dilakukan di negara bagian New South Wales terkait peristiwa 
Balibo Lima. 

"Kami lega bahwa Gubernur Sutiyoso sudah kembali ke tanah air dan dia mendapat 
dukungan dari kalangan KBRI Canberra dan Konjen di Sidney saat mendapatkan 
masalah di Sydney itu," katanya. 

Menurut Jubir Presiden, bagi pemerintah RI masalah Balibo Lima sudah ditutup 
dan sama sekali tidak ada dasar bagi polisi Australia untuk melakukan apa yang 
mereka lakukan pada Gubernur Sutiyoso untuk minta keterangan ke proses hukum di 
New South Wales. 

"Dubes kita di Canberra, Hamzah Thayeb, hari ini sudah ajukan protes keras atas 
nama pemerintah RI ke pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri 
Australia. 

Dan dalam surat protes itu menyatakan posisi pemerintah Indonesia yang sangat 
menyayangkan perlakuan terhadap Gubernur DKI yang dikategorikan sebagai 
perlakukan tidak semestinya dan melanggar privasi karena ini dilakukan di suatu 
hotel dan polisi memasuki hotel tersebut sesuatu hal yang sangat tidak layak 
dilakukan oleh aparat hukum," katanya. 

Perlakuan itu, lanjut dia, tidak layak dan sama sekali tidak dapat diterima 
oleh seorang pejabat pemerintah Indonesia apalagi pejabat pemerintah itu sedang 
ada di Australia justru untuk memenuhi undangan dari pemerintah Australia guna 
mewujudkan perjanjian kota kembar antara Jakarta- Sydney. 

Sebelumnya, akibat insiden yang terjadi di kamar Hotel Shangri-La Sydney No 
3107 tempat Sutiyoso menginap, Gubernur Sutiyoso dan rombongan pejabat 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengunjungi Sydney sebagai tamu Pemerintah 
Negara Bagian New South Wales (NSW) itu membatalkan rencana kunjungannya ke 
Canberra pada 30 Mei. 

Rombongan pejabat pemerintah RI itu pulang ke Jakarta via Singapura dengan 
pesawat yang berangkat dari Bandara Internasional Sydney, Selasa malam Pukul 
22.00 waktu setempat. 

Menurut keterangan dari Juru Bicara KBRI Canberra, Dino Kusnadi, kedua orang 
polisi dari negara bagian New South Wales menemui Gubernur Sutiyoso yang sedang 
berada di kamarnya dengan menggunakan kunci master (master key) hotel kendati 
yang membukakan pintu kamar itu adalah seorang petugas hotel yang mendampingi 
mereka. 

"Kejadian itu sekitar pukul 16.00 waktu Sydney. Gubernur Sutiyoso tak bersedia 
ditemui dan meminta ajudan untuk menemui kedua polisi ini di luar kamar. 
Gubernur Sutiyoso yang meminta mereka keluar," katanya. 

"Di situlah baru diketahui tujuan kedua polisi itu untuk menemui dia. Gubernur 
Sutiyoso merasa tersinggung karena keberadaannya di Sydney adalah sebagai tamu 
pemerintah New South Wales, dan penyerahan surat pemanggilan itu sama sekali 
tidak ada dalam daftar acara beliau," katanya. 

Terkait kasus Balibo Lima, mantan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, 
yang memberikan keterangan di Pengadilan Glebe Coroners, Sidney, 8 Mei lalu, 
mengatakan, dia tidak pernah melihat adanya dokumen apa pun yang menunjukkan 
tentara Indonesia memerintahkan pembunuhan terhadap wartawan Australia di 
Balibo (Balibo Lima), Timor Timur 1975 itu. 

Whitlam memenuhi panggilan pengadilan untuk memberikan bukti terkait dengan 
tewasnya Brian Peters, salah satu dari dua wartawan Australia yang meninggal 
dalam peliputan di Timor Timur 1975. 

Menurut mantan politisi yang ketika menjabat perdana menteri Australia itu, 
satu bulan sebelum insiden itu terjadi, dia telah mengingatkan kepada salah 
seorang dari wartawan tersebut bahwa pemerintah tidak punya cara untuk 
melindungi mereka saat mereka bepergian ke Timor Timur. 

Wartawan itu tetap saja pergi kendati ia telah menasihatinya, kata Whitlam 
dalam kesaksiannya di pengadilan Sydney itu. 

Dikatakan, ia pertama kali mendengar kabar kematian wartawan itu lima hari 
setelah kejadian ketika dia diberitahu tentang "sebuah pesan militer Indonesia 
yang disadap". 

Whitlam mengatakan, dia tidak melihat adanya dokumen atau bahan apa pun yang 
menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia sedang merencanakan pembunuhan para 
wartawan itu dan tak pula ada bukti apa pun yang menunjukkan bahwa para 
wartawan itu sengaja dijadikan target eksekusi. 

Sejak insiden itu terjadi 32 tahun lalu ketika aparat keamanan dan sukarelawan 
Indonesia masuk ke wilayah Timor Timur dalam proses integrasi wilayah itu ke 
dalam NKRI, masalah kematian wartawan Australia di Balibo itu tetap diungkit. 

Bahkan, nama mantan Menteri Penerangan semasa pemerintahan BJ Habibie, Yunus 
Yosfiah, terus terseret ke dalam pusaran masalah ini padahal ia telah membantah 
semua tuduhan yang menyebutkan dirinya terlibat dalam pembunuhan wartawan 
Australia yang sedang bertugas di Balibo, Timor Timur, 1975 itu. (Ant


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke