http://www.indomedia.com/bpost/052007/31/opini/opini4.htm

Lain Jepang Lain Indonesia

MENTERI Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Jepang Toshikatsu Matsuoka tewas 
gantung diri karena tak bisa mempertanggungjawabkan masalah keuangan. Diduga ia 
menggunakan uang negara untuk dana sumbangan sejumlah tokoh politik,termasuk 
anggota parlemen yang jumlahnya sangat besar. Selama ini Matsuko selalu menolak 
untuk memberikan keterangan kepada parlemen maupun publik,sampai akhirnya Senin 
(28/5/2007) lalu ditemukan meninggal. Jepang negara yang kuat memegang 
tradisi,dan ada perasaan malu yang tak terhingga manakala seseorang ketahuan 
melakukan penyelewengan.

Tentu hanya kebetulan, di Indonesia mantan Menteri Kelautan dan Perikanan juga 
terlibat dalam penyaluran sejumlah dana departemen untuk tokoh- politik. Salah 
seorang penerimanya, mantan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang 
mengakui menerima tetapi yang lain tidak. Isu ini sempat mengguncang situasi 
politik di dalam negeri, karena menyangkut pula nama Presiden Yudhoyono dan 
Wapres Jusuf Kalla.

Tema di atas kita angkat hanya sebagai perbandingan, sejauhmana 
pertanggungjawaban seorang menteri di Indonesia dibanding negara lain. Ini akan 
mencerminkan sejauhmana pula tanggung jawab menteri di Indonesia terhadap 
rakyat.

Jepang adalah sebuah negara yang rakyatnya memiliki kultur ketaatan yang 
tinggi. Kita tidak perlu heran, jika di sana sering terdengar ada menteri atau 
perdana menteri mundur karena gagal menjalankan tugasnya. Bahkan pada masa 
perang dunia dulu, banyak tentara Jepang yang melakukan harakiri atau bunuh 
diri menggunakan samurai setelah gagal menjalankan misinya. Mengakhiri hidup 
memang sudah menjadi kebiasaan mereka, setiap tahun sekitar 30.000 orang Jepang 
bunuh diri dengan berbagai alasan.

Tentu kita tidak sependapat jika ada pejabat yang gagal lantas mengakhiri 
hidupnya untuk melepas tanggung jawab. Selain bunuh diri itu perbuatan dosa, 
jalan pintas itu tidak menyelesaikan masalah. Malah menimbulkan problem bagi 
keluarga maupun pemerintah. Yang kita inginkan dari pejabat di sini adalah 
tanggung jawab. Banyak pejabat yang mengingkari ini dan mencari selamat untuk 
dirinya sendiri. Kalau ada pejabat tinggi yang terlibat korupsi, misalnya, 
justru bawahannya yang digantung dengan alasan yang melaksanakan adalah 
bawahan. Sang pejabat hanya tanda tangan.

Ada memang pejabat tinggi yang masuk penjara karena korupsi seperti mantan 
Menteri Agama Prof Said Agil, mantan Kepala Bulog Bedu Amang, Ketua Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Nazarudin Samsudin bersama sejumlah stafnya. Kini yang 
diadili mantan Menteri Kelautan dan Perikanan DR Rokhmin Dahuri. Di daerah, 
sejumlah gubernur dan anggota DPR juga masuk bui karena korupsi. Tetapi ini 
baru sebagian kecil, masih banyak kasus yang melibatkan pejabat belum tersentuh 
hukum. Misalnya, kasus mantan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Hamid 
Awaludin saat masih menjadi anggota KPU, kasus pembelian alat sidik jari 
otomatis. Juga di Depkum dan HAM yang hanya memeriksa stafnya sebagai 
tersangka. Belum lagi kasus Bantuan Lukuiditas Bank Indonesia. Pejabatnya 
seperti tenang saja, merasa tidak bersalah.

Mengapa pejabat yang korupsi itu selalu berkelit, karena mereka merasa yang 
dilakukannya juga dilakukan banyak pejabat. Sebagai bangsa sesungguhnya kita 
memiliki budaya yang luhur, nenek moyang kita selalu mengajarkan kejujuran. 
Sayangnya budaya yang adi luhung itu tidak terus diasah dengan ajaran budi 
pekerti sebagai penangkal watak keserakahan. Akhirnya, kini terbukti rakyatnya 
hidup miskin tetapi pejabatnya foya-foya dengan uang korupsi. Mereka tidak 
merasa bersalah meski rakyatnya banyak yang bunuh diri karena tekanan ekonomi.

Penyelesaian secara hukum memang baik, tetapi ini hanya menyangkut tindak 
kejahatannya. Potensi terulangnya perbuatan yang sama masih sangat besar. Kita 
punya budaya luhur tapi kulturnya tidak mendukung. Lain Jepang lain pula 
Indonesia


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke