Refleksi: Koalisi untuk rakyat ataukah koalisi untuk menang Pemilu yang akan datang? Kemudian setelah menang Pemilu rakyat dilupakan, ibarat habis manis sepah dibuang? Pengalaman adalah guru terbaik!
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/06/29/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY TAJUK RENCANA I Koalisi untuk Rakyat ampak pertemuan petinggi dua partai politik (parpol) besar di Indonesia, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), di Medan pekan lalu, masih terasa hingga kini. Berbagai pandangan, baik yang pro maupun kontra, terus bermunculan di media massa. Hal itu bisa dimaklumi karena koalisi, aliansi, kerja sama, silaturahmi, atau apa pun namanya, yang dilakukan dua parpol besar, pasti membawa dampak pada dunia politik Indonesia. Belum lagi publik mengetahui dengan lebih jelas tindak lanjut pertemuan Partai Golkar-PDI-P, politisi dari parpol lain yang menghuni Senayan, segera mengambil langkah reaktif. Tanpa berpikir panjang, mereka pun menjalin koalisi sejenis. Para politisi dari parpol menengah dan kecil, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Damai Sejahtera (PDS), menggelar pertemuan di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan. Diinformasikan, pertemuan delapan fraksi di DPR yang berasal dari partai menengah dan kecil itu hanya untuk menyatukan pandangan mereka terhadap paket rancangan undang-undang (RUU) bidang politik yang akan dibahas dalam waktu dekat. Tetapi kabar lain menyebutkan pertemuan itu merupakan bentuk "perlawanan" terhadap kedua partai besar yang mengklaim diri sebagai partai nasionalis. Klaim itu ditafsirkan seolah parpol lain, di luar Golkar dan PDI-P, tidak nasionalis. Sungguh menggelikan klaim-klaim seperti itu! Kita berpandangan parpol memiliki hak untuk saling bekerja sama dalam upaya membangun bangsa ini. Embrio untuk membangun koalisi yang kini mulai bermunculan, tentu sah-sah saja. Tetapi kita mengingatkan agar setiap langkah politik yang ditempuh tidak reaktif dan betul-betul telah dikaji de ngan matang. Satu hal penting yang harus diingat oleh para politisi, terutama para petinggi parpol adalah tugas untuk mencerdaskan anak bangsa dalam bidang politik. Politik yang cerdas itu harus didedikasikan untuk membangun bangsa dan menyejahterakan seluruh rakyat, bukan malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Sejauh ini kita menangkap kesan bahwa kerja sama yang dijalin parpol hanya bersifat sesaat dan untuk kepentingan sempit. Buktinya, dalam kaitan dengan paket RUU bidang politik, Golkar dan PDI-P berkeinginan untuk memperkecil luas daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2009. Artinya, ada keinginan menambah jumlah dapil. Kuota kursi di setiap dapil juga diusulkan dikurangi menjadi maksimal 9 kursi, dibanding sebelumnya maksimal 12 kursi pada Pemilu 2004. Pengurangan kuota kursi setiap dapil tentu saja menimbulkan kekhawatiran partai-partai kecil dan menengah, yang pada Pemilu 2004 banyak diuntungkan dengan mendapat kursi dari sisa suara. Keinginan lain dari dua parpol besar itu adalah perbaikan mekanisme penghitungan suara. Usulan itu muncul karena metode penghitungan sisa suara yang dilakukan pada Pemilu 2004 terkesan menguntungkan partai-partai kecil dan menengah. Keinginan tersebut tentu mendapat reaksi keras dari parpol, di luar Golkar dan PDI-P. Partai-partai kecil dan menengah tentu saja tak mau kehilangan kursi di lembaga legislatif karena ada perubahan aturan main dalam Pemilu 2009. Lahirlah koalisi parpol lain untuk menandingi koa lisi kedua parpol besar itu. Sayangnya, koalisi parpol itu lebih didasarkan pada niat untuk mempertahankan, bahkan memperluas kekuasaan yang sudah dalam genggaman. Seharusnya, koalisi itu dibangun untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan sempit orang-orang parpol! -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 29/6/07 [Non-text portions of this message have been removed]
