Pemerintah Seharusnya Pengawas Pelaksana UU Bukan Badan Usaha Amerika adalah contoh dimana pemerintah hanyalah bertindak sebagai pengawas dalam penegakkan UU yang bertujuan cuma melindungi dan memberi kesejahteraan kepada rakyatnya.
Bahkan IRS yang merupakan badan pelaksana penarikan pajak juga adalah perusahaan swasta yang dikontrak oleh pemerintah sehingga setiap kecurangan ataupun penyelewengan petugas pajak disini bisa langsung ditindak pelakunya atau bahkan diputus kontraknya untuk dipindahkan kepada perusahaan lainnya. Pemerintah RI malah mengorbankan rakyatnya bukan cuma kesejahteraannya saja yang dikorbankan tetapi juga jiwanya dikorbankan untuk project korup pabrik pesawat terbang yang produksinya tidak layak terbang karena tuna-teknologi. Berita dibawah ini menyangkut Database Pesawat yang memiliki legalitas sertifikat terbang saja, karena pesawat yang tidak memiliki sertifikat terbang yang diproduksi Dirgantara/Nurtanio tidak tercatat dalam Database dibawah ini. > http://www.kompas.co.id/ver1/Iptek/0703/07/173841.htm > ============================ > JAKARTA, KCM - Pesawat penumpang komersial Garuda Indonesia > mengalami kecelakaan saat mendarat dan terbakar di Bandara > Adisucipto, Yogyakarta, Rabu (7/3) pagi. Begitu diketahui bahwa > nomor penerbangannya GA-200 dan kode registrasinya PK-GZC, maka bisa > diketahui bahwa pesawat tersebut sudah berumur lebih dari 13 tahun. > > "Ignatius Sapto Condro" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > iscab: > Buat para perantau yang ingin balik ke Indonesia. > Tips, Melacak Jejak Pesawat di Seluruh Dunia > mengetahui umur pesawat yang akan dinaiki, paling tidak Anda akan > lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk dan menyiapkan > langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menekan risiko. > Klik: http://www.airfleets.net/home/ > http://www.kompas.co.id/ver1/Iptek/0703/07/173841.htm > ============================ Meskipun semua data2 tentang pesawat bisa dilacak melalui database airfleets.net diatas, tetap tidak mungkin melacak pesawat yang jatuh di papua yang menyebabkan wakil gubernur irja mati akibat pesawatnya jatuh. Karena pesawat yang ditumpangi wagub ini adalah pesawab buatan Dirgantara Indonesia yang tidak memiliki sertifikat layak terbang. Jadi yang datanya ada dalam database itu hanyalah data2 pesawat yang resmi legal boleh terbang karena lulus persyaratan sertifikat layak terbang. Semua pesawat2 yang ilegal yang dibuat di Indonesia dan dioperasikan penerbangan di Indonesia sudah jelas tidak memungkinkan untuk dimasukkan data2nya kedalam database meskipun pesawatnya itu masih baru. Seharusnya pesawat yang ilegal dilarang pemerintah untuk terbang, tetapi karena pabrik pesawatnya adalah milik pemerintah, maka dibolehkan juga untuk terbang diudara Indonesia. Hal ini merupakan contoh nyata dimana pemerintah RI melakukan pelanggaran internasional meskipun dilakukannya diwilayah sendiri. Atas dasar contoh seperti inilah SEHARUSNYA MENYADARKAN KITA BAHWA PEMERINTAH TIDAK BOLEH MEMILIKI PABRIK, TIDAK BOLEH CAMPUR TANGAN URUSAN YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH SWASTA. Kalo saja pabrik pesawat tsb milik swasta yang tidak terkait dengan kredit pemerintah, maka melarang pesawat yang tidak lulus sertifikat terbang tentunya tidak memberatkan pemerintah RI. Tetapi karena pabrik pesawat ini merupakan project pemerintah, maka pesawat yang tidak lulus sertifikat terbang ini diizinkan terbang untuk tidak merugikan pemerintah yang sudah mengorbankan investasi yang luar biasa besarnya. Pemerintah mau mengurangi kerugian investasi dengan tetap menerbangkan pesawat2 yang tidak lulus sertifikat terbang ini dengan mengorbankan dana maupun jiwa rakyatnya sendiri. Ny. Muslim binti Muskitawati.
