http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/072007/04/0902.htm
Korelasi Populasi Penduduk dan HIV/AIDS Oleh US TIARSA S. KITA boleh tidak percaya. Hasil penelitian Pusat Informasi Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) Jawa Barat, menunjukkan angka hubungan seks pranikah (HSP), diprediksi naik. Survei terakhir tahun 2002 menunjukkan 21,8% remaja Bandung melakukan HSP, Sukabumi 26,5%, dan Bogor menempati urutan tertinggi yakni 30%. Sedangkan LSM Sahara Indonesia yang hasil penelitiannya juga dikutip PIK-KRR/BKKBN Jabar, menyebutkan angka 44,8% remaja yang pernah melakukan HSP. Terjadi korelasi yang signifikan antara HSP dan kenaikan angka kehamilan di luar nikah (HLN) serta aborsi. Sumber Budi Utomo, 2001 yang dikutip dan dipublikasikan pada kalangan terbatas oleh BKKBN Jawa Barat, menyebutkan aborsi di Indonesia mencapai angka dua juta per tahun. HSP juga bisa berdampak pada pertambahan angka penderita HIV/AIDS. Memang ada penyebab lain, yakni narkoba suntik, tetapi HSP juga punya kontribusi terhadap meningkatnya penderita HIV/AIDS. Rata-rata pengidap HIV dan penderita AIDS justru remaja usia produktif, antara 20-30 tahun. Jumlahnya terus meningkat. Di Jawa Barat, pengidap HIV/AIDS itu sampai tahun 2006 tercatat 1.861 orang, terdiri atas pengidap HIV 1.32 dan penderita AIDS 539 orang. Kabupaten yang memiliki kasus HIV/AIDS terbanyak di Jabar ialah Kabupaten Cirebon ada 127 orang. Akan tetapi, kasus di Cirebon itu berbeda dengan di kabupaten lain. Di Cirebon penderita AIDS-nya 0, jadi angka 127 orang itu pengidap HIV. Hal itu terjadi pula di Kabupaten Tasikmalaya, dari jumlah 112, penderita AIDS-nya juga 0. Kota Bandung menempati urutan pertama terbanyak kasus HIV/AIDS dibandingkan dengan kota lain di Jawa Barat. Sampai tahun 2006 di Kota Bandung terdapat 798 kasus HIV/AIDS (376 AIDS dan 422 HIV). Urutan kedua ditempati Kota Bekasi 223 kasus (82 AIDS dan 141 HIV). Memang secara persentase, angka tersebut dibandingkan jumlah penduduk, tidak terlalu besar, namun perkembangan yang sangat pesat dari dua tiga kasus menjadi 798 kasus, termasuk luar biasa. Bila tidak ditanggulangi, kemungkinan besar, HIV/AIDS akan tersebar lebih luas. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa HSP, HLN, dan seks bebas yang berujung pada berjangkitnya HIV/AIDS, harus terjadi di masyarakat yang menjunjung tinggi moral agama? Itu tidak berarti moral bangsa kita sudah benar-benar hancur. Dekadensi moral itu memang terjadi dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Namun, akar masalahnya terletak pada populasi penduduk. Persentase kelahiran, kematian ibu melahirkan, dan pengidap HIV/AIDS pada dasarnya belum terlalu tinggi bahkan angka kelahiran mengalami penurunan. Namun, karena jumlah penduduk Indonesia, khususnya Jawa Barat sangat besar, angka nominalnya tampak sangat besar pula. Memang banyak faktor yang mendorong penyebaran berbagai penyakit sosial. Kontribusi media massa, khususnya televisi dan internet sungguh sangat besar. Pornografi, pendidikan seks yang salah kaprah, sikap budaya metropolis, penonjolan kemewahan, kekerasan, dan kebebasan tanpa batas, menjadi rempah-rempah mujarab bagi terbentuknya masyarakat hedonistis. Akan tetapi, arus global yang dahsyat sekalipun, tidak terlalu berpengaruh bila menerpa masyarakat yang memiliki ketahanan budaya, berpendidikan, dan sejahtera. Kelebihan muatan Penduduk Indonesia tahun 2015, menurut perhitungan berdasarkan pertumbuhan angka kelahiran, akan mencapai jumlah 244 juta jiwa. Angka itu masih mengacu pada angka kelahiran tahun 2000 yakni 1,49%, padahal angka kelahiran rata-rata tahun 2003 kembali ke angka 2,6%/ Bila persentase tahun 2003 itu yang digunakan, jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 mencapai angka fantastik, 261 juta jiwa. Terjadi pertambahan penduduk 17 juta jiwa hanya dalam waktu 2-3 tahun. Jumlah penduduk sebesar itu mendekati titik awal kritis menuju ke eksplosif atau ledakan penduduk. Akibat paling parah akan dialami di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Daya dukung lahan tidak akan mampu lagi menopang kelebihan muatan (overload).Sanitasi buruk, tingkat pencemaran semakin tak terkendali, sumber air, sumber daya mineral, sumber daya energi, dan sumber daya alami lainnya akan terkuras habis. Pertanda ke arah itu tampak semakin nyata. Hutan gundul, hampir semua sungai yang mengalir di Pulau Jawa mengalami pencemaran jauh di atas ambang batas. Air tanah terus-menerus mengalami penurunan di atas satu meter per tahun. Udara di semua tempat yang tadinya sejuk, kini semakin panas. Kerusakan lingkungan selalu berjalan bersamaan dengan pertumbuhan penduduk. Makin tinggi angka pertumbuhan penduduk, makin tinggi pula kerusakan lingkungan. Semua target peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan ekonomi akan menjadi sia-sia apabila kita membiarkan pertumbuhan penduduk tanpa kendali. Angka kemiskinan dan pengangguran berlari lebih cepat daripada pencapaian tingkat kesejahteraan minimal penduduk Pulau Jawa. UNDP mengumumkan angka Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia yang bisa membuat kita terkesiap. Ternyata negara yang amat kita cintai ini berada pada urutan 117 dari 177 negara di seluruh dunia. Ternyata pula, keikutsertaan kaum laki-laki Indonesia dalam KB sangat kecil (1,3%). Tampaknya persoalan KB di Indonesia masih dianggap persoalan kaum perempuan. Padahal, ada seloroh, laki-lakilah yang punya anak banyak, bukan perempuan. Seorang laki-laki beristri dua, punya anak tujuh dari istri pertama dan lima dari istri kedua. Artinya ia punya anak 12. Sedangkan istrinya masing-masing hanya punya anak tujuh dan lima. Itu memang seloroh, tetapi secara matematis laki-lakilah yang beranak banyak. Angka kemiskinan terus meningkat. Hasil penelitian tahun 2004, dari jumlah penduduk Indonesia, 30% tergolong penduduk miskin. Angka itu cenderung terus meningkat sebanding dengan meningkatnya jumlah penduduk. Semua kota besar mengalami masalah berat yang sama pula. Masalah air bersih, sampah, pengangguran, kriminal, prostitusi, narkoba, kemacetan lalu lintas, semakin mengimpit kota. Belum lagi masalah rutin seperti korupsi, maraknya unjuk rasa, perlawanan atau penolakan terhadap kebijakan pemerintah, munculnya kelompok-kelompok masyarakat nonproduktif seperti preman, calo, pengemis, anak jalanan, dan segudang masalah lain yang sulit terselesaikan. Impitan masalah yang tidak bisa dibiarkan itu bersumber dari populasi penduduk. Kita lengah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Kita seolah-olah terbuai dengan keberhasilan KB sampai tahun 2000. Perhatian kita lebih terfokus pada perbaikan ekonomi dan arus politik praktis. Manajemen kependudukan semakin terabaikan. Transmigrasi sebagai salah satu subsektor manajemen kependudukan menyisakan berbagai masalah. Antara lain, penolakan dari daerah penerima, arus eksodus yang belum benar-benar terselesaikan karena masalah itu termasuk amat pelik. Jumlah transmigran (keluaran) jauh lebih rendah daripada arus migrasi (asupan). Contoh amat jelas, kepadatan penduduk Jawa Barat khususnya Bandung. Kota yang diproyeksikan hanya untuk 800.000 penduduk, kini dihuni hampir lima juta jiwa pada siang hari dan tiga juta pada malam hari. Dengan penduduk sebesar itu, pemerintah akan selalu dihadapkan pada masalah sosial dan ekonomi yang amat berat. Begitu pula peningkatan pendidikan akan selalu terkendala. Persaingan dalam memilih sekolah berakibat panjang. Anak-anak yang berasal dari kelurga kurang mampu tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Oleh karena itu, keinginan terciptanya "keluarga berkualitas" amat sulit tercapai. Bangsa ini akan tetap tertinggal dari bangsa lain karena jumlah keluarga yang tidak berkualitas masih sangat besar. Memang, alam tidak akan membiarkan muatannya melampaui batas kemampuannya. Selalu terjadi pengurangan jumlah penduduk melalui bencana alam, angka kematian yang cenderung meningkat, mewabahnya berbagai penyakit sehingga menimbulkan korban yang cukup banyak. Akan tetapi, sebagai manusia tidak boleh membiarkan pengurangan jumlah penduduk dengan cara seperti itu. Sebagai manusia, kita wajib memelihara kesehatan, menurunkan angka kematian, menghindar dari musibah alam, dan sebagainya. Paradoksal seperti itu amat lumrah, yang penting upaya penurunan angka kelahiran harus dilakukan bersama-sama penurunan angka angka kematian. Masalahnya, angka kematian material (ibu melahirkan) Indonesia tertinggi di Asia yakni 307 per 100.000 kelahiran. Target 225 per 1.000.000 kelahiran masih sulit kita capai. Berbagai program dan gerakan yang mengarah kepada penurunan angka kematian material masih belum mendapat respons positif masyarakat. Hasilnya juga belum tampak. Di Indonesia, pertumbuhan penduduk tinggi, angka kematian material juga tinggi padahal di negara lain, termasuk beberapa negara ASEAN, kurfa kedua angka tersebut menukik tajam. Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV tahun 2007 yang dipusatkan di Ambon, merupakan momentum penataan kembali kependudukan yang diawali dari keluarga. "Keluarga Kecil yang Berkualitas" semestinya menjadi visi kependudukan pemerintah dari pusat hingga kota/kabupaten dengan frame time delapan tahun ke depan (2015). Untuk mencapai visi tersebut, dalam kurun delapan tahun, pemerintah dan masyarakat harus melakukan berbagai gerakan yang mampu memberi motivasi kepada penduduk. Dari merekalah, yang secara konsisten meningkatkan kualitas keluarga. Upaya masyarakat membentuk keluarga kecil berkualitas itu pasti membutuhkan dorongan dan fasilitas serta pelayanan pemerintah atau lembaga yang berkaitan dengan itu. Dalam kaitan itulah, revitalisasi kelembagaan menjadi penting. Komitmen pejabat baik gubernur maupun bupati/wali kota terhadap penanganan kependudukan termasuk KB juga penting. Akan tetapi, komitmen saja masih tidak cukup. Penanganan berikutnya setelah ada komitmen membutuhkan tenaga pelaksana yang terhimpun dalam sebuah badan atau lembaga bahkan dinas yang dibentuk di provinsi dan kota/kabupaten. Dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah seyogianya ada Dinas Kependudukan dengan Subdin Keluarga Berencana, Transmigrasi, dan Demografi. Sedangkan ketenagakerjaan sebaiknya berada pada ruang lingkup perburuhan atau paling tidak, ada upaya revitalisasi lembaga yang pernah ada. *** Penulis, penerima Dharma Karya Kencana pada Harganas 2007 di Ambon [Non-text portions of this message have been removed]
