http://www.indomedia.com/bpost/072007/10/depan/utama1.htm
Soeharto Selewengkan Rp 4 Triliun a.. Yayasan Supersemar Digugat Rp 14 Triliun JAKARTA,BPOST - Sebagian dana Yayasan Supersemar yang didirikan mantan Presiden Soeharto tidak digunakan untuk kepentingan pendidikan. Diindikasikan, dana yang dikumpulkan dari penyisihan 2,5 persen laba bersih bank-bank pemerintah itu masuk ke kantong keluarga dan kroni Soeharto sebesar Rp 4 triliun. Kejaksaan Agung, Senin (9/7), mendaftarkan gugatan perdata penyelewengan dana Supersemar itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel). Untuk gugatan materiil, Kejagung meminta Soeharto dan Yayasan Supersemar membayar uang yang disalahgunakan penyalurannya sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan gugatan imateriilnya sebesar Rp 10 triliun. Jika ditotal, jumlah nilai gugatan sekitar Rp 14 triliun. Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dachmer Munte yakin gugatan tersebut akan dimenangkan Kejagung. "Kita yakin menang. Bukti-bukti yang kita bawa kuat," tegas Dachmer usai menyerahkan gugatan. Keyakinan Dachmer dikuatkan Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung, Alex Sato Bya. "Dokumen-dokumen asli itu ada. Dan itu menguatkan semua gugatan kita," tegas Alex. Baik Alex dan Dachmer menegaskan, dana Yayasan Supersemar mengalir ke keluarga dan kroni Soeharto. "Ada yang mengalir ke Nusamba (perusahaan milik kroninya) dan Kosgoro," terang Alex. Menurut Alex, untuk memperkuat gugatan ini, Kejagung telah mengundang sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. "Saya sudah mengundang Ir Suhud dan bekas Menpora Hayono Isman," ujarnya. Alex menjelaskan tim JPN telah memperlihatkan gugatan ini ke Jaksa Agung. Hendarman Supandji pun merasa puas dengan gugatan yang telah disusun tim JPN sehingga pendaftaran dapat dilakukan. "Jadi beliau sudah puas dan tidak ada yang direvisi. Sehingga bisa didaftarkan," tuturnya. Sia-sia Tim JPN boleh optimis menang, tapi tidak bagi kubu Soeharto. "Itu upaya yang sisa-sia. Buang-buang waktu, tenaga dan pikiran serta uang," tegas kuasa hukum Soeharto Juan Felix Tampubolon. Bakal kandasnya gugatan tersebut, menurut Felix, karena Kejaksaan hanya menukar guling dari dakwaan pidana menjadi gugatan perdata. "Dulu kasus itu didakwa pidana dengan dakwaan korupsi. Tapi sekarang digugat secara perdata yang mengambil secara guling (mentah-mentah) dari dakwaan pidana," lanjut Felix. Diakui Felix, dakwaan pidana tidak bisa dijadikan bahan untuk menggugat secara perdata. "Dasar hukumnya tidak ada, karena aspek hukumnya juga berbeda. Ada kepentingan politik dibalik gugatan itu," tegasnya. Felix melihat, ada keraguan Kejaksaan dalam mengajukan gugatan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari hanya Yayasan Supersemar saja yang digugat lebih dulu. Padahal, kalau Kejaksaan yakin dengan gugatan perdatanya, seharusnya tujuh yayasan digugat sekaligus. "Gugatannya saja ragu-ragu, ya kita optimis menang. Kita siap menghadapinya," lanjutnya. Susah Diselesaikan Gugatan perdata ini disambut dingin oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina, Yudi Latif. Menurutnya, kasus Soeharto ini akan susah diselesaikan secara hukum. "Proses hukum akan susah, karena memakan waktu lama dan belum tentu bisa dibuktikan, apalagi, orang sudah bisa memproteksi diri dari hukum," ujar Yudi. Yudi justru melihat upaya penyelesaikan kasus Soeharto ada motif politik, karena tidak merupakan gerakan integral untuk menyelesaikan secara tuntas isu-isu masa lalu. "Kalau motifnya seperti itu, maka bisa diselesaikan di tengah jalan. Bisa terhapus oleh isu yang lebih penting dan bisa juga karena adanya 'deal-deal' bawah tangan," katanya. Tokoh politik Amien Rais juga mengingatkan hal yang sama. Ia meminta Kejagung selain melihat penegakan hukum juga memperhatikan realitas saat ini. "Tuntutannya makin samar dan data-datanya telah mengalami banyak erosi," ujar Amien. Ia menambahkan kondisi Soeharto saat ini sudah uzur dengan ingatan yang sangat lemah sehingga sulit membantu dalam proses pengusutan hukum. Amien juga setuju bahwa penegakan hukum dalam pengusutan kasus Supersemar dan mantan presiden Soeharto harus tetap diselesaikan. Karena itu, ia mengingatkan Kejaksaan Agung harus memiliki dasar tuntutan yang kuat dan data-data yang mendukung. Lebih jauh, Amien menambahkan saat ini yang paling penting adalah pengembalian aset-ase negara yang telah diselewengkan Soeharto melalui Yayasan Supersemar. "Aset-aset itu harus diselamatkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena sekarang yang paling utama adalah masalah kemiskinan yang dihadapi rakyat Indonesia," tegasnya. ++++ http://www.indomedia.com/bpost/072007/10/depan/utama2.htm Rumah Cendana Batal Disita RUMAH mantan Presiden Soeharto di Jalan Cendana Nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat batal disita. Kejagung, selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), tidak memasukkan rumah asri yang didiami mantan penguasa Orde Baru tersebut ke dalam daftar sita jaminan pada surat gugatan yang didaftarkan ke PN Jakarta Selatan, Senin (9/7). Satu-satunya aset yang dimasukkan dalam daftar sita jaminan adalah gedung Granadi di Jalan Rasuna Said Kav 7-8, Jakarta Selatan. Gedung saat ini digunakan untuk kantor yayasan-yayasan yang didirikan Soeharto termasuk Supersemar sekaligus kantor beberapa perusahaan Tommy dan keluarganya yakni Humpuss Grup. Rencana untuk menyita rumah Cendana sebelumnya digembar-gemborkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Alex Sato Bya dan Ketua tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dachmer Munte. Kedua pucuk pimpinan dalam gugatan Soeharto ini sebelumnya mengatakan, rumah di Jalan Cendana Nomor 8, Menteng tersersebut diduga diperoleh dari hasil korupsi Yayasan Supersemar. Bahkan, Alex mengatakan, aliran dana Supersemar sebagian digunakan untuk membeli rumah asri yang sampai sekarang menjadi kawasan elit di tengah kota Jakarta. Dachmer yang diklarifikasi perihal tidak dimasukkannya rumah Cendana tersebut mengelak menjawab. "Lho, kok Anda tahu. Kalau soal isi gugatan dan sita jaminan, itu nanti di persidangan saja. Itu sifatnya private. Baru menjadi publik setelah di sidangkan," kelitnya. Dachmer menjelaskan, gugatan perdata yang diajukan Kejagung tujuannya adalah untuk mengembalikan keuangan negara yang diduga dikorupsi Soeharto dan Yayasan Supersemar. Oleh karena itu, jika dalam masa mediasi, yakni sebelum persidangan dimulai, terjadi kesepakatan pihak Soeharto dan Yayasan Supersemar bersedia membayar gugatan sekitar Rp 4 triliun untuk gugatan materiil dan Rp 10 triliun untuk gugatan imateriil, maka persidangan tidak dilanjutkan. Namun seandainya persidangan nanti memutuskan gugatan Kejagung diterima, maka Soeharto dan Yayasan Supersemar wajib membayar senilai gugatan yang dikabulkan majelis hakim. "Kalau sampai batas waktu pelunasan belum juga lunas, maka anak dan keluarga tergugat (Soeharto) bisa dikenakan untuk melunasi," jelas Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi saat mengelar jumpa pers bersama Dachmer. J [Non-text portions of this message have been removed]
