http://www.balipost.com/balipostcetak/2007/8/8/o2.htm


Memprioritaskan anggaran pendidikan agar meningkat menjadi minimal 20 persen 
dari APBD/APBN merupakan suatu pengakuan dan kesadaran akan pentingnya peran 
dari pendidikan dalam mendukung proses pembangunan nasional, sebagai suatu 
investasi jangka panjang.

------------------------

Idealnya Pendidikan Terjangkau untuk Semua
Oleh Tri Arya Dhyana K. 

GELOMBANG unjuk rasa terjadi beberapa waktu lalu di depan Istana Negara, yang 
dilakukan oleh kalangan pendidikan. Mereka menuntut direalisasikannya anggaran 
pendidikan 20% dari APBN. Dari unjuk rasa tersebut terdapat pesan disampaikan 
yang sebenarnya sangat penting karena berkaitan dengan kondisi real pendidikan 
kita. Pada intinya pesan tersebut menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya 
menjadi milik mereka yang berada saja. Pendidikan juga merupakan hak warga 
miskin, mereka yang marginal.

---------------------------

Depdiknas berserta seluruh jajarannya memang sedang berupaya secara optimal 
untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun seperti halnya 
program-program pemerintah lainnya yang umumnya sangat bagus, seringkali pada 
tataran pelaksanaannya mengalami kendala dan permasalahan yang menyebabkan 
hasil/output program tersebut tidak sebagus seperti saat perencanaan.

Produktivitas kerja SDM Indonesia sampai saat ini masih tergolong rendah. Hal 
ini tercermin dari hasil Survai Internasional tahun lalu, yang mendudukkan 
Indonesia pada posisi 137 dari 147 negara. Ini sedikit banyak mencerminkan 
kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih termasuk kategori menengah 
cenderung ke bawah. Salah satu indikator yang mempengaruhi rendahnya 
produktivitas kerja adalah tingkat pendidikannya, walau masih banyak indikator 
lainnya tetapi seringkali kalau sudah menyangkut kualitas sumber daya manusia 
maka umumnya yang paling menentukan adalah tingkat pendidikannya.

Fakta dunia pendidikan di Indonesia masih untuk kalangan terbatas, belum 
terjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga miskin. Bagi orang 
miskin pendidikan masih merupakan kemewahan. Kita tidak dapat menyalahkan 
Depdiknas untuk semua kondisi ini, sebab pemerintah pun telah mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan bidang pendidikan yang berpihak pada kaum miskin. Misalnya 
adanya kebijakan beasiswa yang diperuntukkan bagi anak-anak dari kalangan warga 
miskin, ataupun keringanan-keringanan biaya pendidikan lainnya.

Seiring dengan digulirkannya UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Sisdiknas), tampaknya pemerintah mulai menyadari bahwa pendidikan sebagai 
prioritas atau investasi yang akan berperan penting dalam pembangunan nasional. 
Perhatian pemerintah ini dijabarkan melalui kebijakan untuk memprioritaskan 
anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN ataupun APBD. Idealnya anggaran 
pendidikan 20 persen tersebut diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan 
dasar atau wajib belajar (wajar) 9 tahun, bahkan apabila memungkinkan 
ditingkatkan menjadi wajar 12 tahun. Usulan agar prioritas anggaran pendidikan 
diperuntukkan bagi penuntasan wajib belajar ini atau untuk penyediaan 
sarana-prasarana pendidikan, sangat masuk akal, sebab seharusnya pemerintah 
mengharuskan rakyatnya untuk wajib belajar diiringi dengan memberikan 
keringanan biaya sekolah (kalau belum bisa gratis) dan penyediaan 
sarana-prasarana pendidikan.

Pengakuan dan Kesadaran

Memprioritaskan anggaran pendidikan agar meningkat menjadi minimal 20 persen 
dari APBD/APBN merupakan suatu pengakuan dan kesadaran akan pentingnya peran 
dari pendidikan dalam mendukung proses pembangunan nasional, sebagai suatu 
investasi jangka panjang.

Setidaknya hal ini dapat kita lihat dari beberapa alasan. Pertama, kontribusi 
pendidikan terhadap perkembangan ekonomi tidaklah kecil, sebab melalui 
pendidikanlah anak didik akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan dalam menempuh hidup dan berkompetisi dalam perekonomian yang penuh 
persaingan. Orang yang berpendidikan akan lebih produktif bila dibandingkan 
dengan orang yang tidak berpendidikan, sehingga diharapkan pendidikan yang 
didapat minimal dapat mengembangkan keterampilan hidup. Menurut teori human 
capital dikatakan bahwa umumnya tingkat pendidikan berhubungan signifikan 
positif dengan tambahan pendapatan, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang, maka tambahan pendapatan yang diterima akan semakin 
tinggi pula, demikian sebaliknya.

Kedua, selain kontribusi terhadap perekonomian, pendidikan sebagai suatu 
investasi juga mempunyai peran pada bidang politik, budaya dan bidang 
pendidikan itu sendiri. Peran pada bidang politik, di mana  melalui pendidikan 
diharapkan masyarakat akan lebih mengerti akan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan berpolitik sebagai warga negara. Selain itu mereka akan memiliki 
kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.

Peran pada bidang budaya, di mana dengan pendidikan diharapkan anak didik akan 
lebih aktif mengembangkan kreativitas dan dapat hidup sesuai norma dan nilai 
sosial yang baik, serta akan mempunyai kemampuan untuk menghargai dan 
menghormati pluralitas suatu budaya. Sedangkan peran pada bidang pendidikan itu 
sendiri mengandung arti bahwa apabila seseorang yang berpendidikan diharapkan 
akan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayatnya dan haus akan ilmu, 
sehingga kemajuan bidang pendidikan akan terus terpacu.

Ketiga, pendidikan sebagai suatu investasi akan memberikan rate of return yang 
lebih tinggi dibandingkan investasi fisik. Rate of return adalah perbandingan 
antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total 
pendapatan yang diperoleh setelah memasuki dunia kerja.    Karenanyalah, 
demikian pentingnya menciptakan kondisi pendidikan seharusnya untuk semua tanpa 
membedakan kalangan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut pemerintah harus 
berbenah. Pemerintah pusat yang telah mengupayakan berbagai program untuk 
peningkatan mutu pendidikan, harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah 
setempat, agar semua program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tepat 
sasaran. Seperti misalnya masih terjadinya biaya tinggi untuk penerimaan siswa 
baru di sekolah-sekolah patut menjadi perhatian serius pemda, melalui penetapan 
standar biaya pendidikan agar setiap sekolah tidak sembarangan menetapkan dan 
membebani orangtua siswa. Atau agar terdapat standar yang transparan per 
kabupaten/kota besarnya biaya pendidikan di tiap level sekolah sehingga para 
orangtua siswa dan masyarakat menjadi tahu dengan jelas.

Bila standar biaya pendidikan ini telah ditetapkan, maka sedikit banyak 
pendidikan yang akan diperoleh masyarakat akan menuju ke arah pemerataan. 
Sebab, apabila standar belum ada dan umumnya biayanya sangat tinggi, yang 
mempunyai kemampuan untuk bersekolah hanyalah siswa dari kalangan berada saja. 

Peran aktif kalangan dunia usaha sebagai pihak yang berkepentingan terhadap 
peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, juga akan membantu meningkatkan 
kualitas pendidikan. Sebab, hasil peningkatan kualitas pendidikan tersebut 
kelak akan menguntungkan pula bagi kalangan dunia usaha, yang pada gilirannya 
akan memajukan perekonomian daerah dan negara.

Penulis, ekonom alumnus Pascasarjana UGM & PNS  Propinsi Bali, tinggal di 
Denpasar

-----------------------

* Penting menciptakan kondisi pendidikan untuk semua tanpa membedakan kalangan. 
Untuk mewujudkan kondisi tersebut pemerintah harus berbenah.

* Sekolah-sekolah patut menjadi perhatian serius pemda, melalui penetapan 
standar biaya pendidikan agar setiap sekolah tidak sembarangan menetapkan dan 
membebani orangtua siswa.

* Bila standar biaya pendidikan ini telah ditetapkan, maka sedikit banyak 
pendidikan yang akan diperoleh masyarakat akan menuju ke arah pemerataan


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke