http://www.balipost.com/balipostcetak/2007/8/8/o2.htm
Memprioritaskan anggaran pendidikan agar meningkat menjadi minimal 20 persen dari APBD/APBN merupakan suatu pengakuan dan kesadaran akan pentingnya peran dari pendidikan dalam mendukung proses pembangunan nasional, sebagai suatu investasi jangka panjang. ------------------------ Idealnya Pendidikan Terjangkau untuk Semua Oleh Tri Arya Dhyana K. GELOMBANG unjuk rasa terjadi beberapa waktu lalu di depan Istana Negara, yang dilakukan oleh kalangan pendidikan. Mereka menuntut direalisasikannya anggaran pendidikan 20% dari APBN. Dari unjuk rasa tersebut terdapat pesan disampaikan yang sebenarnya sangat penting karena berkaitan dengan kondisi real pendidikan kita. Pada intinya pesan tersebut menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya menjadi milik mereka yang berada saja. Pendidikan juga merupakan hak warga miskin, mereka yang marginal. --------------------------- Depdiknas berserta seluruh jajarannya memang sedang berupaya secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun seperti halnya program-program pemerintah lainnya yang umumnya sangat bagus, seringkali pada tataran pelaksanaannya mengalami kendala dan permasalahan yang menyebabkan hasil/output program tersebut tidak sebagus seperti saat perencanaan. Produktivitas kerja SDM Indonesia sampai saat ini masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari hasil Survai Internasional tahun lalu, yang mendudukkan Indonesia pada posisi 137 dari 147 negara. Ini sedikit banyak mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih termasuk kategori menengah cenderung ke bawah. Salah satu indikator yang mempengaruhi rendahnya produktivitas kerja adalah tingkat pendidikannya, walau masih banyak indikator lainnya tetapi seringkali kalau sudah menyangkut kualitas sumber daya manusia maka umumnya yang paling menentukan adalah tingkat pendidikannya. Fakta dunia pendidikan di Indonesia masih untuk kalangan terbatas, belum terjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga miskin. Bagi orang miskin pendidikan masih merupakan kemewahan. Kita tidak dapat menyalahkan Depdiknas untuk semua kondisi ini, sebab pemerintah pun telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan bidang pendidikan yang berpihak pada kaum miskin. Misalnya adanya kebijakan beasiswa yang diperuntukkan bagi anak-anak dari kalangan warga miskin, ataupun keringanan-keringanan biaya pendidikan lainnya. Seiring dengan digulirkannya UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tampaknya pemerintah mulai menyadari bahwa pendidikan sebagai prioritas atau investasi yang akan berperan penting dalam pembangunan nasional. Perhatian pemerintah ini dijabarkan melalui kebijakan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN ataupun APBD. Idealnya anggaran pendidikan 20 persen tersebut diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar atau wajib belajar (wajar) 9 tahun, bahkan apabila memungkinkan ditingkatkan menjadi wajar 12 tahun. Usulan agar prioritas anggaran pendidikan diperuntukkan bagi penuntasan wajib belajar ini atau untuk penyediaan sarana-prasarana pendidikan, sangat masuk akal, sebab seharusnya pemerintah mengharuskan rakyatnya untuk wajib belajar diiringi dengan memberikan keringanan biaya sekolah (kalau belum bisa gratis) dan penyediaan sarana-prasarana pendidikan. Pengakuan dan Kesadaran Memprioritaskan anggaran pendidikan agar meningkat menjadi minimal 20 persen dari APBD/APBN merupakan suatu pengakuan dan kesadaran akan pentingnya peran dari pendidikan dalam mendukung proses pembangunan nasional, sebagai suatu investasi jangka panjang. Setidaknya hal ini dapat kita lihat dari beberapa alasan. Pertama, kontribusi pendidikan terhadap perkembangan ekonomi tidaklah kecil, sebab melalui pendidikanlah anak didik akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menempuh hidup dan berkompetisi dalam perekonomian yang penuh persaingan. Orang yang berpendidikan akan lebih produktif bila dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan, sehingga diharapkan pendidikan yang didapat minimal dapat mengembangkan keterampilan hidup. Menurut teori human capital dikatakan bahwa umumnya tingkat pendidikan berhubungan signifikan positif dengan tambahan pendapatan, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tambahan pendapatan yang diterima akan semakin tinggi pula, demikian sebaliknya. Kedua, selain kontribusi terhadap perekonomian, pendidikan sebagai suatu investasi juga mempunyai peran pada bidang politik, budaya dan bidang pendidikan itu sendiri. Peran pada bidang politik, di mana melalui pendidikan diharapkan masyarakat akan lebih mengerti akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berpolitik sebagai warga negara. Selain itu mereka akan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Peran pada bidang budaya, di mana dengan pendidikan diharapkan anak didik akan lebih aktif mengembangkan kreativitas dan dapat hidup sesuai norma dan nilai sosial yang baik, serta akan mempunyai kemampuan untuk menghargai dan menghormati pluralitas suatu budaya. Sedangkan peran pada bidang pendidikan itu sendiri mengandung arti bahwa apabila seseorang yang berpendidikan diharapkan akan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayatnya dan haus akan ilmu, sehingga kemajuan bidang pendidikan akan terus terpacu. Ketiga, pendidikan sebagai suatu investasi akan memberikan rate of return yang lebih tinggi dibandingkan investasi fisik. Rate of return adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang diperoleh setelah memasuki dunia kerja. Karenanyalah, demikian pentingnya menciptakan kondisi pendidikan seharusnya untuk semua tanpa membedakan kalangan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut pemerintah harus berbenah. Pemerintah pusat yang telah mengupayakan berbagai program untuk peningkatan mutu pendidikan, harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat, agar semua program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Seperti misalnya masih terjadinya biaya tinggi untuk penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah patut menjadi perhatian serius pemda, melalui penetapan standar biaya pendidikan agar setiap sekolah tidak sembarangan menetapkan dan membebani orangtua siswa. Atau agar terdapat standar yang transparan per kabupaten/kota besarnya biaya pendidikan di tiap level sekolah sehingga para orangtua siswa dan masyarakat menjadi tahu dengan jelas. Bila standar biaya pendidikan ini telah ditetapkan, maka sedikit banyak pendidikan yang akan diperoleh masyarakat akan menuju ke arah pemerataan. Sebab, apabila standar belum ada dan umumnya biayanya sangat tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk bersekolah hanyalah siswa dari kalangan berada saja. Peran aktif kalangan dunia usaha sebagai pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, juga akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab, hasil peningkatan kualitas pendidikan tersebut kelak akan menguntungkan pula bagi kalangan dunia usaha, yang pada gilirannya akan memajukan perekonomian daerah dan negara. Penulis, ekonom alumnus Pascasarjana UGM & PNS Propinsi Bali, tinggal di Denpasar ----------------------- * Penting menciptakan kondisi pendidikan untuk semua tanpa membedakan kalangan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut pemerintah harus berbenah. * Sekolah-sekolah patut menjadi perhatian serius pemda, melalui penetapan standar biaya pendidikan agar setiap sekolah tidak sembarangan menetapkan dan membebani orangtua siswa. * Bila standar biaya pendidikan ini telah ditetapkan, maka sedikit banyak pendidikan yang akan diperoleh masyarakat akan menuju ke arah pemerataan [Non-text portions of this message have been removed]
