Refleksi: Selama bidang pendidikan menjadi berorientasu sumber pengeruk laba kantong bisnes, selama itu pendidikan tidak memainkan peranan penting yang menentukan dalam memajukan negeri. Seharusnya negeri-negeri berteknologi tinggi dengan lapangan R&D yang luas dijadikan ukuran untuk dikejar, bukan yang menjalankan rakitan. Kalau yang mengerjakan rakitan dipatokan untuk dikerjar, berarti memang jauh dunia pendidikan Indonesia jauh tertinggal. Hendaklah disadari bahwa rakyat pintar - negeri maju!
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/08/Kesra/kes01.htm SUARA PEMBARUAN DAILY Mendiknas: Indonesia Harus Ungguli Malaysia Sp/Radesman Saragih Seorang petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi bersiap mengoperasikan kendaraan untuk perpustakaan keliling bantuan pemerintah pusat yang diserahkan Mendiknas Bambang Sudibyo dalam kunjungan kerja ke daerah ini, Selasa (7/8). [JAMBI] Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, pemerintah dan rakyat Indonesia harus berupaya sekeras dan seoptimal mungkin agar lebih unggul dari Malaysia seperti di masa lalu. Menurutnya, reformasi di bidang pendidikan harus terus dilakukan, sehingga akhirnya Malaysia kembali belajar dari Indonesia. Hal itu dikemukakan Mendiknas dalam kunjungan kerjanya di Muarasabak, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi, Selasa (7/8). Dalam acara yang dihadiri Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, para bupati dan wali kota, serta kepala sekolah dan perwakilan guru se-Jambi itu, Mendiknas menegaskan, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia yang unggul harus menjadi fokus perhatian serius mulai sekarang. "Kalau reformasi pendidikan bisa berjalan baik, maka 15 tahun ke depan atau malah lebih cepat, diharapkan mahasiswa Indonesia tidak lagi belajar ke Malaysia, tetapi justru pelajar dari negara itu yang belajar ke Indonesia, termasuk ke Jambi. Malaysia satu rumpun dengan Indonesia, masa kita mau kalah dari mereka," kata Bambang Sudibyo memberi semangat. Mendiknas mengatakan, Indonesia sejak tahun 1999 telah melakukan reformasi penting dalam bidang pendidikan, yakni dengan amendemen UUD 1945 yang menegaskan bahwa pendidikan bukan lagi sekadar hak warga negara, tetapi menjadi hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara. Karena itu, konstitusi juga mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Menurut Mendiknas, langkah tersebut merupakan bentuk pertobatan Indonesia untuk memberi perhatian besar dalam pembangunan pendidikan. Namun, ketika selesai acara dia ditanya soal kapan realisasi anggaran pendidikan 20 persen itu, sehingga pertobatan benar-benar terjadi, Mendiknas seperti biasanya hanya menyatakan akan dilakukan secara bertahap. Dia menyebutkan, ketika terjadi pembahasan amendemen, memang sudah ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran konstitusi, karena angka itu sulit dipenuhi negara, tetapi karena ada kesepakatan akan dilakukan secara bertahap, maka tidak ada masalah. Tiap tahun, kata Mendiknas, anggaran pendidikan terus meningkat. Anggaran pendidikan tahun 2007 ini, kata Bambang Sudibyo, mencapai Rp 44 triliun (11,8 persen APBN), akan naik menjadi Rp 48 triliun pada 2008, dan diharapkan terus meningkat hingga benar-benar mencapai 20 persen dari APBN mendatang sesuai amanat konstitusi. Perbaikan Sebanyak Rp 6,9 triliun dari Rp 48 triliun anggaran pendidikan itu, lanjut Mendiknas, akan diperuntukkan bagi perbaikan sekolah rusak di seluruh Indonesia. Namun, ke depan, katanya, pemerintah daerah jangan lagi terlalu berharap pada pemerintah pusat dalam hal perbaikan sekolah rusak. Pasal 10 dan 11 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), kata Bambang, mengatur hak dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyediaan dana. Karena itu, pemerintah daerah jangan terlalu banyak berharap jika ada kerusakan sekolah, sebab dana alokasi khusus (DAK) tidak selamanya ada. Di Jambi, pemerintah pusat bekerja sama dengan provinsi ini sejak tahun 2005 telah memperbaiki kerusakan 8.274 ruang kelas sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Ruang kelas yang diperbaiki itu mencapai 95,02 persen dari 8.708 ruang kelas SD dan SMP yang rusak di daerah itu. Kerusakan ruang kelas SD yang diperbaiki mencapai 7.748 ruangan dan SMP sebanyak 526 ruangan. Sementara itu, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengatakan, dana pembangunan pendidikan dari pemerintah pusat untuk Provinsi Jambi terus meningkat. Dana pendidikan Jambi yang bersumber dari pemerintah pusat pada 2005 sekitar Rp 14,30 miliar. Dalam kesempatan tersebut Mendiknas menyerahkan aset-aset pembangunan pendidikan kepada Pemprov Jambi dan bupati/wali kota se-Jambi, di antaranya kelas berjalan dan perpustakaan keliling serta motor untuk pelayanan di bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur sendiri, seperti diungkapkan Bupati Abdullah Hiq, telah melakukan program wajib belajar secara intensif dengan membebaskan uang sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) dari taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah atas (SMA). Tanjungjabung Timur juga memberikan tunjangan khusus bagi guru-guru yang mengajar di daerah terpencil. [141/M-15] Last modified: 7/8/07 [Non-text portions of this message have been removed]
