Refleksi: Selama bidang pendidikan menjadi berorientasu sumber pengeruk laba 
kantong bisnes, selama itu pendidikan tidak memainkan  peranan penting yang 
menentukan dalam memajukan negeri. Seharusnya negeri-negeri berteknologi tinggi 
dengan lapangan R&D yang luas dijadikan ukuran untuk dikejar, bukan yang 
menjalankan rakitan. Kalau yang mengerjakan rakitan  dipatokan untuk dikerjar, 
berarti memang jauh dunia pendidikan Indonesia jauh tertinggal. Hendaklah 
disadari bahwa rakyat pintar - negeri maju!

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/08/Kesra/kes01.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY 

Mendiknas: Indonesia Harus Ungguli Malaysia
 

 

Sp/Radesman Saragih 

Seorang petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi bersiap 
mengoperasikan kendaraan untuk perpustakaan keliling bantuan pemerintah pusat 
yang diserahkan Mendiknas Bambang Sudibyo dalam kunjungan kerja ke daerah ini, 
Selasa (7/8). 

[JAMBI] Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, 
pemerintah dan rakyat Indonesia harus berupaya sekeras dan seoptimal mungkin 
agar lebih unggul dari Malaysia seperti di masa lalu. Menurutnya, reformasi di 
bidang pendidikan harus terus dilakukan, sehingga akhirnya Malaysia kembali 
belajar dari Indonesia. 

Hal itu dikemukakan Mendiknas dalam kunjungan kerjanya di Muarasabak, Kabupaten 
Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi, Selasa (7/8). Dalam acara yang dihadiri 
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, para bupati dan wali kota, serta kepala sekolah 
dan perwakilan guru se-Jambi itu, Mendiknas menegaskan, Indonesia tidak cukup 
hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia yang 
unggul harus menjadi fokus perhatian serius mulai sekarang. 

"Kalau reformasi pendidikan bisa berjalan baik, maka 15 tahun ke depan atau 
malah lebih cepat, diharapkan mahasiswa Indonesia tidak lagi belajar ke 
Malaysia, tetapi justru pelajar dari negara itu yang belajar ke Indonesia, 
termasuk ke Jambi. Malaysia satu rumpun dengan Indonesia, masa kita mau kalah 
dari mereka," kata Bambang Sudibyo memberi semangat. 

Mendiknas mengatakan, Indonesia sejak tahun 1999 telah melakukan reformasi 
penting dalam bidang pendidikan, yakni dengan amendemen UUD 1945 yang 
menegaskan bahwa pendidikan bukan lagi sekadar hak warga negara, tetapi menjadi 
hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara. Karena itu, konstitusi juga 
mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN. 

Menurut Mendiknas, langkah tersebut merupakan bentuk pertobatan Indonesia untuk 
memberi perhatian besar dalam pembangunan pendidikan. Namun, ketika selesai 
acara dia ditanya soal kapan realisasi anggaran pendidikan 20 persen itu, 
sehingga pertobatan benar-benar terjadi, Mendiknas seperti biasanya hanya 
menyatakan akan dilakukan secara bertahap. 

Dia menyebutkan, ketika terjadi pembahasan amendemen, memang sudah ada 
kekhawatiran akan terjadi pelanggaran konstitusi, karena angka itu sulit 
dipenuhi negara, tetapi karena ada kesepakatan akan dilakukan secara bertahap, 
maka tidak ada masalah. Tiap tahun, kata Mendiknas, anggaran pendidikan terus 
meningkat. 

Anggaran pendidikan tahun 2007 ini, kata Bambang Sudibyo, mencapai Rp 44 
triliun (11,8 persen APBN), akan naik menjadi Rp 48 triliun pada 2008, dan 
diharapkan terus meningkat hingga benar-benar mencapai 20 persen dari APBN 
mendatang sesuai amanat konstitusi. 

Perbaikan 

Sebanyak Rp 6,9 triliun dari Rp 48 triliun anggaran pendidikan itu, lanjut 
Mendiknas, akan diperuntukkan bagi perbaikan sekolah rusak di seluruh 
Indonesia. Namun, ke depan, katanya, pemerintah daerah jangan lagi terlalu 
berharap pada pemerintah pusat dalam hal perbaikan sekolah rusak. 

Pasal 10 dan 11 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), 
kata Bambang, mengatur hak dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
dalam hal penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyediaan dana. 

Karena itu, pemerintah daerah jangan terlalu banyak berharap jika ada kerusakan 
sekolah, sebab dana alokasi khusus (DAK) tidak selamanya ada. 

Di Jambi, pemerintah pusat bekerja sama dengan provinsi ini sejak tahun 2005 
telah memperbaiki kerusakan 8.274 ruang kelas sekolah dasar (SD) dan sekolah 
menengah pertama (SMP). 

Ruang kelas yang diperbaiki itu mencapai 95,02 persen dari 8.708 ruang kelas SD 
dan SMP yang rusak di daerah itu. Kerusakan ruang kelas SD yang diperbaiki 
mencapai 7.748 ruangan dan SMP sebanyak 526 ruangan. 

Sementara itu, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengatakan, dana pembangunan 
pendidikan dari pemerintah pusat untuk Provinsi Jambi terus meningkat. Dana 
pendidikan Jambi yang bersumber dari pemerintah pusat pada 2005 sekitar Rp 
14,30 miliar. 

Dalam kesempatan tersebut Mendiknas menyerahkan aset-aset pembangunan 
pendidikan kepada Pemprov Jambi dan bupati/wali kota se-Jambi, di antaranya 
kelas berjalan dan perpustakaan keliling serta motor untuk pelayanan di bidang 
pendidikan. 

Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur sendiri, seperti diungkapkan Bupati 
Abdullah Hiq, telah melakukan program wajib belajar secara intensif dengan 
membebaskan uang sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) dari taman kanak-kanak 
(TK) sampai sekolah menengah atas (SMA). Tanjungjabung Timur juga memberikan 
tunjangan khusus bagi guru-guru yang mengajar di daerah terpencil. [141/M-15] 


Last modified: 7/8/07 

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke