http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=180218
OPTIMISME BANGSA Global Tak Pasti, Guncangan Ekonomi Bisa Berlanjut @ Fundamental Tak Solid Kamis, 23 Agustus 2007 JAKARTA (Suara Karya): Indonesia harus bersiap menghadapi goncangan ekonomi yang lebih hebat dan lebih lama sebagai dampak gejolak sektor keuangan global belakangan ini. Guncangan tersebut bisa tak terhindarkan karena fundamental ekonomi nasional belum benar-benar solid, meski kondisi perbankan relatif lebih mantap dibanding menjelang krisis ekonomi-keuangan pada 1997 silam. Demikian rangkuman Suara Karya atas pendapat ekonom Sri Adiningsih dan Revrisond Baswir, aktivis Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Iman Sugema, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Mochammad S Hidayat. Dihubungi terpisah dari Jakarta, kemarin, mereka dimintai pendapat seputar dampak gejolak sektor keuangan global terhadap ekonomi nasional. Mereka sependapat, dalam rangka membangun optimisme bangsa menyangkut prospek cerah ekonomi nasional, pemerintah harus mampu menyiapkan langkah antisipatif atas guncangan ekonomi nasional terkait gejolak keuangan global belakangan ini. Dalam konteks itu, mereka menyebutkan bahwa fundamental ekonomi nasional harus lebih diperkuat, baik di sisi makro maupun mikro. Ini makin beralasan karena kondisi ekonomi makro masih rentan akibat tidak didukung kinerja ekonomi mikro. "Langkah paling tepat bagi Indonesia adalah siap-siap saja menghadapi guncangan yang lebih lama dan lebih besar. Ini karena kita tidak pernah tahu gejolak (keuangan global) ini apakah segera berakhir atau tidak," kata Sri Adiningsih. Dia menuturkan, gejolak sektor finansial global akibat krisis subprime mortgage di AS telah begitu nyata memengaruhi pasar uang maupun pasar saham di Asia, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia sendiri, yang memiliki karakteristik small open economy, sangat berpeluang mengalami guncangan. "Krisis subprime mortgage di AS tak terkecuali memengaruhi Indonesia. Selain merupakan pasar yang sangat besar, AS juga merupakan mitra kerja sama ekonomi Indonesia yang amat penting," kata Adiningsih. Menurut dia, meski gejolak sektor finansial global akibat krisis subprime mortgage di AS mulai mereda, guncangan ekonomi nasional kemungkinan masih berlanjut. Ini, katanya, karena nilai tukar yen di pasar Asia mengalami apresiasi. "Penguatan yen akan mendorong dana yang sempat ke luar dari Jepang jadi mengalir masuk kembali dan memperkuat likuiditas negeri tersebut," ujar Adiningsih. Dia mengingatkan, kenyataan itu berdampak menekan ekonomi nasional. "Pemerintah Indonesia memiliki utang kepada Jepang dalam jumlah relatif besar. Karena itu, nilai yen yang terus menguat menjadi mencemaskan buat kita. Guncangan ekonomi kita, setelah terimbas krisis subprime mortgage di AS, kemungkinan berlanjut," katanya. Guncangan itu sendiri terutama bisa melanda pasar uang, yang pada gilirannya bisa menggoyahkan fundamental ekonomi nasional. "Pasar modal relatif relatif tidak akan berpengaruh besar terhadap fundamental ekonomi. Beda dengan pasar uang, karena komponen impor masih amat berperan dalam ekonomi nasional," kata Adiningsih. Revrisond menambahkan, penguatan fundamental ekonomi dan pemberdayaan ekonomi rakyat tidak pernah masuk agenda pemerintah. Selama ini, katanya, pemerintah lebih banyak mengeluarkan kebijakan yang terkesan baik, namun sulit dan nyaris tidak pernah diimplementasikan. Kecenderungan itu juga tercermin dalam RAPBN 2008. Menurut Revrisond, pemerintah sudah sampai pada tingkat melakukan pembangkangan sistematis terhadap konstitusi. Dia menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen dan target-target lain dalam RAPBN 2008 bagai penghambaan Indonesia terhadap kapitalis asing dengan mengorbankan kepentingan rakyat. "Semua terlihat seperti pancingan untuk meyakinkan investor asing. Untuk itu, pemerintah tidak segan-segan mengorbankan kepentingan rakyat," kata Revrisond. Pemerintah, menurut Revrisond, melupakan kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dasar pengambilan kebijakan yang dipakai pemerintah selalu peningkatan investasi. Padahal semua kebijakan hanya mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Menurut Revrisond, kebijakan ekonomi yang mengutamakan kepentingan neoliberalisme itu sangat terlihat dengan kasat mata lewat sikap yang terkesan membiarkan kenaikan harga aneka bahan kebutuhan pokok masyarakat. "Rakyat sudah menjerit, antre minyak tanah, harga minyak goreng naik, dan lain-lain. Tapi pemerintah diam saja. Ini awal malapetaka meningkatnya kemiskinan dan pengangguran," ujar Revrisond. Sementara Iman Sugema menjelaskan, selama ini pemerintah tidak bisa menunjukkan secara nyata keberhasilan kebijakan ekonomi yang diluncurkan. Pemerintah, katanya, bisa berbicara hebat tentang keberhasilan hanya di atas kertas. Sementara kondisi objektif di lapangan justru memprihatinkan. Ini tercermin dari berbagai paket kebijakan ekonomi yang sulit dilaksanakan. Iman menunjukkan bukti lain, yaitu daya saing nasional semakin melorot. Itu, katanya, indikasi bahwa pemerintah tidak bisa melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi. "Kebijakan pemerintah terkait masalah investasi dan bisnis hanya jalan di tempat," katanya. Mochammad S Hidayat menambahkan, pengusaha sudah lama menunggu kepastian menyangkut iklim investasi yang kondusif dan melahirkan kompetisi usaha yang sehat dan produktif. "Investor swasta sudah amat lama menunggu kepastian pemerintah menjalankan kebijakan dan insentif, khususnya penghapusan hambatan-hambatan berupa ekonomi biaya tinggi yang selama ini membebani dunia usaha," kata Hidayat. "Seharusnya Presiden dan Wapres bisa mempromosikan potensi ekonomi Indonesia di luar negeri. Apalagi selain kekayaan sumber daya alam, kemudahan, dan fasilitas yang tersedia, pasar yang luas serta sumber daya manusia yang melimpah juga bisa menjadi keunggulan kita," kata Hidayat. (Indra/Aantara/Abdul Choir/Andrian)
