Refleksi: Ada yang katakan bahwa pada umumnya para anggota pemerintah NKRI
terdiri dari pengusaha. Sebagai pengusaha tentunya harus menjalankan politik
ekonomi yang memberikan perusahaan mereka jaminan laba. Tidak ada pengusaha
yang mau membuat perusahaannya berlaba nol atau dirugikan. Jadi masalah
kenaikan harga bukan untuk dianehkan, melainkan harus dipikul, karena para
anggota pemerintah adalah wakil-wakil rakyat dipilih rakyat sesuai hasil
pemilihan umum. Sialnya ialah pemerintah wakil rakyat tidak memudahkan
penghidupan rakyatnya!
http://www.poskota.co.id/news_baca.asp?id=37517&ik=6
Pemerintah Harus Turunkan Harga
Senin 27 Agustus 2007, Jam: 9:43:00
JAKARTA (Pos Kota)-Anggota DPR minta pemerintah serius memikirkan dampak
kenaikn harga kebutuhan pokok yang makin tidak terkendali. "Tak usahlah pake
subsidi, operasi pasar atau apapun yang seakan-akan memperhatikan masyarakat,
seperti terhadap minyak subsidi goreng karena kenyataannya pola semacam itu
tidak pernah jelas," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung, Safrin
Romas, Minggu (26/8).
Subsidi, dana talangan untuk rakyat miskin atau operasi pasar kebutuhan
pokok seringkali tidak dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Justru yang sering dinikmati orang-orang kaya atau pemodal dengan menumpuk
barang.
"Akibatnya rakyat miskin jadi penonton, mereka tetap saja susah dan
dicekik," katanya. "Beda kalau harga barang itu diturunkan, misalnya soal
minyak goreng, tidak perlu subsidi tapi turunkan langsung dengan cara mematau
harga.
Menurut Safrin, pemerintah salah dalam pengaturan minyak goreng.
Seakan-akan dengan kenaikan harga dasar minyak (CPO) sudah menjadi alasan bahwa
harga minyak tak bisa lagi dikendalikan. Padahal pemerintah punya otoritas,
punya wewenang untuk melakukan tindakan yang bersifat memberikan perlindungan
kepada rakyat.
BINGUNG SUBSIDI
Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (Gapmmi) Thomas Darmawan
juga mengaku bingung ketika ditanya seputar usulan Departemen Perdagangan
(Depdag) memberikan subsidi minyak goreng. "Saya bingung. Sebab ada plus
minusnya," katanya.
Untuk jangka pendek, ia menjelaskan adanya subsidi memang membantu
masyarakat kecil.
Namun, ia mengingatkan pemberian subsidi ini bisa menimbulkan persoalan
jika tidak ada pengawasan yang ketat. "Apa pemerintah bisa mengawasinya, sebab
bisa saja subsidi tersebut tidak sampai ke tangan orang miskin," jelasnya.
Persoalan lain, ia yakin kemungkinan besar terjadi distorsi di pasar.
Sebab ada dua produk minyak goreng di pasar yaitu satu minyak goreng bersubsidi
dan non-subsidi. Repotnya lagi bagaimana nasib industri minyak goreng skala
kecil. Mereka tidak memperoleh subsidi, sedangkan industri besar memperolehnya.
Ia mendesak pemerintah agar tidak menggulirkan kebijakan yang nantinya
menimbulkan persoalan baru.
