http://www.indomedia.com/bpost/082007/27/opini/opini1.htm
Menakar Ulang Pendidikan Politik Pilkada Kampanye partai politik pendukung calon, semestinya bukan semata-mata ajakan memilih atau mengagungkan kandidat laksana seorang raja Oleh: Bunyamin Korwil HSU PMII Kalsel Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang ditaklifkan oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga kepadanya. (muttafaq 'alaih) Agustus 2007 ini, setidaknya ada dua mementum yang menjadi catatan sejarah bagi daerah HSU. Pertama, peringatan 17 Agustus yang juga bertepatan dengan Jumat 62 tahun kemerdekaan diproklamasikan. Pada peringatan sebelumnya, inspektur upacara adalah bupati. Tahun ini inspektur upacara digantikan wakil bupati, karena bupati cuti tugas dan ikut menjadi kontestan pilkada. Mungkin ini sejarah pertama di HSU, peringatan Hari Proklamasi dipimpin Wabup. Kedua, Agustus ini warga HSU menjadi hakim untuk pertama kalinya dalam sejarah banua memilih pemimpin secara langsung pada 25 Agustus. Sejak dimulainya kampanye pilkada, rakyat HSU diberikan berbagai visi misi membangun daerah untuk menyejahterakan rakyat lima tahun ke depan. Bedah visi misi dilakukan baik dalam kampanye terbuka maupun pertemuan terbatas. Maraknya selebaran yang beredar di masyarakat, dari yang bersifat mengajak memilih salah satu kandidat sampai pembunuhan karakter calon ramai diperbincangkan. Kampanye partai politik pendukung calon, semestinya bukan semata-mata ajakan memilih atau mengagungkan kandidat laksana seorang raja. Tetapi lebih dari itu, ia harus dijadikan sarana pencerdasan masyarakat dalam memanfaatkan hak pilih. Bukan sebaliknya, fungsi kampanye dipakai untuk menjanjikan angan-angan semu yang realitasnya sulit dibuktikan. Mungkin, itulah karakter sebagian juru politik kita. Alternatif 'Mikrofon' Rakyat Menghayati slogan yang dimiliki HSU, sebagai kota bertakwa sepertinya ada sedikit kontradiksi dari realitas yang ada di masyarakatnya. Boleh saja antrean umat dalam melaksanakan ibadah haji di banua ini memiliki animo yang besar. Namun, realitas 140.000 jiwa lebih penduduknya tidak sedikit yang hidup dalam kemiskinan. Artinya, ekonomi yang dibangun masih didominasi sistem kelas yang menciptakan segilintir elit borjuis dan berhamburan kaum proletar. Untuk memecah siklus itu, eksistensi memberikan pendidikan perberdayaan politik atas kaum proletar wajib dilaksanakan. Satu harapan yang menjadi tonggak sejarah bagi banua ini, yang melaksanakan hajatan lokal dan menelan biaya miliaran rupiah melahirkan pemimpin yang memikirkan janji yang didengungkan atas nama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Siapa pun yang menjadi pemimpin banua ini, dia mungkin tidak dapat diharapkan untuk memperhatikan kepentingan rakyat pada setiap saat dan selalu membebaskan dirinya dari penyelewengan. Setiap kekuasaan dengan sendirinya menyiapkan jebakan bagi orang yang memilikinya. Semakin besar kekuasaan, semakin rumit dan berbahaya jebakan itu, sehingga sang penguasa hampir tak pernah dapat meloloskan diri darinya tanpa dibantu orang lain. Untuk seseorang yang berada dalam kekuasaan, jebakan tidak pernah ditanggapi sebagai jerat penyelewengan. Tetapi lebih sebagai privalase dan fasilitas yamg dianggap melekat pada kekuasaan. Sedangkan bantuan yang sangat diperlukan adalah kontrol sosial oleh masyarakat. Ibaratnya, seorang pengemudi bus yang sudah masuk offroad harus diteriaki penumpangnya kalau dia tidak hendak kembali ke jalan raya, dan malah tetap mencoba mengebut di tikungan yang berbahaya. Teriakan itu amat perlu demi keselamatan sopir, bus dan penumpang sendiri. Bus yang terjun bebas ke mulut jurang akan mengakhiri riwayat hidup semua yang ada di dalamnya. Dengan demikian, kritik sosial bukan kebaikan rakyat kepada penguasa. Tetapi hak rakyat untuk menjamin keselamatan diri mereka sendiri, karena dapat mengawasi penguasanya. Semoga itu terjadi ketika rakyat HSU menggunakan haknya pada 25 Agustus. e-mail: [EMAIL PROTECTED]
