reflekis:........." pemerintah Indonesia tidak akan mengevakuasi WNI yang ada di Myanmar. "Nanti kita dicap sebagai bangsa penakut," ujar Wapres di kantornya Jumat (28/9). Benarkah masalahnya terlekak antara penakut dan pemberani?
http://www.kaltimpost.web.id/berita/index.asp?Berita=UTAMA&id=229618 Minggu, 30 September 2007 Kelaparan Mengancam, WNI Aman YANGOON - Gejolak berkepanjangan di dua kota terbesar, Yangoon dan Mandalay, mulai menciptakan bencana baru bagi Myanmar. Negara yang buminya banyak mengandung hasil alam itu kini terancam kelaparan. Badan Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) menyatakan, kerusuhan yang berlangsung hampir satu bulan itu membuat distribusi makanan ke beberapa kota mulai terhambat. Salah satu yang dikhawatirkan adalah jatuhnya korban dari anak-anak. "Persediaan pangan di beberapa daerah mulai menipis. Kami minta kepada otoritas setempat agar diberi akses ke semua bagian di negeri itu," kata Direktur Eksekutif WFP Josette Sheeran di markas PBB, New York, AS, kemarin. Distribusi pangan terhenti dalam tiga hari terakhir, saat aksi unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan akibat kekerasan junta militer terhadap demonstran yang dipimpin biksu. WFP mengungkapkan, Myanmar telah menghentikan semua distribusi makanan dari Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar. Kerusuhan Myanmar juga memperlambat upaya distribusi makanan di Sittwe, 560 km barat Yangoon. "Kami harus melindungi orang-orang yang rentan diserang. Mereka yang lapar kebanyakan anak-anak kecil. Begitu juga penderita HIV/AIDS dan TBC," kata Sheeran. Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) telah menempatkan Myanmar sebagai negara kedua terburuk soal sistem kesehatan setelah Sierra Leone. Selain itu, Myanmar tercatat sebagai negara dengan penderita TBC cukup tinggi, yakni 97 ribu kasus per tahun. Begitu juga malaria yang bisa menyebabkan kematian. Rentetan gelombang demonstrasi dan ancaman kelaparan itu sejauh ini belum mengancam warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar. Menteri Konsuler Bidang Politik Konsulat Besar Republik Indonesia (KBRI) Myanmar Philemon Arobaya mengungkapkan, demonstrasi di Yangoon dan kota lain berangsur-angsur mengecil kemarin. Ketika dihubungi tadi malam, Philemon mengatakan, KBRI belum mendapat perintah dari Jakarta untuk mengevakuasi warga dari Myanmar. "Kami masih menunggu perkembangan situasi di sini. Tapi, Jumat kemarin, KBRI sudah mengadakan rapat koordinasi dengan perwakilan WNI di Myanmar jika kondisi semakin memburuk," tambahnya. Dia mengungkapkan, 250 WNI yang tersebar di kota-kota di Myanmar telah diberi tahu skenario terburuk jika gelombang demo semakin besar dan disertai kerusuhan. "Pihak KBRI sudah memberi tahu di titik-titik mana saja mereka bisa mengamankan diri dan kapan mereka harus segera mengungsi," ujarnya. Lebih jauh Philemon menjelaskan, WNI di Myanmar, selain diplomat KBRI dan keluarganya, berprofesi sebagai pengusaha atau pekerja di pabrik garmen, minyak bumi, dan perkapalan. "Syukurlah hingga kini tidak ada satu pun WNI yang jadi korban aparat keamanan," katanya. Dalam pembicaraan lewat sambungan telepon, Philemon mengakui, untuk meredakan gelombang demo masyarakat Myanmar, sambungan internet diputus dan telepon dibatasi. "Kami di kantor perwakilan kesulitan mengirimkan faks dan e-mail ke Jakarta serta sekadar menelepon Deplu untuk melaporkan kondisi terakhir di Yangoon," tuturnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan mengevakuasi WNI yang ada di Myanmar. "Nanti kita dicap sebagai bangsa penakut," ujar Wapres di kantornya Jumat (28/9).
<<Lapar-30092.jpg>>
