* Gugatan Goro2 Tommy Masuk Tahap Mediasi ETC Koran Tempo - Selasa, 02 Oktober 2007 JAKARTA -- Gugatan perdata pemerintah dalam kasus ruilslag PT Goro Batara Sakti dengan Bulog memasuki tahap mediasi. Ketua majelis hakim Haswandi mengatakan proses mediasi akan berlangsung selama 22 hari dan diketuai hakim Edy Risdianto.
"Jika tidak terjadi perdamaian, akan masuk ligitasi," kata Haswandi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Seusai sidang, kedua pihak melakukan pertemuan tertutup dengan hakim mediator selama sekitar 15 menit. Seusai pertemuan tersebut, ketua tim jaksa penuntut umum Yoseph Suardi Sabda mengatakan mediasi selanjutnya akan berlangsung Senin pekan depan. Saat itu, kata dia, pihak penggugat dan tergugat akan memberikan usul-usul mediasi. Sementara itu, kuasa hukum Hutomo Mandala Putra, Elza Syarif, mengatakan akan melihat terlebih dulu usul mediasi dari penggugat. "Tercapai atau tidak, kita lihat nanti," ujarnya. Seperti yang diberitakan, pemerintah mengajukan gugatan perdata terhadap PT Goro Batara Sakti, Tommy Soeharto, Ricardo Gelael, dan Beddu Amang. Pemerintah menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 244 miliar, ganti rugi imateriil Rp 100 miliar, dan gugatan membayar bunga atas kerugian Rp 206,52 miliar. RINI KUSTIANI ========================= * Judges order Tommy lawyers to negotiate before court National News - Tuesday, October 02, 2007 <http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp? fileid=20071002.H03&irec=2> The Jakarta Post, Jakarta A panel of judges handling a land swap case involving Soeharto's youngest son has asked all parties to seek a possible out-of-court settlement, presiding judge Haswandi said. The panel of judges has appointed judge Edi Risdianto as mediator for the case, as per a Supreme Court regulation that stipulates mediation must be attempted. The first negotiation meeting would be held at the South Jakarta District Court on Monday to discuss the state prosecutor's proposal. But Dachamer Munthe said his state prosecution team was still deliberating the proposal. One of Tommy's lawyers, Elza Syarief, said they would study the prosecution's proposal before they discussed it further with their client. The Attorney General's Office filed a civil lawsuit on Aug. 22 against Hutomo "Tommy" Mandala Putra in response to a ruling by a court in Guernsey. The court on the British island off the northern French coast ordered on May 23 the Indonesian government prove the 35 million euros attached to Tommy's Garnet Investment Company had been raised via illegal activities. The Guernsey court gave the Indonesian government until the end of 2007 to prove Tommy had been involved in illegal activity. The Guernsey court has agreed to continue withholding Tommy's funds now held at the BNP Paribas branch in Guernsey. Further suspects in the civil case involving PT Goro Batara Sakti include PT Goro's commissioner Ricardo Gelael and former State Logistics Agency (Bulog) chief Beddu Amang. The prosecution has ordered the two men and Tommy to repay Rp 500 billion (US$55 million) in alleged state losses. The case started in 1996 when PT Goro, one of Tommy's companies and one of the country's biggest retailers at that time, set up a land swap agreement with Bulog. Bulog had agreed to give PT Goro a warehouse complex occupying 50 hectares of land in Kelapa Gading, North Jakarta, in exchange for some 125,000 hectares of land in Marunda, also in North Jakarta. Later, in a criminal court proceeding, prosecutors presented evidence to show the land was half swamp. The Supreme Court, however, approved Tommy's request for a case review in 2001 and then acquitted him of all graft charges. (10) ======================== * Jaksa Minta Hakim Tolak Intervensi Supersemar Koran Tempo - Selasa, 02 Oktober 2007 JAKARTA -- Jaksa penuntut umum dalam gugatan perdata Soeharto dan Yayasan Supersemar meminta majelis hakim menolak gugatan intervensi yang diajukan penerima beasiswa Supersemar. Sebab, "Permohonan ini terlalu prematur," kata ketua tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung, Dachamer Munthe, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Dachamer menjelaskan, jika gugatan perdata ini dikabulkan dan eksekusi terhadap yayasan mengganggu kepentingan penerima beasiswa, mereka bisa mengajukan gugatan. Lagi pula, ujar dia, pemerintah tidak mempermasalahkan penggunaan dana untuk beasiswa seperti yang dilakukan yayasan selama ini. Yang digugat, kata Dachamer, adalah dana yayasan yang disalahgunakan untuk membiayai sejumlah perusahaan. Selain itu, hubungan emosional antara penerima beasiswa dan yayasan yang dinyatakan pemohon intervensi, menurut dia, tidak berdasar. "Gugatan intervensi tidak bisa didasarkan pada hubungan emosional, melainkan hubungan hukum apa yang terjadi antara penerima dan yayasan," katanya. Kejaksaan Agung saat ini tengah menggugat perdata Soeharto dan Yayasan Supersemar. Dalam gugatannya, kejaksaan menuntut ganti rugi materiil sebesar US$ 425 juta dan Rp 185 miliar, sedangkan tuntutan imateriil yang diajukan kejaksaan senilai Rp 10 Triliun. Dalam persidangan pekan lalu, Yayasan Supersemar mengajukan gugatan intervensi. Adapun kuasa hukum mantan Presiden Soeharto dan Yayasan Supersemar, Wimboyono Senoadji, mengatakan para penerima beasiswa jelas memiliki hubungan dengan yayasan, baik secara emosional maupun hukum. "Selama ini yayasan telah memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada para penerima beasiswa," kata Wimboyono. Para penerima beasiswa, kata dia, juga memiliki kepentingan dalam gugatan perdata ini karena menyangkut kelanjutan bantuan pendidikan yang mereka terima. "Maka pemohon intervensi berhak menjadi pihak dalam perkara ini," ujarnya. Jika gugatan perdata ini dikabulkan dan yayasan harus membayar ganti rugi serta asetnya disita, Wimboyono melanjutkan, penerima beasiswa akan terkena dampaknya karena tidak menerima beasiswa lagi. "Kami meminta majelis hakim menerima permohonan intervensi sehingga menjadi pihak dan ikut serta secara penuh dalam perkara ini," katanya. Majelis hakim, yang diketuai Wahjono, mengatakan akan membacakan putusan sela pada Kamis mendatang. Dewan Pakar Pengurus Pusat Keluarga dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar Munir Fuady berharap hakim mengabulkan permohonan intervensi tersebut. "Kita mengharapkan kearifan hakim untuk mengabulkan permohonan kami," katanya. Munir menilai jika gugatan perdata ini dikabulkan, kelanjutan beasiswa akan terancam. "Akan telantar semua," katanya. RINI KUSTIANI ====================== Time Temui Dewan Pers Senin, 01 Oktober 2007 | 16:07 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim Kuasa Hukum Majalah Time datang ke Gedung dewan Pers. Mereka meminta perhatian lembaga ini terkait putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan mantan Presiden Soeharto terhadap majalah Time Edisi Asia ini. "Kami hanya ingin minta perhatian Dewan Pers, karena kasus ini bisa mengancam kebebasan Pers," ujar Tim Kuasa Hukum dipimpin Todung Mulya lubis sebelum bertemu dengan Pimpinan Dewan pers di Gedung Dewan Pers Jakarta, Senin. Kuasa Hukum majalah Time ini diterima oleh Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara, Ketua Komisi Bidang pengaduan Dewan pers Abdullah Allamudi, Sekretaris Eksekutif Dewan pers Lukas Luwarso, dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, wina Armada. Menurut Todung, pihaknya tetap akan mengajukan langkah hukum lanjutan berupa upaya Peninjauan Kembali (PK). Saat ini, memori PK sedang di bahas oleh tim dan akan segera diajukan ke Mahkamah Agung. "Kami maju terus pantang Mundur," kata dia. Pertemuan itu sendiri berlangsung tertutup. Upaya PK, kata Todung, tidak ada hubungannnya dengan upaya pihaknya meminta perhatian Dewan pers. Menurut Todung, Dewan pers dinilai mempunyai posisi untuk membantu pihaknya dalam hal kekalahan atas Soeharto ini. "PK tidak harus menunggu langkah Dewan Pers," ujar dia. Seusai pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam, Leo Batubara menyatakan pihaknya akan menindaklajuti keinginan pihak Time ini. "Kami tadi terima putusan MA nya dan akan mempelajari termasuk hal tersebut," kata dia. Menurut Leo, pihaknya membutuhkan waktu satu bulan untuk menelaah apakah tulisan majalah Time ini secara UU Pers masuh kategori tulisan Jurnalistik. "kalau benar secara resmi, maka kami punya kekuatan menghadapi Mahkamah Agung," kata Leo. Menurut Leo, dalam UU Pers, disebutkan bahwa setiap karya jurnalistik tidak seharusnya di denda Rp 1 triliun terlebih lagi itu diputuskan tanggung renteng. "Ini sama saja membangkrutkan Time atau membreidel Time," kata Leo. Kalaupun salah, setiap karya jurnalistik, ujar Leo seharusnya hanya dikenakan denda maksimal Rp 500 juta. "Tentunya kami sangat menyesalkan soal denda itu, kami akan langsung menemui MA jika pengkajian ini sudah selesai dilakukan," kata dia. Anton Aprianto ================================= Seputar Indonesia Dari Legitimator Korupsi Menjadi Pemburu Soeharto Minggu, 30/09/2007 PELUNCURAN prakarsa pemulangan aset-aset curian sejumlah mantan kepala negara, atau StAR (Stolen Assets Recovery) Initiative, dari Markas Besar PBB di New York, Senin, 17 September lalu, sungguh mengejutkan,karena ikut diprakarsai Bank Dunia. Mengapa demikian? Karena selama tiga dasawarsa pemerintahan rezim Soeharto,lembaga penghutang dana pembangunan itu melegitimasi korupsi sang diktator, dengan setiap tahun menyalakan "lampu hijau" bagi para pengutang (kreditor) anggota forum IGGI dan kemudian CGI. Jadi, bagaimana Bank Dunia bisa tibatiba banting setir menjadi "pemburu hasil korupsi Soeharto"? Sesungguhnya, banting setir itu sudah dimulai sedikit demi sedikit setelah krisis moneter melanda Indonesia pada 1996. Sejak saat itulah, Bank Dunia mulai bergaya sebagai "polisi antikorupsi" di Indonesia. Sikap ini semakin mencolok setelah Soeharto meletakkan jabatan Mei 1998. Peranan "polisi antikorupsi" itu dimainkan Bank Dunia, dengan mensponsori berbagai program pendidikan antikorupsi. Untunglah berbagai program Bank Dunia itu tidak mengelabui pengamat- pengamat kritis, seperti Jeffrey Winters. Profesor Ekonomi Politik dari Northwestern University di Chicago, AS, yang pernah menegaskan bahwa sepertiga hutang Indonesia pada Bank Dunia, sekitar USD30 miliar,adalah utang najis (odious debt) yang tidak dinikmati rakyat Indonesia.Maka itu,sepertiga utang RI ke Bank Dunia seharusnya dihapus. Namun, usul Profesor Winters itu tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Bank Dunia. Terang saja, sebagai bank,Bank Dunia tidak mau sepeser pun utang pemerintah Indonesia kepada mereka dihapuskan. Tapi untuk memahami, mengapa selama 30 tahun Bank Dunia tutup mata terhadap korupsi utang luar negeri oleh Soeharto bersama kerabat dan sahabatnya, kita harus lebih dulu mengenal peranan kedua pemegang saham Bank Dunia yang terbesar, yakni AS dan Jepang. AS khususnya, sangat banyak menikmati keuntungan dari hasil korupsi pinjamannya untuk Indonesia. Mulai pinjaman untuk membangun industri penggilingan gandum menjadi terigu melalui program PL-480, yang melahirkan kompleks industri berbasis terigu, Bogasari dan Indofood, sampai dengan pembelian rumah-rumah mewah dari Kepulauan Hawaii hingga daratan AS oleh keluarga Soeharto dan kroni-kroni mereka. Dari pelacakan penulis ke kantor-kantor pencatatan pemilikan tanah dan bangunan di AS dalam semester II/ 1999,terungkaplah keberadaan sejumlah rumah mewah milik keluarga dan kroni-kroni Soeharto, serta mitra-mitra dagang mereka di Honolulu, Los Angeles (LA),Washington DC,New York, dan Boston. Kawasan supermewah Beverly Hills, bagian dari Kota LA, tempat tinggal para bintang film dan rajaraja minyak, merupakan tempat favorit mereka. Sampai-sampai ketika mengalami stres karena tuntutan cerai Bambang Trihatmodjo, Halimah pun mengungsi ke rumahnya di Beverly Hills bersama ketiga anaknya. Dengan kata lain, keuntungan dari pinjaman Bank Dunia sebagian besar didaur ulang ke AS lewat keuntungan korporasi-korporasi AS yang berbisnis dengan perusahaan- perusahaan keluarga dan kroni Soeharto, serta lewat pembelian sejumlah properti mewah oleh anak-anak dan cucu-cucu Soeharto, mitra- mitra bisnis mereka, serta anak-anak dan kerabat pejabat yang dulu orang kepercayaan Soeharto. Terang saja, pemerintah AS, sebagai pemegang saham utama Bank Dunia,selama tiga dasawarsa diam saja menyaksikan akumulasi kekayaan Soeharto dan elite Orde Baru-nya. Baru di pengujung masa kekuasaan Soeharto, ketika para pengusaha yang dekat ke Istana semakin nekat menunggak utang ke bank-bank swasta di AS, ekonomekonom Bank Dunia tersentak dari tidur mereka. Maka bergemalah suara para pakar dan pengamat Barat mengecam korupsi Soeharto bersama keluarga dan kerabatnya, sambil menutupi sisi lain dari korupsi tingkat tinggi itu, yakni membeloknya aliran sebagian dana pembangunan ke mancanegara, demi keuntungan segelintir perusahaan asing serta kenyamanan keluarga-keluarga elite Indonesia. Lalu, apa yang mendorong banting setir 180 derajat dari Bank Dunia sekarang, dari legitimator korupsi Soeharto ke pemburu harta jarahan Soeharto? Ada beberapa faktor. Misalnya jati diri Ban Ki-moon, Sekjen PBB yang orang Korea Selatan itu,negara di mana kemunculan seorang presiden sipil setelah sederetan presiden militer, ditandai dengan pengadilan terhadap dua orang mantan presiden yang juga jenderal purnawirawan, yang berjalan secara lugas. Selain itu, organisasi antikorupsi internasional,Transparency International, sudah menyiarkan daftar (mantan) kepala negara terkaya di dunia,yang kekayaannya berlipat-lipat ganda gaji resmi yang pernah diterimanya. Namun, bukan kedua faktor itu saja yang mendorong Bank Dunia mendukung prakarsa pengembalian aset curian para mantan kepala negara. Dengan mendukung prakarsa PBB itu, Bank Dunia secara lihai memusatkan tanggung jawab korupsi tingkat tinggi itu ke tangan para mantan kepala negara, sambil menyembunyikan tanggung jawab korporasi- korporasi asing yang ikut memupuk kekayaan para presiden perampok itu dari sorotan publik. Padahal, andil korporasi-korporasi asing itu tidak sedikit dalam akumulasi kekayaan Soeharto, Ferdinand Marcos, Mobutu Sese Seko, Sani Abacha, Jean-Claude Duvalier,dan para presiden perampok yang lain.Sebab,bisakah keluarga dan kroni Soeharto menjadi begitu kaya tanpa sogokan dari berbagai korporasi Jepang untuk membangun Proyek Asahan di Sumatera, tanpa sogokan Freeport McMoran untuk pembangunan dan perluasan tambang emasnya di Papua Barat, dan tanpa sogokan dari aktor-aktor lain di dunia bisnis mancanegara? Mungkinkah Marcos menjadi begitu kaya, tanpa "bantuan" Westinghouse,perusahaan pembuat PLTN dari AS,yang memberikan sogokan jutaan dolar kepada Hermano Disini, kroni Marcos? Bisakah Mobutu Sese Seko menjadi begitu kaya tanpa sogokan dari perusahaan- perusahaan penambang intan dan uranium yang beroperasi di Zaire di masa pemerintahannya? Bisakah Sani Abacha dari Nigeria menjadi begitu kaya tanpa "minyak pelumas" dari raksasa migas bermodal Inggris dan Belanda, Royal Dutch Shell, yang semakin bebas beroperasi di tanah suku Ogoni, setelah rezim Abacha menghukum mati sastrawan Ogoni, Ken Saro Wiwa, yang mengecam dampak operasi Shell di tanah kelahirannya? Bisakah dinasti Duvalier - yang terkenal dengan julukan Papa Doc dan Baby Doc - menjadi begitu kaya, tanpa andil perusahaan- perusahaan AS yang memborong pisang dari Haiti? Daftar ini masih bisa diperpanjang berpuluh-puluh halaman. Yang jelas, PBB dan Bank Dunia--terutama Bank Dunia--cukup berhasil mengangkat citra kedua lembaga internasional ini di mata publik Indonesia dan sembilan negara lain,dengan memfokuskan perhatian publik hanya pada satu perangkat perampok kekayaan rakyat sembilan negara itu. Sedangkan perangkat perampok kekayaan rakyat yang satu, korporasi- korporasi transnasional dari mancanegara, hilang dari ingatan publik. Ekspansi korporasi-korporasi transnasional ke negara- negara miskin yang sungguh tidak beruntung itu dimungkinkan, karena eksploitasi sumber daya alam dan dana publik yang mereka lakukan sering kali "dilegalkan" lewat peraturan- peraturan hukum yang dikeluarkan pada diktator itu sendiri. Misalnya penetapan Kia Motor sebagai mitra Tommy Suharto dalam proyek mobil nasional, tanpa melalui tender, lewat sepucuk keputusan presiden (keppres). Ada juga yang "dilegalkan" lewat pemberian saham kosong kepada sahabat dan kerabat Soeharto, seperti yang pernah dilakukan PT Freeport Indonesia Inc. Praktik yang sesungguhnya bertentangan dengan Foreign Corrupt Practices Act, atau UU Antikorupsi di Luar Negeri, jarang diungkit-ungkit para senator di Capitol Hill, selama tambang emas, perak, dan tembaga di Pegunungan Tengah itu sangat menguntungkan dunia bisnis AS. Jadi kesimpulannya, akumulasi korupsi Soeharto bersama kerabat dan sahabatnya, bukan hanya cerminan lemahnya hukum di Indonesia, melainkan juga indikator ekspansi gurita bisnis mancanegara ke negeri kita, yang selama tiga dasawarsa didiamkan para diplomat di markas besar PBB di New York serta para bankir di markas besar Bank Dunia di Washington DC, kedua pusat kapitalisme global. (*) George Junus Aditjondro Peneliti Korupsi Kepresidenan Sumber: Wahyu Susilo, Head of Advocacy and Networking Division ====================
