* Gugatan Goro2 Tommy Masuk Tahap Mediasi ETC
Koran Tempo - Selasa, 02 Oktober 2007
 
JAKARTA -- Gugatan perdata pemerintah dalam kasus ruilslag PT Goro 
Batara Sakti dengan Bulog memasuki tahap mediasi. Ketua majelis 
hakim Haswandi mengatakan proses mediasi akan berlangsung selama 22 
hari dan diketuai hakim Edy Risdianto. 

"Jika tidak terjadi perdamaian, akan masuk ligitasi," kata Haswandi 
dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. 
Seusai sidang, kedua pihak melakukan pertemuan tertutup dengan hakim 
mediator selama sekitar 15 menit. 

Seusai pertemuan tersebut, ketua tim jaksa penuntut umum Yoseph 
Suardi Sabda mengatakan mediasi selanjutnya akan berlangsung Senin 
pekan depan. Saat itu, kata dia, pihak penggugat dan tergugat akan 
memberikan usul-usul mediasi. 

Sementara itu, kuasa hukum Hutomo Mandala Putra, Elza Syarif, 
mengatakan akan melihat terlebih dulu usul mediasi dari 
penggugat. "Tercapai atau tidak, kita lihat nanti," ujarnya. 

Seperti yang diberitakan, pemerintah mengajukan gugatan perdata 
terhadap PT Goro Batara Sakti, Tommy Soeharto, Ricardo Gelael, dan 
Beddu Amang. Pemerintah menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 244 
miliar, ganti rugi imateriil Rp 100 miliar, dan gugatan membayar 
bunga atas kerugian Rp 206,52 miliar. RINI KUSTIANI 
=========================
* Judges order Tommy lawyers to negotiate before court 

National News - Tuesday, October 02, 2007 
<http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?
fileid=20071002.H03&irec=2>

The Jakarta Post, Jakarta

A panel of judges handling a land swap case involving Soeharto's 
youngest son has asked all parties to seek a possible out-of-court 
settlement, presiding judge Haswandi said.

The panel of judges has appointed judge Edi Risdianto as mediator 
for the case, as per a Supreme Court regulation that stipulates 
mediation must be attempted. 

The first negotiation meeting would be held at the South Jakarta 
District Court on Monday to discuss the state prosecutor's proposal. 

But Dachamer Munthe said his state prosecution team was still 
deliberating the proposal. 

One of Tommy's lawyers, Elza Syarief, said they would study the 
prosecution's proposal before they discussed it further with their 
client. 

The Attorney General's Office filed a civil lawsuit on Aug. 22 
against Hutomo "Tommy" Mandala Putra in response to a ruling by a 
court in Guernsey. 

The court on the British island off the northern French coast 
ordered on May 23 the Indonesian government prove the 35 million 
euros attached to Tommy's Garnet Investment Company had been raised 
via illegal activities. 

The Guernsey court gave the Indonesian government until the end of 
2007 to prove Tommy had been involved in illegal activity. 

The Guernsey court has agreed to continue withholding Tommy's funds 
now held at the BNP Paribas branch in Guernsey. 

Further suspects in the civil case involving PT Goro Batara Sakti 
include PT Goro's commissioner Ricardo Gelael and former State 
Logistics Agency (Bulog) chief Beddu Amang. 

The prosecution has ordered the two men and Tommy to repay Rp 500 
billion (US$55 million) in alleged state losses. 

The case started in 1996 when PT Goro, one of Tommy's companies and 
one of the country's biggest retailers at that time, set up a land 
swap agreement with Bulog. 

Bulog had agreed to give PT Goro a warehouse complex occupying 50 
hectares of land in Kelapa Gading, North Jakarta, in exchange for 
some 125,000 hectares of land in Marunda, also in North Jakarta. 

Later, in a criminal court proceeding, prosecutors presented 
evidence to show the land was half swamp. 

The Supreme Court, however, approved Tommy's request for a case 
review in 2001 and then acquitted him of all graft charges. (10) 
========================
* Jaksa Minta Hakim Tolak Intervensi Supersemar
 Koran Tempo - Selasa, 02 Oktober 2007

JAKARTA -- Jaksa penuntut umum dalam gugatan perdata Soeharto dan 
Yayasan Supersemar meminta majelis hakim menolak gugatan intervensi 
yang diajukan penerima beasiswa Supersemar. Sebab, "Permohonan ini 
terlalu prematur," kata ketua tim jaksa penuntut umum Kejaksaan 
Agung, Dachamer Munthe, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Dachamer menjelaskan, jika gugatan perdata ini dikabulkan dan 
eksekusi terhadap yayasan mengganggu kepentingan penerima beasiswa, 
mereka bisa mengajukan gugatan.

Lagi pula, ujar dia, pemerintah tidak mempermasalahkan penggunaan 
dana untuk beasiswa seperti yang dilakukan yayasan selama ini. Yang 
digugat, kata Dachamer, adalah dana yayasan yang disalahgunakan 
untuk membiayai sejumlah perusahaan.

Selain itu, hubungan emosional antara penerima beasiswa dan yayasan 
yang dinyatakan pemohon intervensi, menurut dia, tidak 
berdasar. "Gugatan intervensi tidak bisa didasarkan pada hubungan 
emosional, melainkan hubungan hukum apa yang terjadi antara penerima 
dan yayasan," katanya.

Kejaksaan Agung saat ini tengah menggugat perdata Soeharto dan 
Yayasan Supersemar. Dalam gugatannya, kejaksaan menuntut ganti rugi 
materiil sebesar US$ 425 juta dan Rp 185 miliar, sedangkan tuntutan 
imateriil yang diajukan kejaksaan senilai Rp 10 Triliun. Dalam 
persidangan pekan lalu, Yayasan Supersemar mengajukan gugatan 
intervensi.

Adapun kuasa hukum mantan Presiden Soeharto dan Yayasan Supersemar, 
Wimboyono Senoadji, mengatakan para penerima beasiswa jelas memiliki 
hubungan dengan yayasan, baik secara emosional maupun hukum. "Selama 
ini yayasan telah memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada 
para penerima beasiswa," kata Wimboyono.

Para penerima beasiswa, kata dia, juga memiliki kepentingan dalam 
gugatan perdata ini karena menyangkut kelanjutan bantuan pendidikan 
yang mereka terima. "Maka pemohon intervensi berhak menjadi pihak 
dalam perkara ini," ujarnya.

Jika gugatan perdata ini dikabulkan dan yayasan harus membayar ganti 
rugi serta asetnya disita, Wimboyono melanjutkan, penerima beasiswa 
akan terkena dampaknya karena tidak menerima beasiswa lagi.

"Kami meminta majelis hakim menerima permohonan intervensi sehingga 
menjadi pihak dan ikut serta secara penuh dalam perkara ini," 
katanya. Majelis hakim, yang diketuai Wahjono, mengatakan akan 
membacakan putusan sela pada Kamis mendatang.

Dewan Pakar Pengurus Pusat Keluarga dan Alumni Penerima Beasiswa 
Supersemar Munir Fuady berharap hakim mengabulkan permohonan 
intervensi tersebut. "Kita mengharapkan kearifan hakim untuk 
mengabulkan permohonan kami," katanya.

Munir menilai jika gugatan perdata ini dikabulkan, kelanjutan 
beasiswa akan terancam. "Akan telantar semua," katanya. RINI KUSTIANI
======================
 Time Temui Dewan Pers
Senin, 01 Oktober 2007 | 16:07 WIB 

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim Kuasa Hukum Majalah Time datang ke 
Gedung dewan Pers. Mereka meminta perhatian lembaga ini terkait 
putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan mantan Presiden 
Soeharto terhadap majalah Time Edisi Asia ini.

"Kami hanya ingin minta perhatian Dewan Pers, karena kasus ini bisa 
mengancam kebebasan Pers," ujar Tim Kuasa Hukum dipimpin Todung 
Mulya lubis sebelum bertemu dengan Pimpinan Dewan pers di Gedung 
Dewan Pers Jakarta, Senin. 

Kuasa Hukum majalah Time ini diterima oleh Wakil Ketua Dewan Pers 
Leo Batubara, Ketua Komisi Bidang pengaduan Dewan pers Abdullah 
Allamudi, Sekretaris Eksekutif Dewan pers Lukas Luwarso, dan Ketua 
Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, wina Armada. 

Menurut Todung, pihaknya tetap akan mengajukan langkah hukum 
lanjutan berupa upaya Peninjauan Kembali (PK). Saat ini, memori PK 
sedang di bahas oleh tim dan akan segera diajukan ke Mahkamah 
Agung. "Kami maju terus pantang Mundur," kata dia. Pertemuan itu 
sendiri berlangsung 
tertutup. 

Upaya PK, kata Todung, tidak ada hubungannnya dengan upaya pihaknya 
meminta perhatian Dewan pers. Menurut Todung, Dewan pers dinilai 
mempunyai posisi untuk membantu pihaknya dalam hal kekalahan atas 
Soeharto ini. "PK tidak harus menunggu langkah Dewan Pers," ujar 
dia. 

Seusai pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam, Leo 
Batubara menyatakan pihaknya akan menindaklajuti keinginan pihak 
Time ini. "Kami tadi terima putusan MA nya dan akan mempelajari 
termasuk hal tersebut," kata dia. 

Menurut Leo, pihaknya membutuhkan waktu satu bulan untuk menelaah 
apakah tulisan majalah Time ini secara UU Pers masuh kategori 
tulisan Jurnalistik. "kalau benar secara resmi, maka kami punya 
kekuatan menghadapi Mahkamah Agung," kata Leo. 

Menurut Leo, dalam UU Pers, disebutkan bahwa setiap karya 
jurnalistik tidak seharusnya di denda Rp 1 triliun terlebih lagi itu 
diputuskan tanggung renteng. "Ini sama saja membangkrutkan Time atau 
membreidel Time," kata Leo. 

Kalaupun salah, setiap karya jurnalistik, ujar Leo seharusnya hanya 
dikenakan denda maksimal Rp 500 juta. "Tentunya kami sangat 
menyesalkan soal denda itu, kami akan langsung menemui MA jika 
pengkajian ini sudah selesai dilakukan," kata dia. Anton Aprianto 

=================================
      Seputar Indonesia
      Dari Legitimator Korupsi Menjadi Pemburu Soeharto  
      Minggu, 30/09/2007  

      PELUNCURAN prakarsa pemulangan aset-aset curian sejumlah 
mantan kepala negara, atau StAR (Stolen Assets Recovery) Initiative, 
dari Markas Besar PBB di New York, Senin, 17 September lalu, sungguh 
mengejutkan,karena ikut diprakarsai Bank Dunia. Mengapa demikian? 

      Karena selama tiga dasawarsa pemerintahan rezim 
Soeharto,lembaga penghutang dana pembangunan itu melegitimasi 
korupsi sang diktator, dengan setiap tahun menyalakan "lampu hijau" 
bagi para pengutang (kreditor) anggota forum IGGI dan kemudian CGI. 
Jadi, bagaimana Bank Dunia bisa tibatiba banting setir 
menjadi "pemburu hasil korupsi Soeharto"? 

      Sesungguhnya, banting setir itu sudah dimulai sedikit demi 
sedikit setelah krisis moneter melanda Indonesia pada 1996. Sejak 
saat itulah, Bank Dunia mulai bergaya sebagai "polisi antikorupsi" 
di Indonesia. Sikap ini semakin mencolok setelah Soeharto meletakkan 
jabatan Mei 1998. Peranan "polisi antikorupsi" itu dimainkan Bank 
Dunia, dengan mensponsori berbagai program pendidikan antikorupsi. 
Untunglah berbagai program Bank Dunia itu tidak mengelabui pengamat-
pengamat kritis, seperti Jeffrey Winters. 

      Profesor Ekonomi Politik dari Northwestern University di 
Chicago, AS, yang pernah menegaskan bahwa sepertiga hutang Indonesia 
pada Bank Dunia, sekitar USD30 miliar,adalah utang najis (odious 
debt) yang tidak dinikmati rakyat Indonesia.Maka itu,sepertiga utang 
RI ke Bank Dunia seharusnya dihapus. Namun, usul Profesor Winters 
itu tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Bank Dunia. 

      Terang saja, sebagai bank,Bank Dunia tidak mau sepeser pun 
utang pemerintah Indonesia kepada mereka dihapuskan. Tapi untuk 
memahami, mengapa selama 30 tahun Bank Dunia tutup mata terhadap 
korupsi utang luar negeri oleh Soeharto bersama kerabat dan 
sahabatnya, kita harus lebih dulu mengenal peranan kedua pemegang 
saham Bank Dunia yang terbesar, yakni AS dan Jepang. 

      AS khususnya, sangat banyak menikmati keuntungan dari hasil 
korupsi pinjamannya untuk Indonesia. Mulai pinjaman untuk membangun 
industri penggilingan gandum menjadi terigu melalui program PL-480, 
yang melahirkan kompleks industri berbasis terigu, Bogasari dan 
Indofood, sampai dengan pembelian rumah-rumah mewah dari Kepulauan 
Hawaii hingga daratan AS oleh keluarga Soeharto dan kroni-kroni 
mereka. 

      Dari pelacakan penulis ke kantor-kantor pencatatan pemilikan 
tanah dan bangunan di AS dalam semester II/ 1999,terungkaplah 
keberadaan sejumlah rumah mewah milik keluarga dan kroni-kroni 
Soeharto, serta mitra-mitra dagang mereka di Honolulu, Los Angeles 
(LA),Washington DC,New York, dan Boston. Kawasan supermewah Beverly 
Hills, bagian dari Kota LA, tempat tinggal para bintang film dan 
rajaraja minyak, merupakan tempat favorit mereka. 

      Sampai-sampai ketika mengalami stres karena tuntutan cerai 
Bambang Trihatmodjo, Halimah pun mengungsi ke rumahnya di Beverly 
Hills bersama ketiga anaknya. Dengan kata lain, keuntungan dari 
pinjaman Bank Dunia sebagian besar didaur ulang ke AS lewat 
keuntungan korporasi-korporasi AS yang berbisnis dengan perusahaan- 
perusahaan keluarga dan kroni Soeharto, serta lewat pembelian 
sejumlah properti mewah oleh anak-anak dan cucu-cucu Soeharto, mitra-
mitra bisnis mereka, serta anak-anak dan kerabat pejabat yang dulu 
orang kepercayaan Soeharto. 

      Terang saja, pemerintah AS, sebagai pemegang saham utama Bank 
Dunia,selama tiga dasawarsa diam saja menyaksikan akumulasi kekayaan 
Soeharto dan elite Orde Baru-nya. Baru di pengujung masa kekuasaan 
Soeharto, ketika para pengusaha yang dekat ke Istana semakin nekat 
menunggak utang ke bank-bank swasta di AS, ekonomekonom Bank Dunia 
tersentak dari tidur mereka. 

      Maka bergemalah suara para pakar dan pengamat Barat mengecam 
korupsi Soeharto bersama keluarga dan kerabatnya, sambil menutupi 
sisi lain dari korupsi tingkat tinggi itu, yakni membeloknya aliran 
sebagian dana pembangunan ke mancanegara, demi keuntungan segelintir 
perusahaan asing serta kenyamanan keluarga-keluarga elite Indonesia. 
Lalu, apa yang mendorong banting setir 180 derajat dari Bank Dunia 
sekarang, dari legitimator korupsi Soeharto ke pemburu harta jarahan 
Soeharto? 

      Ada beberapa faktor. Misalnya jati diri Ban Ki-moon, Sekjen 
PBB yang orang Korea Selatan itu,negara di mana kemunculan seorang 
presiden sipil setelah sederetan presiden militer, ditandai dengan 
pengadilan terhadap dua orang mantan presiden yang juga jenderal 
purnawirawan, yang berjalan secara lugas. Selain itu, organisasi 
antikorupsi internasional,Transparency International, sudah 
menyiarkan daftar (mantan) kepala negara terkaya di dunia,yang 
kekayaannya berlipat-lipat ganda gaji resmi yang pernah diterimanya. 

      Namun, bukan kedua faktor itu saja yang mendorong Bank Dunia 
mendukung prakarsa pengembalian aset curian para mantan kepala 
negara. Dengan mendukung prakarsa PBB itu, Bank Dunia secara lihai 
memusatkan tanggung jawab korupsi tingkat tinggi itu ke tangan para 
mantan kepala negara, sambil menyembunyikan tanggung jawab korporasi-
korporasi asing yang ikut memupuk kekayaan para presiden perampok 
itu dari sorotan publik. 

      Padahal, andil korporasi-korporasi asing itu tidak sedikit 
dalam akumulasi kekayaan Soeharto, Ferdinand Marcos, Mobutu Sese 
Seko, Sani Abacha, Jean-Claude Duvalier,dan para presiden perampok 
yang lain.Sebab,bisakah keluarga dan kroni Soeharto menjadi begitu 
kaya tanpa sogokan dari berbagai korporasi Jepang untuk membangun 
Proyek Asahan di Sumatera, tanpa sogokan Freeport McMoran untuk 
pembangunan dan perluasan tambang emasnya di Papua Barat, dan tanpa 
sogokan dari aktor-aktor lain di dunia bisnis mancanegara? 

      Mungkinkah Marcos menjadi begitu kaya, tanpa "bantuan" 
Westinghouse,perusahaan pembuat PLTN dari AS,yang memberikan sogokan 
jutaan dolar kepada Hermano Disini, kroni Marcos? Bisakah Mobutu 
Sese Seko menjadi begitu kaya tanpa sogokan dari perusahaan- 
perusahaan penambang intan dan uranium yang beroperasi di Zaire di 
masa pemerintahannya? Bisakah Sani Abacha dari Nigeria menjadi 
begitu kaya tanpa "minyak pelumas" dari raksasa migas bermodal 
Inggris dan Belanda, Royal Dutch Shell, yang semakin bebas 
beroperasi di tanah suku Ogoni, setelah rezim Abacha menghukum mati 
sastrawan Ogoni, Ken Saro Wiwa, yang mengecam dampak operasi Shell 
di tanah kelahirannya? 

      Bisakah dinasti Duvalier - yang terkenal dengan julukan Papa 
Doc dan Baby Doc - menjadi begitu kaya, tanpa andil perusahaan-
perusahaan AS yang memborong pisang dari Haiti? Daftar ini masih 
bisa diperpanjang berpuluh-puluh halaman. Yang jelas, PBB dan Bank 
Dunia--terutama Bank Dunia--cukup berhasil mengangkat citra kedua 
lembaga internasional ini di mata publik Indonesia dan sembilan 
negara lain,dengan memfokuskan perhatian publik hanya pada satu 
perangkat perampok kekayaan rakyat sembilan negara itu. 

      Sedangkan perangkat perampok kekayaan rakyat yang satu, 
korporasi- korporasi transnasional dari mancanegara, hilang dari 
ingatan publik. Ekspansi korporasi-korporasi transnasional ke negara-
negara miskin yang sungguh tidak beruntung itu dimungkinkan, karena 
eksploitasi sumber daya alam dan dana publik yang mereka lakukan 
sering kali "dilegalkan" lewat peraturan- peraturan hukum yang 
dikeluarkan pada diktator itu sendiri. 

      Misalnya penetapan Kia Motor sebagai mitra Tommy Suharto dalam 
proyek mobil nasional, tanpa melalui tender, lewat sepucuk keputusan 
presiden (keppres). Ada juga yang "dilegalkan" lewat pemberian saham 
kosong kepada sahabat dan kerabat Soeharto, seperti yang pernah 
dilakukan PT Freeport Indonesia Inc. Praktik yang sesungguhnya 
bertentangan dengan Foreign Corrupt Practices Act, atau UU 
Antikorupsi di Luar Negeri, jarang diungkit-ungkit para senator di 
Capitol Hill, selama tambang emas, perak, dan tembaga di Pegunungan 
Tengah itu sangat menguntungkan dunia bisnis AS.

      Jadi kesimpulannya, akumulasi korupsi Soeharto bersama kerabat 
dan sahabatnya, bukan hanya cerminan lemahnya hukum di Indonesia, 
melainkan juga indikator ekspansi gurita bisnis mancanegara ke 
negeri kita, yang selama tiga dasawarsa didiamkan para diplomat di 
markas besar PBB di New York serta para bankir di markas besar Bank 
Dunia di Washington DC, kedua pusat kapitalisme global. (*) 

      George Junus Aditjondro 
      Peneliti Korupsi Kepresidenan 
   
Sumber: Wahyu Susilo, Head of  Advocacy and Networking Division
====================

Kirim email ke