http://www.sinarharapan.co.id/berita/0710/02/opi01.html

Agenda Transformasi TNI

Oleh
Alman Helvas Ali



Memasuki usia ke-62, satu pertanyaan yang patut ditujukan kepada TNI adalah 
menyangkut pembenahan internal yang dikenal sebagai transformasi. Terdapat 
perbedaan signifikan antara reformasi TNI dan transformasi TNI. Reformasi TNI 
ruang lingkupnya sebatas tidak terlibatnya TNI dalam kancah politik, sementara 
transformasi merupakan pembenahan internal yang didorong oleh kemajuan 
teknologi militer dan perubahan lingkungan strategis. Tulisan ini akan membahas 
tentang pentingnya transformasi TNI.


Tidak ada yang membantah bahwa doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) 
berbeda dengan doktrin ABRI. Tak ada yang menyangkal kenyataan bahwa TNI bukan 
lagi kekuatan sosial politik. Tidak seorang pun yang menolak realitas TNI 
tengah melakukan modernisasi kekuatan di tengah keterbatasan anggaran yang 
disediakan oleh pemerintah.
Namun apakah fakta-fakta demikian secara otomatis TNI telah mela-kukan 
transformasi dan siap menghadapi tantangan perkembangan lingkungan strategis? 
Betul bahwa doktrin TNI telah direvisi, namun menurut hemat penulis, doktrin 
tersebut masih menggunakan pendekatan medan tempur (battlefield) di tengah era 
peperangan generasi keempat yang bertumpu pada ruang tempur (battlespace). 
Doktrin TNI dirancang untuk menghadapi skenario peperangan generasi kedua dan 
ketiga, bukan peperangan generasi keempat.
Benar bahwa TNI tengah melaksanakan modernisasi, namun modernisasi tersebut 
tidak dituntun oleh peta besar yang disiapkan oleh Departemen Pertahanan. 
Modernisasi yang dilakukan tidak serta merta identik dengan aplikasi RMA. 
Program modernisasi sepertinya lebih didasari oleh pendekatan berdasarkan 
ancaman daripada pendekatan berdasarkan kapabilitas.

Doktrin
Transformasi pertahanan sangat terkait erat dengan revolution in military 
affairs (RMA). RMA adalah kemajuan teknologi yang mempengaruhi berbagai hal 
dalam organisasi militer, baik doktrin, operasi dan organisasi. Transformasi 
pertahanan tidak pula sekedar menyangkut teknologi dan perangkat baru dalam 
struktur kekuatan militer, namun juga membutuhkan perubahan fundamental dalam 
doktrin militer, operasi, dan organisasi.


Transformasi pertahanan sudah pasti akan menyentuh pula isu transformasi 
militer, karena transformasi pertahanan tak akan berjalan bila unsur militernya 
justru tidak mengalami transformasi. Dikaitkan dengan TNI, merupakan kebutuhan 
mendesak untuk melakukan transformasi karena tuntutan tugas yang senantiasa 
terkait dengan perkembangan lingkungan strategis sepertinya menuntut hal itu. 
Perlu diinsyafi bahwa kekuatan militer negara-negara di sekitar Indonesia terus 
mengalami transformasi, sehingga pendekatan TNI untuk menghadapi kekuatan 
tersebut suatu waktu nanti tidak dapat menggunakan pendekatan lama yang sudah 
ketinggalan zaman.
Agenda apa saja yang harus dilakukan dalam transformasi TNI? Bila memang 
pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertahanan, ingin membangun kekuatan TNI 
yang mempunyai daya gigit di kawasan Asia Tenggara, beberapa hal berikut 
merupakan pekerjaan rumah dalam transformasi TNI.


Pertama, doktrin. Tantangan atau ancaman saat ini tidak dapat lagi dihadapi 
dengan menggunakan doktrin lama yang berbasis pada peperangan generasi kedua 
dan ketiga. Doktrin baru dibutuhkan untuk menghadapi konflik masa kini, baik 
konflik antarnegara maupun intranegara. Berdasarkan aplikasi dan pengalaman 
negara lain, doktrin pertahanan dan militer masa kini mengadopsi beberapa hal 
baru (tanpa meninggal hal-hal lama yang tetap relevan), seperti RMA, gabungan 
(jointness) dan peperangan generasi keempat. Tanpa perlu menengok jauh ke 
Amerika Serikat pun, negara seperti Singapura sudah mengadopsi hal tersebut 
dalam doktrin pertahanan dan militernya. Saat ini, TNI mempunyai doktrin yang 
mengadopsi operasi gabungan dengan prasyarat tertentu, yaitu keselamatan negara 
terancam (imminent threat). Apakah prasyarat demikian masih absah dalam kondisi 
kekinian? 


Sebagai ilustrasi, di negara-negara lain operasi gabungan dapat digelar setiap 
saat tanpa harus ada prasyarat keselamatan negara terancam. Lihatlah Australia 
yang dalam mengamankan perairannya selalu menggelar operasi gabungan yang 
melibatkan unsur-unsur AL dan AU. Padahal ancaman terhadap keamanan perairan 
Australia "hanyalah" soal imigran gelap dan pencurian ikan, bukan ancaman 
militer yang bersifat segera.

Budaya Gabungan
Kedua, organisasi. Organisasi militer senantiasa mengalami penyesuaian 
menyikapi perkembangan lingkungan strategis, ancaman atau tantangan yang 
dihadapi dan kemajuan teknologi. Secara prinsipil, tak ada yang keliru dengan 
organisasi militer konvensional saat ini. Namun untuk menghadapi era peperangan 
generasi keempat dan aplikasi RMA secara meluas, sangat mungkin dituntut adanya 
validasi organisasi pada satuan-satuan tertentu militer. 


Dikaitkan dengan TNI, sebaiknya dikaji kemampuan dan kebisaan organisasi yang 
ada menjawab tantangan misi di lapangan? Sebagai contoh, apakah masih relevan 
eksistensi Mabes TNI dengan model sekarang, di saat banyak militer banyak 
negara mengedepankan Markas Gabungan? Organisasi Mabes TNI saat ini tidak dapat 
disebut sebagai Markas Gabungan, meskipun organisasi itu diisi oleh ketiga 
matra TNI, karena karakteristiknya belum mencerminkan gabungan dalam arti 
sebenarnya.


Ketiga, operasi dan latihan. Kemampuan unsur-unsur TNI dalam melaksanakan 
operasi sesungguhnya antara lain ditentukan oleh intensitas latihan yang 
diadakan. Intensitas latihan mempunyai keterkaitan langsung dengan anggaran 
pertahanan yang dialokasi kepada TNI. Merespons isu-isu seperti RMA dan 
peperangan generasi keempat, perlu dilakukan penyesuaian materi-materi latihan 
yang TNI sesuai dengan spektrum ancaman yang berkembang. Misalnya porsi latihan 
gabungan antarmatra perlu ditingkatkan, tidak cukup sekali atau dua kali 
setahun, apalagi lima atau 10 tahun sekali. Peningkatan porsi latihan ini bukan 
saja untuk membangun interoperability, namun juga untuk menguji kesahihan 
doktrin-doktrin yang dianut. Latihan juga dimaksudkan untuk membangun budaya 
gabungan (jointness culture), karena sejarah TNI tidak mengenal budaya 
tersebut. 


Selain ketiga agenda itu, masih ada agenda transformasi lain yang sifatnya satu 
paket, yaitu sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia dalam transformasi 
militer bersifat mutlak, sehingga dalam konteks TNI perlu dikaji ulang pola 
pembinaan personel yang saat ini dilaksanakan. Bagaimanapun, keberhasilan atau 
kegagalan tranformasi militer di antaranya ditentukan oleh kualitas personel.

Penulis adalah analis kekuatan laut dan keamanan maritim

Kirim email ke