KOMPAS
Kamis, 25 Oktober 2007 

 
anggaran
Utang TNI Bertambah karena Mekanisme Pengalokasian 




Jakarta, Kompas - Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Departemen 
Pertahanan Tedjo Edhy Pudjianto menyatakan, terus bertambahnya utang TNI ke PT 
Pertamina terkait alokasi penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas atau BMP 
justru disebabkan mekanisme pengalokasian yang ditentukan pemerintah sendiri. 

Selama ini, menurut Tedjo, setiap tahun TNI dan Dephan justru mengalami defisit 
lantaran selisih antara anggaran BMP yang diberikan pemerintah dan kebutuhan 
riil. Untuk setiap triwulan kebutuhan BMP mencapai Rp 750 miliar atau Rp 3 
triliun per tahun. 

"Namun, alokasi yang diberikan hanya Rp 1,8 triliun per tahun. Tidak hanya itu, 
jatah alokasi BMP juga selalu diberikan dalam bentuk rupiah. Hal itu jadi 
masalah jika harga bahan bakar minyak dunia mengalami kenaikan," ujar Tedjo, 
Rabu (24/10), saat ditemui wartawan di ruangannya. 

Selain dua persoalan tadi, Tedjo menambahkan, pembengkakan utang BMP TNI ke PT 
Pertamina juga disebabkan selama ini harga jual bahan bakar minyak yang dibeli 
TNI tidak mendapat subsidi. Akibatnya, harga yang dibeli lebih tinggi dari 
harga eceran untuk masyarakat umum. 

Belum lagi jika dikaitkan dengan kondisi lapangan selama dua tahun terakhir di 
mana mobilitas TNI semakin tinggi, mengingat keberadaannya sangat diperlukan di 
beberapa wilayah, menyusul sejumlah bencana alam yang terjadi di sejumlah 
tempat di Indonesia. 

Dengan semua kondisi dan mekanisme yang diterapkan pemerintah terkait alokasi 
BMP ke TNI tersebut, Tedjo mengatakan tidak aneh jika beban utang TNI ke PT 
Pertamina akan terus bertambah dari tahun ke tahun. 

Hal tersebut tampak dari data yang dimilikinya sejak empat tahun terakhir. Pada 
tahun 2004 beban utang BMP TNI mencapai Rp 662 miliar, lalu naik menjadi Rp 915 
miliar pada tahun berikutnya. Adapun untuk tahun tahun 2006 besaran beban 
utangnya mencapai Rp 2,5 triliun dan satu tahun berikutnya menjadi Rp 4,4 
triliun. 

"Kondisi seperti ini kan aneh. Bagaimana bisa TNI yang menjalankan tugas 
negara, tetapi justru malah dibebani utang ke negara. Ibaratnya seseorang 
ditugasi ke satu daerah, tapi ongkos perjalanan ke sana malah dihitung utang 
oleh si pemberi tugas," ujar Tedjo. 

Lebih lanjut Tedjo membenarkan pihaknya setuju mengalihkan Rp 300 miliar dari 
alokasi dana pemerintah sebesar Rp 500 miliar lewat Anggaran Belanja Tambahan 
(ABT) tahun 2008 untuk TNI guna mencicil utang ke PT Pertamina. Pengalihan dana 
tersebut nantinya akan dipakai untuk membeli amunisi. (DWA

Kirim email ke