http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2007102401012416

      Rabu, 24 Oktober 2007 
     

      BURAS
     
     
     
     

Tameng Hukum Pejabat 


       
      H.Bambang Eka Wijaya:

      "PARA pejabat publik daerah--gubernur, bupati/wali kota, dan anggota 
DPRD--resah menghadapi agresifnya penegak hukum terhadap korupsi!" ujar Umar. 
"Sebuah seminar nasional di Lampung berupaya mencarikan perlindungan atau 
tameng hukum buat para pejabat publik, agar tak terjerat tuduhan kasus korupsi!"

      "Sebetulnya dalam sistem due process of law--selarasnya proses tata acara 
prosedural (administratif) dengan materi hukum--sebelum sampai ke pasal-pasal 
hukum atau undang-undang, segala sesuatu lebih dahulu ditentukan aturan main 
administrasinya!" sambut Amir. "Jadi kalau para pejabat publik itu bekerja 
sesuai dengan ketentuan administrasi yang ada pada setiap tugas, sebenarnya tak 
perlu takut terjerat kasus korupsi!"

      "Tapi dari seminar itu terkesan aturan-aturan administrasi yang ada 
terasa sumpek untuk melakukan terobosan yang diperlukan guna melakukan 
percepatan pembangunan atau mengatasi masalah yang eskalatif dalam masyarakat!" 
tegas Umar. "Akibatnya, sebagai contoh, banyak kepala daerah dan DPRD tak 
berani keluar atau menyimpang dari batasan itu dengan memilih menyimpan dulu 
dananya di SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sembari memprosesnya sesuai dengan 
tahap-tahap yang diatur dalam ketentuan administratif! Itu salah satu penyebab 
sampai ratusan triliun dana pemda disimpan di SBI!"

      "Kalau begitu yang diperlukan bukan tameng atau perlindungan hukum untuk 
menyimpang atau keluar dari ketentuan administratif yang ada, tapi perbaikan 
aturannya agar bisa mewadahi kreativitas para pejabat publik!" timpal Amir. 
"Tapi itu hanya sebagian dari masalah! Sebab, kalau program itu betul-betul 
mendesak demi kesejahteraan rakyat, asas manfaatnya akan mendapat prioritas 
kelonggaran tersendiri di mata penegak hukum! Masalah yang sering terjadi 
sehingga mengundang keagresifan penegak hukum karena program yang tak relevan 
dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dipaksakan sedang yang penting bagi 
rakyat justru tak diperhatikan!"

      "Jadi maksudmu, tameng hukum berupa kelonggaran atau toleransi dari 
penegak hukum atas batasan ketentuan administratif pada prakteknya sebenarnya 
sudah ada, yakni asas manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat?" sambut 
Umar. "Asal benar-benar untuk kepentingan rakyat, tak perlu takut terjerat 
korupsi?"

      "Definisi korupsi dalam undang-undang kan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain!" tegas Amir. "Jadi terobosan apa pun yang dilakukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, tak perlu takut dikategorikan korupsi! Lain 
hal jika program yang dipaksakan tak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat!"

      "Walaupun begitu, kalau untuk berorientasi pada kepentingan rakyat, 
sebenarnya dengan tata cara prosedural yang standar pun sudah cukup memadai!" 
tukas Umar. "Tampaknya ada sesuatu yang lain di luar kepentingan rakyat itu, 
sehingga resah dan takut pada tindakan penegak hukum!"

      "Maka itu perlu tameng!" entak Amir. "Kalau segala sesuatu dijalankan 
semestinya, justru burung manyar membuat sarang dekat sangkar lebah, bukan 
takut pada lebah!" ***
     

<<bening.gif>>

<<buras.jpg>>

Kirim email ke