http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2007102401012416
Rabu, 24 Oktober 2007
BURAS
Tameng Hukum Pejabat
H.Bambang Eka Wijaya:
"PARA pejabat publik daerah--gubernur, bupati/wali kota, dan anggota
DPRD--resah menghadapi agresifnya penegak hukum terhadap korupsi!" ujar Umar.
"Sebuah seminar nasional di Lampung berupaya mencarikan perlindungan atau
tameng hukum buat para pejabat publik, agar tak terjerat tuduhan kasus korupsi!"
"Sebetulnya dalam sistem due process of law--selarasnya proses tata acara
prosedural (administratif) dengan materi hukum--sebelum sampai ke pasal-pasal
hukum atau undang-undang, segala sesuatu lebih dahulu ditentukan aturan main
administrasinya!" sambut Amir. "Jadi kalau para pejabat publik itu bekerja
sesuai dengan ketentuan administrasi yang ada pada setiap tugas, sebenarnya tak
perlu takut terjerat kasus korupsi!"
"Tapi dari seminar itu terkesan aturan-aturan administrasi yang ada
terasa sumpek untuk melakukan terobosan yang diperlukan guna melakukan
percepatan pembangunan atau mengatasi masalah yang eskalatif dalam masyarakat!"
tegas Umar. "Akibatnya, sebagai contoh, banyak kepala daerah dan DPRD tak
berani keluar atau menyimpang dari batasan itu dengan memilih menyimpan dulu
dananya di SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sembari memprosesnya sesuai dengan
tahap-tahap yang diatur dalam ketentuan administratif! Itu salah satu penyebab
sampai ratusan triliun dana pemda disimpan di SBI!"
"Kalau begitu yang diperlukan bukan tameng atau perlindungan hukum untuk
menyimpang atau keluar dari ketentuan administratif yang ada, tapi perbaikan
aturannya agar bisa mewadahi kreativitas para pejabat publik!" timpal Amir.
"Tapi itu hanya sebagian dari masalah! Sebab, kalau program itu betul-betul
mendesak demi kesejahteraan rakyat, asas manfaatnya akan mendapat prioritas
kelonggaran tersendiri di mata penegak hukum! Masalah yang sering terjadi
sehingga mengundang keagresifan penegak hukum karena program yang tak relevan
dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dipaksakan sedang yang penting bagi
rakyat justru tak diperhatikan!"
"Jadi maksudmu, tameng hukum berupa kelonggaran atau toleransi dari
penegak hukum atas batasan ketentuan administratif pada prakteknya sebenarnya
sudah ada, yakni asas manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat?" sambut
Umar. "Asal benar-benar untuk kepentingan rakyat, tak perlu takut terjerat
korupsi?"
"Definisi korupsi dalam undang-undang kan memperkaya diri sendiri atau
orang lain!" tegas Amir. "Jadi terobosan apa pun yang dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat, tak perlu takut dikategorikan korupsi! Lain
hal jika program yang dipaksakan tak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat!"
"Walaupun begitu, kalau untuk berorientasi pada kepentingan rakyat,
sebenarnya dengan tata cara prosedural yang standar pun sudah cukup memadai!"
tukas Umar. "Tampaknya ada sesuatu yang lain di luar kepentingan rakyat itu,
sehingga resah dan takut pada tindakan penegak hukum!"
"Maka itu perlu tameng!" entak Amir. "Kalau segala sesuatu dijalankan
semestinya, justru burung manyar membuat sarang dekat sangkar lebah, bukan
takut pada lebah!" ***
<<bening.gif>>
<<buras.jpg>>
