Tulisan Baru di www.akatiga.org: Negara, Multinational Corporation (MNC) dan Buruh
Negara, Multinational Corporation (MNC) dan Buruh[*] Oleh I. Wibowo Negara adalah organisasi yang sangat kokoh dan kuat. Didalamnya ada banyak unsur, seperti penduduk, wilayah, angkatan bersenjata, sistem birokrasi dan sebagainya. Semua itu merupakan hasil perkembangan berabad-abad, sejak abad ke-16 di Eropa Barat, dan ditiru di seluruh dunia. Pada saat ini tidak ada entitas politik yang disebut negara yang tidak mempunyai kedaulatan, baik kedaulat ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan ini dijamin oleh Perjanjian Westphalia yang diadakan pada tahun 1648. Meskipun sesudah perjanjian itu masih terjadi pelanggaran kadaulatan berulang-ulang kali, perjanjian tersebut masih diakui sebagai basis kedaulatan negara dewasa ini. Bahkan dapat dikatakan Perjanjian Westphalia berdiri sebagai paradigma yang tidak terucapkan dalam hubungan internasional saat ini. "Negara" pada dasarnya adalah gejala modern yang diperlukan oleh manusia modern untuk mengorganisasi kehidupan bersama secara modern. Sebagaimana diuraikan oleh Anthony Giddens (The Nation-State and Violence, 1985) di Eropa, pada masa feodal misalnya, tidak dikenal "negara" dengan batas-batas wilayah yang tegas. Pada fase berikutnya, ketika absolutisme berhasil menaklukkan penguasa feodal, negara masih pada taraf embrio karena di situ belum ada sistem administrasi, sistem perpajakan dan sebagainya. Baru ketika muncul "nation-state" pada abad ke-17 munculah negara di Inggris yang mempunyai batas wilayah yang kurang lebih tegas, dilengkapi dengan sistem administrasi dan sistem perpajakan, juga dengan ideologi nasionalisme. "Warganegara" dituntut untuk setia kepada negara, dan negara berkewajiban untuk melindungi warganegaranya. Dari Inggris bentuk negara ini menyebar ke seluruh Eropa, dan akhirnya ke seluruh dunia. Dalam varian apapun, negara mempunyai kedudukan yang sentral dalam masyarakat modern. Entah orang suka atau tidak, kehidupan modern membutuhkan organisasi yang disebut "negara". Para penguasaha yang tidak suka membayar pajak, membutuhkan negara karena negara dapat memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, terutama hukum atas hak milik pribadi. Negara menyediakan fasilitas pendidikan gratis, bahkan di Eropa Barat negara menyediakan pelayanan kesehatan. Kaum papa dan mereka yang telah pensiun dapat mengharapkan uluran tangan negara berupa aneka tunjangan dan subsidi. Kendati arus privatisasi telah melanda beberapa negara di Eropa, negara tetap saja menagatur dan menentukan kehidupan individu, mulai dari soal merokok, batas umur boleh minum (alkohol), batas umur nonton film dan sebagainya. Pertanyaannya: mengapa negara yang dicita-citakan itu sekarang kehilangan peranannya? Mengapa negara malah mengambil sikap masa bodoh, bahkan ikut menjerumuskan warganegara ke dalam aneka kesulitan? Dalam hal perburuhan, mengapa negara tidak memberikan perlindungan yang secukupnya menghadapi perusahaan multinasional? Negara sebagai Sumber Masalah Sejak tahun 1980-an kehadiran negara dianggap bermasalah. Pendapat seperti ini pada umumnya ditiupkan oleh para ekonom neoliberal yang mengemukakan alasan state failure untuk menyingkirkan negara. Banyak masalah ekonomi maupun non-ekonomi, kata mereka, berakar pada adanya negara. Misalnya, Milton Friedman, dalam tulisannya yang dibaca oleh setiap ekonom, mengatakan: "A liberal is fundamentally of concentrate power... He is suspicious of assigning to government any functions that can be performed through the market, both because this substitutes coercion for voluntary co-operation in the area in question and because, by giving government an increased role, it threatens freedom in other areas" (Friedman, 1962:39). Pendiriannya tegas, ganti negara dengan pasar, dan semua orang akan bahagia. Pandangan emoh negara tersebut dimulai pada awal tahun 1980-an di Inggris di bawah Perdana Menteri Margaret Thatcher, dan di Amerika Serikat di bawah Presiden Ronald Reagan. Di dua negara tersebut negara seakan-akan dilucuti dari banyak kegiatan dan wewenang akibat privatisasi perusahaan milik negara. Hal itu diiringi dengan pembubaran sistem welfare state sehingga rakyat harus berjuang untuk mengatasi semua kebutuhannya. Tidak boleh dilupakan juga penurunan pajak pendapatan untuk orang kaya. Negara yang semula besar (big government) menjadi kecil (shrinking state). Sukses di dua negara tersebut menarik banyak negara lain untuk mengikuti jejaknya. New Zealand dengan cepat menempuh jalan ini. Di Dunia Ketiga (Amerika Latin, khususnya) juga muncul kebijakan serupa. Di Indonesia liberalisasi ini datang pada akhir tahun 1980-an, walaupun tidak cukup radikal. Negara benar-benar di¬-emoh-i oleh para pembuat kebijakan. Kalau semula negara dipenuhi dengan rambu-rambu dan pagar, kini negara menjadi rata. Jaman Berkuasanya MNC Setelah tanah diratakan, masuklah MNC yang kebetulan tengah mengalami pertumbuhan cepat pada tahun 1990-an. Yang disebut "perusahaan multinasional" bermarkas di negara-negara maju, Eropa, Jepang, Kanada, Amerika Serikat. Ada beberapa yang berasal dari negara-negara berkembang, tetapi belum banyak. MNC umumnya bergerak di bidang manufaktur, juga di bidang industri berat (minyak dan tambang), juga jasa keuangan (bank). Modal mereka peroleh dari pasar saham negara asal, juga dari pasar saham di seluruh dunia. Jumlah MNC saat ini tidak kurang dari 63.000 (Gabel dan Bruner, 2004). MNC menggunakan berbagai macam strategi untuk masuk ke negara-negara yang kaya akan sumber kekayaan alam. Sementara itu, bagaikan pucuk dicinta ulam tiba, muncul organisasi internasional yang membantu supaya seluruh dunia tetap terbuka, yaitu IMF, World Bank dan WTO. Organisasi-organisasi tersebut semula tidak dirancang untuk memperdayai negara berkembang, tetapi dalam perkembangannya pada tahun 1980-an mereka praktis telah menjadi alat negara-negara maju untuk menjaga "proyek globalisasi" tidak mengalami hambatan. Semua negara di dunia harus menjalankan pasar bebas, deregulasi dan privatisasi. Akibat tekanan dua kekuatan internasional, negara menjadi benar-benar tidak berkutik. Tak mampu berbuat apa-apa menghadapi dua tekanan tersebut. Juga seandainya negara ingin berbuat sesuatu. Negara harus memilih: atau dia membiarkan semua itu berjalan seperti apa adanya, atau dia kehilangan sumber pemasukan dari perusahaan-perusahaan itu. Tentu negara memilih yang pertama, bahkan juga negara-negara yang demokratis. Sekali lagi, persoalannya adalah survival of the state. Dalam keadaan kas negara yang semakin kosong, negara tidak mempunyai cukup dana. Terlebih negara sedang berkembang yang di samping penerimaan pajak yang rendah, juga harus membayar utang luar negeri yang besar yang memakan porsi besar dari anggaran keuangan tahunan mereka. Dengan kalimat lain, negara sedang berkembang terpaksa, tidak bisa tidak, memberi kesempatan kepada MNC, karena merekalah yng dapat mendatangkan dana bagi kasnya. Pada masa antara 19451980, buruh menikmati perlindungan dari negara. Tetapi hal itu kemudian berubah. Bukannya melindungi, negara malah "menjual"-nya kepada MNC. David Korten dalam bukunya When Corporations Rule the World (2001) dengan jelas dan gamblang melukiskan sepak terjang MNC di tingkat dunia sedmikian rupa, sehingga banyak negara, terutama negara Dunia Ketiga yang kewalahan menyusun kebijakan yang menguntungkan rakyatnya. Misalnya, beberapa MNC besar sebenarnya telah membangun sebuah jaringan monopoli yang dengan mudah mengatur harga dan mengusai pasar global. Perusahaan tingkat nasional dengan skala yang lebih kecil tidak mungkin bersaing dengan mereka. Apa yang terjadi kemudian malah bersaing satu sama lain untuk memperoleh order dari MNC sebagai bagian dari strategi outsorching. Inilah persaingan yang menggorok leher, yang menggiring pada jurang kehancuran para buruh dan lingkungan hidup (istilahnya: race to the bottom). Itu sebabnya buruh di Indonesia semakin menderita. Negara mengubah peraturan perburuhan sedemikian rupa sehingga menguntungkan pengusaha (global) dengan merugikan para buruh. Negara dan bisnis menciptakan sistem perburuhan baru yang diberi nama indah Labour Flexibility Market (LFM). Hal yang terjadi sebelumnya dianggap sistem yang kaku (rigid), karena perusahaan harus mengangkat tenaga tetap, harus menyediakan berbagai fasilitas, dan tentu saja menyediakan pensiun. Sistem LFM pada dasarnya meliputi (Munck, 2002:72) 1. External numerical flexibility jumlah pekerja disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha. 2. Externalisation sebagian dari pekerjaan perusahaan diserahkan kepada sub-kontrak. 3. Internal numerical flexibility jam kerja dan kerja itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha. 4. Fuctional flexibility jenis pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha. 5. Wages flexibility upah kerja disesuaikan dengan produktivitas dan situasi pasar. Beberapa jenis fleksibilitas ini pada dasarnya melepaskan pengusaha dari tanggungjawabnya untuk memberikan "job security" kepada buruh. Dengan sistem kontrak yang diterapkan, buruh masuk dalam situasi tidak menentu. Negara merasa bahwa inilah bentuk konsesi yang dapat diberikan kepada MNC. Oleh karena itu negara tidak ragu-ragu untuk menyesuaikan undang-undang perburuhan dengan tuntutan LMF. Kesimpulan Negara pada awalnya didirikan sebagai organisasi untuk melindungi warganegara, namun pada akhirnya negara tidak mampu mencapai tujuannya itu semata-mata karena negara harus tunduk kepada kekuatan globalisasi. Supaya sebuah negara diakui dalam dunia global, negara harus menciutkan dan mengecilkan diri. Negara tidak mau melindungi warganegaranya, malah menjadi makelar global kepada MNC. Semboyan mereka: "find your niche in the global market place". Akibat langsung dari perselingkuhan negara dan MNC adalah diterapkannya kebijakan fleksibilitas tenaga kerja yang bercirikan race to the bottom. Tidak ada buru di negara Dunia Ketiga yang tidak tercengkram oleh sistem tersebut. Dengan demikian hilanglah peran negara sebagai organisasi yang didirikan untuk melindungi warga-negara. Peranannya semakin kecil untuk sebagian besar warganegara, tetapi semakin besar untuk para pengusaha yang merupakan sebagian kecil dari warganegara. Dengan kalimat lain, negara dan penguasa telah merapatkan diri dengan mengorbankan buruh maupun warganegara lain. Perkembangan tersebut tentu saja merupakan kemunduran besar dari yang telah terjadi di tahun 19451980, ketika buruh tidak diperlakukan sebagai "faktor produksi", melainkan sebagai "subjek" dalam proses produksi. Bibliografi Dicken, Peter, 1999. Global Shift: Tranforming the World Economy, London: Paul Chapman. Friedman, Milton, 1962. Capitalism and Freedom, Chicago: University of Chicago Press. Gabel, Medard and Henry Bruner, 2003. Global Inc: An Atlas of the Multinational, New York: The New Press. Giddens, Anthony, 1985. The Nation-State and Violence, Cambridge: Polity. Korten, David, 2001. When Corporations Rule the World, San Fransisco, CA: Berrett-Koehler. Munck, Ronaldo, 2002. Globalisation and Labour, Delhi: Madhyam Books. Peet, Richard, 2003. Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, London: Zed Books. Shutt, Harry, 1998. The Trouble with Capitalism, London: Zed Books. Woods, Ngaire, 2006. The Globalizers: The IMF, the World Bank and Treir Borrowers, Ithaca, NY: Cornell University Press. Selengkapnya dapat dilihat di www.akatiga.org Link Tulisan: http://akatiga.org/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=73
