Refleksi: Kalau konsep ekonomui selama ini ciptakan kemelaratan, berarti apa yang diajarkan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi hingga kini pun pada intinya mempertahankan konsep kemelaratan.
Pertanyaan yang dihadapi ilah konsep pemikir-pemikir aliran yang menciptakan kesejahteraan rakyat? Apakah konsep demikian mau diterima oleh kalangan berkuasa untuk diemplementaskan? http://www.sinarharapan.co.id:80/berita/0710/31/sh01.html Tinggalkan Konsensus Washington Konsep Ekonomi Kita Ciptakan Kemelaratan Oleh Tutut Herlina Jakarta - Indonesia saat ini perlu meninggalkan paket program pemulihan ekonomi yang diatur dalam Konsensus Washington (Washington Consensus). Bukannya menyejahterakan rakyat, konsep ekonomi ini malah justru semakin menciptakan kemelaratan karena hanya menguntungkan segelintir pemodal. Hal tersebut dikemukakan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli ketika dihubungi SH, Rabu (31/10). Siang ini, dia mendeklarasikan Komite Bangkit Indonesia di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional antara lain Jenderal (Purn) Wiranto, Syafii Ma'arif, Anhar Gonggong, Murdiono, Denny JA. Komite ini rencananya bekerja selama satu tahun untuk merumuskan konsep baru bagi pemulihan ekonomi di Indonesia. Kemungkinan konsep ekonomi ini akan mengacu pada gaya Asia Timur, seperti China, Taiwan, dan negara lain yang tidak menggunakan Konsensus Washington. Konsensus ini tidak lain merupakan sebuah paket program untuk memulihkan perekonomian. Resep ini, pada intinya, didasarkan pada kepercayaan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai dengan liberalisasi dan menciptakan pasar bebas. "Hingga saat ini, kita masih mengikuti Konsensus Washington, padahal di Amerika Latin ini sudah gagal. Di Asia yang mengikuti itu hanya kita (Indonesia) dan Filipina. Dua negara ini kemajuan ekonominya sekarang kalah dengan negara Asia yang lain," kata Rizal. Menurut Rizal, bukti Indonesia masih "berkiblat" pada Konsensus Washington terlihat dari banyaknya privatisasi terhadap BUMN. Selain itu, kebijakan pemulihan ekonomi lebih terkait dengan sektor finansial. Akibatnya, kesejahteraan rakyat tidak dapat dicapai. Dia menjelaskan kosep ala Konsensus Washington tersebut sebenarnya telah diterapkan oleh Indonesia sejak zaman Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Soeharto dan terbukti gagal untuk membawa kebangkitan nasional. Pada tahun 1998, kekuasaan Orba tersebut dapat ditumbangkan oleh pemuda Indonesia. Sayangnya, era reformasi ini ternyata hanya melahirkan kebebasan dari pemimpin yang otoriter, namun tidak ada kebangkitan ekonomi. "Jalan lama itu sudah gagal, tapi masih dipakai. Jangan bermimpi kita bisa seperti China. Kita hanya akan seperti Filipina yang kemelaratannya ada di mana-mana," katanya. Demokrasi dan Kesejahteraan Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan bahwa setelah sepuluh tahun reformasi berjalan, ternyata demokrasi juga belum membawa kesejahteraan. Demokrasi saat ini bahkan hanya berjalan secara artifisial, penuh pernak-pernik, tapi kurang dilaksanakan. Idealisme pun sudah berkurang. Kebanyakan elite politik hanya mengejar material. "Kalau demokrasi kehilangan roh, hanya mengejar pimpinan sesaat. Itu mengingkari demokrasi. Tatkala demokrasi berjalan sepotong, itu bukan untuk rakyat, tetapi hanya untuk seadanya," kata Wiranto sebelum menghadiri deklarasi Komite Bangkit Indonesia di Jakarta, Rabu (31/10). Ditanya tentang perlunya tokoh muda memimpin bangsa, Wiranto menyatakan bahwa hal tersebut tidak masalah dan berjalan sesuai dengan kompetisi. Namun, dia keberatan jika ada dikotomi antara muda-tua, kaya-miskin maupun sipil-militer. Pasalnya dikotomi tersebut hanya akan membuat bangsa ini terpecah-pecah. Padahal saat ini yang diperlukan adalah adanya sinergi untuk sebuah perubahan dalam menghadapi tantangan
