Soal Anggota DPR komisi I sbg Calo Proyek dan Jabatan bukan informasi baru lagi. Dubes RI untuk Afrika Selatan-Pretoria Slamet Rahadjo malah lebih berani mengatakan hal soal tabiat anggota DPR Komisi I itu tdk hanya ke orang2 Indonesia saja malah mengatakan hal itu ke orang asing rekan2nya sesama dubes di AFSEl bagaimana Slamet Rahardjo memanfaatkan Oknum Anggota Komisi I DPR mencaloi dirinya (tentu ada uangnya dehh..) sehingga bisa menjadi DUBES RI Di Pretoria padahal dirinya tidak lulus Fit & Proper Test. Katanya anggota kimisi I yang bisa dipake untuk calo adalah teman-teman dari partai2 kecil kaya Partai Demokrat dan PAN....
Anggota DPR Disebut Jadi ''Calo'' -- Agung Minta Tunjukkan Bukti Jakarta (Bali Post) - Sebutan calo kepada anggota DPR kembali terdengar. Sebutan tak sedap itu datang dari Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Ia mengaku anggaran yang dikeluarkan Departemen Pertahanan (Dephan) dalam pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI membengkak karena adanya intervensi dari sejumlah anggota DPR. Terhadap tuduhan itu, Ketua DPR Agung Laksono meminta Menhan untuk menyertakan bukti dan data keterlibatan anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan hubungan luar negeri. ''Saya belum tahu masalah tersebut, itu masih merupakan pernyataan sepihak dari Menhan. Sebaiknya jangan asal menuduh saja,'' tegas Agung pada pers di Gedung MPR/DPR Jakarta, Kamis (25/10) kemarin. Terhadap persoalan ini, Agung berjanji akan meminta keterangan dua orang angggota Komisi I DPR yang disebut-sebut terlibat percaloan alutsista sekaligus meminta penjelasan dari Menhan sendiri. Perihal tudingan ini, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) Effendi Choirie mengaku belum mendengar adanya tudingan Menhan tersebut. ''Saya tidak tahu soal itu dan terkejut, apalagi selama ini kerja sama di Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan berjalan dengan sangat baik dan terbuka,'' ujarnya. Untuk itu, ia meminta Komisi I melakukan klarifikasi atas kabar tak sedap tersebut. Dalam masa sidang mendatang khususnya dalam rapat internal Komisi I masalah itu harus dibuka. ''Jika dalam rapat internal Komisi I ternyata tidak ditemukan adanya percaloan di Komisi I maka Menhan telah memberikan pernyataan yang ngawur. Jika tidak benar maka Komisi I akan 'mengadili' Menhan dalam rapat kerja karena telah menyebarkan fitnah,'' kata Effendi balik mengancam. Ketua F-KB di DPR ini juga mengingatkan kepada para anggota Komisi I DPR agar tidak bermain-main dengan anggaran demi kepentingan dirinya atau parpolnya. ''Jangan menjual nama Komisi I DPR untuk mendapatkan kepentingan pribadi,'' sarannya. __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
