http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=186081


Kosgoro 1957 dan Ekonomi Kerakyatan
Oleh HM Djonharro 



Jumat, 9 Nopember 2007
Pada 2006 yang lalu, Nobel Perdamaian disematkan kepada Muhammad Yunus, seorang 
akademisi dan ekonom asal Bangladesh. Nobel itu menjadi saksi dari keberhasilan 
M Yunus dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Bangladesh yang telah 
menggurita selama puluhan tahun. Dengan mendirikan Grameen Bank pada tahun 
1976, mekanisme tersebut telah menjadi alternatif bagi pemberdayaan sekaligus 
upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan 
Bangladesh. 

Apa yang menarik dari fenomena M Yunus yang kemudian sangat populer itu adalah 
adanya dua hal penting yang bisa dipetik. Pertama, persoalan kemiskinan tidak 
sekedar muncul dan terjadi secara alamiah dan esensial, melainkan kenyataan 
yang terjadi akibat persoalan struktural di dalam sebuah sistem negara. Kedua, 
kemampuan kritik dan jujur terhadap kelemahan sistem ekonomi global menjadi 
modal penting untuk ke luar dari permasalahan tersebut dan mencari alternatif 
yang tepat bagi upaya pengentasan kemiskinan yang ada. 

Sebenarnya, apa yang terjadi di Bangladesh juga mirip dengan yang terjadi di 
Indonesia. Kemiskinan yang merupakan salah satu penyakit sosial tidak terjadi 
hanya semata-mata karena "keterbelakangan" masyarakat di dalam beradaptasi 
dengan kemajuan. 

Tahun 1990-an, fenomena lain yang tidak kalah menarik muncul, yaitu kehadiran 
gedung-gedung megah sebagai ruang transaksi ekonomi pasar dengan perangkat 
modern. Produk yang dijual pun menurut standar yang serba modern pula; bersih, 
sehat, higienis, segar, dan sebagainya. Pasar tradisional sebagai tempat 
transaksi ekonomi secara sosial dan cemin dari kultur masyarakat semakin 
terpinggir. 

Kini, seluruh produk dan ukuran modernitas telah menjadi kenyataan yang terjadi 
di mana-mana dan lintas-batas, atau yang kemudian disebut sebagai fenomena 
globalisasi. Internasionalisasi ekonomi dan penyebaran hubungan pasar kapitalis 
secara universal merupakan penanda globalisasi yang tidak mungkin dihindari. 
Pada praktiknya, institusi dan agen-agen pasar internasional telah 
mengendalikan sistem informasi dan komunikasi global sehingga dianggap layak 
sebagai paradigma universal yang perlu diadopsi dan diterapkan di berbagai 
tempat di seluruh dunia. 

Hubungan pasar secara internasional itulah yang kemudian menyisakan persoalan 
yang cukup menggelisahkan di masyarakat Indonesia masa kini. Seperti sudah 
dimaklumi bahwa investasi ekonomi menurut standar pasar global lebih 
menguntungkan para pemodal besar dan tidak memihak masyarakat di level bawah. 
Perizinan perusahan multinasional yang beroperasi di beberapa wilayah strategis 
di Indonesia juga berdampak sangat serius bagi kehidupan masyarakat di 
sekitarnya. 

Catatan beberapa peneliti seperti Geertz (1983) dan Schrauwers (2002) 
menunjukkan bahwa paradigma ekonomi rasional itu telah membuat geliat ekonomi 
berbasis rakyat yang lebih mengedepankan sisi solidaritas sosial menjadi 
tertekan. Bahkan, beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan 
kehidupan ekonomi masyarakat justru berdampak pada pemiskinan terhadap mereka. 
Kini, ketika pasar internasional tercengang oleh kenaikan harga minyak, para 
analis ekonomi hampir senada mengeluarkan sikap resah bahwa perekonomian global 
kembali terancam, dan tentu saja kembali berdampak pada kehidupan masyarakat 
arus bawah. 

Menilik berbagai persoalan ekonomi yang semakin sulit dipahami oleh masyarakat 
di level bawah, maka pertanyaannya, apa yang sepatutnya dilakukan oleh 
lembaga-lembaga sosial independen yang bergerak di bidang "pemberdayaan" 
ekonomi rakyat? Kosgoro 1957, sebagai salah satu institusi publik yang memiliki 
visi dan misi pemberdayaan masyarakat, baik pada bidang politik maupun ekonomi, 
memiliki peran dan posisi yang strategis. Kelebihan lembaga sosial-politik 
independen seperti ini adalah kemampuannya untuk memahami persoalan konkret 
yang dihadapi masyarakat arus bawah. 

Modal sosial Kosgoro 1957-- semula didirikan untuk mewadahi kebutuhan 
masyarakat arus bawah melalui sistem koperasi publik--harus bisa menjadi 
alternatif terobosan usaha ekonomi kecil dan menengah. Oleh sebab itu, visi 
pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dikembangkan dengan menelaah kembali apa yang 
disebut sebagai pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan tidak lagi harus 
dimaknai sebagai pemberian modal tetapi dengan bunga yang cukup tinggi. 

Pemberdayaan harus dilihat sebagai upaya bersama dengan masyarakat dalam rangka 
mencari alternatif kehidupan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 
Pemberdayaan dalam konteks ini juga perlu dibedakan dengan pembangunan 
kapasitas (capacity building) di mana kegiatan pemberdayaan model ini justru 
lebih banyak menyediakan lapangan kerja dan pemborosan uang oleh para tenaga 
asing. 

Salah satu kelemahan sistem ekonomi tradisional adalah sulitnya memberikan 
modal bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin telah terkategori sebagai 
entitas pengusaha ekonomi irasional yang dinilai tidak sesuai dengan hukum 
ekonomi modern. Dengan pengertian lain, masyarakat miskin yang hanya 
mendapatkan upah kurang dari 1 dolar AS sangat tidak memungkinkan untuk 
mendapatkan modal usaha dikarenakan asumsi bunga yang cukup tinggi sehingga 
sulit mendapatkan jaminan pengembalian. 

Kosgoro 1957 harus memosisikan diri sebagai pihak yang betul-betul mengerti 
akan kebutuhan ekonomi rakyat. Kritisisme terhadap mekanisme ekonomi pasar 
global harus selalu dikedepankan, sementara produk dari sumber daya ekonomi 
rakyat perlu didukung dan dikembangkan. Penyediaan lapangan kerja bukan berarti 
memberangus potensi dan seluruh sumber daya yang ada, seperti yang selama ini 
kerap terjadi di mana pembangunan infrastruktur dan pendirian perusahaan banyak 
yang dilakukan dengan mengatasnamakan pengentasan kemiskinan. Tetapi pada 
kenyataan yang lebih konkret, pembangunan infrastruktur dan pendirian berbagai 
perusahaan justru memperkaya kaum modal. Sementara para pekerja yang terdiri 
dari masyarakat miskin tetap berjibaku dengan kemiskinan mereka. 

Di sisi lain, pemberdayaan politik juga perlu dilakukan. Kosgoro 1957 memang 
tidak bisa lepas dari peran ini. Hanya saja, pemberdayaan di bidang politik 
perlu diarahkan pada saling tukar gagasan dan pengetahuan mengenai fenomena 
politik yang terjadi. Pemberdayaan politik adalah upaya penguatan kritisisme 
masyarakat terhadap seluruh mekanisme yang sedang berjalan, sehingga dengan 
demikian Kosgoro 1957 tetap berdiri bersama-sama rakyat dan menjadi kontrol 
yang cukup kuat bagi perjalanan proses demokratisasi di Indonesia masa kini dan 
masa depan.*** 

Penulis adalah Sekjen DPP Pengusaha Kosgoro 1957 

Kirim email ke