http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=186081
Kosgoro 1957 dan Ekonomi Kerakyatan Oleh HM Djonharro Jumat, 9 Nopember 2007 Pada 2006 yang lalu, Nobel Perdamaian disematkan kepada Muhammad Yunus, seorang akademisi dan ekonom asal Bangladesh. Nobel itu menjadi saksi dari keberhasilan M Yunus dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Bangladesh yang telah menggurita selama puluhan tahun. Dengan mendirikan Grameen Bank pada tahun 1976, mekanisme tersebut telah menjadi alternatif bagi pemberdayaan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan Bangladesh. Apa yang menarik dari fenomena M Yunus yang kemudian sangat populer itu adalah adanya dua hal penting yang bisa dipetik. Pertama, persoalan kemiskinan tidak sekedar muncul dan terjadi secara alamiah dan esensial, melainkan kenyataan yang terjadi akibat persoalan struktural di dalam sebuah sistem negara. Kedua, kemampuan kritik dan jujur terhadap kelemahan sistem ekonomi global menjadi modal penting untuk ke luar dari permasalahan tersebut dan mencari alternatif yang tepat bagi upaya pengentasan kemiskinan yang ada. Sebenarnya, apa yang terjadi di Bangladesh juga mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan yang merupakan salah satu penyakit sosial tidak terjadi hanya semata-mata karena "keterbelakangan" masyarakat di dalam beradaptasi dengan kemajuan. Tahun 1990-an, fenomena lain yang tidak kalah menarik muncul, yaitu kehadiran gedung-gedung megah sebagai ruang transaksi ekonomi pasar dengan perangkat modern. Produk yang dijual pun menurut standar yang serba modern pula; bersih, sehat, higienis, segar, dan sebagainya. Pasar tradisional sebagai tempat transaksi ekonomi secara sosial dan cemin dari kultur masyarakat semakin terpinggir. Kini, seluruh produk dan ukuran modernitas telah menjadi kenyataan yang terjadi di mana-mana dan lintas-batas, atau yang kemudian disebut sebagai fenomena globalisasi. Internasionalisasi ekonomi dan penyebaran hubungan pasar kapitalis secara universal merupakan penanda globalisasi yang tidak mungkin dihindari. Pada praktiknya, institusi dan agen-agen pasar internasional telah mengendalikan sistem informasi dan komunikasi global sehingga dianggap layak sebagai paradigma universal yang perlu diadopsi dan diterapkan di berbagai tempat di seluruh dunia. Hubungan pasar secara internasional itulah yang kemudian menyisakan persoalan yang cukup menggelisahkan di masyarakat Indonesia masa kini. Seperti sudah dimaklumi bahwa investasi ekonomi menurut standar pasar global lebih menguntungkan para pemodal besar dan tidak memihak masyarakat di level bawah. Perizinan perusahan multinasional yang beroperasi di beberapa wilayah strategis di Indonesia juga berdampak sangat serius bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Catatan beberapa peneliti seperti Geertz (1983) dan Schrauwers (2002) menunjukkan bahwa paradigma ekonomi rasional itu telah membuat geliat ekonomi berbasis rakyat yang lebih mengedepankan sisi solidaritas sosial menjadi tertekan. Bahkan, beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan kehidupan ekonomi masyarakat justru berdampak pada pemiskinan terhadap mereka. Kini, ketika pasar internasional tercengang oleh kenaikan harga minyak, para analis ekonomi hampir senada mengeluarkan sikap resah bahwa perekonomian global kembali terancam, dan tentu saja kembali berdampak pada kehidupan masyarakat arus bawah. Menilik berbagai persoalan ekonomi yang semakin sulit dipahami oleh masyarakat di level bawah, maka pertanyaannya, apa yang sepatutnya dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial independen yang bergerak di bidang "pemberdayaan" ekonomi rakyat? Kosgoro 1957, sebagai salah satu institusi publik yang memiliki visi dan misi pemberdayaan masyarakat, baik pada bidang politik maupun ekonomi, memiliki peran dan posisi yang strategis. Kelebihan lembaga sosial-politik independen seperti ini adalah kemampuannya untuk memahami persoalan konkret yang dihadapi masyarakat arus bawah. Modal sosial Kosgoro 1957-- semula didirikan untuk mewadahi kebutuhan masyarakat arus bawah melalui sistem koperasi publik--harus bisa menjadi alternatif terobosan usaha ekonomi kecil dan menengah. Oleh sebab itu, visi pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dikembangkan dengan menelaah kembali apa yang disebut sebagai pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan tidak lagi harus dimaknai sebagai pemberian modal tetapi dengan bunga yang cukup tinggi. Pemberdayaan harus dilihat sebagai upaya bersama dengan masyarakat dalam rangka mencari alternatif kehidupan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemberdayaan dalam konteks ini juga perlu dibedakan dengan pembangunan kapasitas (capacity building) di mana kegiatan pemberdayaan model ini justru lebih banyak menyediakan lapangan kerja dan pemborosan uang oleh para tenaga asing. Salah satu kelemahan sistem ekonomi tradisional adalah sulitnya memberikan modal bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin telah terkategori sebagai entitas pengusaha ekonomi irasional yang dinilai tidak sesuai dengan hukum ekonomi modern. Dengan pengertian lain, masyarakat miskin yang hanya mendapatkan upah kurang dari 1 dolar AS sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan modal usaha dikarenakan asumsi bunga yang cukup tinggi sehingga sulit mendapatkan jaminan pengembalian. Kosgoro 1957 harus memosisikan diri sebagai pihak yang betul-betul mengerti akan kebutuhan ekonomi rakyat. Kritisisme terhadap mekanisme ekonomi pasar global harus selalu dikedepankan, sementara produk dari sumber daya ekonomi rakyat perlu didukung dan dikembangkan. Penyediaan lapangan kerja bukan berarti memberangus potensi dan seluruh sumber daya yang ada, seperti yang selama ini kerap terjadi di mana pembangunan infrastruktur dan pendirian perusahaan banyak yang dilakukan dengan mengatasnamakan pengentasan kemiskinan. Tetapi pada kenyataan yang lebih konkret, pembangunan infrastruktur dan pendirian berbagai perusahaan justru memperkaya kaum modal. Sementara para pekerja yang terdiri dari masyarakat miskin tetap berjibaku dengan kemiskinan mereka. Di sisi lain, pemberdayaan politik juga perlu dilakukan. Kosgoro 1957 memang tidak bisa lepas dari peran ini. Hanya saja, pemberdayaan di bidang politik perlu diarahkan pada saling tukar gagasan dan pengetahuan mengenai fenomena politik yang terjadi. Pemberdayaan politik adalah upaya penguatan kritisisme masyarakat terhadap seluruh mekanisme yang sedang berjalan, sehingga dengan demikian Kosgoro 1957 tetap berdiri bersama-sama rakyat dan menjadi kontrol yang cukup kuat bagi perjalanan proses demokratisasi di Indonesia masa kini dan masa depan.*** Penulis adalah Sekjen DPP Pengusaha Kosgoro 1957
