Refleksi: Apakah Laks ini dari Golkar?

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/11/12/n2.htm


Laks Diminta Laporkan Anggota DPR yang Calo
Jakarta (Bali Post) -
Badan Kehormatan (BK) DPR meminta Laksamana Sukardi untuk melaporkan sejumlah 
anggota Panitia Khusus (Pansus) penjualan kapal tanker milik Pertamina yang 
meminta uang kepadanya. Laporan apa pun yang terkait masalah itu akan 
ditindaklanjuti untuk mencari kebenaran atas dugaan percaloan tersebut. 

Pernyataan ini disampaikan Ketua BK DPR Irsyad Sudiro di Jakarta, Minggu 
(11/11) kemarin. Menurutnya, laporan itu akan diproses, karena menjadi 
substansi yang menjadi tugas dan kewajiban BK dalam menegakkan etika anggota 
Dewan. Pihaknya tidak bisa memeriksa kalau dugaan percaloan itu hanya didasari 
pemberitaan dari media.

Kata dia, kalau memang praktik percaloan itu benar-benar terjadi, anggota DPR 
yang terbukti melakukannya akan dijatuhi sanksi. Untuk kelanjutan proses 
hukumnya, BK bisa saja bekerja sama dengan KPK dalam hal pemberian informasi. 

Sebelumnya, Laks (panggilan Laksamana) mengatakan ada sejumlah anggota Pansus 
DPR yang mendatangi Pertamina. Dalam pertemuan dengannya, para calo Senayan itu 
membeberkan bocoran pansus yang merekomendasikan tiga nama untuk dijadikan 
tersangka. Setelah itu mereka langsung meminta uang kepadanya. Tetapi tidak 
diberikannya, karena Laks merasa tidak menerima uang dari penjualan itu.   

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy 
BB Janis mengancam akan membuka masalah ini secara transparan. Selain itu juga 
meminta Kejaksaan Agung untuk memasukkan Megawati Soekarnoputri sebagai saksi 
dan ikut diperiksa. Alasannya, sebagai atasan Laks saat itu, Megawati 
mengetahui kebijakan penjualan tanker raksasa milik Pertamina tersebut.

''Tidak mungkin Mega selaku Presiden tidak diberi tahu. Sudah pasti ada izin 
dari Presiden untuk menjual aset negara tersebut. Tetapi mengapa Kejaksaan 
Agung tidak memeriksanya. Ini patut dipertanyakan,'' katanya. 

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan sebagai 
mantan presiden dan sebagai warga negara yang baik Megawati akan taat dan patuh 
kepada hukum, sehingga apa pun keputusan dalam sidang kabinet, harus hitam 
putih. Menurutnya, menarik-narik Megawati dalam kasus itu hanyalah 
mengisyaratkan kuatnya tendensi politik. ''Tetapi kami sama sekali tidak 
khawatir soal itu,'' ujarnya. (km

Kirim email ke