http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=45273


Petani sebagai Pahlawan Pangan
(09 Nov 2007, 84 x , Komentar) 
Refleksi Hari Pahlawan 10 November 2007

Hadi Soejono Tatroman, Pemerhati Agribisnis, Pengurus Ikatan Penulis Makassar

SEUSAI Pemilu Presiden (Pilpres) 2004 silam, ujian dan cobaan kepemimpinan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) demikian berat. Harga bahan bakar 
minyak (BBM) melambung drastis. Begitu pula sembako, apalagi beras.Ujian berat 
Yudhoyono mencerminkan ambivalensi keadaan ekonomi yang serba tanggung, di 
balik pahitnya penderitaan hidup petani yang kian berjibaku alot melawan ujian 
krisis pangan. Perberasan kita secara politik maupun ekonomi telah terancam 
serius. Kendati belum sebegitu genting. Syukur-syukur bangsa Indonesia masih 
bisa makan sehari tiga kali. 

Kebijakan politik perberasan yang jadi persoalan krusial selama tiga tahun 
terakhir ini, menyebabkan penurunan produktivitas beras akibat kualitas gabah 
kering giling yang juga terus menurun. Pemerintah belum mampu mengantisipasi 
gejala alamiah seperti banjir dan kekeringan jelang musim tanam (pascapanen) 
agar lebih siap menghadapi kemungkinan masalah secara strategis di lapangan. 
Dari tahun ke tahun, Departemen Pertanian kerap keteteran. Hasilnya, sama saja! 
Kebijakan ketahanan pangan melalui penyediaan cadangan beras sesuai target, 
masih melulu diikuti kebijakan impor yang terus mengundang kontroversi. 

Secara umum, memang menguntungkan rakyat. Tapi itu sepihak. Di satu sisi, 
petani dirugikan. Sebab, beras hasil olahan mereka tidak bisa laris manis di 
pasar. Konsumen tentu cenderung membeli beras impor dari Thailand atau Vietnam 
misalnya. Sementara proteksi pemerintah yang diimplementasikan melalui 
koordinasi Bulog dan Deptan tidak jelas sasarannya. Ambil contoh, pengalaman 
pada setiap kali digelar operasi pasar. 

Ribuan ton beras impor hanya menjadi "sasaran tembak" politik dagang antara 
eksportir, distributor dan pedagang pasar. Yang sedikit miris, masih saja ada 
segelintir oknum Bulog yang ditengarai ikut bermain, meramaikan bursa politik 
dagang yang tak cuma merugikan petani, tapi juga menimbulkan kerugian di 
kalangan pedagang pasar.
Inilah siklus kebijakan perberasan yang kita alami sebagai nuansa buruk dari 
sepenggal asa mewujudkan ketahanan pangan. Bagaimana mungkin ketahanan pangan 
akan tercapai dan eksis, jika petani tidak punya daya tahan menghadapi gempuran 
dampak buruk masuknya beras impor yang sarat persoalan hukum? Bagaimana mungkin 
kebijakan perberasan nasional bakal memihak petani, sementara petani masih 
terpasung ekses-ekses penyimpangan aturan dalam masalah perberasan yang semakin 
pelik? Dari paparan secara garis besar ini, penulis berasumsi bahwa sektor 
pertanian di Indonesia saat ini mulai diselimuti kabut ancaman perubahan 
global. Itulah sebabnya, pemerintah harus bekerja ekstra keras membuktikan 
janjinya selama ini untuk benar-benar memberdayakan petani.

Memberdayakan petani harus dilihat tidak sebatas satu aspek kebijakan soal 
harapan memenuhi tingkat produktivitas pertanian. Tapi, meliputi seluruh unsur 
yang berpeluang membuka jalan terobosan untuk menghargai keringat petani yang 
begitu berjasa mengucurkan sesuap nasi bagi kesejahteraan bangsa. Petani pantas 
menyandang gelar sebagai "pahlawan pangan". Pemerintah harus mengakui itu. 
Sebagai tanda ketulusan mengapresiasi segala jasa dan pengorbanan petani di 
tengah kondisi bangsa dalam mata rantai ketidakadilan ekonomi, maka kebijakan 
ketahanan pangan melalui berbagai strategi pemberdayaan petani, semestinya 
untuk lebih mengangkat martabat petani, terutama dari sisi kesetaraan dan 
keadilan ekonomi.

Revitalisasi Pertanian
Dua tahun lalu, tepatnya 11 Juni 2005, program revitalisasi pertanian 
dicanangkan oleh Presiden Yudhoyono di Waduk Djuanda, Jatiluhur, Jawa Barat. 
Pencanangan program itu menjadi saksi atas komitmen pemerintah membenahi 
kebijakan perberasan nasional melalui paket revitalisasi pertanian (Tani 
Merdeka, Juli 2007). Yang tujuannya antara lain untuk mengurangi angka 
kemiskinan dan pengangguran. Menurut penulis, tujuan ini barangkali lebih tepat 
disebut target jangka pendek atau menengah dan bersifat meluas. 

Ketika itu, Presiden kurang merinci sepeti apa target jangka panjang yang 
bersifat spesifik untuk melakukan proteksi ataupun perlakuan khusus untuk 
petani. Padahal, kebijakan pemberdayaan petani sudah kedengaran akrab secara 
pragmatis, namun korelasinya dengan konsep dasar program revitalisasi pertanian 
belum menyentuh subtansi sebenarnya. Ini jika dibiarkan statis, dampaknya 
hampir pasti semakin memarjinalkan petani. Artinya, ketika program tersebut 
hanya jalan di tempat, apalagi jika sasaran visionernya tidak jelas, maka upaya 
peningkatan kesejahteraan petani sebagai salah satu elemen komunitas akar 
rumput akan kian jauh panggang dari api. Untuk itu, pemerintah perlu menyadari 
bahwa untuk mencapai asa kesejahteraan petani dalam perspektif keadilan 
ekonomi, semestinya ada dua item tuntutan yang tampaknya tak bisa ditawar-tawar 
lagi untuk dipenuhi.

Pertama, kebijakan perberasan nasional harus bersifat propetani dengan 
menggiatkan terobosan fasilitas terhadap kebijakan pemberdayaan petani dari 
hulu hingga hilir, yakni sejak kegiatan budidaya sampai pada kegiatan manajemen 
lahan persawahan yang berorientasi agribisnis. Sebab, kita perlu mahfum 
bersama, ketahanan pangan nasional hanya bisa terimplementasi, apabila 
pelibatan petani dalam program-program peningkatan produktivitas lahan 
pertanian lebih difokuskan dan terintegrasi dengan paket kebijakan revitalisasi 
pertanian dengan target atau sasaran visioner yang jelas. 

Ini mutlak terintegrasi dengan kemauan politik (political will) untuk lebih 
serius menunjukkan keberpihakan kepada petani, terutama dalam berbagai kegiatan 
penyuluhan dari masing-masing Dinas Pertanian di setiap provinsi. Kemauan 
politik ini harus terukur secara sosial ekonomi agar kesejahteraan dan 
pendapatan petani bisa meningkat dan tidak lagi sebatas mimpi.

Kedua, kebijakan perberasan dan ketahanan pangan masih membutuhkan upaya-upaya 
sinkronisasi antara target pencapaian pertumbuhan ekonomi yang didasarkan 
indikator kinerja pertumbuhan sektor agribisnis) yang signifikan dengan 
pertumbuhan tingkat pendapatan petani. Caranya seperti apa? Antara lain; 
pembiayaan sektor agribisnis sudah waktunya dioptimalkan. Kebijakan propetani 
menurut aspek pembiayaan usaha mikro pertanian di setiap daerah ini menjadi 
parameter yang bakal memperjelas, apakah kemauan politik pemerintah untuk 
meretas keadilan ekonomi tidak lagi setengah hati. Tetapi, murni langkah solusi 
ideal dalam memberdayakan petani secara konkret. Termasuk, bagaimana menemukan 
solusi yang tepat sasaran untuk mengembangkan potensi usaha kecil-menengah 
(UKM) pertanian. Pemerintah memang tidak bisa lepas dari mata rantai kerja sama 
dengan pihak perbankan maupun kalangan pengusaha bapak angkat terhadap komitmen 
program membiayai sektor agribisnis. 

Kerja sama tripartit yang terkelola secara profesional didasari komitmen 
multipihak, merupakan salah satu cara memecahkan kegamangan kita mengembangkan 
UKM pertanian. Implementasi yang saling terintegrasi antara dua tuntutan 
kebijakan ketahanan pangan ini praktis makin menumbuhkan kepercayaan petani 
terhadap kinerja pemerintah dalam memedulikan keadaan rakyatnya sepanjang era 
krisis ini. 

Apabila pemerintah selalu tulus menstimulasi kerja keras petani dengan suatu 
penghargaan yang tak ternilai sepanjang sejarah peradaban bangsa bahwa petani 
pantas disebut "pahlawan pangan" (food heroes), maka yakinlah bahwa 
produktivitas beras akan stabil untuk mencapai swasembada pangan. Persediaan 
beras nasional akan selalu normal, kendati ancaman krisis pangan akibat efek 
domino perubahan global kerap mengintai. Semua pihak terkait perlu menghelat 
semacam "tudang sipulung" untuk menggagas program-program best practice untuk 
stabilisasi perberasan dan ketahanan pangan di masa datang. Bukankah petani 
merupakan tulang punggung kemajuan ekonomi bangsa ini?* 

Kirim email ke