http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=45273
Petani sebagai Pahlawan Pangan (09 Nov 2007, 84 x , Komentar) Refleksi Hari Pahlawan 10 November 2007 Hadi Soejono Tatroman, Pemerhati Agribisnis, Pengurus Ikatan Penulis Makassar SEUSAI Pemilu Presiden (Pilpres) 2004 silam, ujian dan cobaan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) demikian berat. Harga bahan bakar minyak (BBM) melambung drastis. Begitu pula sembako, apalagi beras.Ujian berat Yudhoyono mencerminkan ambivalensi keadaan ekonomi yang serba tanggung, di balik pahitnya penderitaan hidup petani yang kian berjibaku alot melawan ujian krisis pangan. Perberasan kita secara politik maupun ekonomi telah terancam serius. Kendati belum sebegitu genting. Syukur-syukur bangsa Indonesia masih bisa makan sehari tiga kali. Kebijakan politik perberasan yang jadi persoalan krusial selama tiga tahun terakhir ini, menyebabkan penurunan produktivitas beras akibat kualitas gabah kering giling yang juga terus menurun. Pemerintah belum mampu mengantisipasi gejala alamiah seperti banjir dan kekeringan jelang musim tanam (pascapanen) agar lebih siap menghadapi kemungkinan masalah secara strategis di lapangan. Dari tahun ke tahun, Departemen Pertanian kerap keteteran. Hasilnya, sama saja! Kebijakan ketahanan pangan melalui penyediaan cadangan beras sesuai target, masih melulu diikuti kebijakan impor yang terus mengundang kontroversi. Secara umum, memang menguntungkan rakyat. Tapi itu sepihak. Di satu sisi, petani dirugikan. Sebab, beras hasil olahan mereka tidak bisa laris manis di pasar. Konsumen tentu cenderung membeli beras impor dari Thailand atau Vietnam misalnya. Sementara proteksi pemerintah yang diimplementasikan melalui koordinasi Bulog dan Deptan tidak jelas sasarannya. Ambil contoh, pengalaman pada setiap kali digelar operasi pasar. Ribuan ton beras impor hanya menjadi "sasaran tembak" politik dagang antara eksportir, distributor dan pedagang pasar. Yang sedikit miris, masih saja ada segelintir oknum Bulog yang ditengarai ikut bermain, meramaikan bursa politik dagang yang tak cuma merugikan petani, tapi juga menimbulkan kerugian di kalangan pedagang pasar. Inilah siklus kebijakan perberasan yang kita alami sebagai nuansa buruk dari sepenggal asa mewujudkan ketahanan pangan. Bagaimana mungkin ketahanan pangan akan tercapai dan eksis, jika petani tidak punya daya tahan menghadapi gempuran dampak buruk masuknya beras impor yang sarat persoalan hukum? Bagaimana mungkin kebijakan perberasan nasional bakal memihak petani, sementara petani masih terpasung ekses-ekses penyimpangan aturan dalam masalah perberasan yang semakin pelik? Dari paparan secara garis besar ini, penulis berasumsi bahwa sektor pertanian di Indonesia saat ini mulai diselimuti kabut ancaman perubahan global. Itulah sebabnya, pemerintah harus bekerja ekstra keras membuktikan janjinya selama ini untuk benar-benar memberdayakan petani. Memberdayakan petani harus dilihat tidak sebatas satu aspek kebijakan soal harapan memenuhi tingkat produktivitas pertanian. Tapi, meliputi seluruh unsur yang berpeluang membuka jalan terobosan untuk menghargai keringat petani yang begitu berjasa mengucurkan sesuap nasi bagi kesejahteraan bangsa. Petani pantas menyandang gelar sebagai "pahlawan pangan". Pemerintah harus mengakui itu. Sebagai tanda ketulusan mengapresiasi segala jasa dan pengorbanan petani di tengah kondisi bangsa dalam mata rantai ketidakadilan ekonomi, maka kebijakan ketahanan pangan melalui berbagai strategi pemberdayaan petani, semestinya untuk lebih mengangkat martabat petani, terutama dari sisi kesetaraan dan keadilan ekonomi. Revitalisasi Pertanian Dua tahun lalu, tepatnya 11 Juni 2005, program revitalisasi pertanian dicanangkan oleh Presiden Yudhoyono di Waduk Djuanda, Jatiluhur, Jawa Barat. Pencanangan program itu menjadi saksi atas komitmen pemerintah membenahi kebijakan perberasan nasional melalui paket revitalisasi pertanian (Tani Merdeka, Juli 2007). Yang tujuannya antara lain untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Menurut penulis, tujuan ini barangkali lebih tepat disebut target jangka pendek atau menengah dan bersifat meluas. Ketika itu, Presiden kurang merinci sepeti apa target jangka panjang yang bersifat spesifik untuk melakukan proteksi ataupun perlakuan khusus untuk petani. Padahal, kebijakan pemberdayaan petani sudah kedengaran akrab secara pragmatis, namun korelasinya dengan konsep dasar program revitalisasi pertanian belum menyentuh subtansi sebenarnya. Ini jika dibiarkan statis, dampaknya hampir pasti semakin memarjinalkan petani. Artinya, ketika program tersebut hanya jalan di tempat, apalagi jika sasaran visionernya tidak jelas, maka upaya peningkatan kesejahteraan petani sebagai salah satu elemen komunitas akar rumput akan kian jauh panggang dari api. Untuk itu, pemerintah perlu menyadari bahwa untuk mencapai asa kesejahteraan petani dalam perspektif keadilan ekonomi, semestinya ada dua item tuntutan yang tampaknya tak bisa ditawar-tawar lagi untuk dipenuhi. Pertama, kebijakan perberasan nasional harus bersifat propetani dengan menggiatkan terobosan fasilitas terhadap kebijakan pemberdayaan petani dari hulu hingga hilir, yakni sejak kegiatan budidaya sampai pada kegiatan manajemen lahan persawahan yang berorientasi agribisnis. Sebab, kita perlu mahfum bersama, ketahanan pangan nasional hanya bisa terimplementasi, apabila pelibatan petani dalam program-program peningkatan produktivitas lahan pertanian lebih difokuskan dan terintegrasi dengan paket kebijakan revitalisasi pertanian dengan target atau sasaran visioner yang jelas. Ini mutlak terintegrasi dengan kemauan politik (political will) untuk lebih serius menunjukkan keberpihakan kepada petani, terutama dalam berbagai kegiatan penyuluhan dari masing-masing Dinas Pertanian di setiap provinsi. Kemauan politik ini harus terukur secara sosial ekonomi agar kesejahteraan dan pendapatan petani bisa meningkat dan tidak lagi sebatas mimpi. Kedua, kebijakan perberasan dan ketahanan pangan masih membutuhkan upaya-upaya sinkronisasi antara target pencapaian pertumbuhan ekonomi yang didasarkan indikator kinerja pertumbuhan sektor agribisnis) yang signifikan dengan pertumbuhan tingkat pendapatan petani. Caranya seperti apa? Antara lain; pembiayaan sektor agribisnis sudah waktunya dioptimalkan. Kebijakan propetani menurut aspek pembiayaan usaha mikro pertanian di setiap daerah ini menjadi parameter yang bakal memperjelas, apakah kemauan politik pemerintah untuk meretas keadilan ekonomi tidak lagi setengah hati. Tetapi, murni langkah solusi ideal dalam memberdayakan petani secara konkret. Termasuk, bagaimana menemukan solusi yang tepat sasaran untuk mengembangkan potensi usaha kecil-menengah (UKM) pertanian. Pemerintah memang tidak bisa lepas dari mata rantai kerja sama dengan pihak perbankan maupun kalangan pengusaha bapak angkat terhadap komitmen program membiayai sektor agribisnis. Kerja sama tripartit yang terkelola secara profesional didasari komitmen multipihak, merupakan salah satu cara memecahkan kegamangan kita mengembangkan UKM pertanian. Implementasi yang saling terintegrasi antara dua tuntutan kebijakan ketahanan pangan ini praktis makin menumbuhkan kepercayaan petani terhadap kinerja pemerintah dalam memedulikan keadaan rakyatnya sepanjang era krisis ini. Apabila pemerintah selalu tulus menstimulasi kerja keras petani dengan suatu penghargaan yang tak ternilai sepanjang sejarah peradaban bangsa bahwa petani pantas disebut "pahlawan pangan" (food heroes), maka yakinlah bahwa produktivitas beras akan stabil untuk mencapai swasembada pangan. Persediaan beras nasional akan selalu normal, kendati ancaman krisis pangan akibat efek domino perubahan global kerap mengintai. Semua pihak terkait perlu menghelat semacam "tudang sipulung" untuk menggagas program-program best practice untuk stabilisasi perberasan dan ketahanan pangan di masa datang. Bukankah petani merupakan tulang punggung kemajuan ekonomi bangsa ini?*
