GALAMEDIA
12/11/2007
Genre Baru Bernama Aliran Sesat (1)
Oleh: DRS. H. ILIH PERMANA, M.M.
AKHIRNYA, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang kriteria sesuatu
aliran yang layak dianggap sesat. Fatwa itu dikeluarkan tanggal 6 November
2007, yang memuat tentang apa saja yang menjadi ciri atau karakter sesuatu yang
dianggap sebagai paham atau aliran sesat.
Fatwa MUI dimaksud, kemudian dirilis berbagai media massa; elektronik dan cetak
di Indonesia dalam skala nasional dan lokal di hari berikutnya. Dalam fatwa MUI
itu disebutkan bahwa, suatu aliran sesat akan dicirikan dengan: Mengingkari
rukun iman dan rukun Islam; meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak
sesuai dengan dalil syar'i (Alquran dan sunah); Meyakini turunnya wahyu setelah
Alquran; mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran; melakukan
penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir; mengingkari kedudukan
hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam; melecehkan atau merendahkan para Nabi
dan Rasul; Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, dan mengafirkan
sesama muslim tanpa dalil syar'i.
Respons atas fatwa MUI
Menurut saya, fatwa MUI di atas menjadi penting dalam konteks keindonesiaan
paling tidak untuk menutup tiga kemungkinan. Pertama, menutup spekulasi
wacana-wacana yang selama ini berkembang dengan memberi ruang lebar atas
berkembangnya faham relativisme dalam kebenaran sehingga melahirkan bias dan
ketidaktegasan komponen masyarakat, termasuk pemerintah dalam merespons aliran
yang disebut sesat. Dengan fatwa dimaksud, pemerintah paling tidak memiliki
tambahan energi dalam menerjemahkan berbagai peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, khususnya ketika mereka harus menghentikan aktivitas
keagamaan mereka yang layak disebut sesat.
Kedua, fatwa tadi menunjukkan identitas MUI --sebagaimana khitah dasarnya--
sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menentukan pilihan-pilihan
putusan, termasuk soal sesuatu yang dianggap benar-salah, yang secara otomatis
juga menutup spekulasi kondisi MUI yang eksistensinya dianggap kurang
responsibel terhadap tuntutan atas dinamika yang berkembang di kalangan umat.
Otoritas ini menjadi penting untuk disebut karena MUI berdiri untuk menjadi
hoogireoptrakcing (mimbar bersama) ulama-ulama muslim dari berbagai kalangan.
Karena MUI menjadi mimbar bersama ulama-ulama muslim di Indonesia dari berbagai
aliran dan faham keagamaan, maka otoritas keulamaan melalui MUI ini menjadi
lebih kuat dan maju dibandingkan dengan misalnya keputusan parsial organisasi
massa Islam di luar MUI. Dengan lahirnya keputusan ini, MUI telah mendorong
dirinya untuk maju ke tengah dan mengambil sikap tegas, akurat, dan pasti dalam
menentukan sebuah putusan. Dengan demikian, putusan di atas, menurut saya
selain akan menyejukkan hati dan kepentingan masyarakat muslim yang lebih luas,
juga akan menjadi gendri baru bagi MUI sebagai simbol otoritatif dalam
soal-soal keagamaan. "Gigi" dan "taring" kekuatan dan kekuasaan MUI ini,
menurut saya patut direspons dengan sangat membanggakan.
Ketiga, keputusan MUI terkait dengan soal ciri dan karakter orang atau aliran
dengan paham sesat, dapat menjadi ukuran publik dalam menentukan sesat dan
tidak sesatnya sesuatu. Dengan ciri ini, masyarakat dituntut arip untuk tidak
mudah menuduh kelompok atau aliran tertentu sebagai sesuatu yang sesat, yang
berujung pada kemungkinan lahirnya anarkisme di tingkat horisontal. Jika
kondisi ini benar-benar dijalankan, keteduhan atas variasi berpikir di kalangan
umat menjadi lebih terjamin. Dan ini, berarti seprinsip atau sejalan dengan
ajaran Islam yang paling mendasar, yakni sikap toleran yang tidak mengganggu
prinsip-prinsip dasar keislaman itu sendiri.
Posisi depag
Pertanyaan berikut, di balik diabsyahkannya ciri dan karakter aliran sesat di
atas oleh MUI, di mana dan dalam posisi ada Departemen Agama dengan berbagai
jurisdiksinya dalam memecahkan soal-soal dimaksud? Penerima produk? Pengguna
produk? Atau peramu produk?Ini pula yang mungkin oleh sebagian orang sedang
dipertanyakan atas keterlibatan atau ketidakterlibatan Departemen Agama ketika
harus berhadapan dengan fenomena keumatan seperti di atas.
Dengan tidak bermaksud mencari alibi dan berusaha menghindari diri atas
persoalan-persoalan dimaksud, saya hanya hendak mengatakan bahwa, Departemen
Agama paling maksimal hanya berada dan mengambil posisi sebagai fasilitator
dalam memecahkan setiap urusan keumatan dengan kasus seperti dimaksud di atas.
Departemen Agama, apalagi pada level dua (Kanwil/Provinsi) dan level tiga
(Kandepag/Kota-Kabupaten), secara teoretikus akademik tidak mungkin
mengabsyahkan setiap detail persoalan yang muncul di kalangan umat. (penulis
adalah kepala kantor departemen agama kabupaten cirebon)**