GALAMEDIA
12/11/2007 

      Genre Baru Bernama Aliran Sesat (1)

      Oleh: DRS. H. ILIH PERMANA, M.M.
     


AKHIRNYA, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang kriteria sesuatu 
aliran yang layak dianggap sesat. Fatwa itu dikeluarkan tanggal 6 November 
2007, yang memuat tentang apa saja yang menjadi ciri atau karakter sesuatu yang 
dianggap sebagai paham atau aliran sesat.

Fatwa MUI dimaksud, kemudian dirilis berbagai media massa; elektronik dan cetak 
di Indonesia dalam skala nasional dan lokal di hari berikutnya. Dalam fatwa MUI 
itu disebutkan bahwa, suatu aliran sesat akan dicirikan dengan: Mengingkari 
rukun iman dan rukun Islam; meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak 
sesuai dengan dalil syar'i (Alquran dan sunah); Meyakini turunnya wahyu setelah 
Alquran; mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran; melakukan 
penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir; mengingkari kedudukan 
hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam; melecehkan atau merendahkan para Nabi 
dan Rasul; Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir; 
mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, dan mengafirkan 
sesama muslim tanpa dalil syar'i.

Respons atas fatwa MUI

Menurut saya, fatwa MUI di atas menjadi penting dalam konteks keindonesiaan 
paling tidak untuk menutup tiga kemungkinan. Pertama, menutup spekulasi 
wacana-wacana yang selama ini berkembang dengan memberi ruang lebar atas 
berkembangnya faham relativisme dalam kebenaran sehingga melahirkan bias dan 
ketidaktegasan komponen masyarakat, termasuk pemerintah dalam merespons aliran 
yang disebut sesat. Dengan fatwa dimaksud, pemerintah paling tidak memiliki 
tambahan energi dalam menerjemahkan berbagai peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia, khususnya ketika mereka harus menghentikan aktivitas 
keagamaan mereka yang layak disebut sesat.

Kedua, fatwa tadi menunjukkan identitas MUI --sebagaimana khitah dasarnya-- 
sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menentukan pilihan-pilihan 
putusan, termasuk soal sesuatu yang dianggap benar-salah, yang secara otomatis 
juga menutup spekulasi kondisi MUI yang eksistensinya dianggap kurang 
responsibel terhadap tuntutan atas dinamika yang berkembang di kalangan umat. 
Otoritas ini menjadi penting untuk disebut karena MUI berdiri untuk menjadi 
hoogireoptrakcing (mimbar bersama) ulama-ulama muslim dari berbagai kalangan.

Karena MUI menjadi mimbar bersama ulama-ulama muslim di Indonesia dari berbagai 
aliran dan faham keagamaan, maka otoritas keulamaan melalui MUI ini menjadi 
lebih kuat dan maju dibandingkan dengan misalnya keputusan parsial organisasi 
massa Islam di luar MUI. Dengan lahirnya keputusan ini, MUI telah mendorong 
dirinya untuk maju ke tengah dan mengambil sikap tegas, akurat, dan pasti dalam 
menentukan sebuah putusan. Dengan demikian, putusan di atas, menurut saya 
selain akan menyejukkan hati dan kepentingan masyarakat muslim yang lebih luas, 
juga akan menjadi gendri baru bagi MUI sebagai simbol otoritatif dalam 
soal-soal keagamaan. "Gigi" dan "taring" kekuatan dan kekuasaan MUI ini, 
menurut saya patut direspons dengan sangat membanggakan.

Ketiga, keputusan MUI terkait dengan soal ciri dan karakter orang atau aliran 
dengan paham sesat, dapat menjadi ukuran publik dalam menentukan sesat dan 
tidak sesatnya sesuatu. Dengan ciri ini, masyarakat dituntut arip untuk tidak 
mudah menuduh kelompok atau aliran tertentu sebagai sesuatu yang sesat, yang 
berujung pada kemungkinan lahirnya anarkisme di tingkat horisontal. Jika 
kondisi ini benar-benar dijalankan, keteduhan atas variasi berpikir di kalangan 
umat menjadi lebih terjamin. Dan ini, berarti seprinsip atau sejalan dengan 
ajaran Islam yang paling mendasar, yakni sikap toleran yang tidak mengganggu 
prinsip-prinsip dasar keislaman itu sendiri.

Posisi depag

Pertanyaan berikut, di balik diabsyahkannya ciri dan karakter aliran sesat di 
atas oleh MUI, di mana dan dalam posisi ada Departemen Agama dengan berbagai 
jurisdiksinya dalam memecahkan soal-soal dimaksud? Penerima produk? Pengguna 
produk? Atau peramu produk?Ini pula yang mungkin oleh sebagian orang sedang 
dipertanyakan atas keterlibatan atau ketidakterlibatan Departemen Agama ketika 
harus berhadapan dengan fenomena keumatan seperti di atas.

Dengan tidak bermaksud mencari alibi dan berusaha menghindari diri atas 
persoalan-persoalan dimaksud, saya hanya hendak mengatakan bahwa, Departemen 
Agama paling maksimal hanya berada dan mengambil posisi sebagai fasilitator 
dalam memecahkan setiap urusan keumatan dengan kasus seperti dimaksud di atas. 
Departemen Agama, apalagi pada level dua (Kanwil/Provinsi) dan level tiga 
(Kandepag/Kota-Kabupaten), secara teoretikus akademik tidak mungkin 
mengabsyahkan setiap detail persoalan yang muncul di kalangan umat. (penulis 
adalah kepala kantor departemen agama kabupaten cirebon)**

Kirim email ke