http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/112007/12/0902.htm


Nasionalisme Kita, Nasionalisme Multikultur
Oleh ALIF LUKMANUL HAKIM  
  Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Yunani menjadi suatu negara bangsa 
karena kesamaan bahasa. Australia menjadi satu bangsa karena kesamaan wilayah 
daratan. Jepang, Korea, dan negara-negara di Timur Tengah menjadi satu negara 
karena kesamaan ras atau warna kulit dan latar belakang sosiokultural.  

Sementara itu, realitas kebangsaan Indonesia dipengaruhi latar belakang yang 
unik dan spesifik (Hakim, 2007: 104).

Substansi nasionalisme Indonesia memiliki dua unsur. Pertama, kesadaran 
mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai 
suku, etnik, dan agama. Kedua, kesadaran bersama bangsa Indonesia dalam 
menghapuskan segala bentuk pensubordinasian, penjajahan, dan penindasan dari 
bumi Indonesia. Semangat dari dua substansi tersebutlah yang kemudian tercermin 
dalam Sumpah Pemuda dan Proklamasi serta dalam Pembukaan UUD 1945. 

Berbicara tentang nasionalisme Indonesia, perlu dicatat bahwa kita tidak dapat 
menyepadankannya begitu saja dengan nasionalisme Barat. Nasionalisme Indonesia 
adalah nasionalisme berfondasi Pancasila. Nasionalisme yang bersenyawa dengan 
keadilan sosial, yang oleh Bung Karno disebut Socio-nasionalisme. Nasionalisme 
yang demikian ini menghendaki penghargaan, penghormatan, toleransi kepada 
bangsa atau suku bangsa lain. Maka nasionalisme Indonesia berbeda dengan 
nasionalisme Barat yang bisa menjurus kepada sikap chauvinistik dan 
ethnonationalism --nasionalisme sempit-- yang membenci bangsa atau suku bangsa 
lain, menganggap bangsa atau suku bangsa sendirilah yang paling bagus, paling 
unggul, sesuai dengan individualisme Barat.

Pertanyaannya sekarang, apakah benar demikian adanya nasionalisne Indonesia 
itu? Apakah nasionalisme Indonesia benar-benar telah berfondasikan Pancasila? 
Kita harus kembali terlebih dahulu pada apa yang disebut bangsa Indonesia 
sebenarnya mencakup pluralitas suku bangsa. Ia tidak kurang dari 250 kelompok 
etnis, atau --data terbaru-- bahkan menyebut mencakup tidak kurang dari 600 
kelompok suku bangsa. Sehingga sebenarnya bila kriteria nation-state 
diterapkan, identitas state-nation lebih layak untuk disematkan pada Indonesia. 
Dalam formasi masyarakat yang demikian, bangsa Indonesia akan terjangkiti dua 
penyakit.

Pertama, masyarakat yang terdiri dari beragam etnis sangat rentan akan 
terjadinya dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Jika salah satu 
kelompok etnis mendominasi ruang-ruang publik kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, hal ini akan memancing perlawanan atau kontra 
dominasi dan kontra hegemoni dari kelompok etnis yang tersubordinasi atau 
termarginalkan. Celakanya, jika negara sebagai institusi formal gagal 
menyediakan medan dan sarana kontestasi publik dengan mekanisme pembagian 
kekuasaan yang jujur dan terbuka, konflik etnopolitiklah yang akan muncul 
sebagai akibatnya. Konflik etnopolitik adalah konflik yang melibatkan 
unsur-unsur sentimen etnik. 

Ada empat jenis gerakan etnopolitik, yakni ethnonationalist, indigenous people, 
communal contenders, dan ethnoclasses. Berdasarkan targetnya, dua jenis yang 
pertama (ethnonationalist dan indigenous people) digolongkan sebagai kelompok 
yang menghendaki pemisahan diri atau "otonomi" dari negara yang memerintah 
mereka. Sedangkan dua jenis kelompok yang terakhir, communal contenders dan 
ethnoclasses, tidak menghendaki pemisahan melainkan ingin mengupayakan akses 
yang lebih besar dari yang telah diberikan oleh negara yang memerintah mereka. 
Pengelompokan-pengelompokan ini sifatnya masih sangat tentatif, tetapi yang 
jelas, kesenjangan antaretnis dan antarkawasan adalah salah satu penyebab dan 
sumber permasalahan yang dapat menjelaskan berbagai pergolakan yang menuju pada 
disintegrasi bangsa.

Problem intrinsik yang kedua adalah nation-state cenderung untuk berwatak 
totaliter. Selama masa Orde Baru, totaliterisme dan otoritarianisme negara 
mengemuka begitu dahsyat. Negara, secara sentralistik dan hegemonik, mengatur 
semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibatnya, hampir 
tidak ada ruang gerak bagi tumbuh dan berkembangnya civil society. Kesenjangan 
antara pusat dan daerah seakan sudah tidak mampu terjembatani lagi. Gejala 
otonomi daerah, meskipun mengandung banyak sekali distorsi, sepertinya adalah 
jalan tengah untuk mengurangi watak totaliter nation-state. Otonomi daerah dan 
penerapannya di lapangan memang memerlukan proses, namun diharapkan tidak 
memakan waktu yang lama dan ongkos sosial (social cost) yang terlampau mahal.

Ketika proses membangun bangsa Indonesia masih berjalan, muncul tantangan dan 
telikungan dari arus kapitalisme global sebagai corong globalisasi. 
Nasionalisme yang dapat dikembangkan saat ini adalah nasionalisme yang tidak 
lagi bercorak autarkis. Melainkan harus berlandaskan dua hal. Secara eksternal, 
nasionalisme yang harus dikembangkan adalah nasionalisme strategis. 
Nasionalisme yang tidak menolak fakta globalisasi, namun tetap mengedepankan 
dan mendahulukan kepentingan nasional. Nasionalisme yang menjadikan pertarungan 
antarnegara atau kekuatan global sebagai musuh bersama (common enemy), dan 
bukan menempatkan suku bangsa, aliran, atau golongan masyarakat Indonesia 
sebagai entitas yang harus ditundukkan. 

Secara internal, bentuk nasionalisme yang harus diciptakan adalah nasionalisme 
kewargaan, nasionalisme yang dibangun berlandaskan nilai-nilai rasional sesuai 
Pancasila seperti, moralitas-ketuhanan, akuntabilitas publik atau transparansi, 
keadilan sosial, humanis, kebebasan individu dan hak-hak sipil lainnya.

Akhirnya, bentuk nasionalisme yang paling kompatibel untuk dikembangkan di 
Indonesia adalah spirit nasionalisme multikultural --nasionalisme strategis dan 
civic nationalism-- yang mampu menyinergikan ketiga domain utama yang ada, 
yakni negara (state), pasar (market), dan masyarakat luas (people). Dengan 
demikian, negara yang kuat, bersih, dan responsif serta menjamin hak-hak sipil 
warganya, vibrant civil society yang mantap-dinamis dan kehidupan usaha dan 
bisnis yang manusiawi serta bertanggung jawab bukanlah angan-angan di siang 
bolong an sich.*** 

Penulis, Asisten Dosen di Fakultas Filsafat UGM. Dosen di Akademi Manajemen 
Putra Jaya Yogyakarta.

Kirim email ke