* Dokumen Asli Bob Hasan Soal Supersemar Terbawa Banjir Kompas - Rabu, 14 November 2007
Upaya jaksa pengacara negara untuk menyerahkan dokumen asli dari Bob Hasan sebagai bukti adanya dana dari Yayasan Beasiswa Supersemar ke perusahaan di bawah Nusamba Group, gagal. Kejaksaan hanya dapat menyerahkan fotokopi dokumen karena berkas yang asli hilang terbawa banjir. Jaksa pengacara negara, Dachamer Munthe, menyampaikan hal itu seusai sidang perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan Negara Indonesia cq Pemerintah Indonesia terhadap mantan Presiden Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/11). Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Wahjono tersebut, jaksa telah menyerahkan 48 bukti, termasuk kuitansi dan surat perintah pengeluaran uang. Rencananya, jaksa juga akan menghadirkan 16 saksi di persidangan. Menurut Dachamer, sekitar tiga bulan lalu, jaksa telah meminta dokumen tersebut dari Bob Hasan. Namun, dalam suratnya, Denny Kailimang selaku pengacara Bob Hasan menyampaikan, bukti-bukti sudah hilang terbawa banjir. "Ada salinannya, kok. Ada surat dari Denny Kailimang juga yang menjelaskan soal hilangnya kena banjir itu," kata Dachamer. Ada yang disimpan Denny Kailimang yang ditanya terpisah seusai sidang menyampaikan, dokumen-dokumen yang dimiliki Bob Hasan sebagian ada di Badan Penyehatan Perbankan Nasional. "Sebagian hilang terbawa banjir. Ada juga yang disimpan kejaksaan saat pemeriksaan Bob Hasan di sana. Pasti kejaksaan juga punya," kata Kailimang. Dalam berkas gugatan disebutkan, semestinya dana Yayasan Beasiswa Supersemar digunakan untuk membantu siswa atau mahasiswa kurang mampu yang berprestasi dalam pendidikan. Dalam praktiknya, ditemukan penyimpangan sepanjang tahun 1987-1997, antara lain dengan mengalirnya dana ke Bank Duta, PT Sempati Air, PT Kiani Kertas, PT Kiani Lestari, PT Kalhold Utama, PT Essam Timber, PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri, dan Kelompok Usaha Kosgoro. Jumlahnya mencapai 420 juta dollar AS dan Rp 185 miliar. Pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satriyo Mukantardjo, berpendapat, jaksa seharusnya memastikan kebenaran alasan hilangnya dokumen akibat terhanyut waktu banjir. "Bukti-bukti dikatakan hilang? Cara-cara demikian banyak dipakai agar bukti asli tidak sampai ke persidangan," kata Rudy yang dihubungi di Makassar, Selasa petang. (idr) ------------------------------ * Jaksa Ajukan 48 Alat Bukti Kasus Soeharto Selasa, 13 November 2007 | 12:28 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan agung mengajukan 48 alat bukti dalam kasus gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Masih ada kemungkinan tambah alat buktinya," kata ketua tim jaksa penuntut umum Dachmer Munte setelah sidang dengan agenda penyerahan alat bukti di PN Jaksel, Selasa (13/11). Dia menjelaskan, alat bukti yang diajukan misalnya berupa surat perintah dari Soeharto saat itu sebagai pimpinan Yayasan Supersemar untuk mencairkan dana ke sejumlah perusahaan, seperti Kosgoro, Tanjung Redep, Sempati Air dan sebagainya. Alat bukti yang diajukan, lanjut Dachmer, ada yang berupa surat asli namun ada juga yang berupa salinan atau fotokopian. "Tapi sudah diperkuat dengan keterangan saksi," ujarnya. Dalam sidang berikutnya yang akan berlangsung Selasa (20/11) pekan depan, jaksa akan menghadirkan lima saksi. "Semua ada sekitar 15 saksi," ujarnya. Namun Dachmer menolak mengatakan siapa saja saksi yang akan dihadirkan. Kejaksaan, lanjut dia, juga telah mencantumkan keterangan dari Bob Hasan melalui kuasa hukumnya Denny Kailimang yang menyatakan, berkas- berkas yang akan digunakan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan Kosgoro dan perusahaannya di bidang kehutanan hilang karena musibah banjir tahun 2002. Sementara itu, kuasa hukum Bob Hasan, Denny yang juga menjadi pengacara Soeharto dalam perkara ini membenarkan bahwa menurut kliennya, surat-surat yang dibutuhkan sebagai alat bukti dalam kasus gugatan Yayasan Supersemar ini telah hilang karena musibah banjir. "Sudah tidak ada itu," ujarnya. Denny menambahkan, dalam perkara gugatan perdata, pihaknya juga akan mengajukan alat bukti dan saksi. "Saksinya mereka yang sampai saat ini masih menerima beasiswa atau dana pendidikan dari yayasan," katanya. Namun, Denny menolak menyebutkan apa alat bukti yang akan diajukan nanti. Seperti diberitakan, mantan presiden Soeharto yang juga ketua Yayasan Supersemar digugat perdata karena diduga menyelewengkan dana yayasan ke sejumlah perusahaan keluarga. Gugatan materil yang diajukan kejaksaan atas penyelewengan dana itu sebesar US$ 420 juta dan Rp 185 miliar serta gugatan imateril Rp 10 triliun. Rini Kustiani ------------------------- * Bank Dunia Tawarkan Penelusuran Aset Koruptor Rabu, 14 November 2007 | 14:26 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Utusan Bank Dunia, United Nations Against Drug and Criminal (UNADC) menawarkan kerjasama untuk menelusuri aset para koruptor yang disimpan di luar negeri. "Kemarin (Selasa, 13/11) sudah bertemu dengan saya," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji di Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (14/11). Dalam pertemuan itu, kata dia, kejaksaan dan utusan Bank Dunia membahas batas-batas rahasia bank dikaitkan dengan upaya penegak hukum untuk melakukan penyitaan aset. Namun, Hendarman menolak menyebutkan aset siapa dan di negara mana saja yang akan dikejar. "Yang lebih penting adalah komunikasi dahulu," ujarnya. Pertemuan itu, lanjut dia, akan ditindaklanjuti dengan konferensi internasional aparat penegak hukum sedunia di Bali yang akan berlangsung tanggal 21 sampai 24 Januari 2008 di Bali. Dalam pertemuan yang mengundang 80 negara di dunia itu, kata Hendarman, aparat penegak hukum dan perbankan akan membantu pelacakan aset yang diduga hasil korupsi. "Jadi jangan coba-coba nyimpan duit di luar, pasti saya kejar sampai ketemu," pungkasnya. Rini Kustiani ================= http://www.harianterbit.com/artikel/fokus/artikel.php?aid=31882 Tommy akan laporkan Dirut Bulog ke polisi Tanggal : 14 Nov 2007 , Sumber : Harian Terbit JAKARTA - Putra mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto akan melaporkan Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar ke Mabes Polri terkait pemberian kuasa kepada Kejaksaan Agung untuk menggugat Tommy dalam perkara ruilslag tanah milik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti [GBS]. Gugatan perdata yang diajukan Kejaksaan Agung selaku pengacara negara kepada Tommy Soeharto dinilai telah mencemarkan nama baik Tommy Soeharto. "Penyebaran berita bohong bahwa Tommy melakukan perbuatan melawan hukum dalam ruislag tersebut. Padahal, Mahkamah Agung dalam putusan PK telah menyatakan Tommy tidak terbukti melakukan perbuatan pidana dalam kasus tukar guling Bulog dengan GBS," tegas kuasa hukum Tommy, M. Kapitra Ampera menjawab wartawan terkait dengan dasar laporan Tommy ke polisi. Gugatan perdata yang diajukan Kejakgung atas kuasa dari Perum Bulog itu dialamatkan kepada empat pihak atas perbuatan melawan hukum dalam tukar guling antara Bulog dan PT GBS. Keempat pihak itu adalah PT GBS, Hutomo Mandala Putra selaku Komisaris Utama PT GBS, Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT GBS, dan Beddu Amang selaku Kepala Bulog. Perkara tersebut didaftarkan ke PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1228/Pdt.G/2007/ PN Jaksel. Para tergugat dituntut membayar ganti rugi materiil dan imateriil mencapai Rp500 miliar. Perum Bulog merasa dirugikan dalam proses tukar gu-ling, karena pergudangan Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, seluas 50 hektare hanya ditukar dengan lahan rawa seluas 125 hektar di kawasan Marunda. Kapitra mengatakan Bulog melalui Kejaksaan Agung telah menyebarkan berita bohong, menyerang kehormatan Tommy dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Dirut Perum Bulog akan dilaporkan telah melanggar hukum seperti diatur dalam pasal 310, 311 dan 335 KUHP. "Kami sedang telaah apakah pemberian kuasa oleh Bulog kepada Kejaksaan Agung untuk menggugat klien kami suatu kebijakan pemerintah. Jika kebijakan pemerintah, kemungkinan Presiden SBY juga akan kami laporkan ke Mabes Polri," ujarnya. Kapitra menegaskan, keinginan Kejakgung untuk mengelola uang Tommy di BNP Paribas merupakan campur tangan negara terhadap hak warga negara. Uang Tommy di BPN Paribas tidak ada kaitan dengan kasus ruislag Bulog dengan GBS. Negara, tegas Kapitra telah melakukan kejahatan luar biasa terhadap warganya dengan meminta agar uang milik Tommy tersebut ditransfer ke negara. "Atas dasar apa negara dirugikan dalam kasus ruislag Bulog dengan GBS. MA secara tengas melalui putusan PK menyatakan Tommy Soeharto tidak bersalah dalam kasus tuislag Bulog dengan GBS," tambahnya. (zam) --
