http://www.gatra.com/artikel.php?id=109509
Komisaris Utama Sejengkal dari Perkara Laksamana Sukardi menilai, persetujuan komisaris tak bisa dipidanakan. Laks kini berstatus tersangka dalam kasus korupsi dalam kasus penjualan dua kapal tanker lambung ganda alias very large crude carrier (VLCC) Pertamina. Laks mengaitkan kasus dengan Presiden Megawati, karena proses penjualan itu disebutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003. PP ini berisi ketentuan pelimpahan kedudukan, tugas, dan wewenang Menteri Keuangan dalam perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan kepada Menneg BUMN. Laks berharap, penjelasan Megawati bisa mengklarifikasi bahwa dalam kasus itu ia hanya sebatas memberi persetujuan atas usulan direksi Pertamina. Sekadar memberi persetujuan itu, kata Laks, tidak melanggar PP Nomor 41 Tahun 2003 tadi. "Saya adalah pembantu presiden. Pengalihan wewenang itu diketahui pula oleh presiden," kata Laksamana. Kejaksaan Agung menilai penjualan dua tanker itu dilakukan tanpa izin Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di sini ada perbedaan tafsir. "Dengan PP itu, tanpa persetujuan Menteri Keuangan pun, penjualan tak masalah. Persetujuan Menteri BUMN sudah cukup," ujar Laksamana. Laks juga menyiapkan jurus penangkal lainnya. "Dalam anggaran dasar perusahaan, persetujuan komisaris atas tindakan direksi itu tak bisa dipidanakan," katanya. Makanya, ia menyebut penetapannya sebagai tersangka tidak pas. Agar persoalan ini lebih terang, Laksamana pun ingin meminta kesaksian Boediono, Menteri Keuangan ketika itu. "Saya kira, Boediono tahu," tutur Laksamana. Selain beda tafsir tentang kewenangan komisaris, Laks mengklaim bahwa dirinya korban politik. Intervensi politik dari DPR pada Kejaksaan Agung, menurut dia, sangat kental. Yang dia maksud ialah hasil penyelidikan panitia khusus (pansus) yang disampaikan dalam sidang paripurna DPR, 16 Januari 2007. Di situ pansus DPR merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk mengusut mantan Menneg BUMN yang diduga terlibat dalam persekongkolan penjualan tanker VLCC Pertamina. "Padahal, kebijakan dewan komisaris itu tanggung renteng, tidak sendirian," katanya. Karena merasa yakin menyangkut ke soal politik, Laks ingin membawa kasus itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia akan menyampaikan pandangan bahwa kejaksaan ditekan oleh kelompok politik tertentu. "Saya ingin ingatkan hal itu. Yang tercemarkan presiden juga, kan?" katanya. Ia pun ingin mengadukan soal PP 41 Tahun 2003. "Kalau PP itu dianggap nggak sah, ya, bubar negara ini. Semua kontrak tidak sah, dividen tidak sah, jadi tidak ada kepastian hukum," ia menambahkan. Namun Presiden SBY memastikan tak akan menemuinya. "Agar beliau (Laks) mengikuti proses hukum untuk menjelaskan masalah itu segamblang-gamblangnya," ujar Presiden SBY. Presiden juga tak ingin ikut campur. Posisi komisaris juga punya konsekuensi hukum. Tak hanya duduk manis, datang pada rapat bulanan, dan pulang membawa gaji. Seorang Laksamana Sukardi, yang Menneg BUMN dan paham tentang korporasi, bisa keje -- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 127 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len
<<51.jpg>>
