http://www.kaltimpost.web.id/berita/index.asp?Berita=Opini&id=229524
Sabtu, 29 September 2007 Sentra Produksi Beras Dunia, Justru Miskin Revitalisasi Kawasan Pedesaan dan Pesisir sebagai Basis Integrasi Kota (2) Oleh: Himawan Sutanto *) Di masa lalu, Indonesia terkenal sebagai negara maritim sekaligus negara agraris bahkan pernah menjadi sentra produksi beras berskala dunia. Adalah sebuah ironi apabila penyumbang terbesar kemiskinan justru datang dari dua kawasan ini yang merupakan lumbung produksi nasional. Ikan yang terhampar di samudera nan luas dan sawah yang membentang sejauh mata memandang menjadi tidak berdaya dalam mendongkrak kehidupan ekonomi warga. Kawasan pertanian sudah disulap menjadi pabrik, lapangan golf, villa dan supermarket. Globalisasi yang memihak kepada para pemilik modal menimbulkan jurang kesenjangan sosial yang terlalu jauh, kekayaan menjadi milik segelintir orang sehingga memicu berbagai tindak kejahatan bahkan para warga pun akhirnya terpaksa menjadi buruh para cukong untuk membabat hutan dan membunuh ikan-ikan yang nota bene telah menjadi penyangga kehidupan mereka (warga) selama berabad-abad lamanya, dan kini mereka hanya bisa menyaksikan kepunahan dan menunggu bencana datang silih berganti. Pertanian dan perikanan adalah sektor yang kurang disentuh oleh pemerintah dalam beberapa dekade pembangunan, padahal jika kita cermati secara mendalam, potensi dari perikanan Indonesia dapat mencapai 82.06 miliar dollar AS, pada tahun 2006 saja sektor ini telah menyumbangkan kurang lebih 9.5 juta ton ikan yang berhasil di ekspor dengan nilai tidak kurang dari 10 milyar dollar amerika, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.4 juta jiwa. Sedangkan dari sektor perkebunan yang merupakan sub sektor pertanian, telah menyumbangkan devisa kepada negara sebanyak 57.80 trilyun rupiah pada tahun 2006. Sejatinya jika pemerintah serius memperhatikan dua potensi sumber daya alam yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi (padat karya), maka rantai kemiskinan akan terputus, sehingga para nelayan maupun petani tidak perlu mencari pekerjaan di kota-kota besar. Kawasan perkotaan setidaknya akan lebih fokus terhadap pengembangan infrastruktur. Di masa orde baru sebenarnya Indonesia pernah mengalami swasembada beras, namun sekarang justru menjadi salah satu pengimpor beras terbesar, hal ini lebih disebabkan oleh sikap tidak konsisten dan tidak adanya sinergi pihak pemerintah terhadap rencana pembangunan di daerah. Di bidang perikanan dan kelautan juga tidak lepas dari problematika, kita menyaksikan kasus-kasus penangkapan nelayan ilegal berbendera asing oleh aparat TNI AL, mereka mencuri ikan dari kawasan perairan Indonesia. Namun, para pencuri ikan seringkali lolos jika berhadapan dengan sistem peradilan Indonesia yang korup. Lebih menyedihkan lagi, ternyata kerugian negara akibat illegal fishing diperkirakan lebih dari 5 miliar rupiah per tahun. Sinergi Komponen Bangsa Tugas melestarikan lingkungan hidup bukan hanya terletak di pundak pemerintah, seluruh komponen bangsa wajib terlibat aktif dalam upaya menciptakan lingkungan yang baik, sehat dan kondusif dari segi sosial, produktifitas, keamanan dan kenyamanan untuk semua warga negara. Sebenarnya sudah banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah berkaitan dengan upaya peningkatan bidang pertanian dan perikanan, hanya saja kebijakan tersebut terkesan minus koordinasi sehingga berjalan sendiri-sendiri, yang pada akhirnya defisit implementasi di lapangan, untuk itu berbagai perangkat negara harus bersinergi untuk mewujudkan good corporate governance. Jika desa dan pesisir mampu menciptakan kemakmuran dan sebagai penyangga ekonomi kota, niscaya tata kelola kota masa depan akan lebih mudah diimplementasikan. Sinergi antara kota, desa dan pesisir menjadi tak terelakan untuk lebih mendorong program yang ramah terhadap lingkungan hidup dan lingkungan sekitar (masyarakat). Agar program tata kelola kota berjalan lancar maka ada dua hal yang menjadi perhatian kita, yaitu sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Meskipun SDA kita melimpah namun jika tanpa dibarengi peningkatan kualitas SDM maka yang terjadi adalah eksploitasi dan tentu saja akan menghambat progress pembangunan berkelanjutan, untuk itu agar kemampuan SDM seimbang dengan keberadaan SDA maka diperlukan pilar-pilar pembangunan, tanpa adanya sinergi, niscaya berbagai program akan menjadi sekedar hiasan belaka. Berikut adalah pilar-pilar pembangunan untuk menopang lingkungan hidup yang ramah. Civic Education Sikap ignorant atau ketidakpedulian masyarakat muncul akibat kebodohan yang terkait erat dengan akses terhadap dunia pendidikan. Budaya kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih primitif yang menggunakan pola-pola pendekatan kuno dalam mengolah bumi, hendaknya diubah dengan pendekatan konservasi alam, sehingga jika mereka ingin menebang 1 pohon maka dia wajib untuk menanam 1 pohon atau contoh yang lainnya seperti membuka lahan dengan cara membakar harus dicegah dengan pendekatan pengetahuan. Sarana pendidikan dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan formal dan non formal. Untuk pendidikan formal maka perlu dibentuk kurikulum pendidikan yang berbasis dan berwawasan lingkungan hidup, sehingga diharapkan nanti akan lahir para pemimpin politik di negeri ini yang peduli akan lingkungan hidup dan memiliki wawasan yang mumpuni tentang konservasi lingkungan. Sedari dini murid-murid di sekolah dasar hingga SLTA dapat diajarkan mengenai konsep konservasi energi dan upaya pelestarian lingkungan, seperti: menanam pohon sebagai syarat kelulusan atau mengisi liburan dengan bertamasya ke areal persawahan maupun hutan dari pada berlibur ke kota besar yang mesti menggunakan sarana transportasi yang mahal dan sarat polusi. Bagi sekolah di daerah pesisir dapat dilakukan upaya pengenalan konservasi perikanan serta diajarkan cara-cara menangkap ikan yang ramah lingkungan. Bagi warga setempat, dapat diberikan penyuluhan baik oleh pemerintah melalui lembaga karang taruna atau ibu-ibu PKK atau darma wanita mengenai pendidikan lingkungan hidup, warga dapat diajarkan budidaya tanaman dan ikan yang nantinya akan memiliki dampak ekonomi bagi penduduk sekitar. Pemerintah harus menghimbau larangan penggunaan bahan berbahaya seperti pestisida bagi sawah atau kebun maupun racun bagi ikan, mereka juga diberi akses terhadap ilmu pengetahuan, misalnya dengan mendirikan perpustakaan di koperasi unit desa (KUD) yang tersebar di berbagai pelosok pedesaan. Masyarakat adat atau orang rimba harus diberikan pengetahuan dasar seperti baca dan tulis, kita tahu bahwa mereka sangat gigih dalam melestarikan hutan karena patuhnya terhadap hukum adat, namun seringkali mereka tergiur dengan iming-iming uang yang diberikan oleh para cukong kayu. Pembekalan pengetahuan sangat penting demi memperkuat hukum adat setempat dan diharapkan mereka akan lebih efisien dan efektif menggunakan sumber daya hutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Law Enforcement Pengadilan atau lembaga yudikatif merupakan the lender of the last resort yang seharusnya memihak pada kepentingan nasional dan jangka panjang. Nampaknya hal itu baru sebatas angan-angan belaka, banyak sekali kasus-kasus illegal logging, illegal fishing, illegal mining dan pencemaran oleh perusahaan seperti kasus Newmont dan Freefort yang dimenangkan oleh pihak pengadilan. Tentu saja hal itu melukai rakyat jelata yang hanya menghisap polusi dan merasakan bencana, manisnya uang hasil hutan, laut dan pajak dari perusahaan multi nasional sangat jauh dirasakan rakyat miskin. Proses recruitment para hakim sebaiknya lebih menitik beratkan pada masalah lingkungan hidup dan tentunya fit and proper test harus dilaksanakan secara ketat dengan pertimbangan akademis dan moral, bahkan disebabkan peran hakim yang sangat menentukan, saya sangat setuju apabila calon hakim dipilih langsung oleh rakyat agar transparansi dan demokratisasi benar-benar dikawal rakyat. Media Campaign Dalam negara demokrasi, peran media sering disebut sebagai lembaga ke-empat, selain eksekutif, yudikatif dan legislatif. Media massa adalah alat yang paling efektif dalam rangka kampanye lingkungan hidup maupun sebagai alat kontrol lembaga-lembaga negara, media juga memiliki kelebihan yakni mampu menjangkau pelosok tanah air yang sebenarnya adalah sasaran terbesar dari stake holder lingkungan hidup. Seluruh rakyat akan mengetahui isu apa saja yang berkembang dan media juga dituntut untuk menyoroti perilaku pemilik modal yang destruktif terhadap lingkungan, sehingga masyarakat secara moral akan mengutuk bahkan jika perusahaan tersebut adalah penghasil barang-barang yang dikonsumsi oleh warga, maka diharapkan para warga akan secara sadar dan masif untuk berhenti dan menyatakan mosi tidak membeli produk mereka. Fungsionalisasi Pemuka Agama dan LSM/NGO Indonesia dikenal sebagai negara religius, bahkan hal itu tercermin dari sila pertama Pancasila yang menjadi dasar hidup bangsa Indonesia. Dimasa kemerdekaan, peran pemuka agama sangat besar dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kondisi sosial dan moral. Agama apapun pasti mewajibkan umatnya untuk membentuk hubungan yang baik dengan sesama manusia dan alam, oleh karena itu kesadaran religius harus dibangkitkan kembali dengan memasukan nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup. Political Will Pemerintah Ditengah isu pemanasan global yang diakibatkan oleh penataan lingkungan yang tidak benar dimasa lalu, menuntut pemerintah sekarang untuk lebih peduli dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Perusahaan yang melakukan pembalakan liar maupun pencemaran lingkungan harus ditindak secara tegas bahkan harus dibekukan izin operasinya. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan seringkali lolos begitu saja tanpa adanya survey yang komprehensif, seringkali pemerintah lebih menitikberatkan pada upaya penerimaan negara dalam bentuk penerimaan pajak tinimbang resiko kerusakan lingkungan yang kerugiannya jauh lebih besar dari sekedar uang. Menjaga kepentingan masa depan anak cucu kita, jauh lebih berharga dan bermartabat dari pada tunduk pada kepentingan pemilik modal. Pemberdayaan Kampus sebagai Pusat Riset Unggulan Pemberdayaan kampus sebagai pusat riset harus terus dikembangkan, kampus harus dijadikan sebagai kawah candradimuka pergumulan berbagai wacana mutakhir khususnya konservasi dan alternatif energi ramah lingkungan yang selanjutnya dibahas, diteliti dan dikritisi. Disaat kota membutuhkan solusi aplikatif dalam mengatur berbagai pelayanan publik, maka pihak kampus ditantang untuk dapat melahirkan tawaran menarik dan atraktif bagi problematika yang ada. Pihak pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk riset dan survey sehingga kita tidak perlu mendengar lagi para akademisi kita yang brilian yang hijrah ke luar negeri untuk menjadi "buruh berdasi" di universitas maupun perusahaan luar negeri yang jauh lebih perhatian terhadap dunia riset. Kampus harus didongkrak sebagai pemasok solusi mutakhir kepada pihak pemerintah sehingga efek negatif globalisasi dapat direduksi. Kota, Desa dan Pesisir Sebagai Bagian yang Terintegrasi Kota yang beradab, adalah kota yang mampu melayani berbagai hirarki masyarakat dalam mengakses berbagai fasilitas publik yang layak, tanpa adanya diskriminasi dari pihak pemerintah. Pendekatan tata kelola kota dimasa lalu masih belum terintegrasi, sehingga hanya menyentuh level gradual dari semesta postur masalah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya komunikasi antara kota, desa dan pesisir, juga diperparah dengan ego masing-masing kota yang enggan untuk sharing mengenai hubungan antara beberapa kota yang saling berdekatan. Kita dapat melihat bagaimana amburadulnya tata kota yang terletak di dataran tinggi, yang lebih mengejar pendapatan daerah dengan pembangunan kawasan villa dan perumahan sehingga daerah resapan air yang mestinya dilestarikan justru menjadi lenyap ditelan oleh keangkuhan kapitalis. Dampak pembangunan perumahan dikawasan resapan air tersebut mengakibatkan banjir di kota yang terletak di dataran rendah, sehingga meledak menjadi pandemi berbagai penyakit. Masing-masing pihak harus proaktif dalam menjalankan peran masing-masing, sehingga skenario, visi dan misi akan maksimal dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Tata kelola yang baik setidaknya mengakomodir hubungan antara warga, infrastruktur dan pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus melakukan kajian mendalam mengenai komponen tata kota, yang meliputi: Sistem transportasi Di pedesaan harus digalakan transportasi kuda atau dikenal dengan istilah delman, jumlah ojek harus dikurangi karena berdampak pada polusi udara, minimalisasi ojek harus dibarengi dengan pengelolaan lahan pertanian yang menjanjikan bagi petani, oleh karena itu harga pupuk mesti ditekan serendah mungkin dan yang penting untuk diperhatikan, pemerintah dalam hal ini departemen pertanian wajib memberikan penyuluhan pada petani tentang cara pemupukan yang baik dan ramah lingkungan, sehingga kesuburan tanah tetap lestari. Pemerintah kota harus segera menerapkan kebijakan yang melarang beroperasinya kendaraan tua dengan pertimbangan polusi udara, kendaraan juga wajib untuk melakukan uji emisi setiap kali mereka membayar pajak, diharapkan dengan kontrol seperti ini akan mengurangi tingkat emisi dan efek pemanasan global pun akan minim. Sistem transportasi yang efektif adalah yang menghubungkan angkutan udara, darat dan laut. Pesawat, kereta api, mobil dan perahu harus terintegrasi sehingga berbagai terminal armada harus saling interdependen. Bandara harus didesain menyatu dengan terminal kereta api dan pelabuhan kapal laut. Perumahan dan pemukiman Padatnya populasi kota telah merubah bantaran sungai menjadi daerah pemukiman, kualitas sungai pun akhirnya menjadi korban pencemaran akibat pembuangan sampah maupun kotoran, pemerintah harus mensosialisasikan pentingnya pembangunan rumah masal atau rumah susun untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, upaya tersebut harus diiringi dengan peningkatan infrastruktur sehingga kenyamanan penghuni rumah tidak akan dikorbankan. Pemerintah juga harus tegas terhadap pengusaha properti agar tidak membangun di areal hijau maupun daerah resapan air. Masalah sampah dapat ditanggulangi dengan menghentikan produksi kantong plastik, dan menghimbau warga agar mengganti dengan bahan kertas yang ramah lingkungan. Sistem Pertanahan Departemen pertanahan hendaknya bekerjasama dengan para pakar lingkungan dan perencanaan tata kota untuk melakukan peninjauan terhadap tata ruang kota yang boros energi dan penertiban administrasi tanah sehingga munculnya sertifikat ganda akan terhindar, selain itu pemetaan jalur hijau dan resapan harus mutlak dilestarikan dan dijamin dengan undang-undang. Jarak antara rumah dan kantor yang terlalu jauh akan memaksa banyaknya penggunaan kendaraan yang berarti menambah polusi, oleh karena itu pemetaan kembali ruang kota harus menjadi prioritas. Pengadaan air bersih Pengadaan air bersih sangat vital bagi masyarakat, namun semakin berkurangnya kawasan resapan air mengakibatkan ketersediaan air menipis, oleh karena itu perlu dibuat program riset mengenai perubahan bentuk alat-alat rumah tangga yang berkaitan dengan air seperti keran, pipa dan closet sehingga akan menghemat penggunaan air bersih. Indonesia dikenal memiliki curah hujan tinggi, hal ini dapat dimanfaatkan oleh warga dengan menampung air hujan dengan cara membuat sumur-sumur resapan disekitar rumah, sehingga diwaktu kemarau kelak maka persediaan akan akan tetap terjaga. Tarif layanan air bersih juga harus diterapkan pola subsidi. Air yang digunakan untuk menyiram bunga atau mencuci mobil harus diberlakukan tarif tinggi dibanding dengan rumah yang hanya menggunakan air untuk keperluan mandi, cuci alat rumah tangga dan minum, demikian pula untuk industri. Sistem sosial kemasyarakatan & hubungan agama Gejolak sosial akibat SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) harus ditekan agar kebijakan berjalan tertib, oleh karena itu peraturan tata kota harus menghilangkan diskriminasi dan mengakomodir berbagai kepentingan, dialog antara kota yang diwakili pemerintah dengan masyarakat harus terus dipupuk. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat akan membuat mereka terangsang untuk ikut pula menyukseskan berbagai program pemerintah. Keamanan dan Keselamatan lingkungan Kota yang baik bukan hanya diukur dari kecanggihan infrastruktur, namun faktor keamanan dan keselamatan juga menjadi persoalan dasar. Benih-benih terorisme harus dikikis, dengan mengeliminir berbagai doktrin yang mengajarkan teror, selain itu pihak polisi harus melibatkan warga dalam upaya memberantas tindak kejahatan sehingga dapat mendukung keamanan nasional. *** *) Penulis: Ahli kimia, tinggal di Bontang -- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 141 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len
