http://www.kaltimpost.web.id/berita/index.asp?Berita=Opini&id=229788
Senin, 1 Oktober 2007
Pengadilan Belum Berpihak, Baru Sebatas Angan-angan
Revitalisasi Kawasan Pedesaan dan Pesisir sebagai Basis Integrasi Kota (3)
Oleh: Himawan Sutanto *)
Masyarakat adat atau orang rimba harus diberikan pengetahuan dasar
seperti baca dan tulis, kita tahu bahwa mereka sangat gigih dalam melestarikan
hutan karena patuhnya terhadap hukum adat. Namun seringkali mereka tergiur
dengan iming-iming uang yang diberikan oleh para cukong kayu.
Pembekalan pengetahuan sangat penting demi memperkuat hukum adat setempat
dan diharapkan mereka akan lebih efisien dan efektif menggunakan sumber daya
hutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Law Enforcement
Pengadilan atau lembaga yudikatif merupakan the lender of the last resort
yang seharusnya memihak pada kepentingan nasional dan jangka panjang. Nampaknya
hal itu baru sebatas angan-angan belaka, banyak sekali kasus-kasus illegal
logging, illegal fishing, illegal mining dan pencemaran oleh perusahaan seperti
kasus Newmont dan Freefort yang dimenangkan oleh pihak pengadilan.
Tentu saja hal itu melukai rakyat jelata yang hanya menghisap polusi dan
merasakan bencana, manisnya uang hasil hutan, laut dan pajak dari perusahaan
multi nasional sangat jauh dirasakan rakyat miskin. Proses recruitment para
hakim sebaiknya lebih menitik beratkan pada masalah lingkungan hidup dan
tentunya fit and proper test harus dilaksanakan secara ketat dengan
pertimbangan akademis dan moral, bahkan disebabkan peran hakim yang sangat
menentukan, saya sangat setuju apabila calon hakim dipilih langsung oleh rakyat
agar transparansi dan demokratisasi benar-benar dikawal rakyat.
Media Campaign
Dalam negara demokrasi, peran media sering disebut sebagai lembaga
ke-empat, selain eksekutif, yudikatif dan legislatif. Media massa adalah alat
yang paling efektif dalam rangka kampanye lingkungan hidup maupun sebagai alat
kontrol lembaga-lembaga negara, media juga memiliki kelebihan yakni mampu
menjangkau pelosok tanah air yang sebenarnya adalah sasaran terbesar dari stake
holder lingkungan hidup.
Seluruh rakyat akan mengetahui isu apa saja yang berkembang dan media
juga dituntut untuk menyoroti perilaku pemilik modal yang destruktif terhadap
lingkungan, sehingga masyarakat secara moral akan mengutuk bahkan jika
perusahaan tersebut adalah penghasil barang-barang yang dikonsumsi oleh warga,
maka diharapkan para warga akan secara sadar dan masif untuk berhenti dan
menyatakan mosi tidak membeli produk mereka.
Fungsionalisasi Pemuka Agama dan LSM/NGO
Indonesia dikenal sebagai negara religius, bahkan hal itu tercermin dari
sila pertama Pancasila yang menjadi dasar hidup bangsa Indonesia. Di masa
kemerdekaan, peran pemuka agama sangat besar dalam mendukung berbagai kebijakan
pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kondisi sosial dan moral. Agama
apapun pasti mewajibkan umatnya untuk membentuk hubungan yang baik dengan
sesama manusia dan alam, oleh karena itu kesadaran religius harus dibangkitkan
kembali dengan memasukan nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup.
Political Will Pemerintah
Di tengah isu pemanasan global yang diakibatkan oleh penataan lingkungan
yang tidak benar dimasa lalu, menuntut pemerintah sekarang untuk lebih peduli
dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Perusahaan yang melakukan pembalakan liar
maupun pencemaran lingkungan harus ditindak secara tegas bahkan harus dibekukan
izin operasinya.
AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan seringkali lolos begitu
saja tanpa adanya survey yang komprehensif, seringkali pemerintah lebih
menitikberatkan pada upaya penerimaan negara dalam bentuk penerimaan pajak
tinimbang resiko kerusakan lingkungan yang kerugiannya jauh lebih besar dari
sekedar uang. Menjaga kepentingan masa depan anak cucu kita, jauh lebih
berharga dan bermartabat dari pada tunduk pada kepentingan pemilik modal.
Pemberdayaan Kampus sebagai Pusat Riset Unggulan
Pemberdayaan kampus sebagai pusat riset harus terus dikembangkan, kampus
harus dijadikan sebagai kawah candradimuka pergumulan berbagai wacana mutakhir
khususnya konservasi dan alternatif energi ramah lingkungan yang selanjutnya
dibahas, diteliti dan dikritisi. Di saat kota membutuhkan solusi aplikatif
dalam mengatur berbagai pelayanan publik, maka pihak kampus ditantang untuk
dapat melahirkan tawaran menarik dan atraktif bagi problematika yang ada.
Pihak pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk riset dan survey
sehingga kita tidak perlu mendengar lagi para akademisi kita yang brilian yang
hijrah ke luar negeri untuk menjadi "buruh berdasi" di universitas maupun
perusahaan luar negeri yang jauh lebih perhatian terhadap dunia riset. Kampus
harus didongkrak sebagai pemasok solusi mutakhir kepada pihak pemerintah
sehingga efek negatif globalisasi dapat direduksi.
Kota, Desa dan Pesisir Sebagai Bagian yang Terintegrasi
Kota yang beradab, adalah kota yang mampu melayani berbagai hirarki
masyarakat dalam mengakses berbagai fasilitas publik yang layak, tanpa adanya
diskriminasi dari pihak pemerintah. Pendekatan tata kelola kota dimasa lalu
masih belum terintegrasi, sehingga hanya menyentuh level gradual dari semesta
postur masalah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya komunikasi antara kota,
desa dan pesisir, juga diperparah dengan ego masing-masing kota yang enggan
untuk sharing mengenai hubungan antara beberapa kota yang saling berdekatan.
Kita dapat melihat bagaimana amburadulnya tata kota yang terletak di
dataran tinggi, yang lebih mengejar pendapatan daerah dengan pembangunan
kawasan villa dan perumahan sehingga daerah resapan air yang mestinya
dilestarikan justru menjadi lenyap ditelan oleh keangkuhan kapitalis. Dampak
pembangunan perumahan dikawasan resapan air tersebut mengakibatkan banjir di
kota yang terletak di dataran rendah, sehingga meledak menjadi pandemi berbagai
penyakit.
Masing-masing pihak harus proaktif dalam menjalankan peran masing-masing,
sehingga skenario, visi dan misi akan maksimal dalam mendukung pencapaian
target pembangunan. Tata kelola yang baik setidaknya mengakomodir hubungan
antara warga, infrastruktur dan pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil
kebijakan harus melakukan kajian mendalam mengenai komponen tata kota, yang
meliputi:
Sistem transportasi
Di pedesaan harus digalakan transportasi kuda atau dikenal dengan istilah
delman, jumlah ojek harus dikurangi karena berdampak pada polusi udara,
minimalisasi ojek harus dibarengi dengan pengelolaan lahan pertanian yang
menjanjikan bagi petani, oleh karena itu harga pupuk mesti ditekan serendah
mungkin dan yang penting untuk diperhatikan, pemerintah dalam hal ini
departemen pertanian wajib memberikan penyuluhan pada petani tentang cara
pemupukan yang baik dan ramah lingkungan, sehingga kesuburan tanah tetap
lestari. Pemerintah kota harus segera menerapkan kebijakan yang melarang
beroperasinya kendaraan tua dengan pertimbangan polusi udara, kendaraan juga
wajib untuk melakukan uji emisi setiap kali mereka membayar pajak, diharapkan
dengan kontrol seperti ini akan mengurangi tingkat emisi dan efek pemanasan
global pun akan minim.
Sistem transportasi yang efektif adalah yang menghubungkan angkutan
udara, darat dan laut. Pesawat, kereta api, mobil dan perahu harus terintegrasi
sehingga berbagai terminal armada harus saling interdependen. Bandara harus
didesain menyatu dengan terminal kereta api dan pelabuhan kapal laut.
Perumahan dan pemukiman
Padatnya populasi kota telah merubah bantaran sungai menjadi daerah
pemukiman, kualitas sungai pun akhirnya menjadi korban pencemaran akibat
pembuangan sampah maupun kotoran, pemerintah harus mensosialisasikan pentingnya
pembangunan rumah masal atau rumah susun untuk mengoptimalkan penggunaan lahan,
upaya tersebut harus diiringi dengan peningkatan infrastruktur sehingga
kenyamanan penghuni rumah tidak akan dikorbankan.
Pemerintah juga harus tegas terhadap pengusaha properti agar tidak
membangun di areal hijau maupun daerah resapan air. Masalah sampah dapat
ditanggulangi dengan menghentikan produksi kantong plastik, dan menghimbau
warga agar mengganti dengan bahan kertas yang ramah lingkungan.
Sistem Pertanahan
Departemen pertanahan hendaknya bekerjasama dengan para pakar lingkungan
dan perencanaan tata kota untuk melakukan peninjauan terhadap tata ruang kota
yang boros energi dan penertiban administrasi tanah sehingga munculnya
sertifikat ganda akan terhindar, selain itu pemetaan jalur hijau dan resapan
harus mutlak dilestarikan dan dijamin dengan undang-undang. Jarak antara rumah
dan kantor yang terlalu jauh akan memaksa banyaknya penggunaan kendaraan yang
berarti menambah polusi, oleh karena itu pemetaan kembali ruang kota harus
menjadi prioritas.
Pengadaan air bersih
Pengadaan air bersih sangat vital bagi masyarakat, namun semakin
berkurangnya kawasan resapan air mengakibatkan ketersediaan air menipis, oleh
karena itu perlu dibuat program riset mengenai perubahan bentuk alat-alat rumah
tangga yang berkaitan dengan air seperti keran, pipa dan closet sehingga akan
menghemat penggunaan air bersih.
Indonesia dikenal memiliki curah hujan tinggi, hal ini dapat dimanfaatkan
oleh warga dengan menampung air hujan dengan cara membuat sumur-sumur resapan
disekitar rumah, sehingga diwaktu kemarau kelak maka persediaan akan akan tetap
terjaga. Tarif layanan air bersih juga harus diterapkan pola subsidi. Air yang
digunakan untuk menyiram bunga atau mencuci mobil harus diberlakukan tarif
tinggi dibanding dengan rumah yang hanya menggunakan air untuk keperluan mandi,
cuci alat rumah tangga dan minum, demikian pula untuk industri.
Sistem sosial kemasyarakatan & hubungan agama
Gejolak sosial akibat SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) harus
ditekan agar kebijakan berjalan tertib, oleh karena itu peraturan tata kota
harus menghilangkan diskriminasi dan mengakomodir berbagai kepentingan, dialog
antara kota yang diwakili pemerintah dengan masyarakat harus terus dipupuk.
Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat akan membuat mereka terangsang untuk
ikut pula menyukseskan berbagai program pemerintah.
Keamanan dan Keselamatan lingkungan
Kota yang baik bukan hanya diukur dari kecanggihan infrastruktur, namun
faktor keamanan dan keselamatan juga menjadi persoalan dasar. Benih-benih
terorisme harus dikikis, dengan mengeliminir berbagai doktrin yang mengajarkan
teror, selain itu pihak polisi harus melibatkan warga dalam upaya memberantas
tindak kejahatan sehingga dapat mendukung keamanan nasional. ***
*) Penulis: Ahli kimia, tinggal di Bontang
--
I am using the free version of SPAMfighter for private users.
It has removed 141 spam emails to date.
Paying users do not have this message in their emails.
Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len
