http://www.suarapembaruan.com/News/2007/11/15/Editor/edit01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY Pemberantas Versus Pemberantasan Korupsi Antonius Sujata Beberapa waktu lalu dalam berbagai surat kabar kita membaca pernyataan seorang tokoh asosiasi pengusaha tentang kemungkinan ditutupnya salah satu perusahaan bubur kertas (pulp) terbesar di Indonesia karena kekurangan bahan baku. Perusahaan tersebut terkena masalah harus menghadapi aparat kepolisian, peralatan pabriknya disita, kayu hasil industrinya juga demikian, proses produksi terhambat, buruh resah, ekspor berkurang, dan devisa tersendat. Pokoknya efek domino yang terjadi luar biasa sedangkan penyebabnya adalah penanganan oleh aparat hukum, perusahaan tersebut disangka melakukan pembalakan liar (illegal logging). Lebih menyedihkan lagi, diperkirakan yang melaporkannya adalah perusahaan besar yang memiliki usaha yang sama. Permasalahan dilatarbelakangi persaingan usaha. Akhir-akhir ini, banyak kepala daerah/pejabat/mantan/calon pejabat yang dilaporkan dan diperiksa, namun setelah prosesnya berjalan ternyata tidak terbukti bersalah. Mereka bahkan pernah ditahan, diadili, dicopot jabatannya atau pencalonan dirinya gagal. Harus diakui bahwa pada era pemberantasan korupsi saat ini aparat penegak hukum gencar mengambil tindakan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Hampir seti- ap hari berita tentang korupsi menghiasi media cetak dan media elektronik. Dalam kasus Prof AA dakwaan penuntut umum belum sempat dibuktikan sudah dinyatakan batal demi hukum. Aparat hukum harus bertanggung jawab karena guru besar tersebut sudah masuk rumah tahanan dan proses menjadi hakim agung mengalami kegagalan. Belum lagi kerugian berupa nama baik, kehormatan, serta martabat. Panggil, sita, periksa, tahan, adili, dan kalau perlu teleponnya disadap. Pokoknya hebat sekali, membuat banyak orang merasa takut. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangannya sungguh amat luar biasa. Undang-undang sendiri yang menyatakan sebagai lembaga super-body mencakup wewenang melakukan pencegahan, penanganan, monitoring dan supervisi. Wewenang tersebut meliputi pula penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dengan segala sub kewenangan seperti menangkap, menahan, menyita bahkan mengambil alih kasus yang sedang ditangani penegak hukum lain, yaitu kepolisian serta kejaksaan. Wewenang pemberantas korupsi luar biasa ini seakan-akan melupakan adagium yang dirumuskan oleh Lord Acton: Power tends to corrupt, absolut power absolutly corrupt (Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak pasti korup). Legitimasi Sadar atau tidak sadar ketika kita memiliki alat yang begitu tangguh dengan penuh kekuatan untuk memberantas korupsi pada saat yang bersamaan sesungguhnya sedang berjalan menuju arah yang korup pula. Aparat penegak hukum yang merasa mendapat legitimasi atas nama pemberantasan korupsi dapat membuat dirinya lupa diri, terlebih saat aparat sedang menjalankan fungsinya. Apalagi pada saat yang sama begitu terlena karena memperoleh dukungan media serta masyarakat luas. Tendensi ke arah merasa kuat semakin meningkat dan dapat menjadi lupa diri. Ketakutan dan kekhawatiran terhadap aparat pemberantas korupsi mencapai puncaknya ketika orang menjadi dan merasa lebih takut kepada aparat pemberantas korupsi daripada takut berbuat korupsi. Padahal, paradigma memberantas korupsi dengan sendirinya bertujuan agar orang tidak berbuat korupsi dan bukannya agar orang takut kepada aparat hukum. Kondisi semacam ini harus dihindarkan, sebab rasa takut kepada institusi/pejabat pemberantas korupsi akan menimbulkan korupsi yang lebih dahsyat, yaitu kecenderungan melakukan korupsi yang hasilnya untuk diberikan kepada pemberantas korupsi. Ketakutan yang berlebihan kepada aparatur akan menghadirkan upaya dan kreasi baru untuk menghadapi dominasi penguasa yang menakutkan tersebut. Gejala telah terjadinya salah arah dalam pemberantasan korupsi, yaitu lebih takut kepada pemberantas korupsi daripada takut melakukan korupsi, dapat kita lihat secara nyata antara lain orang tidak ingin menjadi pemimpin/pelaksana proyek atau bendaharawan. Lebih nyata lagi pihak bank/BUMN enggan memberikan kredit dan lembaga negara/pejabat ragu melaksanakan pengadaan barang. Mereka itu amat khawatir gara-gara menjadi bendaharawan, pemimpin proyek, pelaksana pengadaan barang atau pejabat bank pada saat menjabat atau bahkan beberapa tahun setelah menjabat harus mondar-mandir berurusan dengan aparat hukum. Efek domino pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara tidak terarah, tidak profesional, tebang pilih, dan tidak disertai integritas, menjadi mahal sekali. Pemberantasan korupsi bukan menghilangkan korupsi, namun justru menghadirkan rezim baru yang koruptif, yaitu penyalahgunaan wewenang ataupun menjadikannya sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Aparat penegak hukum dalam kondisi seperti ini tumbuh menjadi rezim yang memiliki daya tawar tinggi. Kerugian negara jauh lebih banyak daripada kerugian korupsinya sendiri dan lagi dirasakan berat oleh orang-orang yang sama sekali terkait dengan korupsi. Ketika mereka menyimpang tidak ada yang berani melawan atau setidaknya takut melawan. Terlebih lagi mereka yang terlibat kasus meskipun masih dalam status dugaan/penyidikan sudah menerima stempel sebagai koruptor. Sama seperti orang yang sedang diadili, meskipun pada prinsipnya dilandasi asas praduga tak bersalah, namun jarang sekali publik memahami apalagi berpihak kepadanya. Pemberantasan korupsi merupakan amanat serta program pemerintah yang harus memperoleh dukungan dari semua pihak. Namun, program pemberantasan tidak boleh salah arah apalagi salah arus. Tidak boleh justru menimbulkan potensi korupsi-korupsi baru. Aparat pemberantas korupsi yang merasa memperoleh legitimasi atas nama antikorupsi harus dapat dan peka terhadap kontrol agar tidak berbuat semaunya. Wewenang serta fungsi aparat yang begitu besar harus dapat dikendalikan, sehingga tidak cenderung menjadi koruptif (tends to corrupt). Tak Hambat Program Sekretaris Jenderal Interpol Ron Noble pernah mengatakan, penegak hukum yang menyimpang dalam mengemban tugasnya bukan saja merusak aparatnya, tetapi juga akan menghancurkan seluruh sendi serta sistem penegakan hukum. Pemberantasan korupsi seharusnya tidak menghambat kelancaran program pemerintah, tidak boleh membuat perusahaan men- jadi lebih bermasalah apalagi bangkrut. Saya tidak bisa membayangkan di masa mendatang aparat be- gitu gamang berbuat sesuatu, sehingga timbul krisis dalam pelaksanaan program yang disebabkan oleh permasalahan sumber daya manusia karena merasa takut terhadap aparat penegak hukum. Tentu kita tidak berharap munculnya krisis energi atau krisis listrik, krisis pengadaan, krisis pelak- sanaan program karena dibaya- ngi kekhawatiran terhadap apa- rat dan bukan karena keinginan untuk bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap penegak hukum pemberantas korupsi mengimplementasikan fungsi dan wewenangnya adalah untuk mendorong agar seluruh program pemerintah berjalan secara efisien dan efektif demi mencapai tujuannya. Keberadaan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi bukan untuk ditakuti, tetapi disegani dan kemudian memperoleh dukungan dari masyarakat. Pemberantasan korupsi akan lebih berhasil melalui cara-cara yang lebih persuasif dan bukan represif. Di manapun dan kapan pun mencegah akan lebih efektif daripada mengobati. Begitu pula dalam pemberantasan korupsi, langkah preventif pasti jauh lebih baik dari represif. Penulis adalah Ketua Komisi Ombudsman Nasional Last modified: 14/11/07 -- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 152 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len
<<15antoni.gif>>
