GOBLOG LICIKNYAH PENGUASAH INDON
15 nov.2007,kamis laknat.

Namun, sebagian warga Kota Hujan itu 
menilai, penertiban PKL masih tebang pilih. 
Pasalnya, hampir semua ruas jalan protokol di kota, 
yang berpenduduk sekitar 900.000 lebih jiwa itu, 
masih marak dan menyumbangkan kemacetan arus lalu lintas. 
>>>>>>>>>
KOMENTARANKU,
Malah nantinyah,dijadiken objekan, nyari uang tambahan gajih??

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hmm,membacak Koran tentang penertiban di Indon,

Adalah CERMINAN GOBLOG LICIKNYAH BANGSA INDON.

Yang punyak mental busuk terhadep bangsa sendirih.

INIHLAH YANG MENJIJIKKAN DAN MENJADI LAKNAT.

Mengapah bangsa Indon, sakkian lamanyah merdekah,

TETEP HAJAH RUNGSAK BELARAKAN DAN TAMBAH MAKSIAT.

Disababken para penguasahnyah goblog dan licik.!!

JADI BENERLAH NURKOLIS YANG MOSLIM MEMBILANG,

Moral bangsa Indon inih, udah ampir merata bobroknyah.

ENGGAK MENTERI , ENGGAK TUKANG BECAKNYAH!

>>>>>>>>>>>>>>

SUARA PEMBARUAN DAILY 
________________________________________
Pembersihan PKL di Kota Bogor Jangan Tebang Pilih
eharusnya, semua jalan protokol di Kota Bogor, Jawa Barat, bersih 
dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Karena itu, gebrakan 
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam melancarkan operasi penertiban 
PKL di tiga lokasi, yakni Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika, dan 
Jalan Nyi Raja Permas, disambut baik oleh banyak warga. 
Namun, sebagian warga Kota Hujan itu menilai, penertiban PKL masih 
tebang pilih. Pasalnya, hampir semua ruas jalan protokol di kota, 
yang berpenduduk sekitar 900.000 lebih jiwa itu, masih marak dan 
menyumbangkan kemacetan arus lalu lintas. 
Namun, pembersihan di tiga lokasi itu setidaknya melahirkan suasana 
baru di sana. Kemacetan berkurang, apalagi kesemrawutan. Berbagai 
pihak juga memuji langkah yang ditempuh oleh Pemkot Bogor, yang 
menertibkan 4.000 lebih PKL dalam dua hari, tanggal 30-31 Oktober 
lalu, tanpa pergolakan yang berarti. Sejumlah 543 personel 
penertiban, seperempat dari jumlah PKL, diterjunkan ke lokasi. 
Mereka merupakan gabungan unsur dinas atau instansi terkait di 
lingkungan Pemerintah Kota Bogor, seperti Satpol PP, DLHK, dan DTKP, 
ditambah kepolisian, TNI, Brimob, PLN Bogor, dan Kejari Bogor. 
Padahal sebelumnya, dikhawatirkan akan terjadi bentrok fisik antara 
pedagang dengan petugas gabungan, karena situasi sebelumnya sempat 
mencekam. Penertiban lapak ribuan PKL yang berada di tiga lokasi itu 
berlangsung mulai Selasa (30/10) sejak pukul 21.00 hingga 23.30 WIB. 
Para pedagang hanya pasrah menyaksikan tempat jualan diobrak-abrik. 
Padahal, tak sedikit di antara mereka yang sudah berdagang di sana 
sejak tahun 2005 lalu, saat lokasi itu dijadikan areal penampungan 
PKL. Kini, semuanya sudah rata dengan tanah. 
Kepala Satuan Polisi Pamong Pradja Kota Bogor, Hidayat AS 
mengatakan, penertiban itu akan berlangsung dua pekan, hingga areal 
yang semula penuh dengan PKL akan dikembalikan kepada fungsinya, 
sebagai sarana dan fasilitas pengguna jalan. 
Menurut Tatang Mochtar, Asisten Tata Praja Kota Bogor perencanaan 
penggusuran telah disusun dengan baik dan dimatangkan pada 25 
Oktober 2007 lalu, saat rapat persiapan operasi penertiban selama 
tiga jam. "Hampir semua unsur dilibatkan, mulai dari aparat Pemkot, 
aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga warga biasa," katanya. 
Dasar penertiban cukup kuat, yakni Perda 13 Tahun 2005, tentang 
Penataan PKL. "Perda itu harus betul-betul dilaksanakan secara 
konsekuen. Apalagi dalam dua tahun terakhir, PKL di tiga lokasi ini 
telah meningkat hampir 300 persen," cetus Tatang, politisi Partai 
Golkar ini. 
Partisipasi Warga 
Selain didukung jumlah tim yang memadai, operasi penertiban ini pun 
dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung, seperti becho, dump 
truck, mobil patroli, dan pemadam kebakaran. 
Kini, tahap-tahap penertiban sudah mulai dijalankan. Tahap I, yakni 
operasi yang lebih fokus pada pengosongan dan pembongkaran awning 
PKL serta pembersihan lokasi, sudah selesai. Kini, Tahap II sedang 
dijalankan, yakni pengerjaan jalan, trotoar, taman, dan lampu 
penerangan jalan umum (PJU). 
Sementara pengaturan lalu lintas atau rute angkutan kota (angkot) 
dan pemasangan rambu-rambu pun sedang berjalan. "Sebagai Tahap III, 
atau terakhir, kami akan menjaga tiga lokasi tersebut, hingga akhir 
Desember 2007. Penjagaan dilakukan selama 12 jam, dari pagi hingga 
sore hari," kata Komandan Satpol PP Kota Bogor, Hidayat AS. 
Hidayat memuji partisipasi aktif warga. "Kami tidak mewajibkan 
mereka ikut membantu menertibkan PKL, namun warga Pabaton, Cibogor, 
dan Ciwaringin sangat antusias membantu aparat, sebab telah lama 
terganggu dengan keberadaan PKL di lokasi tersebut," jelasnya. 
Sofia Dalil, warga yabng bermukim di sekitar areal penertiban 
mengaku, sudah sejak lama geram dengan ulah PKL di sekitar tempat 
tinggalnya. "Sudah 20 tahun ini Jalan Ardio seperti daerah 
terisolasi di Kota Bogor. Hampir semua akses jalan mobil ke sana, 
tertutup PKL," tutur Sofia penuh semangat, saat menghadiri rapat 
koordinasi penertiban PKL itu di Balaikota Bogor. 
Karenanya, ia mendukung penuh upaya Pemkot Bogor untuk menertibkan 
PKL. Bahkan, salah satu warga yang juga hadir pada rapat ini, 
Hermana meminta Pemkot Bogor kurang cepat melakukan operasi 
penertiban. 
Sebelum penertiban, tiga lokasi itu dinilai merupakan simpul 
kemacetan arus lalu lintas yang terbilang sangat parah di jantung 
Kota Hujan itu. Dampaknya sangat terasa bagi para pengguna jalan 
yang selalu dilanda kemacetan. 
Tak hanya warga yang gembira, namun juga para pengemudi angkot yang 
sehari-hari melintasi tiga wilayah itu. Pasalnya, selama dua tahun, 
sekitar 4.000 PKL berjualan di Jalan MA Salmun, Jalan Nyi Raja 
Permas, dan Jalan Dewi Sartika, menyebabkan kerugian Rp 13 miliar 
lebih bagi sedikitnya 364 awak angkutan kota (angkot) trayek 12, 
jurusan Pasar Anyar-Cimanggu. 
Hal itu merupakan hasil penelitian LSM, Media Watch Bogor, yang 
dipimpin Stefanus Seimahuira. Mereka mendata jumlah sopir angkot 
trayek itu bekerja sama dengan Organda Kota Bogor. 
Kerugian dihitung dari berkurangnya rotasi angkot yang jauh 
berkurang dan waktu tempuh yang makin lama, jika dibandingkan dengan 
kondisi normal sebelum adanya kebijakan Pemkot menampung PKL di tiga 
lokasi tersebut. Warga berharap, penertiban itu akan tetap dijaga 
dengan konsisten sehingga kesemrawutan sebelumnya, benar-benar tak 
terjadi lagi di lokasi yang sama. 
Kini, warga Bogor berharap, penertiban tidak hanya di tiga lokasi 
itu, sebab masih banyak ruas jalan protokol, yang sampai saat ini 
masih menjadi primadona para PKL dan membuat kemacetan arus lalu 
lintas. 
Yang paling kontras terlihat di Jalan Suryakencana, di depan Bogor 
Plaza. Yang paling parah adalah PKL yang berjualan pada malam sejak 
pukul 20.00 hingga pukul 05.00 WIB dini hari. 
Pantas saja kemacetan arus lalu lintas makin menjadi-jadi, sebab 
mereka nekat berjualan di tengah badan jalan. Akibatnya, hanya satu 
ruas jalan satu arah yang tersisa, yang bisa dilewati satu kendaraan 
angkot saja. 
Apalagi di malam hari, kemacetan makin parah karena badan jalan itu 
kerap dipakai untuk bongkar-muat sayur-mayur atau palawija, dengan 
menyita badan jalan selama berjam-jam. Pemkot Bogor masih membiarkan 
kondisi itu sampai saat ini. 
Kondisi serupa juga terlihat di sepanjang Jalan Raya Pajajaran, 
tepatnya sejak depan gedung Bale Binarum hingga ke simpang jalan 
menuju ke perumahan Vila Duta. Pedagang jajanan dengan seenaknya 
menyita semua badan trotoar. Akibatnya, sebagian badan jalan 
digunakan untuk parkir kendaraan, yang juga menyumbangkan andil 
kemacetan di ruas jalan itu. 
Dia berharap, penertiban itu jangan setengah-setengah. Wali Kota 
Bogor Drs Diani Budiarto juga harus menyaksikan sendiri ke lapangan, 
bagaimana semerawutnya PKL di malam hingga dini hari di Kota Hujan 
itu. (SP/ Epi Helpian) 
________________________________________



Kirim email ke