http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/112007/16/0201.htm
Gaji tak Dibayar Masalah Utama TKI Untuk Ganti Biaya Agen Pengirim BANDUNG, (PR).- Dari tahun ke tahun, faktor gaji yang tidak dibayar menjadi permasalahan utama tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Itu karena mereka harus mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan majikan atau agen pengirimnya atau PJTKI (Perusahaan Jasa TKI). "Itu fenomena umum karena mereka bekerja harus membayar utang kepada majikan atau agensi selama 6-10 bulan. Bagi orang kecil, mereka bilang itu nggak dibayar padahal karena dipotong," kata Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan Menko Perekonomian Arifien Habibie, di sela-sela diskusi tentang ketenagakerjaan di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Kamis (15/11). Arifien memaparkan, dari 1.091 kasus pada 2005, permasalahan terbanyak adalah gaji yang tidak dibayar (371 kasus). Setelah itu, putus komunikasi (253 kasus), PHK (140 kasus), karena sakit (124 kasus), dan penganiayaan (88 kasus). Sisanya karena pelecehan seksual, kecelakaan kerja, kriminal, dan gagal berangkat. Ia menganggap, sistem penempatan dan pembekalan calon TKI belum optimal. Apalagi dibandingkan dengan Filipina yang menempatkan negara-negara timur tengah sebagai tujuan utama pemberangkatan TKI. Agensi di Filipina juga diberi standardisasi, harus memenuhi standar ISO 9001. Hal itu berpengaruh pada pembekalan pengetahuan dan keterampilan TKI. "Pendidikan kita harus benar dari segi bahasa. Tenaga kerja Filipina sudah mengenal bahasa Inggris sejak kecil dan didukung keterampilan," ujar Arifien. Ia mengatakan, sistem itu harus ditata sejak dari bawah sehingga tercipta TKI yang lebih profesional dengan pendidikan yang cukup. Hasilnya, TKI tidak akan terkena tipu muslihat oknum PJTKI, aparat terkait, maupun majikannya. Ilegal Menurut Arifin, akibat sistem perekrutan di tingkat bawah tidak ditata dengan baik, akhirnya timbul banyak masalah terutama semakin banyaknya TKI ilegal. "Mereka menggunakan calo. Tinggal tunggu waktu saja, mereka akan kena tangkap," katanya. Karena hal itu, pemerintah Indonesia harus sering menyiapkan deportasi TKI ilegal, terutama dari negara penerima terbesar, kawasan Timur Tengah dan Malaysia. Pada 2004, Malaysia pernah mendeportasi TKI ilegal secara besar-besaran. Beberapa waktu lalu, pemerintahan di Riyadh, Arab Saudi ingin mendeportasi 6.000 TKI ilegal meski itu urung dilaksanakan karena negosisasi antarpemerintah. Kedutaan Besar RI (KBRI) pun sering terkena "imbas. Karena tidak tahu harus lari ke mana, TKI ilegal pun menjadikan KBRI tempat pelarian. Khusus di negara Timur Tengah, TKI ilegal kebanyakan mengaku sebagai peserta umroh atau ibadah haji. Namun, karena mereka ikut mencari kerja di sana, mereka pun ditangkap. Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri Primo Alui Joelianto, karena alasan itu juga TKI ilegal sulit ditekan. "Kami tidak mungkin melarang seseorang untuk umrah," ucapnya. Masalah itu pun dibenarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sukarto Karnen. Untuk menekan TKI ilegal, Disnaker menerbitkan aturan PJTKI yang ingin merekrut tenaga kerja di Jabar harus memiliki kantor cabang di Jabar. Hal itu akan memudahkan pemprov untuk berkoordinasi dan mengidentifikasi masalah. Saat ini, ada 58 PJTKI yang berkantor cabang di wilayah Jabar dan beberapa yang memang berkantor pusat di Jabar. "Kita sudah informasikan ke setiap kepala desa, PJTKI yang tidak jelas diusir saja. Tanya ke kantor di kabupaten/kota mana PJTKI yang sah," ujarnya. (A-160)**
