http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2007121201193216
Rabu, 12 Desember 2007
BURAS
Reduksi Kekuasaan Parpol!
H.Bambang Eka Wijaya:
"MAU mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur (pilgub) lewat jalur
independen, kok hari gini masih tenang-tenang saja?" tanya Adi ke tokoh. "Bakal
calon lain sudah sibuk siang-malam menggalang dukungan!"
"Calon independen atau calon perseorangan kan masih harus menunggu DPR
menyelesaikan revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan
putusan Mahkamah Konstitusi!" jawab tokoh. "Sewaktu Mardianto dilantik menjadi
menteri dalam negeri bertekad memprioritaskan revisi tersebut. Janjinya paling
lambat akhir tahun selesai! Tapi, sampai hari ini belum ada kabar DPR membahas
revisi tersebut! Malah, paket RUU politik, seperti RUU Partai Politik, RUU
Pemilu, RUU Susduk MPR-DPR-DPD dan DPRD belum selesai!"
"Partai-partai baru menunggu pengesahan RUU Partai Politik yang baru
untuk bisa konsolidasi berdasar pada UU!" sambut Adi. "Kalau UU-nya lambat
selesai, konsolidasi partai-partai baru itu terlalu singkat! Hasilnya tentu
kurang memuaskan!"
"Tapi parpol-parpol di Parlemen memiliki kekuasaan mutlak atas semua
itu!" tegas tokoh. "Mau merah, mau hitam, sepenuhnya bergantung pada political
will mereka! Dalam hal ini ada tiga hal cukup berat yang harus mereka
perimbangkan karena bisa mereduksi dominasi kekuasaan parpol di parlemen!"
"Ketiga hal itu apa saja?" tanya Adi.
"Pertama, hadirnya parpol baru bisa mengurangi suara pemilih partai lama!
Berkurangnya suara partai lama dari pemilu ke pemilu, seperti dialami PPP,
secara bertahap terus mereduksi kekuasaannya di parlemen! Hal seperti itu jelas
tak diinginkan partai-partai yang dominan di parlemen, sehingga wajar tidak
buru-buru memberi hak hidup pada parpol baru!" jawab tokoh. "Kedua, calon
perseorangan bukan saja bisa mengalahkan calon parpol seperti di NAD, melainkan
juga membuat kemutlakan parpol sebagai jalur tunggal rekrutmen kepala daerah
berakhir, sehingga proses pilkada dan hasilnya sebagai sumber kekuatan partai
terancam! Ketiga, perubahan UU Susduk, terkait janji kalangan DPR ketika
menarik dukungan buat usulan DPD untuk mengadakan sidang MPR guna mengamendemen
konstitusi dengan memperluas konsesi kekuasaan DPD! Jika dengan utang janji itu
kalangan DPR memenuhi tuntutan DPD pada revisi UU Susduk, konsesi kekuasaan
parlementer DPD diperluas, dengan sendirinya mereduksi kekuasaan DPR yang
sepenuhnya dikuasai parpol. Artinya, dalam satu serial pembaruan dan revisi UU
politik yang harus dilakukan DPR kali ini, hasilnya akan mereduksi dominasi
kekuasaan parpol dari berbagai sisi!"
"Pantas para anggota DPR tak bersemangat menyelesaikan tugasnya itu!"
timpal Adi. "Tapi bagaimanapun tugas legislasi itu harus mereka selesaikan?"
"Memang! Tapi hasilnya bisa diperkirakan tak memuaskan pihak-pihak lain
di luar parpol yang sudah mendominasi parlemen!" tegas tokoh. "DPD misalnya,
belum tentu mendapatkan konsesi seluas dituntut! Calon perseorangan atau
independen akan diberi syarat lebih berat dari preseden yang sudah ada!"
"Seupil pun kekuasaan DPD diperluas, serta seberat apa pun syarat calon
perseorangan dibuat, saat revisi UU-nya disahkan DPR, maka tereduksi dan
berakhirlah dominasi kekuasaan parpol!" timpal Adi. "Jadi, cepat atau lambat
keseimbangan baru kekuasaan parlemen sistem dua kamar akan tercapai, dengan
posisi DPD sebagai senat dan DPR sebagai house of representative di kongres
(MPR). Suatu keharusan sejarah!" ***
<<bening.gif>>
<<buras.jpg>>
